Lakip tahun 2012

Pengadilan Negeri Selong
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1
BAB. I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu
rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi
dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya
harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai
bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga
sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.
Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun
berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan
kebutuhan.
Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan
Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal
24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, maka lahirlah Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2005 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI.
Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan
Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan
peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam
undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian
berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi
dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Selong merupakan Pengadilan Tingkat
Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk
melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja
dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Selong dalam satu tahun
angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan
keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas
Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi,
penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas,
pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas
ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera
melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan
perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Selong merupakan kegiatan
rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor: 553/SEK/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan sesuai Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 11 Tahun 2011
tertanggal 23 Nopember 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2012 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5
Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat
Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Pengadilan Negeri Selong merupakan lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Selong, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di
tingkat pertama baik perkara Pidana maupun Perkara Perdata.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Selong mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat
pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali
serta administrasi peradilan lainnya.
3. Waarmerking akta Pendirian Badan Hukum.
4. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
C. Sistematika Penyajian
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan
Negeri Selong adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan
fungsi, serta sistematika Penyajian.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai
rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2012 serta Perjanjian
Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2012. Pada bab ini rencana
strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaran,
strategis, program utama dan kegiatan pokok.
BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran kinerja
(perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas
kinerja (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan
penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja).
BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja
Pengadilan Negeri Selong serta strategi pemecahan masalah. Kemudian
disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung penyusunan Laporan
Akuntabilitas Pengadilan Negeri Selong Tahun Anggaran 2012.

BAB. II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS 2010-2014
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan
langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan
lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan
sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai
sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan
serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam
memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud,
adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal
maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).
Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus
dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas
pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah
pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah
untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas
pokok Pengadilan Negeri Selong adalah terus tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam
suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman
pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara
terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan
kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan
secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu.
Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan
perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas
beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi
hingga di daerah sebagai berikut :
Tahap persiapan rencana :
1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan masalah,
merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan.
2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu mengkoordinasikan
penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran
dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan
satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.
Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi
yaitu:
1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campurtangan pihak lain
dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Selong.
Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai
tantangan dan masalah yang akan diatasi.
Tantangan utama meliputi :
1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Lombok Timur terhadap sistem peradilan
khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan .
a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah
terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi,
kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk
masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap
sistem peradilan bisa kembali pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan
institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung
mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada
kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari
proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan.
c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program
melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan
target secara maksimal.
2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks
keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.
Pengadilan Negeri Selong berusaha untuk memperioritaskan pembangunan sistem
peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Selong akan
memobilisasi dan menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam
operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.
Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui
rencana Strategis Pengadilan Negeri Selong kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:
1. Ketenagaan mencakup:
a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi.
2. Sarana mencakup :
a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.
b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem
pelayanannya melalui sistem aplikasi.
c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik
Pengadilan Negeri Selong.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Selong yang telah disusun dengan tetap
berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan
juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat
umum khususnya para pencari keadilan.
1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Selong
a. V I S I :
Dengan sistim peradilan satu atap (one roof system ) dari empat lingkungan
peradilan, maka Pengadilan Negeri Selong mempunyai Visi yakni :
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SELONG YANG BERWIBAWA, BERSIH,
DAN BEBAS DARI KKN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG “
Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada
pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan
Negara Republik Indonesia.
Visi merupakan harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Selong khususnya dan
Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu
peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta
sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus
dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Selong sesuai dengan Misi Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
b. M I S I
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Negeri Selong .
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi manajemen Pengadilan Negeri Selong.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan yang akan dicapai di Pengadilan Negeri Selong, yaitu meliputi :
a. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien, dan akuntabel.
b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang ada pada
c. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
b. Sasaran Strategis :
1) Peningkatan penyelesaian upaya mediasi.
2) Peningkatan tertib administrasi perkara.
3) Peningkatan proses penyelesaian perkara.
4) Peningkatan tertib administrasi perkara yang dalam proses penggunaan upaya
hukum.
5) Meningkatkan Bantuan Hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak
mampu.
6) Meningkatkan pelaksanaan penetapan eksekusi.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tahun 2012, Pengadilan Negeri
Selong memiliki kebijakan program yaitu :
a. Kebijakan
1) Menciptakan sistim administrasi dan informasi terpadu serta transparansi.
2) Meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap pencari keadilan.
3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.
4) Menetapkan standarisasi biaya perkara.
5) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat untuk para pencari keadilan
melalui media informasi elektronik.
6) Mengikut sertakan pejabat struktural dan fungsional serta staf untuk mengikuti
pelatihan dan perjenjangan.
b. Program Pengadilan Negeri Selong disusun berdasarkan rencana lima tahunan (rentra)
dan rencana kerja tahunan.

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan
Negeri Selong. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan
terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Selong yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana
strategis). Sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Selong ini.
Tabel Matriks Rencana Strategis Pengadilan Negeri Selong
Tahun 2010 s/d 2014
1. Meningkatkan kinerja agar lebih efektif dan efisien.
2. Meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V
2011 2012 2013 2014
1. Memaksimalkan Persentase mediasi Persentase mediasi Persentase mediasi Persentase mediasi
Upaya Mediasi perkara perdata perkara perdata perkara perdata perkara perdata
gugatan yang disele- gugatan yang disele- gugatan yang disele- gugatan yang disele-
saikan dalam tiap saikan dalam tiap saikan dalam tiap saikan dalam tiap
tahunnya 0 % tahunnya 0% tahunnya 10% tahunnya 15%
2. Meningkatkan tertib Persentase berkas Persentase berkas Persentase berkas Persentase berkas
administrasi perkara yang diregister dan yang diregister dan yang diregister dan yang diregister dan
siap di distribusikan siap di distribusikan siap di distribusikan siap di distribusikan
ke Majelis 100 % ke Majelis 100% ke Majelis 100% ke Majelis 100%
3. Mempercepat a. Persentase a. Persentase a. Persentase a. Persentase
Proses Penyelesaian perkara yang perkara yang perkara yang perkara yang
Perkara. diselesaikan diselesaikan diselesaikan diselesaikan
dalam tahun dalam tahun dalam tahun dalam tahun
2011. 2012. 2013. 2014.
1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana : 1. Pidana :
− Biasa 99 % − Biasa 90 % − Biasa 89 % − Biasa 100 % − Biasa 100 %
− Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 % − Ringan 100 %
− Khusus 100% − Khusus 0 % − Khusus 0 % − Khusus 100 % − Khusus 100 %
2. Perdata : 2. Perdata 2. Perdata 2. Perdata 2. Perdata
− Permohonan − Permohonan − Permohonan − Permohonan − Permohonan
75% 50% 99% 100% 100%
− Gugatan − Gugatan − Gugatan − Gugatan − Gugatan
75% 50% 100% 100% 100%
a. Persentase
siap di distribusikan
ke Majelis 100 %
perkara perdata
gugatan yang disele-
saikan dalam tiap
tahunnya 5 %
perkara yang
diselesaikan
Tujuan Startegis
Tahun I.
2010
Persentase mediasi
Sasaran
dalam tahun
2010.
yang diregister dan
Persentase berkas

2011 2012 2013 2014
b. Persentase jumlah b. Persentase jumlah b. Persentase jumlah b. Persentase jumlah
perkara tahun lalu perkara tahun lalu perkara tahun lalu perkara tahun lalu
yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan
tahun ini. 100 % tahun ini. 100 % tahun ini. 100% tahun ini. 100 %
4. Meningkatkan tertib a. Persentase berkas a. Persentase berkas a. Persentase berkas a. Persentase berkas
administrasi dalam yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban- yang diajukan ( ban-
upaya hukum. ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK) ding, kasasi, dan PK)
yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikan yang disampaikan
secara lengkap pada secara lengkap pada secara lengkap pada secara lengkap pada
tahun ini : tahun ini : tahun ini : tahun ini :
− JPU = 1 − JPU = 10 − JPU = 0 − JPU = 0
− Terdakwa = 9 − Terdakwa = 6 − Terdakwa = 0 − Terdakwa = 0
b. Persentase berkas b. Persentase berkas b. Persentase berkas b. Persentase berkas
yang masuk Penga- yang masuk Penga- yang masuk Penga- yang masuk Penga-
dilan dengan berkas dilan dengan berkas dilan dengan berkas dilan dengan berkas
yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan yang diselesaikan
pada tahun ini. pada tahun ini. pada tahun ini. pada tahun ini.
c. Persentase c. Persentase c. Persentase c. Persentase
penyampaian pembe- penyampaian pembe- penyampaian pembe- penyampaian pembe-
ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu- ritahuan relaas putu-
san kepada para san kepada para san kepada para san kepada para
pihak tepat waktu : pihak tepat waktu : pihak tepat waktu : pihak tepat waktu :
− Perdata 100 % − Perdata 100 % − Perdata 100 % − Perdata 100 %
− Pidana 100 % − Pidana 100 % − Pidana 100 % − Pidana 100 %
5. Meningkatkan bantu- Persentase proses Persentase proses Persentase proses Persentase proses
an hukum bagi penyelesaian perkara penyelesaian perkara penyelesaian perkara penyelesaian perkara
masyarakat pencari bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen- bagi masyarakat pen-
keadilan yang tidak cari keadilan yang cari keadilan yang cari keadilan yang cari keadilan yang
mampu. tidak mampu pada tidak mampu pada tidak mampu pada tidak mampu pada
tahun 2011 tahun 2012: 4% tahun 2013 tahun 2014
bagi masyarakat pen-
cari keadilan yang
tidak mampu pada
tahun 2010
Persentase proses
penyelesaian perkara
san kepada para
pihak tepat waktu :
− Perdata 100 %
− Pidana 100 %
pada tahun ini
c. Persentase
penyampaian pembe-
ritahuan relaas putu-
b. Persentase berkas
yang masuk Penga-
dilan dengan berkas
yang diselesaikan
Tujuan Startegis
a. Persentase berkas
yang diajukan ( ban-
ding, kasasi, dan PK)
yang disampaikan
secara lengkap pada
tahun ini :
− Terdakwa = 2
Sasaran
Tahun I.
2010
− JPU = 9
b. Persentase jumlah
perkara tahun lalu
yang diselesaikan
tahun ini 100 %

2011 2012 2013 2014
6. Meningkatkan Persentase eksekusi Persentase eksekusi Persentase eksekusi Persentase eksekusi
pelaksanaan peneta- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilaksa- yang berhasil dilak-
pan eksekusi. nakan dengan jumlah nakan dengan jumlah nakan dengan jumlah sanakan dengan jum-
permohonan ekseku- permohonan ekseku- permohonan ekseku- lah permohonan
si yang masuk tahun si yang masuk tahun si yang masuk tahun eksekusi yang
2011. 89 % 2012. 70 % 2013. 100 % masuk tahun 2014
100%
Tujuan Startegis
Sasaran
Tahun I.
2010
permohonan ekseku-
si yang masuk tahun
2010. 99 %
Persentase eksekusi
yang berhasil dilaksa-
nakan dengan jumlah
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012
Sebagaimana yang sudah disinggung diatas bahwa program kerja Pengadilan Negeri
Selong disusun berdasarkan Renstra dan selanjutnya Renstra tersebut dijabarkan dalam bentuk
rencana kerja tahunan untuk tahun 2012 rencana kerja Pengadilan Negeri Selong sebagaimana
yang tertera dalam rencana kerja tahun 2012 terlampir.
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2012
PENGADILAN NEGERI SELONG
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1. Terlaksananya pelayanan Peradilan
dengan baik bagi masyarakat
Prosentase perkara tingkat pertama yang
diterima tepat waktu/sesuai SOP
100%
Prosentase perkara tingkat pertama
diputus sesuai SOP
95%
Prosentase perkara berhasil melalui
mediasi sesuai SOP
10%
Prosentase penyelesaian penyitaan
sesuai SOP
10%
Prosentase permohonan eksekusi
diputus sesuai SOP
100%
Prosentase Permohonan Pendaftaran
Badan Hukum yang diproses sesuai SOP
100%
2. Terwujudnya tranparansi peradilan. Prosentase salinan putusan tingkat
pertama yang dimuat dalam website PN
Selong sesuai SOP
75%
Prosentase masyarakat pencari keadilan
yang telah mengunduh
n.a
Prosentase publikasi jadwal sidang 100%
Prosentase perkara diterima dan di putus
yang dipublikasikan di website
100%
3. Terselenggaranya peradilan …........................

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
3. Terselenggaranya peradilan cepat dengan
tanpa biaya/biaya ringan
Jumlah perkara prodeo 80%
Jumlah terlaksananya sidang di Zitting
Plaatz.
50%
4. Terciptanya peningkatan SDM Peradilan
Selong
Prosentase perkara yang tidak naik
banding
80%
5. Terselenggaranya fungsi pengawasan
yang efektif
Prosentase laporan pengaduan yang
ditindak lanjuti
85%
6. Terselenggaranya ketertiban administrasi
Kepaniteraan
Prosentase perkara yang tertib dan tepat
waktu untuk banding, kasasi maupun PK
100%
Prosentase penyelesaian Putusan
perkara tingkat pertama
100%
Prosentase Penyelesaian salinan
putusan tingkat pertama
100%
Prosentase Pendaftaran Badan Hukum 100%
Presentase penyampaian salinan
putusan ke pada para pihak, penuntut
umum, polisi, dan tersangka
100%
Prosentase pemberitahuan putusan
banding kasasi dan PK
100%
presentase Penyetoran Dana HHK/PNBP
ke Kas Negara
100%
Prosentase Minutasi berkas perkara 100%
Prosentase Pengarsipan berkas perkara 100%
C. PERJANJIAN KINERJA
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : LALU IHSAN, SH.
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :
Nama : NANI INDRAWATI, SH. Mhum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Selong.
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :
Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Selong, 01 Februari 2013
KETUA PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI SELONG PENGADILAN NEGERI SELONG
NANI INDRAWATI, SH. Mhum. LALU IHSAN, SH.
NIP. 196206071986122001 NIP. 196312311986031040
MATRIKS PENETAPAN KINERJA TAHUNAN 2012
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran
1 Terlaksananya pelayanan
Peradilan dengan baik
bagi masyarakat
Prosentase perkara tingkat
pertama yang diterima tepat
waktu/sesuai SOP
100% Peningkatan manajemen
peradilan umum
Prosentase perkara tingkat
pertama diputus sesuai SOP
peradilan umum
Prosentase perkara berhasil
melalui mediasi sesuai SOP
peradilan umum
Prosentase penyelesaian
penyitaan sesuai SOP
peradilan umum
diputus sesuai SOP
peradilan umum
Prosentase Permohonan
Pendaftaran Badan Hukum yang
diproses sesuai SOP
peradilan umum
2 Terwujudnya tranparansi
peradilan.
Prosentase salinan putusan tingkat
pertama yang dimuat dalam
website PN Selong sesuai SOP
peradilan umum
Prosentase masyarakat pencari
keadilan yang telah mengunduh
n.a Peningkatan manajemen
peradilan umum
Prosentase publikasi jadwal sidang 100% Peningkatan manajemen
peradilan umum
Prosentase perkara diterima dan di
putus yang dipublikasikan di
website
peradilan umum
3 Terselenggaranya
peradilan cepat dengan
tanpa biaya/biaya ringan
Jumlah putusan perkara prodeo 80% Peningkatan manajemen
peradilan umum
Jumlah terlaksananya sidang di
Zitting Plaatz.
peradilan umum
4 Terciptanya peningkatan
SDM Peradilan
banding
peradilan umum
5. Terselenggaranya fungsi pengawasan ........................

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Program/ Kegiatan Anggaran
5 Terselenggaranya fungsi
pengawasan yang efektif
Prosentase laporan pengaduan
yang ditindak lanjuti
peradilan umum
6 Terselenggaranya
ketertiban administrasi
Kepaniteraan
Prosentase perkara yang tertib dan
tepat waktu untuk banding, kasasi
maupun PK
peradilan umum
Prosentase penyelesaian Putusan
perkara tingkat pertama
peradilan umum
Prosentase Penyelesaian salinan
putusan tingkat pertama
peradilan umum
Prosentase Pendaftaran Badan
Hukum
peradilan umum
Presentase penyampaian salinan
putusan ke pada para pihak,
penuntut umum, polisi, dan
tersangka
peradilan umum
Prosentase pemberitahuan
putusan banding kasasi dan PK
peradilan umum
presentase Penyetoran Dana
HHK/PNBP ke Kas Negara
peradilan umum
Prosentase Minutasi berkas
perkara
peradilan umum
Prosentase Pengarsipan berkas
perkara
peradilan umum

BAB. III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai
dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes,
benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat
capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi
untuk mendapatkan persentasenya.
Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan dalam Pengukuran Kinerja
sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Capaian
(%)
1 Terlaksananya pelayanan
Peradilan dengan baik bagi
masyarakat
yang diterima tepat waktu/sesuai
SOP
100% 100% 100%
diputus sesuai SOP
95% 90% 90%
Prosentase perkara selesai melalui
mediasi sesuai SOP
10% 0% 0%
sesuai SOP
10% 0% 0%
diputus sesuai SOP
100% 70% 70%
Prosentase Permohonan Pendaftaran
Badan Hukum yang diproses sesuai
SOP
100% 100% 100%
2 Terwujudnya tranparansi
peradilan.
pertama yang dimuat dalam internet
sesuai SOP
75% 85% 85%
Prosentase masyarakat yang mencari
keadilan yang telah mengunduh
n.a n.a n.a
Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 100% 100%
putus yang dipublikasikan di website
100% 85% 85%
3 Terselenggaranya peradilan
cepat dengan tanpa biaya/biaya
ringan
Jumlah putusan perkara prodeo 80% 0% 0%
tempat sidang jauh (setting Plat)
50% 0% 0%
4 Terciptanya peningkatan SDM
Peradilan
banding
80% 65% 65%
5 Terselenggaranya fungsi
pengawasan yang efektif
Prosentase laporan pengaduan yang
ditindaklanjuti
85% 0% 0%
6. Terselenggaranya ketertiban ..................

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
Capaian
(%)
6 Terselenggaranya ketertiban
administrasi Kepaniteraan
maupun PK
100% 100% 100%
Registrasi perkara pada tingkat
pertama
100% 100% 100%
Putusan perkara tingkat pertama 100% 100% 100%
Penyelesaian salinan putusan tingkat
pertama
100% 100% 100%
Pendaftaran Badan Hukum 100% 100% 100%
Pemberitahuan putusan kepada para
pihak, penuntut umum, polisi dan
terdakwa
100% 100% 100%
Pemberitahuan Putusan Banding,
Kasasi dan PK
100% 100% 100%
Penyetoran Dana HHK /PNBP ke Kas
Negara
100% 100% 100%
Minutasi berkas perkara 100% 100% 100%
Pengarsipan berkas perkara 100% 100% 100%
B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan
visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut
ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis
pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh
kesimpulan sementara bahwa pada Tahun 2012 semua Program dan Kegiatan telah memberikan
Kontribusi kepada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Selong. Namun mengingat anggaran yang
terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia, maka kinerja Pengadilan Negeri Selong Tahun 2012
belum Optimal.
Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun
perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat
prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya
melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja
terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan
dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri Selong dapat meningkat.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai Ketidakberhasilan
pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini :
Sasaran : Terlaksananya pelayanan Peradilan dengan baik bagi masyarakat
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi terlaksananya
pelayanan peradilan dengan baik bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Selong.
Untuk mengukur keberhasilan sasaran terlaksanannya pelayanan peradilan dengan baik
bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Selong sesuai Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk
mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan
meliputi:
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:
Indikator
Target
2012
Realisasi
2012
Capaian
2012
Realisasi
2011 2010
yang diterima tepat waktu/sesuai
SOP
100% 100% 100% 100% 100%
diputus sesuai SOP
95% 90% 90% 85% 100%
Prosentase perkara selesai melalui
mediasi sesuai SOP
10% 0% 0% 0% 5%
sesuai SOP
10% 0% 0% 0% 15%
diputus sesuai SOP
100% 70% 70% 70% 85%
Prosentase Permohonan
Pendaftaran Badan Hukum yang
diproses sesuai SOP
100% 100% 100% 100% 100%
Rata-rata capaian 60%
Keadaan perkara Pengadilan Negeri Selong tahun 2012 berdasarkan Kewenangan/
Kekuasaan Pengadilan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang
No.8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan
umum, meliputi :
Pertama, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Tingkat Pertama. ( Pasal 50 ).
Kedua, Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta ( Pasal 52 (1 ) ).
Selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Pengadilan dapat
diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atas berdasarkan Undang-undang ( Pasal 52 (2) ).

Sasaran : Terwujudnya tranparansi peradilan.
Sasaran ini dimaksudkan adalah untuk menggambarkan atau memastikan terlaksananya
prinsip transparasi di Pengadilan Negeri Selong dan untuk mendorong pelayanan informasi yang
sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Selong.
Prinsip yang terbuka ( transparasi ) adalah merupakan salah satu prinsip pokok dalam
sistem peradilan, dengan maksud agar masyarakat dapat memperoleh hak-haknya terhadap
beberapa informasi penting yang dapat diketahui public ( SK KMA : 144/KMA/SK/VIII/2007 ).
Transparasi peradilan/ keterbukaan informasi harus dijabarkan dalam bentuk kongkrit dan
implementatif.
Secara tradisional maksud keterbukaan dari pengadilan yaitu tidak dinyatakan terbuka untuk
umum kecuali terhadap perkara kesusilaan dan perkara anak-anak. Keterbukaan adalah merupakan
asas dari peradilan, selain itu juga merupakan pilar utama dalam konsep dalam pemerintahan
dengan maksud agar publik mendapatkan hak-haknya yang relevan yang berkaitan dengan
keterbukaan / transparasi.
Indikator
Target
2012
Realisasi
2012
Capaian
2012
Realisasi
2011 2010
pertama yang dimuat dalam internet
sesuai SOP
75% 85% 85% 10% 10%
Prosentase masyarakat yang
mencari keadilan yang telah
mengunduh
n.a n.a n.a n.a n.a
Prosentase publikasi jadwal sidang 100% 100% 100% 100% 100%
putus yang dipublikasikan di website
100% 85% 85% 40% 40%
Rata-rata capaian 67,5%
Minimnya pencapaian target dikarenakan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur yaitu
wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong masih banyak yang belum paham/ mengerti tentang
teknologi informasi (IT), sehingga jarang ada masyarakat yang mengunduh putusan atau informasi
lainnya tentang peradilan melalui internet, mereka lebih banyak datang langsung ke kantor

Sasaran : Terselenggaranya peradilan cepat dengan tanpa biaya/biaya ringan
Sasaran ini ditetapkan adalah untuk menggambarkan efesiensi penyelenggaraan
penyelesaian perkara dan peningkatan jumlah penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Selong,
direalisasikan dengan program pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan yang kurang
mampu dan terpinggirkan secara cuma-cuma ( Prodeo ) dan dengan biaya ringan atau terjangkau
oleh masyarakat dengan tetap berpedoman pada indikator kinerja yang telah ditetapkan ( Pasal 4
(2), Pasal 37, UU No./2004.
Indikator
Target
2012
(%)
Realisasi
2012
(%)
Capaian
2012
(%)
Realisasi
2011
(%)
2010
(%)
Jumlah putusan perkara prodeo 80% 0% 0% 0% 0%
tempat sidang jauh (setting Plat)
50% 0% 0% 0% 0%
Berdasarkan tabel diatas, pencapaian target masih sangat minim, ini dikarenakan :
1. Masyarakat masih belum paham tentang tatacara/ prosedur pengajuan perkara prodeo.
2. Birokrasi/ persyaratan pengajuan perkara prodeo dianggap masih berbelit-belit.
3. Masyarakat masih beranggapan bahwa setiap berperkara harus mampu/ mempunyai uang.

Sasaran : Terciptanya peningkatan SDM Peradilan
Sumber daya manusia adalah merupakan suatu komponen yang utama yang memgang
peranan dalam lembaga atau institusi dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisme atau
lembaga, oleh karena itu seiring dengan perkembangan zaman. Akibat dari modernisasi (
perkembangan global ) maka memerlukan peningkatan keahlian, keterampilan,dan profesionalisme.
Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Negeri Selong agar dapat menjalankan tugas dan
fungsinya, dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Selong yang agung.
Untuk mengikuti keterampilan dan profesionalisme sumber daya yang ada di Pengadilan
Negeri Selong, pimpinan mengambil langkah-langkah / kebijakan untuk dapat mengikut sertakan
pada pegawai baik teknis maupun non teknis dalam setiap pelatihan atau bimbingan teknis yang
diadakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.
Untuk mengukur keberhasilan terlaksananya peningkatan SDM di Pengadilan Negeri
Selong, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini
melalui 1 (satu) indikator dengan kegiatan.
Indikator
Target
2012
(%)
Realisasi
2012
(%)
Capaian
2012
(%)
Realisasi
2011
(%)
2010
(%)
banding
80% 65% 65% 70% 40%
Tercapainya peningkatan SDM peradilan karena :
1. Setiap ada pelatihan BIMTEK teknis tentang peradilan selalu diikutsertakan.
2. Rekruitmen pegawai dan penempatan pegawai pada bagian yang telah sesuai dengan
keahliannya.
3. Tenaga fungsional kepaniteraan yang menjadi pelaksana fungsi peradilan terus diperkuat, agar
dapat terus mengikuti perkembangan dalam rangka mendukung fungsi peradilan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai antara lain peraturan perundang-
undangan, SEMA, yurisprudensi, dll.

Sasaran : Terselenggaranya fungsi pengawasan yang efektif
Sasaran ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada, sebagai masukan
dalam bahan pertimbangan pimpinan untuk mengambil langkah-langkah dalam menentukan
kebijakan atau tindakan yang diperlukan, menyangkut pelaksanaan tugas / tingkah laku para aparat
Pengadilan Negeri Selong dalam melaksanakan pelayanan publik, dan untuk memperoleh umpan
balik bagi kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
Indikator
Target
2012
(%)
Realisasi
2012
(%)
Capaian
2012
(%)
Realisasi
2011
(%)
2010
(%)
Prosentase laporan pengaduan
yang ditindaklanjuti
85% 0% 0% 0% 0%
Selain maksud dilaksanakan pegawai di atas juga pengawasan dilaksanakan untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan teknis peradilan dan mengendalikan administrasi
peradilan dilaksanakan secara tertib dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-
baiknya.
Pengawasan dilakukan secara internal yaitu pengawasan dari dalam lingkungan peradilan itu
sendiri yang terdiri dari pengawasan melekat dari pengawasan fungsional ( KMA
No.180/SK/VIII/2006 ).

Sasaran : Terselenggaranya ketertiban administrasi Kepaniteraan
Penetapan sasaran ini adalah untuk menggambarkan proses penyelesaian terhadap
administrasi kepaniteraan yang tepat waktu, sesuai dengan SE MA No. 14/2010 Tentang
Percepatan Penyelesaian Perkara.
Indikator
Target
2012
(%)
Realisasi
2012
(%)
Capaian
2012
(%)
Realisasi
2011
(%)
2010
(%)
maupun PK
100% 100% 100% 99% 95%
Registrasi perkara pada tingkat
pertama
100% 100% 100% 100% 100%
Putusan perkara tingkat pertama 100% 100% 100% 98% 100%
Penyelesaian salinan putusan
tingkat pertama
100% 100% 100% 97% 100%
Pendaftaran Badan Hukum 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberitahuan putusan kepada
para pihak, penuntut umum, polisi
dan terdakwa
100% 100% 100% 100% 100%
Pemberitahuan Putusan Banding,
Kasasi dan PK
100% 100% 100% 95% 100%
Penyetoran Dana HHK /PNBP ke
Kas Negara
100% 100% 100% 100% 100%
Minutasi berkas perkara 100% 100% 100% 85% 100%
Pengarsipan berkas perkara 100% 100% 100% 100% 100%
Berdasarkan tabel tersebut diatas, pencapaian target tersebut disebabkan karena :
1. Para pencari keadilan/ para pihak telah memahami hak-haknya untuk melakukan upaya hukum.
2. Penyerahan berkas perkara kepaniteraan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP.
3. Pendistribusian berkas perkara ke masing-masing jurusita telah berjalan tepat waktu.
4. Penarikan dan penyetoran PNBP telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB. IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat
tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih
dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian
sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu
program.
Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Selong
menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun berjalan, misalnya
Penegakan Hukum dan HAM, karena hal ini menyangkut terhadap perkara yang masih berjalan, jadi
belum dapat diukur setelah tahun anggaran.
Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik
pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan terlihat
kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan program yang
tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan kegiatan dengan
pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum memuat semua kegiatan
dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya kegiatan-kegiatan lain. Namun
secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat diatasi.
B. SARAN
Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang
dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil
yang maksimal belum terwujud.
Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan
Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di Pengadilan Negeri
Selong.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk
kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat
terwujud.
Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan yang
masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang dan
maksimal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Selong
Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP :
IKU : Indikator Kinerja Utama
Renstra : Rencana Strategis
RKT : Rencana Kinerja Tahunan
PKT : Penetapan Kinerja Tahunan

Lakip tahun 2012

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Lakip tahun 2012

Similar to Lakip tahun 2012 (20)

More from Eka Ramadhani

More from Eka Ramadhani (14)

Lakip tahun 2012