Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi
Naufal Farhan
Nurlina Yustiningrum
Desember, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
Instrumen pengendalian pemanfaattan ruang di Indonesia.
Sebuah rekomendasi untuk memasukkan aspek-aspek science dan lingkungan hidup dalam proses tata ruang di Indonesia
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...Luhur Moekti Prayogo
The sea boundary is an authority in managing marine environmental resources that aim to limit each local government's management. The Indonesian government has made various regulations in regulating regional boundaries, including maritime boundaries. This study aims to determine the differences in the determination of sea boundaries that have been regulated in the Permendagri, including Permendagri No. 1 of 2006, Permendagri No. 76 of 2012, and Permendagri No. 141 of 2017. This research is limited to the study of literature articles that regulate the determination of the boundaries of marine areas. Permendagri No.1 of 2006 and Permendagri No. 76 of 2012 explained that the authority over the management of marine resources is managed by the regions. While in Permendagri No. 141 of 2017 explained that the management of marine resources is regulated by law. The study results found that three critical points of change are listed in the Permendagri, including the use of base points, the use of cartometric methods, and the authority of sea management by districts/cities. From this research, it can be concluded that the Regency/City no longer has the authority to manage marine resources. However, the affirmation of the 4-mile sea boundary for the Regency/City is still needed to calculate the profit-sharing for the management of marine resources. Determination of the base point in the affirmation of boundaries no longer uses the lowest low tide but uses the highest tide as stated in Permendagri No. 141 of 2017. The affirmation of maritime boundaries using the cartometric method has begun to be applied to Permendagri No. 76 of 2012 and continued in Permendagri No. 141 of 2017.
SEMESTER 5. PPT buat Presentasi Final Studio Perencanaan bareng sama kelas A di ruang teater. Layout by Teh Sally. Pas presentasi, poster dan x-banner dipasang di depan. PWK FT UNDIP Semarang 2015 angkatan 2013.
Studio 1 belajar ttg memahami profil wilayah, dari situ bisa ditarik garis besar permasalahan utama di swatu wilayah. Nah di studio 2 ini, diselesaikan masalahnya. Jadi wilstudnya ya sama. Cari data juga, cuma data yg buat perencanaan ini lebih dalam, kalo yg di studio 1 kan kaya secara umum aja gituw. Jadi yg studio 2 ini nentuin dulu mau direncanain kaya gimana, aspek dan objek apa aja yang kena perencanaan, terus nyari data mendalam ttg aspek dan objek itu.
Jadi alurnya bukan survey-->dapat masalah-->tujuan--> rencana, karena itu udah di studio 1; tetapi yang ini tujuan-->rencana-->survey-->perencanaan.
Studio Perencanaan kebagi jadi perencanaan wilayah (regional) sama perencanaan focused area (perkotaan). Kalau kurikulum dulu, studio perencanaannya dipisah jadi 2 itu, kalo sekarang dirapel.
Disini aku ganti wilstud, di studio 1 aku di kelompok Weleri Raya (Welerich), di studio 2 aku di kelompok Kendal Raya (Bondokenceng) haha sempet baper
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Study on Technical Differences in Sea Boundary Determination Based on Permend...Luhur Moekti Prayogo
The sea boundary is an authority in managing marine environmental resources that aim to limit each local government's management. The Indonesian government has made various regulations in regulating regional boundaries, including maritime boundaries. This study aims to determine the differences in the determination of sea boundaries that have been regulated in the Permendagri, including Permendagri No. 1 of 2006, Permendagri No. 76 of 2012, and Permendagri No. 141 of 2017. This research is limited to the study of literature articles that regulate the determination of the boundaries of marine areas. Permendagri No.1 of 2006 and Permendagri No. 76 of 2012 explained that the authority over the management of marine resources is managed by the regions. While in Permendagri No. 141 of 2017 explained that the management of marine resources is regulated by law. The study results found that three critical points of change are listed in the Permendagri, including the use of base points, the use of cartometric methods, and the authority of sea management by districts/cities. From this research, it can be concluded that the Regency/City no longer has the authority to manage marine resources. However, the affirmation of the 4-mile sea boundary for the Regency/City is still needed to calculate the profit-sharing for the management of marine resources. Determination of the base point in the affirmation of boundaries no longer uses the lowest low tide but uses the highest tide as stated in Permendagri No. 141 of 2017. The affirmation of maritime boundaries using the cartometric method has begun to be applied to Permendagri No. 76 of 2012 and continued in Permendagri No. 141 of 2017.
Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa prinsip otonomi adalah mengurus dan mengatur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak di capai, maka pemerintah wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengaturan, perencanaan, pemanfaatan, pelaksanaan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Dalam rangka perwujudan pengembangan KSP secara efisien dan efektif yang penyusunan rencana tata ruang (RTR)-nya diamanatkan oleh peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, perlu suatu proses perencanaan untuk masing-masing KSP secara baik dan benar serta implementasi RTR KSP yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan di daerah.;
Kawasan Banten Lama – Kasemen dan Kawasan Permukiman Masyarakat Adat Baduy – Leuwidamar merupakan salah satu Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan di dalam RTRW Provinsi Tahun 2010-2030 dengan kepentingan sosial budaya yang lokasi wilayahnya berada di Kota Serang dan Kabupaten Lebak yang mendapat perhatian khusus di tahun 2014;
Disusun Oleh:
Amanda Rifqa
Kevin Daniel M
Nurlina Yustiningrum
Silka Azzahra S.A
Juni, 2022
Mata Kuliah Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Basis Data Konsolidasi Tanah Vertikal dan Pengembangan Tanah Cipinang Besar S...Nurlina Y.
Dalam rangka membangun database Konsolidasi Tanah Pengembangan Pertanahan (KTPP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta melakukan Kegiatan Basis Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan tanah secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk mendukung kegiatan konsolidasi tanah vertikal (KTV). Kegiatan dimulai dengan pembentukan Tim Pelaksana, Identifikasi Pemilihan Lokasi, Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Survey Lapangan, Analisis Tindak Lanjut, Pembuatan Peta Inventarisasi Materi Teknis, dan penyusunan Laporan Kegiatan. Setelahnya, data yang terkumpul akan diunggah ke Sistem Informasi Data Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan (SIDA KTPP) sebagai baseline yang terintegrasi.
Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam menyukseskan program skala sektoral, regional, dan nasional. Akhir kata, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja kegiatan di masa mendatang.
Kota dan Tata Ruang Khusus. Studi kasus: Cagar Budaya Candi PrambananNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi - 2106662613
Naufal Farhan - 2106662632
Nurlina Yustiningrum - 2106662645
November, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Hukum Pembiayaan Pembangunan Kota. Studi kasus: Kampung Akuarium, Jakarta UtaraNurlina Y.
Disusun Oleh:
Kevin Daniel Mangasi - 2106662613
Naufal Farhan - 2106662632
Nurlina Yustiningrum - 2106662645
September, 2021
Mata Kuliah Hukum Perencanaan Kota
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Indonesia
Portofolio Sekolah Urbanis 2020: Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandem...Nurlina Y.
Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19
Ditulis Oleh:
Dewi Tan, Nurlina Yustiningrum, Josephine Livina
Sekolah Urbanis 2020 - Ruang Jakarta (RUJAK) Center for Urban Studies
---------------------------------------------------------------
Tanpa intervensi, pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan banyak korban pada kelompok masyarakat marginal. Salah satunya, perkampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Hidup di lingkungan TPA dan bersentuhan langsung dengan gunungan sampah memiliki risiko mudah terkena penyakit.
Sebelum pandemi, akses layanan kesehatan, sarana sanitasi, dan prasarana air bersih sudah menjadi permasalahan sehari-hari masyarakat marginal Bantar Gebang. Ketika pandemi, protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, maupun karantina mandiri bagi mereka yang diduga tertular pun kian sulit dilaksanakan.
Tinggal 'di rumah saja' demi mencegah penularan virus COVID-19 bukanlah pilihan, bila dihadapkan dengan risiko kelaparan jika tidak bekerja. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pandemi bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial ekonomi.
---------------------------------------------------------------
Karya Kolaboratif Sekolah Urbanis 2020 yang berjudul 'Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan' sudah bisa kamu unduh dalam format e-book.
Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk mulai mengunduh: bit.ly/ebookmerekamkota/
Policy Brief: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penataan Kawasan Seiring Den...Nurlina Y.
Pantai Selatan Gunungkidul dulunya dikenal memiliki kondisi tanah kapur yang tidak produktif, serta memiliki topografi berbukit yang tandus dengan rumput dan tanah ilalang.
Dahulu daya tarik pantai di Kabupaten Gunungkidul sangat terbatas yakni Pantai Baron, Kukup, dan Krakal, dengan fasilitas bangunan kios yang kurang terawat miliki masyarakat sekitar. Tak seorang pun tertarik dengan pantai bukit karst yang tandus dan kering.
Namun maraknya pembangunan berlabel wisata di kawasan tersebut saat ini, baik yang telah beroperasi maupun tahap proses perizinan, perlu disikapi dengan bijak. Pemerintah perlu menyusun regulasi kawasan pantai selatan Gunungkidul agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan masyarakat dapat berperan lebih besar pada pembangunan dan pengembangan
di Kawasan tersebut.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19Nurlina Y.
Resiliensi Warga Bantar Gebang Selama Pandemi COVID-19
Ditulis Oleh:
Dewi Tan, Nurlina Yustiningrum, Josephine Livina
Sekolah Urbanis 2020 - Ruang Jakarta (RUJAK) Center for Urban Studies
---------------------------------------------------------------
Tanpa intervensi, pandemi COVID-19 berpotensi menimbulkan banyak korban pada kelompok masyarakat marginal. Salah satunya, perkampungan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Hidup di lingkungan TPA dan bersentuhan langsung dengan gunungan sampah memiliki risiko mudah terkena penyakit.
Sebelum pandemi, akses layanan kesehatan, sarana sanitasi, dan prasarana air bersih sudah menjadi permasalahan sehari-hari masyarakat marginal Bantar Gebang. Ketika pandemi, protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 seperti rajin mencuci tangan, menjaga jarak, maupun karantina mandiri bagi mereka yang diduga tertular pun kian sulit dilaksanakan.
Tinggal 'di rumah saja' demi mencegah penularan virus COVID-19 bukanlah pilihan, bila dihadapkan dengan risiko kelaparan jika tidak bekerja. Situasi tersebut menunjukkan bagaimana pandemi bukan hanya tentang kesehatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan masalah ketimpangan sosial ekonomi.
---------------------------------------------------------------
Karya Kolaboratif Sekolah Urbanis 2020 yang berjudul 'Merekam Kota dalam Pandemi: Resiliensi, Harapan dan Kemungkinan' sudah bisa kamu unduh dalam format e-book.
Anda dapat mengunjungi tautan berikut untuk mulai mengunduh: bit.ly/ebookmerekamkota/
Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten/Kota Daerah Istime...Nurlina Y.
Pengawasan teknis dilakukan dengan dasar pasal 55 dan pasal 58 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
Pengawasan dilakukan secara online melalui platform SIWASTEK (Sistem Informasi Pengawasan Teknis).
Created by Infrastructure Team:
1. Andesha Hermintomo
2. Jamiad Al-karim
3. Marina Shashi
4. Abidzar Al Ghifari
5. Nurlina Yustiningrum
6. Nawang Anandhini
7. Reza Dwiki Sudarso
8. Vega Fitria
9. Mukti Andriyanto
"International Field School and Urban Kampung Jakarta Conference 2019; Reviving Urban Commons” — in collaboration with Kyoto University, Rujak Center for Urban Studies, and The Government of Special Capital Region of Jakarta Province
September, 2019.
Kampung Akuarium, Jakarta, Indonesia.
Urban Citizen Acadamy II; Proposal Pemuda Peduli TBNurlina Y.
Pemuda Peduli Tuberkolosis (TB) percaya bahwa penderita TB memiliki harapan sembuh total bila mendapat penanganan secara tepat dan cepat. Rendahnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut perlu dibenahi sebab stigma TB sebagai ‘penyakit hina masyarakat miskin yang sulit disembuhkan’ masih melekat erat.
Pemuda Peduli TB terdiri dari:
- Fithrothul Khikmah
- Rossaydiana Apriadna
- Nurlina Yustiningrum
- Wahyu Nurbandi
Kami tergabung dalam program Urban Citizenship Academy (UCA) dari ‘Kota Kita’, organisasi dengan misi membantu masyarakat menyusun arah perkembangan kota secara bijak dan iklusif dengan memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dan melakukan aksi secara kolektif.
Peremajaan Lingkungan Permukiman Nelayan Tambak Mulyo Berdasarkan Aspirasi Pe...Nurlina Y.
PEREMAJAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN NELAYAN TAMBAK MULYO BERDASARKAN ASPIRASI PENGHUNI
Nurlina Yustiningrum
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
-----------------------------------------------------
INTISARI
Kumuhnya permukiman pesisir merupakan masalah epidemik di Permukiman Nelayan Tambak Mulyo, Semarang Utara. Masalah tersebut berdampak pada kualitas permukiman nelayan, antara lain berupa tumpukan sampah yang menumpuk, kepadatan antara pasar dan PPI (Pusat Pelelangan Ikan), serta bencana banjir pasang surut dapat datang sewaktu-waktu. Salah satu penyelesaian pemerintah terhadap kondisi tersebut adalah dengan relokasi PPI. Meski demikian, program relokasi terbukti tidak tepat sasaran karena kurang menjangkau mayoritas penghuni permukiman. Oleh sebab tersebut, perencanaan ini bertujuan untuk memberi alternatif rencana melalui pendekatan dari bawah (bottom-up) berdasarkan aspirasi penghuni.
Perencanaan ini menggunakan metode analisis masalah potensial beserta studi pustaka. Proses analisis dilakukan untuk mendapatkan gambaran masalah dan potensi permukiman serta unit amatan permukiman. Gambaran masalah dan potensi masalah didapat melalui mini observasi. Unit amatan berupa komponen-komponen pembentuk Kawasan Permukiman Nelayan Tambak Mulyo juga turut didapatkan pada tahap tersebut. Komponen pembentuk kawasan permukiman nelayan tersebut berupa; jaringan jalan; jaringan drainase, jaringan air bersih; jaringan sanitasi; jaringan persampahan; fasilitas mitigasi bencana; pusat pelelangan ikan; tempat penjemuran ikan; tambatan perahu; dek kapal; dan tempat usaha. Setelah itu penulis mengumpulkan aspirasi penghuni melalui wawancara mendalam (in-depth interview) pada penghuni secara acak (random sampling).
Konsep rencana terbentuk berdasarkan aspirasi penghuni pada komponen pembentuk kawasan permukiman nelayan dengan tetap mempertimbangkan kaidah standar pelayanan dari pemerintah. Perencanaan dilakukan menggunakan strategi peremajaan lingkungan dengan realisasi tahapan rencana dalam kurun waktu lima tahun. Hasil dari peremajaan tersebut diharap akan memberikan dampak langsung bagi lingkungan permukiman nelayan secara umum dan bagi penghuni secara khusus sebab bersifat bottom-up.
-----------------------------------------------------
FISHING SETTLEMENT RENEWAL BASED ON THE ASPIRATIONS OF THE INHABITANTS IN TAMBAK MULYO SEMARANG
Exploring Development Complexities - Sanitation Issue in Notoyudan, Yogyakar...Nurlina Y.
Created By:
1. Laura O'Brien
2. Meg Gilchrist
3. Hannah Wilkes
4. Sebit Pal Rambang
5. Nurlina Yustiningrum
6. Ainina Zahra
7. Sandy Afwan
International Field Course: Exploring Development Complexities — in collaboration with The University of Queensland's School of Geography Planning and Environmental Management.
July, 2015.
Notoyudan, Yogyakarta, Indonesia.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang
1. Kajian Kota Pada Waterfront
City dan Kota Kota Pesisir
Studi Kasus : Kota Semarang
Kevin Daniel Mangasi - 2106662613
Naufal Farhan - 2106662632
Nurlina Yustiningrum - 2106662645
https://semarang.bisnis.com/read/20190115/536/878821/tol-semarang-demak-bakal-terintegrasi-tanggul-laut-masuki-lelang
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM MAGISTER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
2. Outline
I. Latar Belakang
II. Tinjauan Teori dan Kebijakan
III. Pembahasan
IV. Kesimpulan dan Saran
V. Daftar Pustaka
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-
adminstrasi
4. I. Latar Belakang
Panjang Garis Pantai Indonesia adalah 108.000 Km, Menjadikan Indonesia negara
Yang memiliki Panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Sumber: BIG, 2021
5. I. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang dengan garis pantai
terpanjang kedua di dunia. Terdapat sekitar 47 kota tepian air, di antaranya adalah:
Kota Metropolitan
(5 Kota)
Kota Besar
(5 Kota)
Kota Sedang (32 Kota)
Kota Kecil
(5 Kota)
Kota Medan Kota Serang Kota Banda Aceh Kota Pekallongan Kota Palopo Kota Tuai
Kota Makassar Kota Balikpapan Kota Lhokseumawe Kota Probolinggo Kota Palu Kota Pariaman
Kota Semarang Kota Denpasar Kota Tanjung Pinang Kota Tegal Kota Gorontalo Kota Tidore Kepulauan
Kota Surabaya Kota Padang Kota Gunungsitoli Kota Bontang Kota Manado Kota Sibolga
Kota Jakarta Utara Kota Batam Kota Dumai Kota Tarakan Kota Parepare Kota Sabang
Kota Bengkulu Kota Singkawang Kota Kendari
Kota Bitung Kota Ambon Kota Ternate
Kota Pangkal Pinang Kota Baubau Kota Bima
Kota CIlegon Kota Langsa Kota Sorong
Kota Pasuruan Kota Kupang Kota Jayapura
Kota Cirebon Kota Mataram
6. Kota Semarang merupakan kota yang terdapat pada kawasan pesisir utara Jawa mempunyai letak sangat yang sangat
strategis pada lintas perdangagan internasional dan mempunyai potensi besar untuk menjadi kota tepian air berkelas dunia.
I. Latar Belakang
7. Memiliki garis pantai
sepanjang ± 13,6 km,
memanjang dari wilayah
Kecamatan Genuk dibagian
timur, sampai
kecamatan Tugu bagian
barat. Secara administrasi
Kota Semarang memiliki 16
Kecamatan dan 177
Kelurahan.
Peta Rencana Pembagian BWK
Sumber: RTRW Kota Semarang, No 14 Tahun 2011
I. Latar Belakang
8. Gambar Banjir menggenai Kawasan Kota Lama, Kota Semarang
Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/327172/34/terungkap-ini-
penyebab-banjir-di-semarang-1612656176
Gambar Banjir menggenai Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang
https://jateng.tribunnews.com/2019/01/24/cuaca-ekstrim-bpbd-kota-semarang-
petakan-daerah-rawan-bencana
I. Latar Belakang
9. II. Landasan Teori dan Hukum
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-
adminstrasi
10. Landasan Hukum
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai
wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan
didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat
berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan.
II.a. Tinjauan Teori
11. II.a. Tinjauan Teori
Jenis Waterfront City berdasarkan tipe pembangunan:
a. Konservasi
Konservasi mengacu pada usaha pemeliharaan dan perlindungan daerah tepian air dengan
cara mempertahankan komponen-komponen lingkungan. Contohnya konservasi hutan mangrove yang banyak
tumbuh di pesisir pantai dan bermanfaat untuk melestarikan habitat hewan-hewan air
b. Redevelopment
Istilah pembangunan kembali atau redevelopment di sini, merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai dan
fungsi sebuah kawasan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya redevelopment, diharapkan tidak hanya
kondisi fisik suatu kawasan saja yang membaik, tetapi diharapkan juga ada perubahan positif dari segi
ekonomi dan budaya masyarakat.
c. Development
Jika redevelopment merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai dan fungsi waterfront city yang sudah ada
sebelumnya, smaka development memulai semuanya dari nol. Waterfront city development tentunya harus
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.
12. II.a. Tinjauan Teori
Jenis Waterfront City berdasarkan fungsi:
a. Mixed Use
menyediakan semua sarana-sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan hiburan dan rekreasi. Biasanya
tersedia fasilitas taman, arena bermain, tempat pemancingan, hingga fasilitas untuk kapal pesiar di sini.
b. Residential Waterfront
Mengacu pada kawasan pemukiman atau hunian di daerah tepian air. Umumnya berbentuk perumahan,
apartemen alias hunian vertikal, hotel, resort, dan lain sebagainya di residential waterfront ini.
c. Working waterfront
jenis waterfront city ini berfungsi sebagai area bisnis dan komersial. Banyak terdapat tempat-tempat
penangkapan ikan, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.
13. Sumber: Martin, R dan Sunley, P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography. Oxford Academic. 2015, 15, 1-42.
II.a. Tinjauan Teori
Definisi/Tipe Interpretasi
Resiliensi sebagai upaya bangkit
kembali dari tekanan
Kondisi ketika suatu sistem kembali bangkit ke posisi semula setelah sebelumnya mengalami
tekanan. Proses ini menekankan pada kecepatan dan tingkatkan pemulihan.
Resiliensi sebagai kemampuan
untuk menyerap tekakanan
Kondisi yang menenkankan pada statbilitas, fungsi, dan identitas sistem ketika menghadapi
tekanan. Berkaitan dengan cakupan tekanan yang bisa ditoleransi, sebelum sistem tersebut
berpindah ke tingkatan yang baru.
Resiliensi sebagai kemampuan
untuk beradaptasi dalam rangka
antisipasi atau merespon
tekanan
Kondisi yang menekankan pada kapasitas suatu sistem untuk mengendalikan performa inti
mereka dengan cara beradaptasi, baik dalam hal struktur, fungsi dan organisasinya. Lebih dikenal
dengan istilah bounce forward.
14. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
3. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
II.a. Landasan Hukum
15. 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) Jawa Tengah Tahun 2018 – 2038
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2016-2021
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota
Semarang
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian
Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat)
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian
Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk)
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian
Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu)
II.a. Landasan Hukum
16. Perda Kota Semarang
No. 8/2004 tentang RDTRK BWK III
Perda Provinsi Jawa Tengah
No. 13/2018 tentang RZWP3K
2000 2005 2010 2015 2020
Perda Kota Semarang
No. 9/2004 tentang RDTRK BWK IV
Perda Kota Semarang
No. 15/2004 tentang RDTRK BWK X
Perpres RI
No. 18/2020
Tentang RPJMN
Semarang Tangguh
Bergerak Bersama
Menuju Semarang Tangguh
PP RI No.
21/2021
Tentang UUCK
Perda Kota Semarang
No. 13/2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kota Semarang
Perda Kota Semarang
No. 5/2021 tentang perubahan RTRW Kota
Semarang
Perda Kota Semarang
No. 14/2011 tentang RTRW
Perda Kota Semarang
No. 7/2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota
Semarang 2011 - 2031
Perda Kota Semarang
No. 6/2016 tentang RPJMD Kota Semarang
Garis Waktu Kebijakan Kawasan Pesisir di Kota Semarang
UURI No 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Perpres No. 51 Tahun
2016 tentang Batas
Sempadan Pantai
18. III. Pembahasan
Dalam sistem pengmebangan wilayah kota,
dikelompokkan menjadi Bagian Wilayah Kota
(BWK) yakni:
BWK 1 = Kec. Semarang Tengah, Kec.
Semarang Timur, & Kec. Semarang Selatan
BWK 2 = Kec. Candisaro dan Kec.
Gajahmungkur
BWK 3 = Kec. Semarang Barat & Semarang
Utara
BWK 4 = Kec. Genuk
BWK 5 = Kec. Gayamsari & Kec. Pedurungan
BWK 6 = Kec. Tembalang
BWK 7 = Kec. Banyumanik
BWK 8 = Kec. Gunungpati
BWK 9 = Kec. Mijen
BWK 10 = Kec. Ngaliyan & Kec. Tugu
Peta Rencana Pembagian BWK
Sumber: RTRW Kota Semarang, No 14 Tahun 2011
19. Kondisi Geografis Pesisir Semarang
1. RAWAN BENCANA BANJIR
Peta Jenis Rawan Bencana Kota Semarang
Sumber: Openstreetmap.org, 2018
Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan laut
jawa di sebelah utara memiliki potensi bencana banjir.
Peta terlampir menunjukkan bahwa terjadi banyak terjadi
titik rawan banjir di kota Semarang, terutama yang
berada di sekitar pesisir.
Kecamatan-kecamatan yang sering terjadi banjir adalah:
a. Kecamatan Tugu,
b. Kecamatan Semarang Barat,
c. Kecamatan Semarang Utara,
d. Kecamatan Semarang Timur,
e. Kecamatan Genuk
Terdapat dua macam banjir yang terjadi, yakni banjir rob
(terjadi rutin setiap bulan) serta banjir akibat luapan air
dari fungsi drainase yang tidak maksimal.
20. Kondisi Geografis Pesisir Semarang
2. ABRASI PANTAI DAN PENURUNAN MUKA TANAH
Sumber: Yuwono, Abidin, dan Hilmi (2012)
Kondisi tanah di pesisir Kota Semarang terbentuk dari
hasil sedimentasi aluvial dari aliran sungai di Semarang
bagian atas.
Sedimentasi yang terbentuk dibawa dari daerah
Semarang Atas ke daerah pesisir menyebabkan garis
pantai bergeser maju ke arah Laut Jawa selama beratus-
ratus tahun. Hingga tahun 2007, garis pantai Kota
Semarang maju sejauh 6,5 km dari daratan awal di
sekitar patung tugu muda.
Namun perubahan iklim saat ini berdampak pada abrasi
pesisir dan serta pengambilan air tanah yang berlebihan
mempengaruhi penurunan tanah pada daratan muda
hasil sedimentasi. Abrasi pesisir menyebabkan garis
pantai bergeser ke arah darat sejauh 2,6 km (Wicaksono
dalam Climate Week 2015).
21. Arah Kebijakan: Pesisir Kota Semarang Tangguh Bencana
Perencanaan serta pengendalian pada kawasan pesisir meliputi perencanaan tanggul laut oleh pemerintah
pusat yang termuat dalam Keputusan Menteri PUPR No 355/KPTS/M/2017 tentang Pengintergrasian
Pembangunan tanggul laut Kota Semarang dengan pembangunan jalan TOL Semarang-Demak (sea dike)
Keputusan Menteri PUPR No 355/KPTS/M/2017 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) Jawa Tengah Tahun 2018-2038
22. Dalam RTRW Kota Semarang No 5 Tahun 2021,
Rencana pengelolaan/pengendalian kawasan rob dan
banjir meliputi:
a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah
Daerah;
b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu,
Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara
dan Kecamatan Genuk;
c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan
Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan;
dan
e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah
Daerah.
Adapun pembangunan di kawasan reklamasi perlu
memperhatikan:
a. Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mitigasi dan adaptasi bencana khususnya land subsidence,
banjir, abrasi pada kawasan reklamasi beserta wilayah
sekitarnya;
c. pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, tidak
memanfaatkan sumber air tanah;
d. peraturan batas sempadan pantai serta pemenuhan RTH
publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan
dan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
Perda RTRW Kota Semarang No 5 Tahun 2021
23. Strategi Kota Tangguh Semarang sebagai solusi (100 recilient cities oleh Rockefeller Foundation)
=> Strategi dan inisiatif mendukung Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang
24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 - 2031
25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan
Kecamatan Semarang Barat)
KDB maksimal sebesar 60%
KLB maksimal bangunan rumah
maksimal 3 lantai dan rata 4 lantai
untuk dan pertokoan/perkantoran
Penentuan Fungsi dan Besaran
Luas Ruang BWK III Pasal 12
Fungsi BWK III adalah :
a.Transportasi,
b.Pergudangan,
c.Kawasan Rekreasi,
d.Permukiman,
e.Perdagangan dan Jasa
f.Perkantoran
g.Industri (Bonded Zone Industries
26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk)
Penentuan Fungsi dan Besaran
Luas Ruang BWK IV Pasal 12
Fungsi BWK IV adalah :
a.Industri,
b.Pusat Transportasi,
c.Budidaya Perikanan,
d.Permukiman
KDB rata-rata sebesar 60%
KLB rata-rata bangunan rumah
dan pertokoan sebanyak 2
lantai
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu)
Penentuan Fungsi dan Besaran
Luas Ruang BWK X Pasal 12
Fungsi BWK X adalah :
a.Industri,
b.Permukiman,
c.Perdagangan dan Jasa
d.Tambak
e.Rekreasi
f.Pergudangan
KDB rata-rata sebesar 40% - 60%
KLB rata-rata bangunan rumah
dan pertokoan sebanyak 2 lantai
28. IV. Kesimpulan & Saran
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-
adminstrasi
29. Kesimpulan
Saran
• Dokumen Perencanaan Kawasan Pesisir yang mengatur Kota Semarang masih berada di tingkat
Provinsi Jawa Tengah dan belum di detailkan di tingkat Kota Semarang
• Dokumen RDTRK pada BWK 10 saat ini sedang proses persetujuan substansi oleh menteri ATR/BPN.
• Telah dilakukan kajian dengan berbagai NGO International dalam penanggulangan Banjir Rob di Kota Semarang
sehingga peran utama pemerintah daerah dalam merealisasikan saran-saran kebijakan/strategi memiliki peran
penting
• Pengendalian kawasan pesisir berupa penanaman mangrove, pemasangan pompa disungai guna mengatur debit
air, dan pengaturan bangunan pada area pesisir, merupakan langkah pemerintah dalam perwujudan
Kota Tangguh Semarang
• BWK III, BWK IV, dan BWK 10 merupakan Kawasan rawan banjir rob Kota Semarang, telah
dilakukan Perencanaan berupa perencanaan tol sekaligus sebagai tanggul laut pada kawasan ini
• Perlu dilakukan pembaharuan pada peta rdtrk kawasan pesisir Kota Semarang mengingat isu dan kondisi pemanasan
global yang membutuhkan urgensi penanggulangan
• Dokumen RPJMD Kota Semarang yang saat ini tengah disusun Pemda perlu memasukkan rencana penanggulangan
banjir rob dengan lebih strategis dan holistik antara Pemerintah daerah dan Pusat
• Seharusnya pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menyusun peraturan terkait kawasan pesisir, sehingga
pembenahan pada kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan secara integratif.
30. Daftar Pustaka
Burden, A.M. (2013). Coastal Climate Resilience: Urban Waterfront Adaptive Strategies. The City of New York. Department of City Planning.
Bisnis (2019) "Tol Semarang Demak Bakal Terintegrasi Tanggul Laut Masuki Lelang” . Diambil dari https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-
kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-adminstrasi
Dewan Perwakilan Rakyat. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara.
GESAMP (2001). Reports and Studies. A Sea of Trouble. Coordination Office ogthe Global Programme of Action for The Protection of The Marine
Environment from Land and Based Activities (UNEP). The Hague Division of Environmental Convention (UNEP)- Nairobi.
Hancock. P & Skinner, B.J. (2000). Compaction and Consolidation of Soil, The Oxford Companion to the Earth.
http;//www.encycopedia.com/doc/1O112-compactionandconsolidtnfsl.html.
Landry Charles (2016). “The art of City Making”. researchgate.net. Diambil
dari https://www.researchgate.net/publication/273373666_The_Art_of_City_Making.
Martin, R dan Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography.
Oxford Academic, 15, 1-42.
Pemerintah Kota Semarang. (2004a). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat
Daerah Kota Semarang.
______________________. (2004b). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
31. Daftar Pustaka
______________________. (2004c). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2010a). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005–2025. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2010b). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kota Semarang. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2011). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2014). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang
Tahun 2011- 2031. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Semarang Tahun 2016-2021. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Jawa Tengah Tahun 2018-2038. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Jakarta Pusat:
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
32. Daftar Pustaka
________________________. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Routlege (1999). “The to Urban Regeneration”. Routledge Companion www.routledgehandbooks.com. Diakses November 2021,
dari https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203108581.ch3.
Suningterusberkarya (2017). Pembangunan dan Pengembangan Kota Pesisir Berbasis “Kota Hijau”. Diakses November 2021 dari
https://www.slideshare.net/suningterusberkarya/pesisir-03-pengembangan-kawasan-pesisir.
Santosa, Langgeng W. (2013). Materi Mata Kuliah Oseanografi. Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
Soedarsono, Arief. R.B. (2012). Prediksi Amblesan Tanah (Land Subsidence) Pada Dataran Aluvial di Semarang Bagian Bawah. Prosiding Seminar Nasional
Kebijakan dan Strategi Dalam Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Berbasis Green Technology – UNISSULA SEMARANG. Diakses
November 2021 dari http://research.unissula.ac.id/pages/prosiding.php?id=NzI1YXBheWFlbmtyaXBzaW55YT8=