Kawasan Candi Prambanan merupakan kawasan cagar budaya dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Regulasi tata ruang di kawasan ini mengacu pada pembagian zonasi yang meliputi Zona Inti, Zona Pengamanan, dan Zona Penyangga untuk menjaga eksistensi candi serta memfasilitasi pariwisata dan permukiman ramah lingkungan. Diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait untuk mengimplementasikan regulasi secara selaras
BANGUNAN M.I.C.E INI MENGADOPSI KONSEP WILD & ICONIC. DIMANA WILD DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK STRUKTUR FOLDED PADA AREA EXHIBITION HINGGA MEMBENTUK SEBUAH GUBAHAN MASSA SEGITIGA YANG REPETITIF DENGAN FASAD YANG DIDOMINAN OLEH KACA. PADA SISI ICONIC DITERJEMAHKAN KE DALAM GUBAHAN BENTUK DARI SEBUAH MAHKOTA YANG DILETAKAN PADA BAGIAN TENGAH BANGUNAN YANG BERFUNGSI JUGA SEBAGAI ATAP PLENARY HALL.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
BANGUNAN M.I.C.E INI MENGADOPSI KONSEP WILD & ICONIC. DIMANA WILD DITERJEMAHKAN DALAM BENTUK STRUKTUR FOLDED PADA AREA EXHIBITION HINGGA MEMBENTUK SEBUAH GUBAHAN MASSA SEGITIGA YANG REPETITIF DENGAN FASAD YANG DIDOMINAN OLEH KACA. PADA SISI ICONIC DITERJEMAHKAN KE DALAM GUBAHAN BENTUK DARI SEBUAH MAHKOTA YANG DILETAKAN PADA BAGIAN TENGAH BANGUNAN YANG BERFUNGSI JUGA SEBAGAI ATAP PLENARY HALL.
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota SemarangNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Studi Geologi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Pada Objek Wisata Candi Tebi...Gede Surya Mahendra
The objectives of tourism development are to introduce, utilize, protect and improve the quality and attractiveness of tourism, maintain Balinese environmental protection norms, religious values, culture and natural life, prevent negative impacts caused by tourism activities, and improve the welfare of the community. The tourist attraction of the Candi Tebing Gunung Kawi is a sacred area located in the Banjar Penaka, Tampaksiring District, in Gianyar Regency. The results of preliminary observations on geological traces in both places show the unique formation, stratigraphy, and rock-forming minerals to be revealed either from the volcanic activity of Mount Batur and also influenced by tectonic activity that had taken place at that time. The results of this study indicate that the rock stratigraphy at the Candi Tebing Gunung Kawi tourist attraction belongs to the principle of lateral sustainability. The role of geotourism looks very significant in revealing the role of geology in tourism development, especially in the Pura Gunung Kawi. Local wisdom that is used is to prohibit tourists who are on their period from entering tourism sites, and conducting searches with the aim of cleaning the temple in a nocturnal manner which is carried out every piodalan, puja wali or caru manca kelud every 10 years.
Penataan zona taman hutan raya gunung kunciMNFahmil
Kondisi eksisting Tahura Gunung Kunci memiliki beberapa permasalahan seperti tidak terawatnya sarana rekreasi, menyempitnya luasan Tahura Gunung Kunci akibat permukiman warga sekitar yang meluas dan menggunakan lahan tahura. Lahan Tahura Gunung Kunci yang dekat dengan permukiman warga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah.
Indonesia memiliki kawasan karst terluas di Asia Tenggara yakni 142.000 km2 dan sekitar 15%-nya masuk dalam kawasan lindung (Clements et al 2006). Luasan karst tersebut belum banyak diungkap kekayaannya. Eksplorasi dan penelitian kawasan karst di Indonesia umumnya dilakukan oleh negara lain (Perancis, Inggris, Australia, Italia, dan lain-lain).
Konsep dan Penyusunan Rencana Tapak Apartemen. Penyusunan Program Detail Penggunaan Bahan. Konsep Program Ruang pada Kawasan Wisata. Pembagian pada Kawasan Wisata terbagi menjadi
a. Zona Air, Pada zona ini dapat dikategorikan sebagai kawasan yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk dan ciri khas yang ada pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka dan menjadi Objek Destinasi Tujuan Wisata (ODTW) dari kawasan wisata ini. Disini pihak pengelola mempertahankan dengan membuat suatu tanda dan wisata air untuk para pengunjung. Pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka ini zona inti mempunyai luas sebesar5.667 ha. Tak hanya itu, zona air ini membuat unik pada wisata ini merupakan terdapat sumber mata air yang dimanfaatkan menjadi area wisata air. dan menjadi area atraksi pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka.
b. Zona Pertanian dan Perkebunan, Pada zona pengembangan ini memiliki fungsi sebagai area yang dikembangkan yang diperuntukan menjadi potensi bentang alam dan lanskap, dimana area ini dapat menjadi area rekreasi atau kegiatan yang direncanakan dalam pengembangan berupa kegiatan pertanian dan perkebunan. Zona pertanian yang menjadi pengembangan direncanakan memiliki luas sebesar 5,089 Ha.
c. Zona Pendukung, Pada zona pendukung ini menjadi area sebagai fungsi untuk suatu pelayanan dari aktivitas dan kegiatan berupa fasilitas bagi para pengunjung. Sehingga fasilitas tersebut menjadi pendukung bagi terwujudnya kegiatan yang direncanakan pada Kawasan Wisata Telaga Biru Cisoka. Dimana area pelayanan ini dapat terdiri atas sarana dan prasarana, fasilitas pendukung, zona komersial seperti akomodasi, pusat perbelanjaan, tempat makan, toilet, dan sebagainya. Zona ini memiliki luas 0,578 Ha.
Disusun Oleh:
Amanda Rifqa
Kevin Daniel M
Nurlina Yustiningrum
Silka Azzahra S.A
Juni, 2022
Mata Kuliah Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Basis Data Konsolidasi Tanah Vertikal dan Pengembangan Tanah Cipinang Besar S...Nurlina Y.
Dalam rangka membangun database Konsolidasi Tanah Pengembangan Pertanahan (KTPP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan tanah secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk mendukung kegiatan konsolidasi tanah vertikal (KTV). Kegiatan dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana, Identifikasi Pemilihan Lokasi, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Survey Lapangan, Analisis Tindak Lanjut, Pembuatan Peta Inventarisasi Materi Teknis, dan penyusunan Laporan Kegiatan. Setelahnya, data yang terkumpul akan diunggah ke Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA KTPP) sebagai baseline yang terintegrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan program skala sektoral, regional, dan nasional. Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kegiatan di masa mendatang.
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta UtaraNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi - 2106662613
Naufal Farhan - 2106662632
Nurlina Yustiningrum - 2106662645
September, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Portofolio Sekolah Urbanis 2020: Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandem...Nurlina Y.
Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19
Ditulis Oleh:
Dewi Tan, Nurlina Yustiningrum, Josephine Livina
Sekolah Urbanis 2020 - Ruang Jakarta (RUJAK) Center for Urban Studies
---------------------------------------------------------------
Tanpa intervensi, pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan banyak korban pada kelompok masyarakat marginal. Salah satunya, perkampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Hidup di lingkungan TPA dan bersentuhan langsung dengan gunungan sampah memiliki risiko mudah terkena penyakit.
Sebelum pandemi, akses layanan kesehatan, sarana sanitasi, dan prasarana air bersih sudah menjadi permasalahan sehari-hari masyarakat marginal Bantar Gebang. Ketika pandemi, protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, maupun karantina mandiri bagi mereka yang diduga tertular pun kian sulit dilaksanakan.
Tinggal 'di rumah saja' demi mencegah penularan virus COVID-19 bukanlah pilihan, bila dihadapkan dengan risiko kelaparan jika tidak bekerja. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pandemi bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial ekonomi.
---------------------------------------------------------------
Karya Kolaboratif Sekolah Urbanis 2020 yang berjudul 'Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan' sudah bisa kamu unduh dalam format e-book.
Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk mulai mengunduh: bit.ly/ebookmerekamkota/
Policy Brief: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan Seiring Den...Nurlina Y.
Pantai Selatan Gunungkidul dulunya dikenal memiliki kondisi tanah kapur yang tidak produktif, serta memiliki topografi berbukit yang tandus dengan rumput dan tanah ilalang.
Dahulu daya tarik pantai di Kabupaten Gunungkidul sangat terbatas yakni Pantai Baron, Kukup, dan Krakal, dengan fasilitas bangunan kios yang kurang terawat miliki masyarakat sekitar. Tak seorang pun tertarik dengan pantai bukit karst yang tandus dan kering.
Namun maraknya pembangunan berlabel wisata di kawasan tersebut saat ini, baik yang telah beroperasi maupun tahap proses perizinan, perlu disikapi dengan bijak. Pemerintah perlu menyusun regulasi kawasan pantai selatan Gunungkidul agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan masyarakat dapat berperan lebih besar pada pembangunan dan pengembangan
di Kawasan tersebut.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19Nurlina Y.
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19
Ditulis Oleh:
Dewi Tan, Nurlina Yustiningrum, Josephine Livina
Sekolah Urbanis 2020 - Ruang Jakarta (RUJAK) Center for Urban Studies
---------------------------------------------------------------
Tanpa intervensi, pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan banyak korban pada kelompok masyarakat marginal. Salah satunya, perkampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Hidup di lingkungan TPA dan bersentuhan langsung dengan gunungan sampah memiliki risiko mudah terkena penyakit.
Sebelum pandemi, akses layanan kesehatan, sarana sanitasi, dan prasarana air bersih sudah menjadi permasalahan sehari-hari masyarakat marginal Bantar Gebang. Ketika pandemi, protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, maupun karantina mandiri bagi mereka yang diduga tertular pun kian sulit dilaksanakan.
Tinggal 'di rumah saja' demi mencegah penularan virus COVID-19 bukanlah pilihan, bila dihadapkan dengan risiko kelaparan jika tidak bekerja. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pandemi bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial ekonomi.
---------------------------------------------------------------
Karya Kolaboratif Sekolah Urbanis 2020 yang berjudul 'Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan' sudah bisa kamu unduh dalam format e-book.
Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk mulai mengunduh: bit.ly/ebookmerekamkota/
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Daerah Istime...Nurlina Y.
Pengawasan teknis dilakukan dengan dasar pasal 55 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Pengawasan dilakukan secara online melalui platform SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis).
Created by Infrastructure Team:
1. Andesha Hermintomo
2. Jamiad Al-karim
3. Marina Shashi
4. Abidzar Al Ghifari
5. Nurlina Yustiningrum
6. Nawang Anandhini
7. Reza Dwiki Sudarso
8. Vega Fitria
9. Mukti Andriyanto
"International Field School and Urban Kampung Jakarta Conference 2019; Reviving Urban Commons” — in collaboration with Kyoto University, Rujak Center for Urban Studies, and The Government of Special Capital Region of Jakarta Province
September, 2019.
Kampung Akuarium, Jakarta, Indonesia.
Urban Citizen Acadamy II; Proposal Pemuda Peduli TBNurlina Y.
Pemuda Peduli Tuberkolosis (TB) percaya bahwa penderita TB memiliki harapan sembuh total bila mendapat penanganan secara tepat dan cepat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut perlu dibenahi sebab stigma TB sebagai ‘penyakit hina masyarakat miskin yang sulit disembuhkan’ masih melekat erat.
Pemuda Peduli TB terdiri dari:
- Fithrothul Khikmah
- Rossaydiana Apriadna
- Nurlina Yustiningrum
- Wahyu Nurbandi
Kami tergabung dalam program Urban Citizenship Academy (UCA) dari ‘Kota Kita’, organisasi dengan misi membantu masyarakat menyusun arah perkembangan kota secara bijak dan iklusif dengan memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dan melakukan aksi secara kolektif.
Peremajaan Lingkungan Permukiman Nelayan Tambak Mulyo Berdasarkan Aspirasi Pe...Nurlina Y.
PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN NELAYAN TAMBAK MULYO BERDASARKAN ASPIRASI PENGHUNI
Nurlina Yustiningrum
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
-----------------------------------------------------
INTISARI
Kumuhnya permukiman pesisir merupakan masalah epidemik di Permukiman Nelayan Tambak Mulyo, Semarang Utara. Masalah tersebut berdampak pada kualitas permukiman nelayan, antara lain berupa tumpukan sampah yang menumpuk, kepadatan antara pasar dan PPI (Pusat Pelelangan Ikan), serta bencana banjir pasang surut dapat datang sewaktu-waktu. Salah satu penyelesaian pemerintah terhadap kondisi tersebut adalah dengan relokasi PPI. Meski demikian, program relokasi terbukti tidak tepat sasaran karena kurang menjangkau mayoritas penghuni permukiman. Oleh sebab tersebut, perencanaan ini bertujuan untuk memberi alternatif rencana melalui pendekatan dari bawah (bottom-up) berdasarkan aspirasi penghuni.
Perencanaan ini menggunakan metode analisis masalah potensial beserta studi pustaka. Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran masalah dan potensi permukiman serta unit amatan permukiman. Gambaran masalah dan potensi masalah didapat melalui mini observasi. Unit amatan berupa komponen-komponen pembentuk Kawasan Permukiman Nelayan Tambak Mulyo juga turut didapatkan pada tahap tersebut. Komponen pembentuk kawasan permukiman nelayan tersebut berupa; jaringan jalan; jaringan drainase, jaringan air bersih; jaringan sanitasi; jaringan persampahan; fasilitas mitigasi bencana; pusat pelelangan ikan; tempat penjemuran ikan; tambatan perahu; dek kapal; dan tempat usaha. Setelah itu penulis mengumpulkan aspirasi penghuni melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada penghuni secara acak (random sampling).
Konsep rencana terbentuk berdasarkan aspirasi penghuni pada komponen pembentuk kawasan permukiman nelayan dengan tetap mempertimbangkan kaidah standar pelayanan dari pemerintah. Perencanaan dilakukan menggunakan strategi peremajaan lingkungan dengan realisasi tahapan rencana dalam kurun waktu lima tahun. Hasil dari peremajaan tersebut diharap akan memberikan dampak langsung bagi lingkungan permukiman nelayan secara umum dan bagi penghuni secara khusus sebab bersifat bottom-up.
-----------------------------------------------------
FISHING SETTLEMENT RENEWAL BASED ON THE ASPIRATIONS OF THE INHABITANTS IN TAMBAK MULYO SEMARANG
Exploring Development Complexities - Sanitation Issue in Notoyudan, Yogyakar...Nurlina Y.
Created By:
1. Laura O'Brien
2. Meg Gilchrist
3. Hannah Wilkes
4. Sebit Pal Rambang
5. Nurlina Yustiningrum
6. Ainina Zahra
7. Sandy Afwan
International Field Course: Exploring Development Complexities — in collaboration with The University of Queensland's School of Geography Planning and Environmental Management.
July, 2015.
Notoyudan, Yogyakarta, Indonesia.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Kota dan Tata Ruang Khusus. Studi kasus: Cagar Budaya Candi Prambanan
1. Kota dan Tata Ruang Khusus
STUDI KASUS: CAGAR BUDAYA CANDI PRAMBANAN
Disusun Oleh:
Kevin Daniel, Naufal Farhan, Nurlina Yustiningrum
Hak Cipta pada PT TWC Prambanan (https://borobudurpark.com/wp-content/uploads/2017/09/Prambanan-000092.jpg)
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM MAGISTER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
4. 01
L a t a r
B e l a k a n g
Indonesia memiliki 9 situs Cagar Budaya yang
telah diakui UNESCO (The United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization)
yang monumental secara arkeologi maupun
sosiologi, salah satunya Candi Prambanan.
Saat ini Candi Prambanan berperan sebagai
kawasan cagar budaya dunia, pusat kegiatan
lokal, permukiman perkotaan, pertanian, maupun
destinasi utama pariwisata
Perkembangan yang pesat di kawasan ini
mengakibatkan terjadinya penumpukan fungsi
kawasan sehingga regulasi yang mengakomodir
cagar budaya perlu diupayakan.
Foto PETA CAGAR BUDAYA DI PULAU JAWA
Kawasan Candi Prambanan perlu dijaga dan dilestarikan. Sejak tahun
1991, kawasan tersebut ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO.
5. 01
L a t a r
B e l a k a n g
Upaya penyusunan regulasi tata ruang khusus cagar budaya
di Kawasan Candi Prambanan telah dilakukan oleh
pemerintah Indonesia melalui kerjasama bilateral dengan
Jepang, serta berkoordinasi dengan UNESCO.
Memahami proses Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kawasan Candi Prambanan yang telah dilakukan serta proses
terbentuknya konsep Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Candi Prambanan adalah
upaya untuk memahami konteks cagar budaya pada
perencanaan dan pengendalian tata ruang kota khusus.
7. 02 L a n d a s a n Te o r i
Konvensi Warisan Dunia 1972 Warisan Budaya
Warisan Budaya Dunia
Candi Prambanan, tahun 1991
Borobudur Prambanan
Archeological Parks 1979
Konsep pengembangan
8. 02 L a n d a s a n H u ku m
Garis Waktu Kebijakan Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Candi Prambanan
9. 02 L a n d a s a n H u ku m
Keppres No. 1
Tahun 1992
Republic of Indonesia
Borobudur Prambanan
National Archeological Parks
(JICA,1979)
Nomination File
World Heritage List
No. C-642/1991
(UNESCO, 1991)
Pengelolaan Taman Wisata Candi
Prambanan serta pengendalian
lingkungan kawasannya
Kawasan Candi Prambanan
ditetapkan sebagai salah satu
kawasan cagar budaya dunia oleh UNESCO
Studi tentang Taman Arkeologi Nasional,
Sejarah, dan Karakteristik Fisik Candi
Prambanan
10. 02 L a n d a s a n H u ku m
PP No 26 Tahun 2008
(RTRWN)
UU RI No 11 Tahun 2010
PP No 13 Tahun 2017
(RTRWN)
Cagar budaya:
warisan budaya bersifat kebendaan yang perlu
dilestarikan keberadaannya karena
memiliki nilai penting melalui proses penetapan
Kawasan Candi Prambanan merupakan
Kawasan Strategis Nasional (KSN)
dari sudut kepentingan sosial budaya
Revisi
Perubahan Jumlah KSN
(Prioritas)
11. 02 L a n d a s a n H u ku m
Perda Kabupaten Klaten
No. 11 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017
Perda Kabupaten Sleman
No. 12 Tahun 2012
• Kawasan cagar budaya
• Kawasan peruntukkan pariwisata budaya
• Kawasan strategis sosial dan budaya
Kawasan Candi Prambanan merupakan kawasan strategis nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya
13. Pe m b a h a s a n
Kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan
• Nomination File World Heritage List No. C-642 tahun 1991 tentang
Kawasan Candi Prambanan yang diterapkan sebagai salah satu kawasan
cagar budaya dunia oleh UNESCO
• PERDA No.12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sleman
• PERDA No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten
Klaten
• PP No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional RTRWN
• UU No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Kewenangan)
03
14. Pe m b a h a s a n
Guna Lahan eksisting
Guna Lahan eksisting di Wilayah
Prambanan (Sleman dan Klaten)
masih banyak didominasi oleh
pertanian, hingga hutan gunung
03
Peta Penggunaan Lahan di Wilayah Prambanan
(Sumber: Dokumen Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan, 2020)
15. Pe m b a h a s a n
ZONA FUNGSI LAHAN TUJUAN
1 Area Warisan
Untuk pelestarian dan pemeliharaan
candi fisik.
2
Pembangunan Taman
Rekreasi
Untuk kegiatan pariwisata, resort,
kegiatan budaya, dan kegiatan
pelestarian candi.
3
Tempat tinggal terbatas;
area pertanian; Ruang
terbuka hijau; dan
Fasilitas lain
Untuk memastikan keharmonisan dan
keseimbangan daerah di Zona 1 dan
untuk mendukung pelestarian kuil
serta fungsi taman rekreasi di Zona 2.
Zonasi Pelestarian Candi Prambanan menurut arahan UNESCO
File World Heritage List No. C-642 tahun 1991
03
Peta Zonasi Pelestarian Kawasan Candi Prambanan
(Sumber: Dokumen Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan, 2020)
16. 03 Pe m b a h a s a n
Persandingan Zonasi Pelestarian menurut UNESCO dan Guna Lahan Kawasan
Peta Zonasi Pelestarian Kawasan Candi Prambanan
(Sumber: Dokumen Integrated Tourism Master Plan Borobudur Yogyakarta Prambanan, 2020)
Peta Eksisting Guna Lahan Kawasan Candi Prambanan
(Sumber: Atlas Budaya Edisi Candi, 2015)
17. Pe m b a h a s a n
Sesuai dengan peruntukan dan fungsinya, kawasan Candi Prambanan dan sekitar merupakan kawasan yang diperuntukan bagi beberapa f
ungsi sebagai kawasan lindung cagar budaya, selain fungsi-fungsinya sebagai kawasan permukiman/perdagangan barang dan jasa
RTRW KABUPATEN SLEMAN PERDA No.12 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
03
18. Pe m b a h a s a n
RTRW KABUPATEN SLEMAN
03
Pada Peta Kawasan Strategis Kabupaten Sleman, Kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional,
sehingga perencanaan pada kawasan ini harus mengikuti arahan pengendalian dan pemanfaataan ruang yang berlaku.
19. Pe m b a h a s a n
RTRW Kabupaten Sleman – Koefisein Dasar Bangunan
Sesuai dengan Peraturan Koefisen Dasar Bangunan Kawasan Prambanan dan sekitarnya
dipersyaratkan bahwa bangunan yang didirikan di kawasan ini memiliki koefisien Dasar
bangunan 50%-60% dari luas lahan.
Kawasan Prambanan
Menurut RTRW Sleman
Tahun 2011-2031
Sumber: Pemerintah Daerah
Sleman, 2011
03
20. Pe m b a h a s a n
RTRW Kabupaten Sleman - Koefisien Lantai Bangunan
Sesuai dengan peraturan mengenai Koefisien Lantai Bangunan (KLB) wilayah di sekitar
Prambanan dipersyaratkan memiliki KLB 1.5 karena fungsinya sebagai kawasan lindung
Cagar Budaya
Kawasan Prambanan
Menurut RTRW Sleman Tahun
2011-2031
Sumber: Pemerintah Daerah
Sleman, 2011
03
21. Pe m b a h a s a n
RTRW Kabupaten Sleman - Ketinggian Bangunan
Sesuai dengan perturan mengenai Ketinggian Bangunan Wilayah di sekitar Prambanan
dipersyaratkan memiliki ketinggian 16 meter karena fungsinya sebagai kawasn lindung
cagar budaya
Kawasan Prambanan Menurut
RTRW Sleman Tahun 2011-2031
Sumber: Pemerintah Daerah
Sleman, 2011
03
22. Kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai kawasan dengan peruntukkan pariwisata
budaya dan merupakan kawasan strategis dengan kepentingan sosial dan budaya.
Perwujudan tersebut berupa perumusan:
• Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Prambanan
• Penataan Ruang Kawasan Candi Prambanan
• Pengaturan dan Pengendalian Kawasan Candi Prambanan dan sekitarnya
• Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Candi Prambanan
• Pengembangan Pengelolaan Kawasan.
RTRW KABUPATEN KLATEN
03 Pe m b a h a s a n
23. Pe m b a h a s a n
Pada Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Klaten, Kawasan Candi Prambanan ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Kepentingan Sosial Budaya
RTRW KABUPATEN KLATEN PERDA No. 11 Tahun 2011
tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Klaten
03
24. Pe m b a h a s a n
Pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Klaten, Kawasan Candi Prambanan ditetapkan Peruntukannya Sebagai Kawasan Cagar Budaya
RTRW KABUPATEN KLATEN PERDA No. 11 Tahun 2011
tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Klaten
03
25. 03 Pe m b a h a s a n
Mengacu pada rencana pengaturan RTR Kawasan Candi
Prambanan, Kawasan Candi Prambanan akan dibagi
dalam dua Sub Kawasan Pelestarian (SP) berdasarkan
tindakan pelestarian kawasan.
SP 1 yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-
situs cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan
pertumbuhan kawasan terbangunnya dan dibatasi
pembagunannya,
SP 2 yang merupakan kawasan pengamanan sebaran
situs dan candi yang belum tergali, mempertahankan
kelayakan bentang pandang, serta mengembangkan
kawasan dengan kriteria pengembangan yang diijinkan
secara ketat.
PP No.13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional RTRWN
Sumber: Meta Data Pemerintah Daerah Sleman, 2021
Peta Kajian Deliniasi RTR Prambanan
26. Pe m b a h a s a n
Matriks Kewenangan hukum pengelolaan kawasan Candi Prambanan berdasarkan
peraturan UU No. 11 tahun 2010 pembagian zona yang terdapat pada kawasan candi
Zona I
Pada Zona I merupakan lingkungan kepurbakalan yang di
peruntukan bagi perlindungan dan pemeliharan kelestarian
lingkungan fisik candi.
Zona II
Pada Zona merupakan kawasan yang mengelilingi Zona I
masing-masing candi, dimana peruntukannya dibagi menjadi
pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan
kepariwisataan, penelitian, kebudayaan, dan pelestarian
lingkungan.
Zona III
Pada Zona III merupakan kawasan sekeliling zona II masing-
masing candi dan diperuntukan bagi permukiman terbatas,
daerah pertnian, jalur hijau atau fasilitas tertentu lainnya
yang disediakan untuk menjamin keserasian dan
keseimbangan kawasan zona I pada umumnya dan mendukung
kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya
03
27. 03 Pe m b a h a s a n
Matriks keterkaitan kelembagaan di Zona 3
(Pemerintah Provinsi Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat)
29. Ke s i m p u l a n
1. Tata ruang di wilayah/kota yang memiliki cagar budaya seyogyanya mengakomodir kaidah /
hukum konservasi yang telah ditetapkan. Pembagian zona pada pengelolaan antara situs
candi prambanan dengan wilayah-wilayah sekitarnya adalah bentuk pengelolaan dan
pengendalian untuk menjaga eksistensi cagar budaya itu sendiri.
04
1. D
2. Regulasi pembagian zonasi di kompleks Candi Prambanan
saat ini mengacu pada UU No 1 Tahun 1992 tentang
Pengelolaan Taman Wisata Candi Prambanan serta
Pengendalian kawasannya beserta UU No 11 Tahun 2011
tentang Cagar Budaya.
3. Regulasi pemanfaatan dan pengelolaan tata ruang di luar
kompleks Candi Prambanan yang memiliki fungsi zona
penyangga (UU No 11 Thn 2011) dibawah kewenangan
Pemerintah Daerah.
30. Perlu dilakukan koordinasi secara rutin serta persamaan
visi dan misi antara stakeholder terkait di Kawasan
Candi Prambanan agar regulasi dapat berjalan secara
selaras.
--> Sebagai konteks, perbedaan dalam memahami
pembatasan sosial akibat COVID-19 antara kabupaten
mempengaruhi kebijakan dibukanya destinasi Candi
Prambanan oleh PT. Taman Wisata Candi (TWC)
Prambanan untuk membuka akses kunjungan (Huda,
2021).
Ke s i m p u l a n
04
Saat ini regulasi yang Zona Penyangga Kawasan Candi Prambanan adalah PERDA Sleman
No.12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan PERDA
No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.
4.
5.
Sumber: https://jogja.tribunnews.com/2021/01/10/berada-di-perbatasan-klaten-sleman-candi-
prambanan-terima-kebijakan-berbeda-akibat-ppkm-jawa-bali
31. 04 S a r a n
1. Peraturan Rencana Tata Ruang (RTR) khusus penting untuk segera disahkan demi mengurai overlay
kebijakan antara instansi terkait. Karena selama belum ada RTR Khusus mengenai Candi Prambanan,
kewenangan PT. TWC menjadi terbatas dalam pengelolaannya.
2. Selama RTR KSN Prambanan belum disahkan, diperlukan dokumen petunjuk teknis (JUKNIS) yang
memiliki payung hukum terkait pengelolalan kawasan cagar budaya dari segi pelestarian budaya dan
pariwisata yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Desa serta Masyarakat. Dokumen tersebut dapat menjadi panduan upaya pelestarian
serta dan pemanfaatannya sebagai atraksi pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
3. Sosialisasi fungsi dan pengendalian perijinan pemanfaatan ruang di Kawasan Prambanan,
tepatnya di bakal wilayah sebagai Kawasan Strategi Nasional dengan status Cagar Budaya kepada
perangkat desa maupun masyarakat dapat dilakukan untuk menahan laju pertumbuhan kawasan sedari
dini.
33. D a f t a r P u s t a k a
Badan Informasi Geospasial. (2015). Atlas Budaya (Edisi Candi) Meneropong Candi dari Aspek Geospasial. Cibinong: Badan Informasi Geospasial.
Badan Kerja Sama Internasional Jepang. (1979). Republic of Indonesia Borobudur Prambanan National Archeological Parks. Tokyo: Japan International
Cooperation Agency.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. Yogyakarta Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020,
18 April). “Prambanan Temple Compounds: Mahakarya Bangsa Indonesia untuk Dunia”. Diambil dari
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/prambanan-temple-compounds-mahakarya-bangsa-indonesia-untuk-dunia/.
Bappeda Sleman. (2018). Pembahasan Muatan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Candi Prambanan. Diambil dari
https://bappeda.sleman.go.id/pembahasan-muatan-rancangan-peraturan-presiden-tentang-rencana-tata-ruang-kawasan-candi-prambanan.slm
Dewan Perwakilan Rakyat. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat
Negara Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2012, 16 Oktober). “Sistem Zonasi Kawasan Sebagai Alat
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Candi Prambanan”. Diambil dari https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/2857.
Gotravela Indonesia. (2021). “Candi Prambanan Temple Terbesar di Asia Tenggara Nan Mempesona”. Diambil dari
https://www.gotravelaindonesia.com/candi-prambanan/.
Hadi, Abdul. (2020. 5 Desember) “Sejarah Candi Prambanan Peninggalan Mataram Kuno, Warisan Dunia”. Tirto.id. Diambil dari https://tirto.id/sejarah-
candi-prambanan-peninggalan-mataram-kuno-warisan-dunia-f7MZ
Huda, Miftahul. (2021, 10 Januari). Berada di Perbatasan Klaten-Sleman, Candi Prambanan terima Kebijakan Berbeda Akibat PPKM Jawa-Bali. Jogja Tribun
News. Diambil dari https://jogja.tribunnews.com/2021/01/10/berada-di-perbatasan-klaten-sleman-candi-prambanan-terima-kebijakan-berbeda-akibat-
ppkm-jawa-bali