SlideShare a Scribd company logo
oleh:
Perwira Menengah Polda Jambi
(AKBP Dadang Djoko Karyanto, Amd Mar,SIP,S.H.,M.H)
disampaikan dalam
Kegiatan Persiapan PAM Pemilu
1
PENDAHULUAN
 Pemilihan demokrasi sebagai salah satu sistem
politik yang mensyaratkan pelaksanaan pemilu
secara reguler.
 Pada prinsipnya pemilu
diselenggarakan sebagai
sarana kedaulatan
rakyat, sarana partisipasi
masyarakat, memilih
pemimpin politik dan
sarana sirkulasi elit.
2
PERMASALAHAN
 Apakah kesuksesan Pemilu
mencerminkan Pemilu yang
AMAN & DAMAI?
 Faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi terciptanya
Pemilu yang AMAN &
DAMAI
 Bagaimana peran
stakeholder pemilu dlm
mewujudkan pemilu yang
AMAN & DAMAI? 3
SUKSES PEMILU
dinilai dari:
SUKSES PROSES
yaitu berjalan secara aman,
tertib, damai dan tepat waktu
setiap tahapan dan jadwal
SUKSES HASIL
yaitu menghasilkan pemilu yg
aman & damai
4
Kesuksesan sebuah Pemilu
setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu:
 Proses penyelenggaraan
Menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, pemilih,
tahapan, logistik, keuangan dan distribusi serta pemantau
 Aturan-aturan hukum
Terkait dengan sistem pemilu, metode pembagian dapil,
metode pencalonan, metode pemberian suara, metode
penetapan pemenang dst
 Penegakan hukum
Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri
5
Pemilu Damai
1. Kesadaran (Polisi) (profesionalitas,
memiliki etos kerja, bermoral)
2. Memiliki Motivasi
3. Didukung Peran Masyarakat
6
Hasil yang diharapkan:
Komitmen moral adalah moralitas kita untuk
peka, peduli dan tanggung jawab terhadap
lingkungan masyarakat untuk
penyelenggaraan pemilu yg aman, nyaman,
selamat & damai.
Motivasi (Polisi)
berasal dari kata motif (Soeharto dkk (2003:110))
yang berarti mengemukakan motif adalah
“keadaan dalam diri seseorang yang
mendorongnya untuk melakukan kegiatan untuk
mencapai tujuan”.
Purwanto (2007:61) berpendapat bahwa motivasi
adalah suatu pernyataan yang kompleks didalam
suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku
terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang
(incentive). Tujuan adalah yang membatasi
/menentukan tingkah laku organisme itu.
7
PERAN MASYARAKAT
 Penyusunan regulasi
Mencermati, mengamati & memberikan masukan
terhadap keputusan KPU Prov/Kab/Kota sesuai
ketentuan perundang-undangan.
 Pembentukan badan penyelenggara & pengawas
Pemilu adhoc
Mencermati & mengamati proses seleksi.
Memberikan masukan atau menyampaikan keberatan
terhadap calon & persyaratan.
Ikut serta dalam proses seleksi.
8
PERAN
KEPOLISIAN
menciptakan kondisi
Aman dan Selamat
 Menjaga keamanan dan ketertiban
selama proses tahapan
penyelenggaraan Pemilu.
 Menjaga netralitas dan tidak berpihak
kepada Peserta Pemilu dalam
melaksanakan tugas dan
wewenangnya.
 Menindaklanjuti pengaduan atau
pelanggaran pidana Pemilu sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.
 Membantu kelancaran distribusi
logistik.
PEMILU YANG DEMOKRATIS
 Penyelenggaraan Pemilu harus
memperhatikan HAK ASASI
MANUSIA yaitu pemenuhan hak
politik seseorang, baik hak untuk
dipilih maupun hak untuk
memilih.
 Pemilu harus diselenggarakan
secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
 Selain itu, Pemilu juga harus
diselenggarakan dengan taat pada
asas kepastian hukum, tertib
penyelenggara Pemilu,
kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas, profesionalitas,
akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas.
10
 Tahapan kampanye
 Melakukan PAM kampanye santun, aman, dan damai
sesuai dengan waktu & tempat yang ditentukan serta
memperhatikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak
boleh dalam pelaksanaan kampanye.
 Mengajak seluruh komponen masyarakat utk bersama-
sama ikut mengamankan kegiatan pemilu aman & damai
dgn mengedepankan TOMAS, TODA, TODAT dsb.
 Menerima pengaduan (laporan) atas pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan selama kegiatan pemilu
berlangsung.
11
13
MARI BERSAMA-SAMA KITA
WUJUDKAN PENGAMANAN
PEMILU YG AMAN, DAMAI &
SELAMAT
18
Dengan Satu Keyakinan
Kita Pasti Bisa !!!!!!!
Sekian & Terima Kasih
LUAR BIASA

More Related Content

What's hot

Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiMuktar Eneste
 
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.pptPPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
Jubair13
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
Ridwan M. Said
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
iwank shoeddienk
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
Ahsanul Minan
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasAhsanul Minan
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluAhmad Solihin
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUAN ASYUF
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
Ahsanul Minan
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
HardiFadli1
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
Zainur Ihsan
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Billy Adam Fisher
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Ahsanul Minan
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
Jubair13
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Jubair13
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Ahsanul Minan
 
Sekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professionalSekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professional
Ahsanul Minan
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...BADAR_HAMID
 

What's hot (20)

Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Sosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemulaSosialisasi pemilih pemula
Sosialisasi pemilih pemula
 
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.pptPPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
PPT WEBINAR BAWASLU PENDAFTRAN DAN VERIFIKASI.ppt
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasanUrgensi partisipasi dalam pengawasan
Urgensi partisipasi dalam pengawasan
 
Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024Tantangan pemilu serentak 2024
Tantangan pemilu serentak 2024
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawasPeta masalah pemilu kada dan peran pengawas
Peta masalah pemilu kada dan peran pengawas
 
Tindak pidana pemilu
Tindak pidana pemiluTindak pidana pemilu
Tindak pidana pemilu
 
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILUPENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMILU
 
Sekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemiluSekolah kader pengawas pemilu
Sekolah kader pengawas pemilu
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemiluPresentasi penanganan pelanggaran pemilu
Presentasi penanganan pelanggaran pemilu
 
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabarPemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
Pemilih pemula dan pangawasan partisipatif bawaslu jabar
 
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptxMATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
MATERI KETUA PENANGANAN PELANGGARAN VERFAK.pptx
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan SuaraPengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
 
Sekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professionalSekretariat bawaslu professional
Sekretariat bawaslu professional
 
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
PARTISIPASI PEMILU SEBAGAI PERAN MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN YA...
 

Similar to Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH

peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
LkuhapSampang
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Dadang DjokoKaryanto
 
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Dadang DjokoKaryanto
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
pikipardede1
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
setiawaninsan
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Ahsanul Minan
 
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
LisnhaCimiwSiregar
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
brigita31
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
WewNigga
 
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdfMEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
NelsonSimanjuntak1
 
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdfelectoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
SwastariHaz
 
kode etik
kode etikkode etik
kode etik
simpanawas
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
RyanAstro
 
pengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptxpengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptx
GarryChristianKandar
 
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptxMATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
IkbalSyarifuddin
 
Print penindakan
Print penindakanPrint penindakan
Print penindakan
Rahmatsyah P. Sinaga
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
AljunaidBakari1
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
Mariyudi Sofyan
 

Similar to Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH (20)

peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptxperan masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
peran masyarakat dalam pemantauan pemilu2024.pptx
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
 
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdfBUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
BUKAN_CATATAN_KAKI_DEMOKRASI_(3).pdf
 
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018Isu Krusial dalam Pilkada 2018
Isu Krusial dalam Pilkada 2018
 
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
25-Bws Kota tasik TPP (21-11).pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
 
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdfMEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
MEMAHAMI TUGAS PENGAWAS PEMILU.pdf
 
bimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptxbimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptx
 
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdfelectoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
electoral-justice-handbook-overview-ID.pdf
 
kode etik
kode etikkode etik
kode etik
 
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
Pengawasan dan Sinergitas Pembentukan Badan Adhoc pada Pemilu 2024 - 24-10-20...
 
pengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptxpengawas pemilu.pptx
pengawas pemilu.pptx
 
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptxMATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx
 
Print penindakan
Print penindakanPrint penindakan
Print penindakan
 
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptxSosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
Sosialisasi_pengawasan_partisipatif_Bawa (1).pptx
 
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.pptMARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
MARIYUDI - Pembekalan Panwascam Aceh Utara 2022.ppt
 

More from Dadang DjokoKaryanto

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
Dadang DjokoKaryanto
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
Dadang DjokoKaryanto
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang DjokoKaryanto
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
Dadang DjokoKaryanto
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Dadang DjokoKaryanto
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Dadang DjokoKaryanto
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
Dadang DjokoKaryanto
 

More from Dadang DjokoKaryanto (20)

Ppt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi indPpt nilai demokrasi ind
Ppt nilai demokrasi ind
 
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); MODUL 1 TAHUN 2016; DADANG DJOKO KAR...
 
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
KUHP(KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA); DADANG DJOKO KARYANTO; MODUL 1
 
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTOKUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
KUHP; DADANG DJOKO KARYANTO
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANISOSIOLOGI PENDIDIKAN;  MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; MASALAH PEMERATAAN PENDIDIKAN ; WORO HANDAYANI
 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
PSIKOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
SOSIOLOGI PENDIDIKAN; KETERKAITAN ANTARA PEMBELAJARAN DAN KOGNISI, SERTA MOTI...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; SOSIOLOGI PENDIDIKAN; DADANG DJOKO KARY...
 
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTOISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
ISU MUTU PENDIDIKAN DALAM KAJIAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KARYANTO
 
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
Dadang Djoko Karyanto;memahami konsep pendidikan sebagai kajian interdisiplin...
 
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
isu pemerataan pendidikan dalam kajian sosiologi pendidikan;DADANG DJOKO KARY...
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTOISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN;DADANG DJOKO KAYANTO
 
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKANISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
ISU RELEVANSI DALAM SOSIOLOGI PENDIDIKAN
 
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIALPERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
PERKEMBANGAN KOGNITIF, MORAL DAN SOSIAL
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah ;makalah DADAN...
 
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
Reformasi pendidikan di Indonesia dalam konteks otonomi daerah; DADANG DJOKO ...
 
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTOREFORMASI PENDIDIKAN  DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
REFORMASI PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU; DADANG DJOKO KARYANTO
 

Recently uploaded

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
PemerintahanNagariKu1
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
rtkwbc
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
teraspky798
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
gustin17
 

Recently uploaded (9)

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docxNotulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx
 
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptxMATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta KerjaPengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
 
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptxKesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx
 

Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH

  • 1. oleh: Perwira Menengah Polda Jambi (AKBP Dadang Djoko Karyanto, Amd Mar,SIP,S.H.,M.H) disampaikan dalam Kegiatan Persiapan PAM Pemilu 1
  • 2. PENDAHULUAN  Pemilihan demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang mensyaratkan pelaksanaan pemilu secara reguler.  Pada prinsipnya pemilu diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elit. 2
  • 3. PERMASALAHAN  Apakah kesuksesan Pemilu mencerminkan Pemilu yang AMAN & DAMAI?  Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terciptanya Pemilu yang AMAN & DAMAI  Bagaimana peran stakeholder pemilu dlm mewujudkan pemilu yang AMAN & DAMAI? 3
  • 4. SUKSES PEMILU dinilai dari: SUKSES PROSES yaitu berjalan secara aman, tertib, damai dan tepat waktu setiap tahapan dan jadwal SUKSES HASIL yaitu menghasilkan pemilu yg aman & damai 4
  • 5. Kesuksesan sebuah Pemilu setidaknya ditentukan oleh 3 (tiga) hal yaitu:  Proses penyelenggaraan Menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, pemilih, tahapan, logistik, keuangan dan distribusi serta pemantau  Aturan-aturan hukum Terkait dengan sistem pemilu, metode pembagian dapil, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penetapan pemenang dst  Penegakan hukum Terkait dengan pengawasan dan penegakan hukum itu sendiri 5
  • 6. Pemilu Damai 1. Kesadaran (Polisi) (profesionalitas, memiliki etos kerja, bermoral) 2. Memiliki Motivasi 3. Didukung Peran Masyarakat 6 Hasil yang diharapkan: Komitmen moral adalah moralitas kita untuk peka, peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu yg aman, nyaman, selamat & damai.
  • 7. Motivasi (Polisi) berasal dari kata motif (Soeharto dkk (2003:110)) yang berarti mengemukakan motif adalah “keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan”. Purwanto (2007:61) berpendapat bahwa motivasi adalah suatu pernyataan yang kompleks didalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan (goal) atau perangsang (incentive). Tujuan adalah yang membatasi /menentukan tingkah laku organisme itu. 7
  • 8. PERAN MASYARAKAT  Penyusunan regulasi Mencermati, mengamati & memberikan masukan terhadap keputusan KPU Prov/Kab/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan.  Pembentukan badan penyelenggara & pengawas Pemilu adhoc Mencermati & mengamati proses seleksi. Memberikan masukan atau menyampaikan keberatan terhadap calon & persyaratan. Ikut serta dalam proses seleksi. 8
  • 9. PERAN KEPOLISIAN menciptakan kondisi Aman dan Selamat  Menjaga keamanan dan ketertiban selama proses tahapan penyelenggaraan Pemilu.  Menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada Peserta Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.  Menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Membantu kelancaran distribusi logistik.
  • 10. PEMILU YANG DEMOKRATIS  Penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan HAK ASASI MANUSIA yaitu pemenuhan hak politik seseorang, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih.  Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Selain itu, Pemilu juga harus diselenggarakan dengan taat pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. 10
  • 11.  Tahapan kampanye  Melakukan PAM kampanye santun, aman, dan damai sesuai dengan waktu & tempat yang ditentukan serta memperhatikan hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dalam pelaksanaan kampanye.  Mengajak seluruh komponen masyarakat utk bersama- sama ikut mengamankan kegiatan pemilu aman & damai dgn mengedepankan TOMAS, TODA, TODAT dsb.  Menerima pengaduan (laporan) atas pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan selama kegiatan pemilu berlangsung. 11
  • 12.
  • 13. 13
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. MARI BERSAMA-SAMA KITA WUJUDKAN PENGAMANAN PEMILU YG AMAN, DAMAI & SELAMAT 18 Dengan Satu Keyakinan Kita Pasti Bisa !!!!!!! Sekian & Terima Kasih LUAR BIASA