Dokumen tersebut merupakan modul pelatihan kompetensi pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah level 1. Modul ini membahas tentang definisi kontrak, jenis dan bentuk kontrak, pembentukan tim pengelola kontrak, serta ketentuan uang muka, jaminan, dan penyesuaian harga dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah."
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah yang mencakup tahapan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP), penyusunan spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta ketentuan-ketentuan terkait jaminan pengadaan dan sertifikat garansi.
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
Modul ini membahas tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, mulai dari pelaksanaan pemilihan penyedia dengan berbagai metode seperti e-purchasing, penunjukan langsung, pengadaan langsung, tender cepat, dan tender/seleksi. Modul ini juga menjelaskan tentang tindak lanjut apabila tender cepat dan tender/seleksi gagal, serta pelaksanaan kontrak hingga serah terima hasil pekerjaan.
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap awal yang penting untuk mendapatkan nilai manfaat maksimal melalui proses pengadaan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Modul ini akan membahas tahapan persiapan pengadaan melalui swakelola maupun penyedia beserta unsur-unsurnya.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Contoh Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Program Terbaru (Beli Perjanjian, Hu...GLC
Perjanjian kerjasama antara PT XXX dan PT YYY untuk pemeliharaan program milik PT XXX selama satu tahun dengan biaya USD XXX per bulan. Mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, larangan pengalihan hak dan kewajiban, serta ketentuan pengakhiran perjanjian.
Dokumen tersebut membahas penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk definisi HPS, fungsi dan ketentuan penyusunannya, serta sumber informasi dan metode penentuan harga yang digunakan dalam menyusun HPS."
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
Persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan tahap awal yang penting untuk mendapatkan nilai manfaat maksimal melalui proses pengadaan yang baik sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Modul ini akan membahas tahapan persiapan pengadaan melalui swakelola maupun penyedia beserta unsur-unsurnya.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan ...Khalid Mustafa
1. SE Menteri PUPR mengatur pedoman pelaksanaan evaluasi kewajaran harga pada tender pekerjaan konstruksi di Kementerian PUPR untuk meningkatkan tertib pengadaan jasa konstruksi;
2. Pedoman tersebut menjelaskan tata cara evaluasi kewajaran harga, persiapan klarifikasi, pelaksanaan klarifikasi untuk penawaran di bawah 80% HPS, termasuk penetapan kuantitas/koefisien dan harga satuan hasil klarifik
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
program mutu dari konsultan perencanaan konstruksi final-1.pptxindrapermana38936
Berdasarkan dokumen tersebut, Program Mutu adalah rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh konsultan konstruksi sebagai bentuk penjaminan dan pengendalian mutu yang paling sedikit memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja, jadwal, metode kerja, pengendalian, dan laporan pekerjaan. Program Mutu ini dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tingkat dasar. Acuan yang dapat digunakan seluruh pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk lebih memahami Tujuan, Kebijakan, Prinsip, dan Etika Pengadaan Barang/Jasa.
Materi dalam modul ini mengacu pada tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Beta Romadiyanti, M.Sc
Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak PBJKhalid Mustafa
1. Persiapan pengadaan harus matang dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan kesesuaian rencana dengan anggaran, cakupan pekerjaan, dan jadwal pelaksanaan.
2. Proses pemilihan penyedia perlu dilakukan secara transparan, adil, dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting seperti kualifikasi peserta, evaluasi penawaran, dan mekanisme penyelesaian sanggahan.
3
Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen tertulis antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja tahunan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja mencakup sasaran strategis, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan anggaran yang direncanakan untuk pencapaian target tersebut. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta
Contoh Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Program Terbaru (Beli Perjanjian, Hu...GLC
Perjanjian kerjasama antara PT XXX dan PT YYY untuk pemeliharaan program milik PT XXX selama satu tahun dengan biaya USD XXX per bulan. Mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, larangan pengalihan hak dan kewajiban, serta ketentuan pengakhiran perjanjian.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan kontrak konstruksi, meliputi pengetahuan mengenai kontrak, addendum, penyesuaian harga, pengendalian kontrak, pelaporan, penyelesaian kontrak, dan diharapkan mampu memahami pelaksanaan kontrak konstruksi.
Dokumen tersebut berisi informasi mengenai nama, kelas, NIM, mata kuliah, dan dosen pengampu seorang mahasiswa. Terdapat juga beberapa pertanyaan dan jawaban mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi perubahan item pekerjaan pada suatu proyek, perbedaan antara pre contract meeting, progress hand over dan final hand over, dampak pemakaian SKA dengan nama yang sama pada lebih dari satu proyek, pengertian SPMK dan add
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan jalan, mata pelatihan pengawasan konstruksi, dan dokumen kontrak. Dibahas pula berbagai bagian dokumen kontrak seperti definisi, pihak-pihak, jenis kontrak konstruksi, dan syarat-syarat umum kontrak."
1. Dokumen tersebut membahas tentang kontrak, definisi legal, syarat sahnya kontrak, akibat tidak dipenuhinya syarat kontrak, ketentuan kontrak nasional dan internasional, jenis kontrak, isi kontrak minimal, dan hak serta tanggung jawab para pihak berdasarkan kontrak.
2018_11_15_08_11_24_materi Pembinaan OPD(1).pptxMazHary3
[Ringkasan]
[1] Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa, proses pengadaan melalui berbagai metode seperti swakelola, tender cepat, e-reverse auction, serta bentuk dan perubahan kontrak pengadaan. [2] Juga dijelaskan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan e-purchasing sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa. [3] Termasuk didalamnya adalah peran dan tanggung jawab P
Similar to Slide Recall Modul 4 Mengelola Kontrak PBJP Level 1 V3.1.pptx (20)
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
Slide Recall Modul 4 Mengelola Kontrak PBJP Level 1 V3.1.pptx
1. 2023
Pusat Pelatihan SDM PBJ
LKPP
Jenis Kompetensi:
MENGELOLA KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
LEVEL 1
Slide Recall
Modul
Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1
Versi 3.1 Mei, 2023
2. Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1
2
Indikator Keberhasilan
Mampu menjelaskan terkait:
1. Menjelaskan Perumusan Kontrak PBJP
2. Menjelaskan Pembentukan Tim Pengelola Kontrak
3. Menjelaskan Pengendalian Pelaksanaan Kontrak PBJP
4. Menjelaskan Serah Terima Hasil PBJP
PENDAHULUAN
Kompetensi Dasar
Peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan pengelolaan Kontrak PBJP Level 1
3. 3
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KONTRAK PBJP
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA
KONTRAK PBJP
LEVEL 1
02PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
03SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
0
4
EVALUASI KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
05RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PBJP
06
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA
DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENGELOLA KONTRAK PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1
3
4. 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 4
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
Jelaskan
● Definisi Kontrak
● Para Pihak yang terlibat dalam Kontrak
● Tim Pengelola Kontrak PBJP Beserta
Kewenangannya
5. Tim Pengelola Kontrak
1. Tim Teknis
2. Tim/Tenaga Ahli
3. Tim Pendukung
“Perjanjian tertulis antara
PA/KPA/PPK dengan
Penyedia Barang/Jasa atau
Pelaksana Swakelola”
Perpres 12 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 44
PPK
Pihak Pertama :
Penyedia atau Pelaksana Swakelola yang
telah ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan
Pihak Kedua :
DEFINISI, PARA PIHAK, & TIM PENGELOLA KONTRAK DAN
KEWENANGAN
Pejabat yang berwenang
menandatangani kontrak
Kewenangan
Pengguna Anggaran (PA) PA sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak.
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPA memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah
mendapatkan pendelegasian dari PA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PPK memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak setelah
mendapatkan penugasan dari PA/KPA
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 5
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
6. Tim/Tenaga Ahli berbentuk tim atau perorangan memberi masukan dan
penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
TIM PENGELOLAAN KONTRAK
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 6
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
Tim Pengelola Kontrak terdiri dari:
Tim Teknis membantu menyusun perencanaan pengadaan, spesifikasi teknis/KAK,
menyusun HPS, menyusun rancangan kontrak, dan melakukan
pengawasan/pengendalian pelaksanaan kontrak.
Tim Pendukung membantu urusan PPK yang bersifat administrasi/keuangan.
7. Jelaskan Jenis dan Bentuk Kontrak PBJP
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 7
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
8. JENIS KONTRAK PBJP
Jenis Kontrak Barang
Lumsum
Harga Satuan
Gabungan Lumsum dan
Harga Satuan
Kontrak Payung
Biaya Plus Imbalan
Putar Kunci
Waktu Penugasan
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa
Lainnya
Jasa
Konsultansi
Jasa
Konsultan
Konstruksi
Jenis Pengadaan
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 8
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
9. Lumsum 1. Ruang lingkup: waktu pelaksanaan, dan
produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas;
2. Pembayaran: dengan harga pasti dan tetap, senilai
dengan harga yang tercantum dalam kontrak.
3. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus
berdasarkan hasil/keluaran atau secara bertahap
berdasarkan bagian keluaran yang dilaksanakan;
4. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh
Penyedia;
5. Berorientasi kepada keluaran.
Contoh Pekerjaan:
1) Pekerjaan konstruksi sederhana;
2) Pekerjaan konstruksi terintegrasi (desain and
build),
3) Pengadaan peralatan kantor;
4) Pengadaan komputer/laptop;
5) Pengadaan benih;
6) Sewa gedung.
10. Harga Satuan 1. Ruang lingkup: kuantitas/volume pekerjaan masih
bersifat perkiraan pada saat kontrak ditanda
tangani, tidak dapat dtetapkan secara tepat yang
disebabkan oleh sifat/karakteristik, kesulitan dan
risiko pekerjaan;
2. Pembayaran: berdasarkan harga satuan yang tetap
untuk masing-masing unsur pekerjaan.
Pembayaran berdasarkan dari pengukuran hasil
pekerjaan yang dituangkan dalam sertifikat hasil
pengukuran (contoh monthly certificate);
3. Total pembayaran (final price) tergantung kepada
total kuantitas/volume dari hasil pekerjaan.
Contoh pekerjaan:
1. Pembangunan gedung atau infrastruktur;
2. Pengadaan obat-obatan;
3. Pengadaan jasa boga pasien di rumah sakit.
11. Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan
Ruang lingkup: terdapat bagian pekerjaan yang dapat
dikontrakkan menggunakan Kontrak Lumsum dan
terdapat bagian pekerjaan yang dikontrakkan
menggunakan Kontrak Harga Satuan.
Jenis kontrak ini memiliki gabungan antara:
- Komponen pekerjaan yang perhitungan
volumenya untuk masing - masing unsur / jenis /
item pekerjaan sudah dapat diketahui dengan
pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi
teknisnya; dan
- Komponen pekerjaan yang perhitungan
volumenya belum dapat diketahui dengan pasti
sebelum pelaksanaan pekerjaan dilakukan.
Contoh pekerjaan:
1) Pekerjaan konstruksi, seperti pekerjaan pondasi
tiang pancang dan bangunan atas;
2) Jasa Profesional Conference Organizer (PCO).
12. Putar Kunci Perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek
dalam hal Penyedia setuju untuk membangun proyek
tesebut secara lengkap sampai selesai termasuk
pemasangan semua perlengkapannya sehingga
proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
Contoh pekerjaan:
1) Pekerjaan konstruksi terintegrasi misalnya
Pembangunan stadion, MRT, tower bandara;
2) EPC (Engineering Procurement Construction)
misalnya Pembangunan pembangkit tenaga listrik;
13. Kontrak Payung Ruang lingkup: digunakan dalam hal pekerjaan yang
akan dilaksanakan secara berulang/pekerjaan yang
rutin dalam periode waktu tertentu dengan spesifikasi
yang pasti, namun volume dan waktu pesanan belum
dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani.
Contoh pekerjaan:
1) Pengadaan obat tertentu pada rumah sakit,
2) Pengadaan Jasa boga,
3) Pengadaan jasa layanan perjalanan (travel agent),
4) Pengadaan material,
Pengadaan ATK
14. Kontrak Biaya Plus
Imbalan
Jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam
rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai
kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual
ditambah dengan persentase tetap atas biaya aktual
atau imbalan dengan jumlah tetap.
Contoh pekerjaan:
1) Pelaksanaan vaksinasi covid19
2) Pengadaan alat kesehatan pada masa tanggap
darurat covid19
3) Pekerjaan pembangunan rumah sakit darurat
penanggulangan pandemic covid-19
4) Pembangunan jembatan pada masa tanggap
darurat bencana.
15. Waktu
Penugasan
1. Ruang lingkup: belum dapat didefinisikan dengan jelas dan
mungkin berubah secara substansial dari sisi ruang lingkup
pekerjaannya;
2. Waktu pelaksanaan pekerjaan belum dapat ditetapkan;
3. Nilai akhir kontrak tergantung dengan lama waktu
penugasan;
4. Pekerjaan yang ruang lingkupnya kecil dan/atau jangka
waktunya pendek dimana kompensasi cenderung berbasis
harga per jam, per hari, per minggu atau per bulan;
5. Pekerjaan yang tidak umum/spesialis yang membutuhkan
keahlian khusus;
6. Pembayaran: Biaya personel dibayarkan berdasarkan
remunerasi yang pasti dan tetap sesuai yang tercantum
dalam kontrak untuk setiap satuan watu penugasan. Biaya
non personel dapat dibayarkan sesuai dengan yang
dikeluarkan (at cost). Nilai akhir kontrak yang akan
dibayarkan, tergantung lama/durasi waktu penugasan.
Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan periode waktu
yang ditetapkan dalam kontrak.
16. BENTUK KONTRAK PBJP
Bentuk Kontrak Barang
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa
Lainnya
Jasa
Konsultansi
Bukti pembelian/
pembayaran
≤ 10 juta - ≤ 10 juta -
Kuitansi ≤ 50 juta - ≤ 50 juta -
Surat Perintah
Kerja (SPK)
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 200 juta
> 50 juta s.d
200 juta
≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanan
Tidak ada batasan nilai kontrak untuk E-
Purchasing/Toko Daring
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 16
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
17. 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 17
PERUMUSAN KONTRAK PBJP
01
Bukti Pembelian Surat Pesanan
Kuitansi
PERUMUSAN KONTRAK BENTUK SEDERHANA
18. Uang Muka, Jaminan, Garansi dan
Penyesuaian Harga
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 18
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
19. Ketentuan Besaran Uang Muka
Nilai pagu anggaran > 15.000.000.000 ≤ 20% dari nilai kontrak
Untuk kontrak tahun jamak ≤ 15% dari nilai kontrak
Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil Serta Koperasi
Ketentuan Besaran uang Muka
Nilai pagu anggaran > 50.000.000 sampai dengan
200.000.000
≥ 50% dari nilai kontrak
Nilai pagu anggaran > 200.000.000 sampai dengan
2.500.000.000
≥ 30% dari nilai kontrak
Nilai pagu anggaran > 2.500.000.000 sampai dengan
15.00.000.000
≤ 30% dari nilai kontrak
BESARAN UANG MUKA
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 19
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
20. Sifat Jaminan Penerbit Jaminan
● Bank Umum
● Perusahaan Penjaminan
● Perusahaan Asuransi
● Lembaga keuangan khusus
ekspor/impor Indonesia yang
memiliki izin usaha dan
pencatatan produk suretyship
di OJK
• Tidak bersyarat
• Mudah dicairkan
• Harus dicairkan oleh
penerbit jaminan paling
lambat 14 hari kerja
Bentuk Jaminan
Bank Garansi atau
Surety bond
JAMINAN PENGADAAN
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 20
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
21. JENIS JAMINAN PBJ (1/3)
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 21
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
No Jenis Jaminan Keterangan
1 Jaminan Penawaran ● Hanya untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan
barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi;
● Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit
di atas 10 Milyar Rupiah.
● Besarnya antara 1% sd 3 % dari nilai HPS;
● Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1%
hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran.
2 Jaminan Sanggah Banding ● Hanya untuk pekerjaan konstruksi;
● Besarnya 1 % dari nilai HPS;
● Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1% dari
Nilai Pagu Anggaran.
22. JENIS JAMINAN PBJ (2/3)
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 22
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
No Jenis Jaminan Keterangan
3 Jaminan Pelaksanaan Untuk Kontrak B/PK/JL dengan nilai paling sedikit di atas 200
juta Rupiah.
Nilai penawaran:
● ≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS
Nilai jaminan pelaksanaan:
● 5% dari nilai kontrak
● < 80 % dari nilai HPS ● 5% dari HPS
Nilai Penawaran Pekerjaan
terintegrasi terkoreksi
Nilai Jaminan Pelaksanaan:
● ≥ 80 % sd 100 % dari nilai
Pagu Anggaran
● 5% dari nilai kontrak
● < 80 % dari nilai Pagu
Anggaran
● 5% dari nilai Pagu Anggaran
23. JENIS JAMINAN PBJ (3/3)
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 23
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
No Jenis Jaminan Keterangan
4 Jaminan Uang Muka ● Jaminan uang muka diserahkan Penyedia kepada PPK,
senilai uang muka;
● Nilai jaminan uang muka bertahap dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
5 Jaminan Pemeliharaan ● Jenis Pengadaan: Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
yang membutuhkan masa pemeliharaan;
● Nilainya 5% dari kontrak;
● Diberlakukan apabila Penyedia menerima uang retensi pada
serah terima pekerjaan pertama (PHO);
● Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan
selesai.
24. Jenis Jaminan B PK JL JK
Pengadaan
Terintegrasi
Jaminan Uang muka √ √ √ √ √
Jaminan Penawaran - √ - -
√
Jaminan Pelaksanaan √ √ √ -
√
Jaminan Pemeliharaan - √ √ -
√
Jaminan Sanggah Banding - √ - - √
Sertifikat Garansi* √ - - - √
*Dalam pengadaan barang, untuk menjamin kelaikan penggunaan barang, maka Penyedia menyerahkan Sertifikat
Garansi/Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual
JENIS JAMINAN BERDASARKAN PENGADAAN BARANG/JASA
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 24
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
25. Penyesuaian harga diberlakukan untuk Kontrak Tahun Jamak dengan
jenis Kontrak Harga Satuan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa
Lainnya, dan jenis Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan untuk Jasa
Konsultansi.
Tahun 1 Tahun 2
18
13
Dihitung mulai
bulan ke-13
diberlakukan
untuk masa
pelaksanaan > 18
bulan
PENYESUAIAN HARGA
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 25
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KONTRAK PBJP
01
Kontrak Tahun Jamak
26. 26
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KONTRAK PBJP
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA
KONTRAK PBJP
LEVEL 1
02PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
03SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
0
4
EVALUASI KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
05RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PBJP
06
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA
DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENGELOLA KONTRAK PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1
26
27. 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 27
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
02
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
Pengendalian Kontrak
Pengendalian Kontrak merupakan
tahapan pelaksanaan PBJ yang
dilakukan setelah dokumen
kontrak ditandatangani oleh kedua
belah pihak
Pengendalian kontrak dilakukan terhadap, antara lain:
❏ Biaya
❏ Mutu
❏ Waktu
❏ Kuantitas
❏ Fungsionalitas Hasil Pekerjaan
Terjadi deviasi antara realisasi dengan
target pelaksanaan Kontrak atau terjadi
Kontrak Kritis, maka para pihak melakukan
Rapat Pembuktian (Show Cause
Meeting/SCM)
PPK mengeluarkan Surat Peringatan
(SP) kepada Penyedia.
Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak)
Perubahan kontrak dilaksanakan dengan
ketentuan penambahan nilai kontrak akhir
tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal.
Dalam keadaan kahar
pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan
atau dilanjutkan setelah kondisi kahar
berakhir
28. metode/instrumen yang umum digunakan
dalam pengendalian kontrak PBJP
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 28
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
02
29. 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 29
PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
02
No Tahapan
Mei Juni Juli
1 2 1 2 1 2
1 Pemesanan Produk (Penerbitan Purchase order)
2 Perakitan Barang
3
Penerbitan Delivery Order dan Pengiriman
Barang
4 Bongkar Muat Barang di Lokasi
5 Inspeksi Barang
6 Berita Acara Serah Terima Barang
Diagram Batang
(Bar Chart Diagram)
Kurva S
METODE/INSTRUMEN PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
30. 30
PERUMUSAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
KONTRAK PBJP
01
MATERI
JENIS KOMPETENSI
MENGELOLA
KONTRAK PBJP
LEVEL 1
02PENGENDALIAN KONTRAK PBJP
03SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
0
4
EVALUASI KINERJA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH
05RISIKO PENGELOLAAN KONTRAK PBJP
06
IDENTIFIKASI DAN PENGUMPULAN BAHAN DAN/ATAU DATA
DAN/ATAU INFORMASI YANG DIBUTUHKAN UNTUK
MENGELOLA KONTRAK PBJP
Jenis Kompetensi Mengelola Kontak PBJP Level 1
30
31. Jelaskan Alur Serah Terima Pekerjaan
01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 31
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
03
32. 01 Jenis Kompetensi Mengelola Kontrak PBJP Level 1 32
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
03
ALUR SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
1
2
3
4
5
6
Pengajuan kepada PPK
untuk Serah Terima
Berita Acara Hasil
Pekerjaan
Serah Terima dari
Pejabat PPK kepada
PA/KPA
Pemeriksaan Hasil
Pekerjaan oleh PPK
Berita Acara Serah
Terima
Berita Acara Serah
Terima dari PPK kepada
PA/KPA