Kritik Islam Terhadap UUD 1945

1
KRITIK ISLAM TERHADAP UUD 1945
Kata Pengantar
Kritik terhadap UUD 45 yang sekarang dalam pembahasan secara intensif untuk
amandemen, dibuat semata untuk menunjukkan bahwa undang-undang dasar yang
selama ini telah diterima begitu saja (taken for granted) bahkan selama lebih dari 30
tahun cenderung dikeramatkan, sesungguhnya mengandung kelemahan bahkan
kesalahan yang sangat mendasar bila dilihat dari kacamata Islam. Kesalahan mendasar
ini wajar terjadi mengingat memang sejak dari awal undang-undang dasar ini memang
tidak dibuat dalam kerangka sistem Islam.
Setelah sekian puluh tahun berlalu semenjak diundangkan, kelemahan dan kesalahan
mendasar dari Undang Undang Dasar itu semakin terlihat dan ternyata memberikan
pengaruh buruk yang sangat nyata di tengah masyarakat. Undang-undang yang dibuat
semestinya untuk menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tercipta
masyarakat yang adil, damai dan sejahtera, yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai
krisis, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan terus menerus
terjadi dan datang silih berganti, bahkan bersamaan seperti yang sekarang tengah
berlangsung.Akhirnya,bukan masyarakat adil, damai dan sejahtera yang terbentuk,
melainkan masyarakat yang sarat dengan kesenjangan, ketidakadilan dan
ketidaknyamanan serta ketidakamanan.
Untuk itu diperlukan perombakan bahkan pergantian,bukan sekadar amandemen
atau perbaikan karena istilah amandemen mengandung arti sebagai suatu perubahan
yang bersifat modifikatif tanpa meninggalkan bangunan dasarnya, dari Undang Undang
Dasar 45 itu agar bisa didapat sebuah undang undang baru yang sesuai dengan prinsip
religiusitas bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Berangkat dari pemikiran itulah
maka Hizbut Tahrir Indonesia mengajukan dua naskah, yakni Kritik Undang Undang Dasar
45 yang berisi kritik dalam perspektif Islam terhadap UUD 45, dan Rancangan Undang
Undang Dasar Islam.
Harapannya, semua itu bisa memberikan pencerahan kepadaumat dan selanjutnya terus
diperjuangkan oleh seluruh komponen umat baik para ulama, cendekiawan,polisi dan
tentara, kaum profesional, buruh, tani, pemuda,pelajar dan sebagainya, lebih khusus
para anggota parlemen yang beragama Islam yang bertanggungjawab atas setiap
perundangan yang terlahir di negeri ini, sehinggaakhirnya dapat diujudkan dalam tatanan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Insya Allah.
Wassalam
Pimpinan Pusat
Hizbut Tahrir Indonesia
Muhammad Ismail Yusanto
HP: 0811-119697

2
Daftar Isi
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Kritik Islam Terhadap UUD 1945
Bab I Bentuk dan Kedaulatan
Bab II Majelis Permusyawaratan
Bab III Kekuasaan Pemerintahan Negara
Bab XIII Pendidikan
Bab IV Kesejahteraan Sosial
Bab XV Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
PENDAHULUAN
Undang-undang Dasar sebuah negara merupakan sumber hukum terpenting, dan
menjadi landasan hukum utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan
yang ada di bawahnya. Undang-undang Dasar juga menghimpun seluruh
mekanisme kerja sebuah negara, baik menyangkut hubungan antara rakyatnya,
antara penguasa dan rakyatnya, antara lembaga-lembaga negara, dan antara
institusi negara dengan negara lainnya. Lebih dari itu Undang-undang Dasar
merupakan penterjemahan secara umum namun praktis dari sebuah ideologi
atau pandangan hidup tertentu yang menjadi dasar/asas dari Undang-undang
Dasar.
Oleh karena itu, shahih tidaknya sebuah Undang-undang Dasar amat
ditentukan oleh shahih tidaknya ideologi atau pandangan hidup yang menjadi
landasannya. Sama halnya dengan lurus tidaknya kehidupan masyarakat,
kehidupan penguasa, hubungan di antara keduanya, dan interaksi negara
tersebut dengan negara lain, amat ditentukan oleh shahih tidaknya muatan dari
Undang-undang Dasar.
Berdasarkan hal ini, maka kami Hizbut Tahrir Indonesia menyampaikan kritik
terhadap Undang-undang Dasar 1945, sekaligus menyampaikan rancangan
Undang-undang Dasar Islam (Dustûr Islâm).
1. Undang-undang Dasar 1945 adalah produk akal manusia, sedangkan
Undang-undang Dasar Islam merujuk kepada Wahyu Allah Swt. dan
tuntunan Sunnah Rasulullah Saw.
Undang-undang Dasar 1945 disusun berdasarkan kondisi masyarakat, kondisi
politik dan keterbatasan akal para penyusunnya. Di samping itu juga sarat
dengan berbagai kepentingan yang muncul saat itu dari para penyusunnya
tersebut. Adanya keterbatasan, kontradiksi antara peringkat hukum maupun
antara butir-butirnya, berbagai persepsi yang tak berkesudahan dan munculnya
berbagai kepentingan saat itu merupakan konsekuensi logis dari sebuah Undang-
undang Dasar yang merujuk pada pendapat-pendapat manusia yang tidak

3
memiliki tolok ukur sama dalam benar dan salah. Islam mengkritisi hal itu dalam
firman Allah Swt.:
َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ون‬ُ‫غ‬ْ‫ب‬َ‫ي‬ ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ل‬ِ‫ه‬‫ا‬َ‫ج‬ْ‫ل‬‫ا‬ َ‫م‬ْ‫ك‬ُ‫ح‬َ‫ف‬َ‫أ‬َ‫ون‬ُ‫ن‬ِ‫ق‬‫و‬ُ‫ي‬ ٍ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ً‫م‬ْ‫ك‬ُ‫ح‬ ِ‫هللا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ن‬َ‫س‬ْ‫ح‬
“Apakah (sistem) hukum Jahiliyah (yang bukan Islam) yang mereka
kehendaki. Dan (sistem) hukum siapakah yang lebih baik daripada (sistem)
hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS. Al-Maidah [5]: 50)
Islam adalah sebuah ‘ideologi’ yang tidak memiliki cacat maupun kelemahan,
karena berasal dari Al-Khaliq (Sang Pencipta manusia dan seluruh alam
semesta), yang memiliki Pengetahuan tanpa batas, Keadilan tanpa cela, dan
tidak membutuhkan sesuatu apapun dari manusia maupun makhluk-makhluk-
Nya. Fakta seperti ini cukup menjadi alasan bagi kita bahwa standardisasi/tolok
ukur benar salah yang hakiki adalah benar- salah menurut ‘ideologi’ Islam.
2. Undang-undang Dasar 1945 berlandaskan ideologi sekular yang
tidak jelas.
Undang-undang Dasar 1945 berlandaskan pada ideologi Pancasila. Meskipun
pada butir pertama diletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi
Pancasila tidak menjelaskan peran agama di dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan konsep negara. Indonesia
bukan negara agama, bukan pula negara sekular, tidak termasuk negara
Komunis, lalu termasuk negara apa?
Ketidakjelasan konsep ini berimplikasi sangat luas, sehingga berakibat pada
ketidakjelasan konsep-konsep lainnya. Seperti konsep ekonomi, konsep politik
dalam negeri, konsep politik luar negeri, konsep pendidikan, konsep peradilan
dan hukum, konsep pertahanan dan militer, konsep kehidupan sosial
kemasyarakatan dan sejenisnya. Apabila pada tataran konsep masih belum jelas,
maka pada tataran praktis akan muncul kesimpangsiuran dan kerusakan fatal.
Pada akhirnya negara yang tidak memiliki ideologi atau lemah ideologinya pasti
akan membebek terhadap negara lain yang memiliki ideologi kuat.
3. Undang-undang Dasar 1945 berlandaskan pada kedaulatan di tangan
rakyat. Sedangkan Islam menjadikan kedaulatan itu di tangan Allah Swt.
Meletakkan kedaulatan ada di tangan rakyat bertentangan dengan konsep Islam
yang menjadikan kedaulatan itu berada di tangan Syara’ (Allah Swt.) Firman-
Nya:
َ‫ين‬ِ‫ل‬ ِ‫اص‬َ‫ف‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُّ‫ص‬ُ‫ق‬َ‫ي‬ ِ‫هلل‬ِ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫م‬ْ‫ك‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬
“(Hak) Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang
sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (TQS. Al An’am [6]:
57)

4
ُ‫م‬ْ‫ك‬ُ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ال‬َ‫أ‬َ‫ين‬ِ‫ب‬ِ‫اس‬َ‫ح‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫ع‬َ‫ر‬ْ‫س‬َ‫أ‬ َ‫و‬ُ‫ه‬ َ‫و‬
“Ketahuilah, bahwa (hak menetapkan) hukum itu kepunyaan Allah. Dan Dialah
Pembuat perhitungan yang paling cepat.” (TQS. Al-An’am [6]: 62)
Apabila wewenang menetapkan hukum berada di tangan manusia, maka akan
muncul kontradiksi, perubahan-perubahan hukum, dan hancurnya pilar-pilar
hukum. Yang haram menjadi halal. Yang halal menjadi haram. Al-Quran
menyebut produk-produk hukum buatan manusia itu sebagai hukum thaghut. Al-
Quran menyebut pula para pembuat hukum dan perundang-undangan sebagai
thaghut. Firman Allah Swt.:
ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ُ‫ف‬ْ‫ك‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ر‬ ِ‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫و‬ ِ‫وت‬ُ‫غ‬‫ا‬َّ‫ط‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫وا‬ُ‫م‬َ‫ك‬‫ا‬َ‫ح‬َ‫ت‬َ‫ي‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ُون‬‫د‬‫ي‬ ِ‫ر‬ُ‫ي‬
“Mereka hendak bertahkim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan
untuk mengingkari thaghut itu.” (TQS. An-Nisa [4]: 60)
Al-Quran bahkan memberikan sifat kepada mereka yang membuat-buat hukum
–dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal- sebagai
orang-orang yang menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Firman Allah Swt.:
ِ‫هللا‬ ِ‫ون‬ُ‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ب‬ْ‫ه‬ُ‫ر‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ار‬َ‫ب‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫ذ‬َ‫خ‬َّ‫ت‬‫ا‬
“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan
selain Allah.” (TQS. At-Taubah [9]: 31)
Mendengar ayat tersebut Adi bin Hatim berkata kepada Rasulullah Saw.:
“Sesungguhnya mereka tidaklah menyembah orang-orang alim dan rahib-rahib
itu, wahai Rasulullah.”
Maka Rasulullah Saw. menjawab:
“Tidak demikian, sesungguhnya orang-orang alim dan rahib-rahib itu
mengharamkan yang halal atas mereka dan menghalalkan yang haram atas
mereka. Lalu mereka mengikutinya. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada
orang-orang alim dan rahib-rahib mereka.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)
Jadi, siapapun yang menetapkan suatu hukum dengan memutuskan kehalalan
dan keharaman sesuatu tanpa seijin atau tanpa merujuk kepada Allah Swt.,
berarti ia telah melanggar batas yang ditetapkan Allah Swt., sekaligus telah
mengangkat dirinya sebagai tuhan. Dan orang yang mengikutinya telah
menjadikan ia sebagai tuhan selain Allah! Dengan demikian, manusia sama
sekali tidak memiliki hak membuat hukum. Segala sesuatu yang akan diundang-
undangkan, yang akan mengatur segala urusan rakyat, mengatur hubungan
rakyat dan penguasa, mengatur lembaga-lembaga tinggi negara, dan mengatur
hubungan institusi negara dengan negara lain harus diambil (argumentasinya)
dari Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya. Jika tidak, maka Al-Quran
menggolongkannya ke dalam kelompok orang-orang kafir, zhalim dan fasik.
َ‫ون‬ُ‫ر‬ِ‫ف‬‫َا‬‫ك‬ْ‫ل‬‫ا‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ُ‫هللا‬ َ‫ل‬َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ح‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬

5
“Siapa saja yang tidak memutuskan perkara hukum (yang berkait dengan politik,
peradilan, sosial, ekonomi, pendidikan, militer dll) menurut apa yang diturunkan
Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.” (TQS. Al-Maidah [5]: 44)
َ‫ون‬ُ‫م‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ظ‬‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ُ‫هللا‬ َ‫ل‬ َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ح‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬
Allah, maka mereka adalah orang-orang zhalim.” (TQS. Al-Maidah [5]: 45)
َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬ُ‫أ‬َ‫ف‬ ُ‫هللا‬ َ‫ل‬ َ‫ز‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ح‬َ‫ي‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬
Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik.” (TQS. Al-Maidah [5]: 47)
KRITIK ISLAM TERHADAP UUD 1945
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN
Naskah Lengkap UUD 1945
Pasal 1 (1)
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Dikoreksi Dengan Sistem Islam
Negara Islam memang berbentuk kesatuan, tetapi pemerintahannya berbentuk
kekhilafahan, karena pemerintahan republik hanya ada dalam sistem demokrasi,
sementara demokrasisendiri tidak dikenal dalam Islam. Bentuk negara juga
bukan federasi atau semi-federasi (dengan adanya desentralisasi atau otonomi
daerah), karena desentralisasi hanya dibenarkan dalam konteks administrasinya
saja.
Argumentasi
Sabda rasulullah Saw. : « Adalah Bani Israil dahulu selalu urusan pemerintahan
mereka dipelihara oleh para Nabi. Setiap seorang Nabi meninggal, dia digantikan
oleh seorang Nabi lagi. Dan sesungguhnya tidak ada lagi Nabi sesudahku (yang
akan memegang urusan pemerintahan kalian), yang ada hanyalah para
khalifah… »
« Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang kedua (jika tidak mau
melepas bai’atnya, atau klaimnya sebagai khalifah) »
Pasal 1 (2)
Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat

6
Kedaulatan hanya ada di tangan Syari‘at Allah (Al-Quran dan Sunnah),
sementara rakyat hanyalah pemilik kekuasaan, yang kemudian memberikannya
kepada khalifah. Kekuasaan khalifah, dengan demikian, dibatasi oleh syariat.
Sementara itu, keberadaan MPR dengan seluruh kewenangannya di bidang
legislasi, sebagaimana lazimnya dalam sistem demokrasi, tidak dibenarkan. Yang
dibenarkan adalah adanya Majelis Umat dengan fungsi dan wewenang yang jauh
berbeda dengan MPR. Majelis Umat memang berhak untuk mencalonkan dan
atau mengangkat khalifah, tapi tidak berhak untuk menurunkannya, atau
membatasi masa jabatannya.
Tugas dan fungsi Majelis setelah itu, lebih pada penyaluran aspirasi umat dalam
hal-hal yang mubah/teknis—bukan dalam wilayah yang telah jelas hukumnya—
dan menyampaikan koreksi/kritik kepada penguasa dalam hal implementasi
hukum atau kebijakan pengurusan rakyat.
Argumentasi
« Sesungguhnya hak menetapkan hukum itu adalah pada Allah, Dia
menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling
baik. »(TQS. Al An’am [6] :57)
BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Majelis umat terdiri dari sejumlah wakil rakyat dari berbagai elemen yang ada di
masyarakat tanpa membedakan aspek agama, jenis kelamin, etnisitas, golongan,
atau mazhab. Syaratnya, harus orang yang berakal sehat dan sudah balig. Hanya
saja, keanggotaan orang-orang non-Muslim terbatas pada hal pengaduan kezaliman
penguasa, atau buruknya penerapan syariat Islam.
Argumentasi
Ditetapkan berdasarkan sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. dan ijma shahabat.
Pasal 3
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-
garis besar haluan negara
Majelis Umat sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan UUD
dan GBHN, karena yang berhak untuk itu hanyalah khalifah.
Argumentasi
Ditetapkan berdasarkan ijma shahabat

7
BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pasal 4 (1)
Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-
Undang Dasar.
Kepala Negara memegang kekuasaan pemerintahan tidak berdasarkan UUD yang
tidak berdasarkan al-Quran dan Sunnah. Ia berhak memegang kekuasaan
pemerintahan hanya jika UUD-nya bersumber dari al-Quran dan Sunnah.
Argumentasi
« … dan hendaknya kami tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya (penguasa)
kecuali setelah kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. »(al hadits)
Pasal 4 (2)
Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil
presiden.
Kepala Negara dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibantu oleh
seorang Mu’awin Tafwidl, sementara dalam tugas administrasi dibantu oleh
Mu’awin Tanfidz, seorang atau lebih. Kedua-duanya haruslah memenuhi syarat-
syarat tertentu, di antaranya adalah harus muslim dan pria dan tentunya
kapabel.
Argumentasi
Ditetapkan berdasarkan sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. dan ijma shahabat
Pasal 5 (1)
Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
perwakilan Rakyat.
Pasal 5 (2)
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
Kepala negara (khalifah) bukan hanya berhak, tetapi satu-satunya pihak yang
berwenang dalam melegislasi hukum (baca: syariat Islam) yang digali dari
sumber-sumber hukum Islam, tanpa harus mengajukan apalagi meminta
persetujuan kepada Majelis Umat.
Argumentasi
Ditetapkan berdasarkan ijma shahabat.

8
Pasal 6 (1)
Presiden ialah orang Indonesia asli.
Kepala negara (khalifah) tidak harus orang Indonesia asli, karena Islam tidak
membeda-bedakan orang dari segi etnisitas. Yang paling penting, kepala negara
harus seorang Muslim dan harus laki-laki, mampu mengemban tugas, serta
memenuhi sejumlah syarat lain sebagaimana ditetapkan di dalam syarat-syarat
kepala negara.
Argumentasi
« Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang ‘Ajam (non-Arab), dan tidak ada
kelebihan orang ‘Ajam atas orang Arab. »(al hadits)
Pasal 6 (2)
Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan
suara terbanyak.
Kepala negara diangkat dengan bai’at in’iqad atau baiat pengangkatan oleh
kaum muslimin atau yang mewakili mereka, seperti ahlul ahli wal aqdi atau
Majelis Umat. Sementara itu Mu’awin khalifah, baik tafwidh atau tanfidz diangkat
oleh khalifah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh
hukum syara’ dan dengan sendirinya gugur jabatannya apabila khalifah gugur
dari jabatannya.
Argumentasi
Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma’ shahabat, di antaranya ketika Rasulullah
Saw. wafat para sahabat melakukan pemilihan. Tidak langsung mengangkat Abu
Bakar atau Umar sebagai kepala negara menggantikan Rasulullah Saw.
Pasal 7
Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu
kali masa jabatan.
Jabatan kepala negara (khalifah) tidak dibatasi oleh waktu, tetapi oleh syariat.
Artinya, selama kepala negara menjalankan syariat Islam, ia berhak untuk tetap
memegang jabatannya itu, meskipun seumur hidupnya. Sebaliknya, kepala
negara tidak berhak, bahkan wajib dipecat, meskipun baru menjabat
kekhalifahan beberapa hari saja, jika telah nyata-nyata melakukan pelanggaran
berat terhadap syariat Islam, sehingga terbukti melakukan—sebagaimana istilah

9
Nabi Saw.—kekufuran yang nyata (kufran bawahan), seperti mencampakkan
syariat Islam, dan sebaliknya, memberlakukan hukum-hukum non-Islam.
Argumentasi
« … dan hendaknya kami tidak mencabut kekuasaan dari pemiliknya (penguasa)
kecuali setelah kalian menyaksikan kekufuran yang nyata. »(al hadits)
Pasal 8
Jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya, ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya.
Jika kepala negara (khalifah) mangkat, berhenti (diberhentikan), atau tidak
mampu menjalankan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia tidak secara
otomatis diganti oleh wakil (mu'awwin)-nya. Bahkan mu’awin itu secara otomatis
gugur dari jabatannya. Dan selanjutnya segera dilakukan pemilihan kepala
negara (khalifah) yang baru.
Argumentasi
Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma’ shahabat, di antaranya ketika Rasulullah
Saw. wafat para sahabat berkumpul untuk melakukan pemilihan. Tidak langsung
mengangkat Abu Bakar atau Umar sebagai kepala negara menggantikan
Rasulullah Saw.
Pasal 9
1. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah
menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaiberikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik
Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa
dan Bangsa.”
Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden
Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada Nusa dan Bangsa.”
2. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak
dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut
agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis
Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

10
Kepala negara (khalifah) dibaiat oleh umat tidak dalam rangka memegang teguh
UUD dan menjalankan UU buatan manusia, tetapi untuk memegang teguh UUD
dan menjalankan UU yang memang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.
Argumentasi
Secara umum kaum muslimin diminta untuk berpegang teguh kepada Sunnah
Rasul dan para khulafaur rasyidin (al hadits).
Tatkala pembaiatan Utsman sebagai kepala negara oleh Abdurrahman bin Auf
(sebagai kepala pemilihan khalifah), Abdurrahman berkata : « Maukah anda saya
baiat atas kitabullah dan sunnah Rasul, serta berpegang teguh terhadap kebijakan
(ijtihad) dua khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar dan Umar? »
«Abdullah bin Umar ketika membaiat Abdul Malik bin Marwan, seorang Khalifah
dari kalangan Bani Umayyah menulis surat sbb: Aku berikrar untuk
mendengarkan dan mentaati Abdul Malik bin Marwan sebagai amirul mukminin
atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul dalam hal yang aku mampu ».
Pasal 10
Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut
dan Angkatan Udara
Pasal 11
Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain.
Kebijakan perang, perdamaian dan hubungan dengan negara lain sepenuhnya
berada di tangan kepala negara/khalifah tanpa perlu persetujuan dari pihak
manapun, termasuk Majlis Ummah. Hal ini dikarenakan hukum Syara’ telah
meletakkan kekuasaan atas hal-hal tersebut sepenuhnya di tangan khalifah.
Seluruh hubungan internasional yang ditetapkan oleh khalifah tidaklah
berdasarkan asas manfaat, melainkan atas ketentuan hukum (Syara’), yakni
demi terlaksananya aktivitas penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad.
Selain itu negara Islam pun diperbolehkan melakukan hubungan Internasional
dengan negara kafir harbi hukman demi kemaslahatan kaum muslimin – semisal
hubungan ekonomi dan alih teknologi– dengan tanpa mengabaikan ketentuan
syari’at, di antaranya hubungan tersebut tidak berlangsung permanen, akan
tetapi maks. 10 tahun.
Argumentasi
Demikian pula dari sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. diketahui bahwa beliaulah –
sebagai kepala negara– sebagai satu-satunya pihak yang menyelenggarakan hal-
hal tersebut di atas –di antaranya dapat dilihat pada peristiwa Perjanjian
Hudaibiyyah-. Demikian pula ijma shahabat telah menetapkan hal tersebut.

11
Pasal 12
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan
bahaya ditetapkan undang-undang.
Keadaan bahaya ditetapkan oleh khalifah berdasarkan pandangan dan ijtihad
khalifah atas nash-nash syara’ dan realitas demi kemaslahatan umat, baik
karena adanya serangan, pengkhianatan, atau dugaan telah terjadi
pengkhianatan.
Argumentasi
Firman Allah Ta’ala:
“Jika kalian khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan maka
kembalikanlah (perjanjian tersebut) dengan cara yang jujur.”(TQS. Al Anfal
[8]:58)
Pasal 13
1. Presiden mengangkat duta dan konsul
2. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan pertimbangan DPR
Dalam mengangkat duta dan konsul, serta menerima penempatan duta negara
lain, seorang kepala negara dapat saja meminta pertimbangan Majlis Ummah,
akan tetapi pendapat mereka dalam hal ini tidaklah mengikat. Pertimbangan
dalam mengangkat duta dan konsul adalah demi dakwah Islam dan
kemaslahatan kaum muslimin dengan memperhatikan status negara yang
bersangkutan. Pada negara kafir harbi fi’lan maka hubungan yang terjalin
hanyalah jihad, tidak yang lain. Dengan demikian khalifah harus menolak
penempatan duta-duta mereka.
Argumentasi
Firman Allah Ta’ala:
“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.” (TQS. Al
Baqarah [2]:190)
Pasal 14
1.Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.
2 Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Pertimbangan Agung.
Pasal 15
Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang.

12
Keputusan seorang Qadli/hakim dalam pengadilan tidak dapat dibatalkan oleh
siapapun, termasuk oleh khalifah. Karena keputusan tersebut adalah hukum
Allah yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di pengadilan.
Argumentasi
Hal ini dapat dilihat pada peristiwa yang melibatkan Usamah bin Zaid yang
meminta grasi atas hukum potong tangan bagi seorang wanita pencuri dari
kalangan bangsawan akan tetapi Rasulullah Saw. menolaknya dengan keras.
Pasal 16
1. Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
2. Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan
berhak memajukan usul kepada pemerintah.
Rumusan yang baru:
Dewan Pertimbangan Agung terdiri dari para anggota yang dipilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat atas dasar integritas pribadi, wawasan kebangsaan,
ketokohan dalam masyarakat serta sejarah pengabdiannya kepada negara dan
bangsa.
Khalifah dapat melakukan konsultasi dalam berbagai urusan pemerintahan
dengan pihak manapun yang berkompeten dalam masalah-masalah tersebut –
mujtahid atau para pakar-. Tetapi keputusan tersebut tidak diambil berdasarkan
suara terbanyak -seperti sebuah dewan- melainkan atas pendapat yang diyakini
kebenarannya.
Setiap warga negara berhak mengajukan usulan kepada khalifah selama dalam
koridor syar’iy.
Argumentasi
Hal ini terlihat dari sunnah fi’liyyah Rasulullah Saw. di antaranya yang terjadi
pada perang Badar di mana beliau cukup mengambil pendapat dari Khubab bin
Mundzir ra. tanpa melibatkan seluruh anggota pasukan Muslim.
Pasal 17
1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
1. Kepala negara/khalifah dibantu oleh seorang Mu’awin tafwid dalam urusan
pemerintahan dan Mu’awin tanfidz dalam urusan administrasi, bukan oleh
sebuah kabinet yang berisi sejumlah menteri.
2. Mu’awin diangkat dan diberhentikan oleh khalifah

13
3. Mu’awin tafwidl adalah pembantu khalifah dalam urusan pemerintahan dan
tidak lebih dari satu orang hal ini dikarenakan Islam menganut asas
pemerintahan tunggal. Sementara itu dalam urusan administrasi khalifah dibantu
oleh Mu’awin tanfidz.
Argumentasi
Nabi Saw. bersabda:
“Dua pembantuku di langit; Jibril dan Mikail, dan dua pembantuku di bumi; Abu
Bakar dan Umar.”
Hal ini juga diperkuat oleh ijma shahabat.
Pasal 18
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi dan daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomidan tugas
pembantuan
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan
umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomiseluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam
undang-undang.
Negara Khilafah terbagi atas sejumlah kewalian yang di bawah setiap kewalian
terbagi sejumlah keamilan. Setiap pemerintahan tingkat wali atau amil
menjalankan pemerintahan mereka sesuai dengan ijtihad dan pendapat mereka,
selain menjalankan segala hal yang telah diadopsi (tabanni) oleh Khalifah.
Meski menjalankan pemerintahan berdasarkan ijtihad dan pendapat mereka
akan tetapi berbagai kebijakan yang menyangkut urusan keuangan, peradilan
dan militer berada di tangan khalifah. Hal ini diambil sebagai upaya pencegahan
akan terjadinya dlarar, yakni terjadinya disintegrasi wilayah kesatuan khilafah.
Hal ini diambil berdasarkan hadits Nabi Saw.
Argumentasi
Sabda Nabi Saw.:

14
“Tidak membahayakan dan tidak membuat bahaya.”
Serta kaidah
“Sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram, maka sarana itu
adalah haram.”
Pasal 18-A
1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,
diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan
keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Secara umum pemerintahan pada tingkat wali dan amil menjalankan
pemerintahannya berdasarkan ijtihad dan pendapat mereka, selain menjalankan
perkara yang telah di-tabanniy oleh khalifah. Juga selain urusan keuangan,
militer dan peradilan.
Dan pemerintah pusat tidak dibenarkan memberikan perlakuan yang berbeda
atas keberagaman wilayah kekuasan khilafah. Seluruh daerah dan warga negara
diperlakukan sama berdasarkan kesamaan mereka di hadapan syari’at.
Adapun pengelolaan sumber daya alam yang merupakan milik umum seluruh
kaum muslimin, diserahkan kepada negara dan hasilnya –setelah dikurangi biaya
operasional-- diberikan sepenuhnya kepada masyarakat, baik langsung maupun
dalam bentuk subsidi, biaya pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dlsb.
Argumentasi
Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala:
“Maka terapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang telah Allah
turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka” (TQS. Maidah
[5]:49)
“Jika engkau menetapkan hukum di antara mereka maka putuskanlah dengan
adil.” (TQS. Al Maidah [5]:42).
Pasal 18-B
1. Negara mengakui dan menghormatisatuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormatikesatuan-kesatuan masyarakat hukum
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

15
Seluruh daerah diperlakukan sama tanpa pengecualian berdasarkan hukum
syara’. Dengan dalil-dalil di atas.
Adapun hukum adat dan hak-hak tradisional tidak dijadikan sebagai rujukan
apapun karena negara dan kaum Muslimin hanya akan menjalankan hukum
syari’at Islam.
Argumentasi
“Tidak patut bagi mukmin laki-laki dan mukmin wanita jika Allah dan RasulNya
telah menetapkan suatu keputusan bagi mereka, ada bagi mereka pilihan (yang
lain) tentang urusan mereka.” (TQS. Al Ahzab [33]:36)
Pasal 19
1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.
2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
Pasal 20
1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan
Majlis Ummah tidak memiliki wewenang membuat undang-undang. Wewenang
mengadopsi hukum ada pada khalifah, yakni hak menyusun undang-undang
dasar (dustur) dan perundang-undangan (qawaniin) berdasar Islam.
Argumentasi
Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma shahabat.
Pasal 20-A
1. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan.
2. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain
Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi,
hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

16
3. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini,
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.
Anggaran negara dan pengesahan undang-undang (legislasi) sepenuhnya berada di
tangan khalifah. Anggaran negara dan undang-undang dapat disusun berdasarkan
pendapat dan ijtihadnya sendiri, ataupun atas bantuan orang lain yang
berkompeten pada hal tersebut, yaknipara mujtahid atau pakar. Anggota majelis
melakukan muhasabah kepada kepala negara.
Anggota Majlis Ummat sama kedudukannya di muka hukum dengan warga
negara lain. Dia tidak memiliki hak imunitas.
Argumentasi
Perbuatan Rasulullah Saw.
Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-
undang
Setiap anggota Majelis Umat memiliki hak berbicara dan berpendapat tanpa
mengalami pencekalan apapun, sebatas apa yang telah dihalalkan oleh syara’.
Undang-undang dalam Daulah Khilafah Islamiyah merupakan implementasi dari
ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga Majelis Umat hanya
melakukan fungsi muhasabah (controlling) apakah Khalifah (Amirul Mukminin)
telah melaksanakan undang-undang seperti di atas atau tidak.
Argumentasi
Allah SWT berfirman: “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul, serta para pemimpin di antara kalian. Bila kalian berselisih dalam satu
perkara, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnah)
tersebut.” (QS. An Nisa’ [4]: 59)
Pasal 22
1. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.
Pasal 22A

17
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur
Pasal 22B
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Peraturan pemerintah yang mencakup pengadopsian (tabanni)hukum harus terikat
dengan syari’at Islam. Sebab kalau menyimpang dari hukum Allah, maka statusnya
adalah kafir. Hal semacam ini pada hakekatnya telah mengadopsisuatu hukum
yang realitasnya difahami bertentangan dengan syari’at Islam.
Argumentasi
Firman Allah SWT: “Barangsiapa yang tidak memberlakukan hukum dengan apa
yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.” (QS. Al
Maidah [5]: 44)
Pasal 23
1. Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan
undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran
yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun
yang lalu
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
(Hal Keuangan)
1. Baitul mal adalah badan operasional yang menampung segala pos pemasukan
sekaligus juga menjalankan pengeluaran harta untuk kepentingan negara dan
umat yang penentuan kebijakannya di bawah tanggung jawab Khalifah.
Sumber pemasukan tetap baitul mal adalah harta fa’i, ghanimah, anfal, kharaj,
jizyah, pemasukan dari hak milik umum (sumber alam dan barang tambang),
pemasukan dari hak milik negara, usyur, seperlima harta rikaz, serta harta
zakat. Seluruh kekayaan ini dipungut secara tetap, baik pada saat diperlukan
ataupun tidak.
Anggaran belanja negara Daulah Khilafah Islamiyah memiliki penjatahan yang
baku atas bagian yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. Perincian penjatahan
anggaran, pengadaan (dana) untuk masing-masing bagian serta bidang-bidang
yang memperoleh dana didasarkan kepada kebijakan dan ijtihad Khalifah
sebagai wujud pelayanan terhadap urusan rakyat.
Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam Islam tidak ada pembuatan APBN tahunan
yang meminta persetujuan Majelis Umat.

18
2. Sumber-sumber pendapatan baitul mal tersebut sudah cukup besar untuk
mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Pajak (dharibah)
hanya dipungut secara temporer berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara
yaitu ketika sumber pendapatan baitul mal seperti di atas tidak mencukupi
kebutuhan pengeluaran negara yang primer. Pajak hanya dipungut dari kalangan
kaum Muslim yang dikategorikan memiliki kelebihan harta/kaya dan sama sekali
tidak dipungut dari kalangan non-Muslim sebab tidak ada pungutan terhadap
harta mereka kecuali jizyah.
3. Mata uang Daulah Khilafah Islamiyah adalah emas dan perak dan
memberlakukannya sesuai dengan ketentuan emas dan perak yang pernah
dilakukan di masa Rasulullah SAW dan para Khalifah sesudah beliau. Islam telah
mengaitkan beberapa hukum syara’ dengan satuan emas dan perak seperti
larangan menimbun emas dan perak (tanpa dibelanjakan), nilai tukar dalam jual
beli, penentuan nishab zakat, dan penentuan standar diyat (denda). Standarisasi
emas dan perak merupakan satu-satunya patokan yang mampu mengatasi krisis
mata uang (moneter) dan inflasi tak terkendali yang melanda sebagian besar
masyarakat dunia saat ini.
4. Majelis Umat melakukan kontrol terhadap keuangan negara atas
kesesuaiannya dengan syari’at Islam yang mencakup sumber-sumber
pendapatan dan pengeluarannya serta kapan pemungutan pajak diwajibkan.
Argumentasi
Perbuatan Nabi Saw. dan hadits qauli-nya.
Pasal 24
1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-
undang.
(Kekuasaan Kehakiman)
1. Qadla’ (lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk
menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas
menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama individu anggota
masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama’ah
(kelompok) atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat
dengan aparat pemerintahan, baik Khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai
negeri yang lain. Sumber hukum yang dijadikan sebagai pijakan Qadla’ adalah Al
Quran, As-Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qiyas yang merupakan sumber hukum
syari’at Islam.
2. Khalifah mengangkat qadli qudlat (amir qadla’) sedangkan qadli qudlat
memiliki wewenang mengangkat qadli-qadli, memperingatkan dan

19
memberhentikan mereka dari jabatannya, sesuai dengan peraturan administratif
yang berlaku. Para qadli tersebut terbagi dalam tiga golongan yaitu (a) qadli
biasa, berwewenang menyelesaikan perselisihan (perkara) dalam urusan
mu’amalat dan ‘uqubat (sanksi) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, (b)
qadli muhtasib, berwewenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang
merugikan hak-hak jama’ah/ masyarakat, dan (a) qadli mazalim, berwewenang
menyelesaikan perselisihan (perkara) yang terjadi antara warga masyarakat
dengan pemerintah/negara.
Argumentasi
Allah SWT telah berfirman:
“Dan hendaknya engkau menghukumi (perkara yang terjadi) diantara mereka
dengan hukum (syari’at) yang telah diturunkan oleh Allah.” (QS. Al Maidah : 49)
Pasal 25
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan
dengan undang-undang
Syarat-syarat bagi qadli biasa dan muhtasib adalah Muslim, baligh, merdeka,
berakal, adil dan ahli fiqih, bagi qadli mazalim ditambahkan syarat laki-laki dan
mujtahid sedangkan bagi qadli qudlat hanya ditambahkan syarat laki-laki.
Pasal 25E
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
(Wilayah Negara)
Daulah Khilafah Islamiyah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum
Muslimin di dunia sebagai suatu kekuatan politik praktis untuk menerapkan dan
memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke
seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad.
Wilayah Daulah Khilafah Islamiyah mencakup seluruh wilayah di muka bumi
yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum Islam dan keamanannya berada
dalam kekuasaan kaum Muslimin walaupun mayoritas penduduknya bukan
Muslim. Batas wilayah daulah Islam tidaklah statis, tapi dinamis. Artinya, setiap
waktu bisa berubah seiring dengan pemekaran wilayah yang dihasilkan dari
proses dakwah dan jihad.
Argumentasi
Dari Sulaiman bin Buraidah dari bapaknya : “Rasulullah jika mengutus pemimpin
pasukan atau sariyah, beliau berpesan secara khusus untuk bertaqwa kepada
Allah dan agar bersama kaum muslimin dalam kebaikan, kemudian beliau
bersabda: ”berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, perangilah orang

20
yang kafir kepada Allah, berperanglah dan janganlah berlebihan, jangan
berkhianat, dan jangan merusak dan jangan membunuh orang-orang tua. Jika
kalian bertemu dengan musuh yaitu orang musyrik maka serulah mereka kepada
tiga opsi, mana saja mereka terima maka terimalah dan cukupkan dari mereka,
serulah mereka kepada Islam jika mereka memenuhi ajakanmu maka terimalah
dan cukupkan dari mereka, kemudian serulah mereka untuk merubah
(menggabungkan) negeri mereka kepada negeri muhajirin dan beritahu mereka
bahwa jika mereka melakukan itu maka bagi mereka seperti halnya bagi orang
muhajirin dan atas mereka sama dengan apa (yang diberlakukan) atas orang
muhajirin, jika mereka menolak menggabungkan negerinya maka beritahukan
kepada mereka agar menjadi seperti orang-orang arab (non muslim/kafir
dzimmiy) yang diberlakukan atas mereka apa yang berlaku atas kaum muslimin,
dan tidak ada bagi mereka berupa fai’iy dan ghanimah kecuali mereka berperang
bersama kaum muslimin”.
Argumentasi
Lihat QS. As Saba [34]: 28
Pasal 26
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-
undang.
(Warga Negara dan Penduduk)
Warga negara Daulah Khilafah Islamiyah terdiri dari kaum Muslim dan non-
Muslim. Warga negara non-Muslim adalah mereka dari kalangan kafir dzimmi
yaitu non-Muslim yang sedang tidak memerangi kaum Muslim dan mereka
tunduk pada hukum-hukum Islam yang diterapkan dalam Daulah Khilafah
Islamiyah kecuali dalam masalah aqidah dan ibadah.
Argumentasi
 Didasarkan atas hukum dzimiy dan hukum darul Islam dan darul kufur.
 Bagi ahlu dzimah hak mereka seperti hak kaum muslimin dan kewajiban
mereka seperti kewajiban kaum muslimin. Ahlu dzimmah adalah orang yang
beragama selain Islam yang menjadi rakyat negara Islam dan tetap dalam
agamanya. Islam menjamin hak dan kewajiban ahlu dzimmah sesuai dengan
pernyataan Al-Qur'an dan As-Sunah. Firman Allah: “dan jika kamu menetapkan
hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (QS. An
Nisaa’: 58). Firman Allah: “dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap
sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada taqwa” (QS. Al Maa’idah: 8). Firman Allah: “dan jika

21
kamu memutuskan perkara di antara mereka maka putuskanlah dengan adil‘
(QS. Al Maa’idah: 42)
 Yang diberlakukan atas ahlu dzimmah seperti yang diberlakukan atas kaum
muslimin. Rasulullah Saw. memberlakukan ‘uqubat (pidana dan sanksi) terhadap
orang kafir seperti yang diberlakukan kepada kaum muslimin. Rasul membunuh
orang yahudi sebagai hukuman karena orang yahudi itu membunuh seorang
perempuan. Dua orang yahudi laki-laki dan perempuan, keduanya berzina lalu
Rasul merajam mereka berdua.
 Perlindungan bagi ahlu dzimmah seperti halnya perlindungan bagi kaum
muslimin. Sabda Rasul: “barangsiapa yang membunuh jiwa yang terikat dengan
dzimmah Allah dan Rasul-Nya maka ia sungguh telah melanggar dzimmah Allah
dan ia tidak akan mencium baunya surga padahal bau surga itu sudah tercium
pada jarak sejauh perjalanan empat puluh musim”
Pasal 27
1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak
ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
1. Daulah Khilafah Islamiyah tidak membeda-bedakan individu warga negaranya
dalam aspek hukum, peradilan, maupun dalam menjamin kebutuhan seluruh
warga negara dan sebagainya. Seluruh warga negara diperlakukan sama tanpa
memperhatikan ras, agama, warna kulit dan lain-lain.
2. Setiap warga negara mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai
dengan ketentuan syari’at Islam.
4. Seluruh warga negara yang Muslim memikul tanggung jawab yang sama
terhadap Islam yaitu menampilkan keagungan pemikiran Islam serta
mengemban dakwah Islam ke seluruh alam melalui jihad.
Argumentasi
Perintah Allah SWT: “Serulah manusia ke jalan Rabbmu (Islam) dengan
hikmah/hujjah dan nasihat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
lebih baik.” (QS. An Nahl: 125)
Lihat Pasal 26.
Pasal 28

22
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
1. Setiap perbuatan manusia terikat dengan hukum syara’. Tidak dibenarkan
melakukan suatu perbuatan kecuali setelah mengetahui status hukumnya.
2. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan
dan tulisan dan sebagainya harus berasaskan aqidah Islam dan tidak boleh
bertentangan dengan hukum-hukum syara’. Misalnya tidak diperbolehkan
mendirikan perkumpulan yang di dalamnya ada unsur kemaksiatan dan
kemungkaran yang diharamkan oleh syari’at Islam, atau perkumpulan yang
menyebarkan dan memperjuangkan ideologi selain Islam.
Argumentasi
Firman Allah:
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan
yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,
akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. (QS. Al Ahzab
36)
Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat
pengawas yang selalu hadir (QS. Qaaf 18)
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar;
merekalah orang-orang yang beruntung (QS. Ali Imran 104)
Pasal 29
1. Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
(Agama)
a. Daulah Khilafah Islamiyah berdasar atas aqidah Islam. Segala sesuatu yang
menyangkut struktur dan urusan negara, termasuk meminta
pertanggungjawaban atas tindakan negara harus dibangun berdasarkan aqidah
Islam. Aqidah Islam sekaligus merupakan asas Undang-undang Dasar dan
perundang-undangan yang bersumber dari syari’at Islam.
b. Daulah Khilafah Islamiyah menerapkan syari’at Islam bagi seluruh warga
negara baik yang Muslim maupun yang non-Muslim dalam bentuk-bentuk berikut
ini:
c. Negara melaksanakan seluruh hukum Islam atas kaum Muslimin tanpa
kecuali.

23
d. Warga negara non-Muslim dibiarkan memeluk aqidah dan menjalankan
ibadahnya masing-masing.
e. Warga negara Muslim yang murtad dari Islam atas mereka dijatuhkan
hukum murtad jika mereka sendiri yang melakukan kemurtadan. Jika
kedudukannya sebagai anak-anak orang murtad atau dilahirkan sebagai non-
Muslim, maka mereka diperlakukan bukan sebagai orang Islam sesuai kondisi
mereka selaku orang-orang musyrik atau ahli kitab.
f. Dalam hal makanan, minuman, dan pakaian terhadap warga negara non-
Muslim diperlakukan sesuai dengan agama mereka, sebatas apa yang
diperbolehkan hukum-hukum syara’.
g. Perkara-perkara nikah dan talak antara sesama non-Muslim diselesaikan
sesuai dengan agama mereka, namun jika terjadi antara Muslim dan non-Muslim
perkara tersebut diselesaikan menurut hukum Islam.
h. Hukum-hukum syara’ selain di atas, seperti mu’amalat, ‘uqubat, bayyinat,
ketatanegaraan, ekonomi, dan sebagainya, dilaksanakan oleh negara atas
seluruh warga negara baik yang Muslim maupun non-Muslim. Pelaksanaannya
juga berlaku terhadap mu’ahidin yaitu orang-orang yang negaranya terikat
dengan perjanjian, terhadap musta’minin yaitu orang-orang yang mendapat
jaminan keamanan untuk masuk ke negeri Islam, dan terhadap siapa saja yang
berada di bawah kekuasaan Islam, kecuali bagi para diplomat, konsul, utusan
negara asing dan sebagainya karena mereka memiliki kekebalan diplomatik.
Argumentasi
Teks dalam Piagam Madinah, yang menyebut bahwa segala perselisihan atas
perjanjian masyarakat Madinah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya (lihat
Sirah Ibnu Hisyam)
Pasal 30
(Pertahanan dan Keamanan Negara)
1. Jihad adalah kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin dan mobilisasi umum
bersifat wajib. Setiap laki-laki Muslim yang telah berusia 15 tahun diharuskan
mengikuti latihan wajib militer sebagai persiapan jihad.
2. Angkatan bersenjata terdiri atas dua bagian yaitu: (a) pasukan cadangan
yang terdiri dari seluruh kaum Muslimin yang mampu mengangkat senjata, dan
(b) pasukan tetap/reguler yang telah ditetapkan gajinya dalam anggaran belanja
negara sebagaimana pegawai negeri yang lain.
3. Angkatan bersenjata merupakan satu kesatuan yang disebut tentara (jaisy).
Dari unsur angkatan bersenjata tersebut kemudian dipilih kesatuan khusus yang
diatur dengan peraturan tersendiri dan dibekali dengan tsaqafah (pengetahuan)
tertentu yang disebut polisi (syurthah).
4. Kepolisian (syurthah) tersebut bertugas untuk menjaga ketertiban dan
kedisiplinan rakyat dalam menjalankan hukum-hukum syara’ yang telah

24
ditetapkan oleh negara serta menjaga keamanan dan melaksanakan berbagai
bidang yang bersifat operasional.
5. Setiap pasukan harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin,
ditingkatkan kemampuan berfikirnya, dan diberikan tsaqafah Islam sehingga
mereka memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk yang global.
Argumentasi
Firman Allah SWT: “Dan siapkanlah kekuatan apa saja yang kalian sanggupi
untuk menghadapi mereka (orang-orang kafir).” (QS. Al Anfal: 60)
Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Anas r.a. yang mengatakan: “Bahwa Qais
bin Sa’ad ketika itu sedang berada di dekat Rasulullah SAW dalam posisinya
sebagai anggota kesatuan polisi (syurthah).”
BAB XIII PENDIDIKAN
Pasal 31
1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang.
Bukan hanya sekedar pengajaran, tetapi juga pendidikan yang diselenggarakan
secara cuma-cuma atau berbiaya murah.
Argumentasi
Sesuai dengan tujuan pendidikan Islam untuk membentuk cara berpikir Islam,
sikap jiwa Islam, dan mahir dalam ilmu pengetahuan.
Pasal 32
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
Bertentangan dengan ajaran Islam yang bersifat universal yang hanya akan
mengembangkan kebudayaan Islam dari daerah manapun selama tidak
bertentangan dengan Islam. Selain itu juga, Islam melarang ‘ashabiyyah.
Argumentasi
Sabda Rasulullah Saw.:
“Siapa saja yang menyeru kepada ashabiyah (fanatisme golongan/nasionalisme)
maka dia tidak termasuk golongan kita (kaum Muslim).” (HR. Abu Dawud)
Terdapat pula sejumlah nash (hadits) lain yang melarang ashabiyah (fanatisme
golongan atau nasionalisme).

25
BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pasal 33
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Islam menentukan kepemilikan dalam kategori pemilikan individu, negara, dan
umum.
Negara menjamin aktivitas ekonomiwarga negara dalam mengembangkan
modalnya (kepemilikan individu) untuk usaha-usaha pertanian, industri, dan
perdagangan dan jasa dalam batas-batas kepemilikan individu.
Barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan umum (milik seluruh kaum
muslimin) dikuasai dan dikelola hanya oleh negara (tidak dibenarkan diserahkan
kepada individu atau kelompok perusahan domestik maupun asing) dan hasil
atau keuntungannya dipergunakan untuk memajukan kesejahteraan umum
warga negara seperti pembiayaan pendidikan gratis, pelanan kesehatan gratis,
dan jaminan keamanan gratis serta pembangunan sarana dan prasarana umum
seperi masjid, jalan-jalan dan sebagainya.
Argumentasi
“Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan.”
(TQS. Al-Maidah [5]: 48)
Sabda Rasulullah Saw.:
“Barangsiapa yang melakukan amal perbuatan yang bukan berasal dariku, maka
amal perbuatannya tertolak.” (HR. Muslim)
“Masyarakat berserikat dalam tiga macam (sumber alam), (yaitu) air, padang
penggembalaan, dan api.” (HR. Abu ‘Ubaid dalam al-Amwaal)
Pasal 34
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara
Islam mengharuskan negara untuk memelihara seluruh warga negara tanpa
kecuali, baik mereka itu kaya ataupun miskin. Negara yang hanya memelihara
fakir miskin dan anak-anak terlantar saja, menunjukkan kedzalimannya terhadap
kalangan rakyat lainnya.
Argumentasi

26
“Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur
urusan rakyat. Dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap (pengaturan)
rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU
KEBANGSAAN
Pasal 35
Bendera negara Indonesia ialah Sang Merah Putih
Bertentangan dengan liwa (bendera) dan rayah (panji-panji) Rasulullah Saw. dan
kaum Muslimin. Liwa (bendera) Rasulullah Saw. berwarna putih dengan tulisan
Lâ ilâha illallâh Muhammad Rasûlullâh berwarna hitam. Sedangkan rayah (panji-
panji) Rasulullah Saw. berwarna hitam dengan tulisan Lâ ilâha illallâh
Muhammad Rasûlullâh berwarna putih.
Argumentasi
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Abi Syaikh dengan lafadz:
“Tertulis pada Rayah Rasulullah Saw. – Lâ ilâha illallâh Muhammad Rasûlullâh“.
Pasal 36
Bahasa negara adalah bahasa Indonesia
Bahasa resmi negara menurut syari’at Islam adalah bahasa Arab. Hal ini
mengingat bahwa seluruh penyelenggaraan negara dengan penerapan hukum-
hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang diturunkan Allah
SWT dalam bahasa Arab. Di samping itu kemajuan berpikir manusia dalam
memecahkan problematikanya amat ditentukan oleh kemampuan berijtihad. Dan
ijtihad tidak akan dapat dilakukan tanpa kemampuan bahasa Arab.
Argumentasi
Firman Allah Swt.:
“Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai hukum (peraturan) dalam bahasa
Arab.” (TQS. Ar-Ra’du [13]: 37)
Pasal 36A
Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika
Lambang negara sama dengan bendera. Islam mengakui perbedaan, namun
tidak mencampurkan antara haq dengan bathil. Semuanya harus dipandu oleh
ajaran Islam.

27
Argumentasi
Lihat QS. Al Hujurat [49]: 13
Pasal 36B
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya
Lagu bisa dibuat, asal sesuai dengan aqidah, syariah dan semangat dakwah dan
jihad serta kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Yang harus dibela adalah
semua negeri-negeri muslim. Juga, Aqidah Islam mengharuskan penghambaan
dan pengorbanan ditujukan hanya untuk Allah semata, bukan yang lain.
Argumentasi
Dalam piagam Madinah dikatakan bahwa kaum mukmin itu umat yang satu.
Firman Allah Swt.:
“Katakanlah: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku (hanyalah)
untuk Allah, Rabbul ‘alamin. Tiada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan
kepadaku dan aku adalah orang yang mula-mula Muslim.” (TQS. Al-An’am [6]:
162-163)

Kritik Islam Terhadap UUD 1945

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (16)

Similar to Kritik Islam Terhadap UUD 1945

Similar to Kritik Islam Terhadap UUD 1945 (20)

More from Anas Wibowo

More from Anas Wibowo (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

Kritik Islam Terhadap UUD 1945