SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Pengawasan Tahapan
Pemilu Tahun 2024
Oleh : ……………
SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA?
KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYA
T
, DAN
DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEMOKRASI
DEMOKRASI
LANGSUNG
DEMOKRASI
PERWAKILAN
PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM
5
APA FUNGSI PEMILU?
6
• Instrument pergantian
kepemimpinan politik secara
reguler
, damai, dan partisipatif.
• Instrument partisipasi rakyat dalam
politik dan pemerintahan (melalui
fungsi partisipasi rakyat dalam
pemilihan kepemimpinan politik).
• Instrument partisipasi rakyat dalam
mengevaluasi kinerja kepemimpinan
politik (reward and punishment).
MENGAPA HARUSMENGAWASI PEMILU ?
• Memastikan terlindunginya hak politik
warga masyarakat
• Memastikan terwujudnya pemilu yang
bersih, transparan, dan berintegritas dari
sisi penyelenggara dan
penyelenggaraannya.
• Mendorong terwujudnya pemilu sebagai
instrument penentuan kepemimpinan
politik dan evaluasi kepemimpinan politik.
• Mencegah terpilihnya calon-calon
pemimpin yang korup dan tidak amanah.
7
Apa Resiko Ketidakterlibatan Dalam Pengawasan Pemilu ?
Resikoterhadappenyelenggaraanpemilu;
• Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance)
•Hilangnya kepercayaan rakyat
Resikoterhadapdemokrasi;
• Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru
• Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat
masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianggap lebih
stabil)
Resikoterhadapmasa depanbangsa(karena hasil yangtidak
maksimaldari pemilu);
• Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan
• Legitimasi politiknya dipertanyakan
• Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan
negara hukum yg demokratis
8
PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU
LEGAL COMPLIANCE
Pidana Pemilu
BUKAN PELANGGARAN
SECURITY / CONFLICT
Konflik antar Peserta Pemilu / antar
pendukung (horizontal conflict)
Konflik antara peserta pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu (KPU /
Pengawas) vertical conflict
Konflik peserta pemilu/masyarakat
dengan Pemerintah
Administrasi Pemilu
Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Sengketa Pemilu
Sengketa Hasil Pemilu
PELANGGARAN tidak terhadap UU
Pemilu, tetapi berkaitan dengan
proses pemilu
PELANGGARAN
PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK TINGGI
PELANGGARAN BERDAYA
RUSAK RENDAH
Daya rusak terhadap integritas
pemilu (fairness, accountability)
Daya rusak tatanan demokrasi
dan good & cleand governance
Daya rusak terhadap moralitas
bangsa
Mengganggu keindahan kota
Mengganggu ketentraman
masyarakat
Manipulasi dana
kampanye,
manipulasi hasil
penghitungan
suara
Korupsi politik
(bansos), abuse of
power
Money politik, isu
SARA
Pemasangan
atribut
Kampanye
pawai
KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
KERAWANAN PEMILU
Berdasarkan peta aktor:
• PENYELENGGARA PEMILU
• Ketidaknetralan
• Ketidakprofessionalitasan
• PESERT
A PEMILU
• Pelanggaran aturan pemilu
• Sengketa antar peserta pemilu
• Sengketa antara peserta pemilu dengan
penyelenggara pemilu
• MASYARAKAT
• Pelanggaran aturan pemilu
• Konflik antar pendukung
11
Bentuk Peran PengawasTPS dalam Pemilu
PTPS sebagai Voters
• Akses informasi
tentang prosedur
penyelenggaraan
pemilu
• Akses informasi
tentang profil peserta
pemilu
• Hak untuk
memberikan suara
PTPS sebagai
Observers
• Akses informasi
terkait proses
penyelenggaraan
pemilu dari
penyelenggara pemilu
• Hak untuk diakui
keberadaan dan
perannya dalam
memantau pemilu
• Hak untuk
menyampaikan
temuan/laporan dan
rekomendasi
perbaikan atas
penyelenggaraan
pemilu
PTPS sebagai
Judges
• Penyediaan berbagai
12
hak akses dan
jaminan atas
pemenuhan berbagai
hak tersebut akan
berguna bagi
masyarakat untuk
menjalankan
perannya sebagai
hakim dalam menilai
penyelenggaraan
pemilu, dan sekaligus
preferensi dalam
menentukan
pilihannya di dalam
bilik suara
Apa Bentuk Pengawasan yang harus dilakukan?
14
Mulailahdari hal sederhana
Tahapan
Kampanye
• Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan
isu SARA dalam kampanye.
• Jangan terlibat penyebaran hoax.
• Awasi dan laporkan jika ada yang berkampanye di
tempat ibadah atau tempat pendidikan.
• Awasi dan laporkan jika ada praktek politik uang
Tahapan
Pemungutan
&
Penghitungan
suara
• Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi
atau medsos
• Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran,
manipulasi hasil penghitungan suara
Tahapan
Pendaftaran
Pemilih
• Pastikan nama Anda dan Keluarga Anda
terdaftar sebagai pemilih
• Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang
belum terdaftar, dll.
ThankYou

More Related Content

Similar to MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx

Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasElection Commision
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxJubair13
 
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakatKecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakatKAMOE Indonesia
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxpikipardede1
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHKomitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHDadang DjokoKaryanto
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifAhsanul Minan
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxpieterpattiasina2
 
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMenakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMuhammad Yunus
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxbrigita31
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdfekowaslubalangan
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxRusmanto (Uman)
 
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptxPrinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptxChandraSetyawan10
 
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptx
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptxDr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptx
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptxAliAllyAllI
 
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxSystem Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxLuqmanulHakim741161
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.pptWewNigga
 
Panduan pemantauan korupsi pemilu
Panduan pemantauan korupsi pemiluPanduan pemantauan korupsi pemilu
Panduan pemantauan korupsi pemiluantipolitikuang
 
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptx
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptxPPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptx
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptxIndraWan53
 

Similar to MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx (20)

Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitasLangkah strategi membangun demokrasi berkualitas
Langkah strategi membangun demokrasi berkualitas
 
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptxBawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
Bawaslu Dompu-Pengawasan Pemilu 2024 (1).pptx
 
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakatKecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat
Kecurangan pemilu dan pengawasan masyarakat
 
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptxPartisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
Partisipasi Ormas Kepemudaan Untuk Pemilu 2024-1.pptx
 
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MHKomitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
Komitmen moral polisi new1;AKBP H.DADANG DJOKO KARYANTO,AMd Mar,SH,SIP,MH
 
Urgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatifUrgensi pengawasan partisipatif
Urgensi pengawasan partisipatif
 
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptxPresentasi Pemilih Pemula .pptx
Presentasi Pemilih Pemula .pptx
 
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) LangsungMenakar Pemilukada (tidak) Langsung
Menakar Pemilukada (tidak) Langsung
 
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptxPurple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
Purple and Orange Business Workplan Presentation.pptx
 
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
@Materi mendorong parmas dlm pengawasan.pdf
 
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptxpmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
pmlhpmula-131003172201-phpapp01.pptx
 
Pemilu
PemiluPemilu
Pemilu
 
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptxPrinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
Prinsip_Dasar_Pemilu_di_Indonesia.pptx
 
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptx
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptxDr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptx
Dr. Dewi Pettalolo-Bawaslu20.12.2022.pptx
 
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptxSystem Thinking - UAS PAPARAN.pptx
System Thinking - UAS PAPARAN.pptx
 
3232054.ppt
3232054.ppt3232054.ppt
3232054.ppt
 
Panduan pemantauan korupsi pemilu
Panduan pemantauan korupsi pemiluPanduan pemantauan korupsi pemilu
Panduan pemantauan korupsi pemilu
 
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptx
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptxPPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptx
PPT_TUGAS_MTK-EKONOMI_LOGARITMA.pptx
 
pemilu masa sekarang.pptx
pemilu masa sekarang.pptxpemilu masa sekarang.pptx
pemilu masa sekarang.pptx
 
Proposal Doktoral Wisnu Suhardono
Proposal Doktoral Wisnu SuhardonoProposal Doktoral Wisnu Suhardono
Proposal Doktoral Wisnu Suhardono
 

Recently uploaded

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 

Recently uploaded (10)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 

MATERI PIMPINAN BIMTEK PTPS I pemilu 2024.pptx

  • 1. Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 Oleh : ……………
  • 2. SIAPA PEMILIK KEDAULATAN DI INDONESIA? KEDAULATAN ADA DI TANGAN RAKYA T , DAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DEMOKRASI DEMOKRASI LANGSUNG DEMOKRASI PERWAKILAN PEMILU RECALL INISIATIF REFERENDUM 5
  • 3. APA FUNGSI PEMILU? 6 • Instrument pergantian kepemimpinan politik secara reguler , damai, dan partisipatif. • Instrument partisipasi rakyat dalam politik dan pemerintahan (melalui fungsi partisipasi rakyat dalam pemilihan kepemimpinan politik). • Instrument partisipasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja kepemimpinan politik (reward and punishment).
  • 4. MENGAPA HARUSMENGAWASI PEMILU ? • Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat • Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. • Mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrument penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik. • Mencegah terpilihnya calon-calon pemimpin yang korup dan tidak amanah. 7
  • 5. Apa Resiko Ketidakterlibatan Dalam Pengawasan Pemilu ? Resikoterhadappenyelenggaraanpemilu; • Menghasilkan konflik kekerasan (from election to violance) •Hilangnya kepercayaan rakyat Resikoterhadapdemokrasi; • Terjadi arus balik: dari demokrasi menuju tirani baru • Apatisme terhadap demokrasi(ada kecenderungan melihat masa lalu, meskipun otoritarian, tetapi dianggap lebih stabil) Resikoterhadapmasa depanbangsa(karena hasil yangtidak maksimaldari pemilu); • Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan • Legitimasi politiknya dipertanyakan • Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis 8
  • 6. PERSPEKTIF KERAWANAN PEMILU LEGAL COMPLIANCE Pidana Pemilu BUKAN PELANGGARAN SECURITY / CONFLICT Konflik antar Peserta Pemilu / antar pendukung (horizontal conflict) Konflik antara peserta pemilu dengan Penyelenggara Pemilu (KPU / Pengawas) vertical conflict Konflik peserta pemilu/masyarakat dengan Pemerintah Administrasi Pemilu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sengketa Pemilu Sengketa Hasil Pemilu PELANGGARAN tidak terhadap UU Pemilu, tetapi berkaitan dengan proses pemilu PELANGGARAN
  • 7. PELANGGARAN BERDAYA RUSAK TINGGI PELANGGARAN BERDAYA RUSAK RENDAH Daya rusak terhadap integritas pemilu (fairness, accountability) Daya rusak tatanan demokrasi dan good & cleand governance Daya rusak terhadap moralitas bangsa Mengganggu keindahan kota Mengganggu ketentraman masyarakat Manipulasi dana kampanye, manipulasi hasil penghitungan suara Korupsi politik (bansos), abuse of power Money politik, isu SARA Pemasangan atribut Kampanye pawai KARAKTERISTIK PELANGGARAN PEMILU
  • 8. KERAWANAN PEMILU Berdasarkan peta aktor: • PENYELENGGARA PEMILU • Ketidaknetralan • Ketidakprofessionalitasan • PESERT A PEMILU • Pelanggaran aturan pemilu • Sengketa antar peserta pemilu • Sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu • MASYARAKAT • Pelanggaran aturan pemilu • Konflik antar pendukung 11
  • 9. Bentuk Peran PengawasTPS dalam Pemilu PTPS sebagai Voters • Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu • Akses informasi tentang profil peserta pemilu • Hak untuk memberikan suara PTPS sebagai Observers • Akses informasi terkait proses penyelenggaraan pemilu dari penyelenggara pemilu • Hak untuk diakui keberadaan dan perannya dalam memantau pemilu • Hak untuk menyampaikan temuan/laporan dan rekomendasi perbaikan atas penyelenggaraan pemilu PTPS sebagai Judges • Penyediaan berbagai 12 hak akses dan jaminan atas pemenuhan berbagai hak tersebut akan berguna bagi masyarakat untuk menjalankan perannya sebagai hakim dalam menilai penyelenggaraan pemilu, dan sekaligus preferensi dalam menentukan pilihannya di dalam bilik suara
  • 10. Apa Bentuk Pengawasan yang harus dilakukan? 14 Mulailahdari hal sederhana Tahapan Kampanye • Awasi dan laporkan jika ada yang mempermainkan isu SARA dalam kampanye. • Jangan terlibat penyebaran hoax. • Awasi dan laporkan jika ada yang berkampanye di tempat ibadah atau tempat pendidikan. • Awasi dan laporkan jika ada praktek politik uang Tahapan Pemungutan & Penghitungan suara • Laporkan photo C1 ke Panwas melalui aplikasi atau medsos • Awasi dan laporkan jika ada pelanggaran, manipulasi hasil penghitungan suara Tahapan Pendaftaran Pemilih • Pastikan nama Anda dan Keluarga Anda terdaftar sebagai pemilih • Awasi dan laporkan jika ada pemilih yang belum terdaftar, dll.