Perkerasan Jalan Raya Lentur dan Kaku, metode Analisis dan Manual
ANGGOTA KELOMPOK :
DHANES PRABASWARA ( I 0112029)
AYU ISMOYO SOFIANA ( I 0113021)
MUHAMMAD BUDI SANTOSO( I 0113080)
RAKE ADIUTO ( I 0113105)
SITI DWI RAHAYU ( I 0113124)
Perkerasan Jalan Raya Lentur dan Kaku, metode Analisis dan Manual
ANGGOTA KELOMPOK :
DHANES PRABASWARA ( I 0112029)
AYU ISMOYO SOFIANA ( I 0113021)
MUHAMMAD BUDI SANTOSO( I 0113080)
RAKE ADIUTO ( I 0113105)
SITI DWI RAHAYU ( I 0113124)
Struktur kolom komposit adalah struktur kolom yang terdiri dari beton bertulang dan diisi dengan profil baja. Mempunyai keuntungan pengerjaan yang cepat karena biasanya menggunakan balok baja sebagai struktur horizontalnya.
Struktur kolom komposit adalah struktur kolom yang terdiri dari beton bertulang dan diisi dengan profil baja. Mempunyai keuntungan pengerjaan yang cepat karena biasanya menggunakan balok baja sebagai struktur horizontalnya.
Materi Unsur Pengembangan Profesi dan Unsur Penunjang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti
1. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
2. Penyusunan Pentunjuk Teknis
3. Penerjemahan/Penyaduran Buku Barang/Jasa
Pengantar Penilaian Kinerja dan Standar Kualitas Hasil Kerja Kegiatan Tugas Jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
Menjelaskan penilaian angka kredit beda lintas jenjang.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Pengembanngan Profesi dan Penunjang PPBJ.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Kegiatan, Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Merincikan Kegiatan Penunjang atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pengelola PBJ
Menjelaskan tentang Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa seperti pihak-pihak yang terlibat dan proses penilaian angka kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Standar Kualitas Hasil Kerja (SKHK) Kegiatan Tugas Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama.
Menjabarkan SKHK Jafung PBJ seperti Uraian Tugas, Kode Kegiatan, Hasil Kerja (Output), Bukti dukung, Satuan Hasil, dan Angka Kredit.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta pelatihan pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Khusus. Modul pelatihan ini juga dapat digunakan para peserta yang kelak menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau Kelompok Kerja Pemilihan ketika melaksanakan perencanaan/persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya dalam konteks pengadaan khusus.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Dharma Nursani dan Inamawati Mastuti Dewi.
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Pelaksanaan PBJ melalui Penyedia. Materi dalam modul ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Arif Rachman, ST.MT.MM
Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya.
Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persiapan Pengadaan dalam modul ini dengan mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Ir. Hardi Afriansyah, M.Si dan Tri Susanto, S.Hut, M.E.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Perencanaan Pengadaan, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam perencanaan PBJ, dan menjadi referensi dalam menyusun perencanaan
PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Hestri Rokayah dan Rakhma Kusuma Wardhani
Materi 4 pbj secara elektronik, sdm dan kelembagaan, pengawasan, pengaduan,...Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pelaku Pengadaan dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik, memahami terkait dengan SDM dan Kelembagaan dalam Proses PBJ dan juga mekanisme terkait dengan pengawasan di dalam PBJ, pengaduan, penggunaan layanan penyelesaian sengketa, pengenaan sanksi serta pemberian pembinaan kepada Penyedia.
Isi modul ini dengan mengacu pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Raden Ari Widianto dan Budi Bowo Laksono
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar.
Acuan yang dapat digunakan para peserta berkenaan dengan bagaimana seorang Pejabat Pembuat Komitmen dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Vina Da’watul Aropah
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
1. KONTRAK
Adalah suatu pengikat atau
pedoman dalam proses
kerjasama antar berbagai pihak
untuk mewujudkan tujuan dari
persetujuan yang telah disepakati
2. Dasar- dasar mengenai
kontrak
Mencakup:
- Pengetahuan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan proses pembentukan
kontrak
- Proses dan prosedur pelaksanaan kontrak
- Pelanggaran kontrak
- Hubungan kontrak dalam proyek konstruksi
3. Pengetahuan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan proses
pembentukan kontrak
Kontrak dapat terbentuk bila ada dua belah
pihak atau lebih telah saling menyetujui untuk
mengadakan suatu transaksi.
Transaksi berarti ada penawaran
dan penerimaan
4. Proses dan prosedur
pelaksanaan kontrak
Pihak 1 mengadakan penawaran kepada
pihak 2 dan pihak ke 2 memberikan
tanggapan baik berupa penerimaan,
penolakan ataupun penolakan dengan syarat
kepada pihak ke 1.
5. Pelanggaran kontrak
Adalah pelanggaran terhadap satu atau lebih
persyaratan yang terkandung dalam kontrak,
dengan konsekuensi yang harus ditanggung
oleh pihak yang bersepakat.
6. Pelanggaran kontrak
Terjadi jika:
- Salah satu atau semua pihak yang terlibat
dalam kontrak melanggar sebagian atau seluruh
kesepakatan yang telah disetujui bersama
- salah satu pihak atau semua pihak mengalami
kerugian
7. Sifat Pelanggaran
1. Pelanggaran Material
yaitu pelanggaran yang menyangkut aspek-aspek
vital dari suatu perjanjian sehingga berakibat pada
pemutusan hubungan kerja.
2. Pelanggaran Imaterial
yaitu pelanggaran yang menyangkut aspek-aspek
yang tidak penting dari suatu perjanjian dan
biasanya berakibat pada pergantian kerugian
finansial atau tidak sama sekali.
9. Biaya Penyelesaian
Jika kontraktor diberhentikan karena ia gagal
menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
syarat-syarat yang telah ditetapkan
Semua biaya yang dikeluarkan untuk
penyelesaian pekerjaan diambil dari sisa
pembayaran terhadap kontraktor pertama.
Jika biaya yang dikeluarkan lebih besar,
maka kontraktor 1 berkewajiban membayar
selisihnya.
10. Selisih Nilai
Biasanya terjadi akibat kesalahan pengerjaan
pekerjaan proyek dan bukan karena
pekerjaan yang tidak selesai maka:
Biaya Pengganti = Biaya Penggantian –
Biaya Pekerjaan Awal + Biaya
Pembongkaran
11. Liquidates Demages (LD)
atau kerugian terhapus
Perhitungan LD didasarkan pada kerugian
yang diperkirakan akan dialami karena
kegagalan penyelesaian persetujuan.
Konsep LD didasarkan pada kompensasi
(denda) akibat hilangnya kesempatan atau
keuntungan.
13. Kontrak Harga Satuan
Adalah penilaian harga setiap unit pekerjaan
telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai.
Pemilik telah menghitung jumlah unit yang
terdapat dalam setiap elemen pekerjaan.
Kontraktor hanya perlu menentukan harga
satuan yang akan ditawar (bargaining) untuk
setiap item pekerjaan dalam kontrak
Biaya overhead dan keuntungan harus telah
diperhitungkan dalam item penawaran.
14. lanjutan
Metode tidak seimbang (unbalanced bid)
adalah metode yang dipakai kontraktor dalam
penawaran harga satuan tanpa mengubah
harga keseluruhan.
Mengapa metode ini dipakai oleh kontraktor?
- untuk mendapatkan keuntungan dari
beberapa aspek proyek.
- agar kontraktor dapat mendistribusikan
biaya pelaksanaan proyek menggunakan
dana dari pemilik.
15. Kontrak Biaya Plus Jasa
Kontraktor akan menerima pembayaran atas
pengeluarannya ditambah dengan biaya
untuk overhead dan keuntungan.
Penentuan fee untuk kontraktor:
-cost plus fixed fee
-cost plus percentage
-cost plus fee with maximum guaranteed
price
16. Kontrak biaya menyeluruh
(Lump sum)
Kontrak ini menyatakan bahwa kontraktor
akan membangun proyek sesuai dengan
rancangan pada suatu biaya tertentu.
17. Metode Kontrak pada proyek
konstruksi
Metode Kontrak Umum
Metode Kontrak Terpisah
Metode Swakelola
Metode Rancang Bangun
Metode Manajemen Konstruksi Profesional
18. Metode Kontrak Umum
Adalah kontrak dibuat antara
pemilik(+konsultan) dan kontraktor.
Pada proyek pemerintah biasanya
menggunakan metode ini.
Penggumuman lelang hingga
pengumuman pemenang
19. Metode Kontrak Terpisah
Kontrak terpisah pada setiap kontraktor pada
setiap itm pekerjaan
Mementingkan profesionalisme pekerjaan
Pemilik memiliki manajemen konstruksi
profesional
20. Metode Swakelola
Metode ini dapat melakukan penghematan
karena penghapusan keuntungan dan
overhead bagi kontraktor karena pemilik
mendanai, merancang, melaksanakan dan
mengawasi sendiri.
21. Metode Rancang Bangun
Sama dengan metode umum hanya bedanya
konsultan dan kontraktor dirangkap oleh satu
perusahaan sehingga kegiatan pengawasan
tidak dapat dilakukan dengan cermat oleh
pemilik.
Keuntungannya: pekerjaan bisa lebih cepat
selesai karena pelaksanaan tidak harus
menunggu perancangan selesai seluruhnya