Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu untuk memastikan terlindunginya hak politik warga dan terwujudnya pemilu yang bersih serta mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sesuai aspirasi rakyat.
Peran masyarakat dalam pemantauan pemilu 2019Ahsanul Minan
Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara setengah serentak yang mencakup pileg dan pilpres. pemilu serentak penuh akan dimulai tahun 2024
Dokumen tersebut membahas tentang peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pemilu untuk memastikan terlindunginya hak politik warga dan terwujudnya pemilu yang bersih serta mendorong terciptanya kepemimpinan politik yang sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang syarat-syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Pemilih harus berusia minimal 17 tahun atau pernah kawin, terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan tidak kehilangan hak pilih. Dokumen juga menjelaskan tentang pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Dokumen tersebut membahas tentang syarat-syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum di Indonesia. Pemilih harus berusia minimal 17 tahun atau pernah kawin, terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dan tidak kehilangan hak pilih. Dokumen juga menjelaskan tentang pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen tersebut merangkum tugas dan tanggung jawab Andreas Pardede, S.IP. sebagai pejabat Bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Indonesia, mulai dari pengawasan terhadap data pemilih, pengumuman daftar pemilih sementara hingga penetapan daftar pemilih tetap. Tugas tersebut dilakukan melalui pengawasan, koordinasi, analisis, dan penyusunan laporan di tingkat pusat maupun
Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting, meskipun telah ada lembaga pengawas pemilu. Sebagai pemilik kedaulatan, rakyat memiliki kepentingan sangat besar untuk mengawal proses penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan partisipatif
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Dokumen tersebut membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, meliputi analisis kebutuhan SDM, pelatihan, evaluasi kinerja, dan kerja sama dengan mitra."
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pemilu 2014 di Kabupaten Sumedang, termasuk pembagian daerah pemilihan, alokasi kursi, jumlah pemilih dan penyelenggara di setiap daerah pemilihan. Dokumen juga membahas potensi masalah teknis dan nonteknis dalam pelaksanaan pemilu beserta langkah antisipasinya, serta ketentuan pidana terkait pelanggaran dan kejahatan pemilu menurut UU Pemilu.
Dokumen ini membahas rencana untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu 2014. Rencananya meliputi pelibatan kelompok strategis sebagai pelopor sosialisasi, penggalangan dukungan dari berbagai pihak, dan pengemasan aktivitas sosialisasi menjadi lebih menarik melalui konsep "electiontainment". Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Dokumen tersebut membahas prosedur pengawasan yang dilakukan pengawas TPS dalam memantau pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, mencakup pengawasan terhadap akurasi data pemilih, ketersediaan peralatan pemungutan suara, kemungkinan pemberian uang suap, serta kepatuhan KPPS terhadap prosedur yang ditetapkan."
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman isu-isu krusial dan strategis dalam Pilgub dan Pilbup tahun 2018, meliputi sejarah sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia, standar ideal pemilu, potret pemilu pilkada, dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pemilu pilkada."
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu yang aman dan damai. Tiga faktor penting yang mempengaruhi terciptanya pemilu yang aman dan damai adalah kesadaran (polisi), motivasi, dan dukungan peran masyarakat. Komitmen moral dari seluruh pihak diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang aman, nyaman, selamat dan damai.
Dokumen tersebut membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada) dan berbagai masalah yang terkait dengan pelaksanaannya seperti kemerosotan kualitas demokrasi, pentingnya pengawasan masyarakat, dan perbaikan sistem Pemilukada untuk mencegah praktik kecurangan dan meningkatkan partisipasi rakyat yang berkualitas.
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya pengawasan partisipatif pemilih pemula dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu 2024.
2. Pemilih pemula didefinisikan sebagai pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dan perlu didampingi untuk menjadi pemilih yang bijak.
3. Pengawasan partisipatif pemilih pemula diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran Pemilu melalui sosialisasi,
Komitmen moral polisi new;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Dadang DjokoKaryanto
Tiga faktor penting untuk kesuksesan pemilu yang aman dan damai adalah proses penyelenggaraan, aturan hukum, dan penegakan hukum. Peran polisi, masyarakat, dan stakeholder lain sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya pemilu secara demokratis. Komitmen bersama untuk mengamankan pemilu menjadi kunci utama penyelenggaraan pemilu yang aman, damai
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH.Dadang DjokoKaryanto
Dokumen tersebut membahas upaya mewujudkan pemilu yang aman dan damai melalui komitmen moral masyarakat dan kepolisian. Kepolisian diharapkan menciptakan kondisi aman dengan menjaga ketertiban, netralitas, dan menindaklanjuti pelanggaran. Masyarakat berperan mengawasi dan memberi masukan kepada lembaga pemilu. Bersama upaya ini diharapkan dapat mewujudkan pemilu demokratis yang menghargai hak
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptxAliAllyAllI
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas peran penting perempuan dalam menyelenggarakan pemilu Indonesia yang berkualitas dan berintegritas pada tahun 2024; (2) Perempuan dapat berperan sebagai penyelenggara, peserta, dan pemantau pemilu; (3) Namun demikian, perempuan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan proses seleksi yang kurang mendukung.
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat.
Ditulis oleh : SYAFRIDA R RASAHAN (Ketua Bawaslu Prov. Sumut) 25 Feb 2014 dalam acara Pelatihan Presenter Kamoeindonesia Medan
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
Dokumen tersebut membahas tentang pemilihan umum (pemilu) di Indonesia. Pemilu merupakan sarana demokrasi bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP yang memiliki tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu yang adil dan
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pengawasan pemilu dan sinergitas antara lembaga pengawas pemilu dengan stakeholder lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan. Lembaga pengawas pemilu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti tim kampanye, wartawan, tokoh agama, dan lainnya untuk
2. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA?
KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYAT,
DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEMOKRASI
DEMOKRASI
LANGSUNG
DEMOKRASI
PERWAKILAN
PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM
3. APA FUNGSI PEMILU?
• Instrument pergantian
kepemimpinan politik secara
reguler, damai, dan partisipatif.
• Instrument partisipasi rakyat
dalam politik dan pemerintahan
(melalui fungsi partisipasi rakyat
dalam pemilihan kepemimpinan
politik).
• Instrument partisipasi rakyat
dalam mengevaluasi kinerja
kepemimpinan politik (reward and
punishment).
4. MENGAPA MASYARAKAT HARUS TERLIBAT MENGAWASI PEMILU ?
• Memastikan terlindunginya hak
politik warga masyarakat
• Memastikan terwujudnya pemilu
yang bersih, transparan, dan
berintegritas dari sisi penyelenggara
dan penyelenggaraannya.
• Mendorong terwujudnya pemilu
sebagai instrument penentuan
kepemimpinan politik dan evaluasi
kepemimpinan politik.
• Mencegah terpilihnya calon-calon
pemimpin yang korup dan tidak
amanah.
5. APA RESIKO KETIDAKTERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PEMILU ?
Resiko terhadap penyelenggaraan pemilu;
• Menghasilkan konflik kekerasan (from election to
violance)
• Hilangnya kepercayaan rakyat
Resiko terhadap demokrasi;
• Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru
• Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan
melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi
dianggap lebih stabil)
Resiko terhadap masa depan bangsa (karena hasil
yang tidak maksimal dari pemilu);
• Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
• Legitimasi politiknya dipertanyakan
• Melemahnya orientasi pemimpin pada
pembangunan negara hukum yg demokratis
6. PENGAWASAN PEMILU
Adalah upaya untuk
menjamin keadilan pemilu,
yakni terselenggaranya
pemilu dengan legalitas
proses dan hasil, serta
menjaga agar hasil pemilu
mendapat kepercayaan
publik
7. SIAPA SAJA YANG MENGAWASI PEMILU
•Bawaslu
•Peserta Pemilu
•Media
•Masyarakat
9. TAHAPAN YANG DIAWASI DALAM PEMILU
• Pendaftaran Pemilih
• Kandidasi
• Kampanye dan masa tenang
• Pemungutan suara
• Penyelesaian sengketa proses dan hasil,
serta pelanggaran dan sengketa pemilu
10. METODE PENGAWASAN PARTISIPATIF
• Pemantauan dan pencegahan
• Data dan informasi intelejen Pemilu
• Fact finding dan investifatif
• Penanganan pelaporan dan temuan
• Pengawasan /dan atau pelaksanaan putusan peradilan pemilu.
• Evaluasi pengawasan pemilu.
11. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta Pemilu / antar
pendukung (horizontal conflict)
Konflik antara peserta pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu (KPU /
Pengawas) vertical conflict
Konflik peserta pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
Administrasi Pemilu
Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
PELANGGARAN tidak terhadap UU
Pemilu, tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN
12. PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK TINGGI
PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness, accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi dana
kampanye,
manipulasi hasil
penghitungan
suara
Korupsi politik
(bansos), abuse of
power
Money politik, isu
SARA
Pemasangan
atribut
Kampanye
pawai
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
14. BENTUK PERAN MASYARAKAT DALAM PEMILU
Masyarakat sebagai Voters
• Akses informasi
tentang prosedur
penyelenggaraan
pemilu
• Akses informasi
tentang profil
peserta pemilu
• Hak untuk
memberikan suara
Masyarakat sebagai Observers
• Akses informasi terkait
proses penyelenggaraan
pemilu dari
penyelenggara pemilu
• Hak untuk diakui
keberadaan dan
perannya dalam
memantau pemilu
• Hak untuk
menyampaikan
temuan/laporan dan
rekomendasi perbaikan
atas penyelenggaraan
pemilu
Masyarakat sebagai Judges
• Penyediaan berbagai
hak akses dan jaminan
atas pemenuhan
berbagai hak tersebut
akan berguna bagi
masyarakat untuk
menjalankan perannya
sebagai hakim dalam
menilai
penyelenggaraan
pemilu, dan sekaligus
preferensi dalam
menentukan pilihannya
di dalam bilik suara
15. APA BENTUK PARTISIPASI PENGAWASAN YANG
HARUS DILAKUKAN MASYARAKAT?
Mulailah dari hal sederhana
Tahapan
Kampanye
• Awasi dan laporkan jika ada yang
mempermainkan isu SARA dalam
kampanye.
• Jangan terlibat penyebaran hoax.
• Awasi dan laporkan jika ada yang
berkampanye di tempat ibadah atau tempat
pendidikan.
• Awasi dan laporkan jika ada praktek politik
uang
Tahapan
Pemungutan
&
Penghitungan
suara
• Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi
atau medsos
• Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran,
manipulasi hasil penghitungan suara
Tahapan
Pendaftara
n Pemilih
• Pastikan nama Anda dan Keluarga
Anda terdaftar sebagai pemilih
• Awasi dan laporkan jika ada
pemilih yang belum terdaftar, dll.
