BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
BAB I
PENDAHULUAN
Akuntansi sector public memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akutansi pada domain public. Domain public sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sector swasta.
Secara kelembagaan, domain public antara lain berupa badan-badan pemerintahan (pusat dan daerah), BUMN dan BUMD, yayasan, organisasi, politik, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.
Akuntansi sector public adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemreintahan/lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh.
Secara umum, akuntansi sector public merupakan suatu mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negar egaradepartemen-departemen di bawahnya.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.
Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.
Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
1. Aspek perencanaan;
2. Aspek pengendalian; dan
3. Aspek akuntabilitas publik.
Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus (oversight body).
Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatarnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002
DAN SURAT MENTERI BUMN NOMOR S-441/MBU/WK/08/2014
PADA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2015 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002 DAN SURAT MENTERI BUM...9elevenStarUnila
PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI BUMN NOMOR KEP-101/MBU/2002
DAN SURAT MENTERI BUMN NOMOR S-441/MBU/WK/08/2014
PADA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) TAHUN 2015 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX
Tugas Paper Akuntansi Sektor Publik "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah."
3. P E N G A N G G A R A N S E K T O R P U B L I K
Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja
dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan
suatu rencana finansial yang menyatakan :
1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja);
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana
tersebut (pendapatan).
Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhanmasyarakat,
seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainyaagar terjamin secara
layak. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negaradan merupakan arahan di
masa yang akan datang.
Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:
1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunansosial-ekonomi, menjamin kesinambungan,
dan meningkatkan kualititas hidupmasyarakat.
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yangtak terbatas dan terus berkembang,
sedangkan sumber daya yang ada terbatas.Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya
( Scarcity of resources), pilihan (choice), dantrade offs.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini
anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.
4. FUNGSI & JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:
(1) Sebagai alat perencanaan,
(2) alat pengendalian,
(3) alat kebijakan fiskal,
(4) alat politik,
(5) alat koordinasi dan komunikasi,
(6) alat penilaian kinerja,
(7) alat motivasi,
(8) alat menciptakan ruang publik.
Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :
(1) Anggaran operasional
(2) Anggaran modal
5. PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:
1. Otorisasi oleh legislatif Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dulu sebelumeksekutif dapat
membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana
non-budgetair pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.c.
3. Keutuhan anggaran Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund)
4. Nondicretionary Apropriation. Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis,efisien, dan
efektif.
5. Periodik Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan
6. Akurat Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat dijadikan
sebagai pemborosan dan inefisiensi anggaran sertadapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan
overestimate pengeluaran.
7. Jelasanggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan
8. Diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.
6. Tahap persiapan anggaran
Preparation
01
Tahap ratifikasi
Approval / Ratification
02
Tahap implementasi
Implementation
03
Tahap pelaporan dan evaluasi
Reporting and Evaluation
04
SIKLUS
ANGGARAN
8. • Standar adalah acuan yang telah disepakati dan
ditetapkan oleh organisasi yang berkompetensi serta
berwewenang dalam bidang terkait.
• Standar akuntasi sector public sendiri memberi
kerangka dalam menjalankan fungsi siklus akuntansi
sector public seperti :
Perencanaan
Realisasi Anggaran
Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaporan
Audit
Pertanggungjawaban public
Definisi Standar Akuntansi Sektor Publik
9. Lingkup Standar Akuntansi
Sektor Publik
• Menyediakan organisasi sector public
suatu pedoman akuntansi yang diharapkan
dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi
keuangan organisasi sector public yang
berlaku dewasa ini
• Menyediakan organisasi sector public
suatu pedoman akuntansi yang
dilengkapidengan klasifikasi rekening dan
prosedur pencatatan sertajurnal standar
yang telah disesuaikan dengan siklus
kegiatan organisasi sector public, yang
mencangkup penganggaran,
perbendaharaan, dan pelaporannya
10. Ragam dan Hubungan
Antarstandar Akuntansi Sektor
Publik
Standar Akuntansi Sektor Publik
Standar Nomenklatur
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Standar Akuntansi Biaya
11. Manfaat Standar Akuntansi Keuangan
Sektor Publik (SAKSP) adalah:
Meningkatkan kualitas dan realibilitas laporan akuntansi dan
keuanganorganisasi sector publik, khususnya dalam hal ini
organisasi pemerintahan
Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian
Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama
Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan
12. Standar Akuntansi Keuangan
Sektor Publik
PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi
Untuk Entitas Nirlaba
Unsur-unsur Laporan Keuangan
Standar Akuntansi Pemerintahan
Laporan Keuangan yang Dihasilkan