asdasd

1. URGENSI KODE ETIK
BAGI PENGAWAS
PEMILU
PUADI, S.Pd., M.M.
Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Tim
Pemeriksa Daerah, Selasa, 2 Nopember 2022

2. Bawaslu
RI
Regulasi yang
Jelas dan Tegas
Peserta Pemilu
yang taat Aturan
Pemilih yang
Cerdas dan
Partisipatif
Birokrasi Netral PENYELENGGARA
BERINTEGRITAS
Syarat Pemilu Demokratis
PROLOG

3. Integritas dapat diartikan sebagai kesesuaian antara
tindakan dan perilaku seorang penyelenggara dengan
tanggungjawabnya dan sesuai dengan peraturan
perundang-undanganyangmengatur pemilutersebut.
Untuk dapat melaksanakan pemilu yang dapat
dipertanggungjawabkan, maka Pengawas pemilu pada
setiap tingkatan dituntut harus dapat selalu menjaga
integritasnya dalam melakukan seluruh tahapan pemilu
dan pemilihan.
Untuk menjaga integritas,
Pengawas pemilu wajib
berpedoman pada prinsip
jujur, mandiri, adil dan
akuntabel.
INTEGRITAS PENGAWAS PEMILU
Bawaslu RI Bawaslu RI

4. maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Pengawas Pemilu didasari
niat untuk semata-mata
terselenggaranya Pemilu sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
tanpa adanya kepentingan pribadi,
kelompok, atau golongan
maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Pengawas Pemilu bebas
atau menolak campur tangan dan
pengaruh siapapun yang
mempunyai kepentingan atas
perbuatan, tindakan, keputusan
dan/atau putusan yang diambil
maknanya dalam penyelenggaraan
Pemilu, Pengawas Pemilu
menempatkan segala sesuatu
sesuai hak dan kewajibannya
bermakna dalam penyelenggaraan
Pemilu, Pengawas Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang
dan kewajiban dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab dan
hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Mandiri Adil Akuntabel
Jujur
PEDOMAN PENGAWAS PEMILU:

5. Setiap kelompok profesi
memiliki norma-norma yang
menjadi penuntun prilaku
anggotanya dalam menjalankan
jabatannya termasuk oleh
Pengawas Pemilu
Etika merupakan nilai, norma-
norma moral dan kumpulan asas
yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya
Nilai, norma-norma dan
kumpulan asas tersebut
dirumuskan dalam bentuk
tertulis yang disebut
KODE ETIK

6. SAMA HALNYA DENGAN HUKUM, KODE ETIK MEMBANTU PENGAWAS UNTUK BEKERJA SECARA
PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN DEMOKRASI.
MENGINGAT PROFESI PENGAWAS PEMILU RAWAN SKANDAL, KODE ETIK DIBUTUHKAN AGAR
PENGAWAS DAPAT BEKERJA SEJALAN DENGAN KEHENDAK KAIDAH SOSIAL DAN SESUAI DENGAN
TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBANNYA BERDASARKAN KAIDAH HUKUM
MENGAPA PENGAWAS PEMILU HARUS MEMATUHI
KODE ETIK ?
KODE ETIK
Sebagai suatu pedoman perilaku anggota beserta sanksi yang jelas
dan tegas terhadap pelanggar kode etik
TUJUAN KODE ETIK
Menjunjung tinggi harkat dan martabat pengawas, menjaga dan memelihara kesejahteraan para
pengawas, meningkatkan kapasitas lembaga, meningkatkan layanan, memperkuat lembaga, menjalin
hubungan yang erat para pengawas, dan menentukan baku standarnya dll

7. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas,
wewenang, dan kewajiban Pengawas sebagai penyelenggara pemilu
FUNGSI KODE ETIK
Sebagai pedoman bagi seluruh Pengawas tentang prinsip-prinsip etis, standar
perilaku dan ucapan Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tanggung jawab,
tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai penyelenggara
Pemilu
Sebagai sarana untuk dapat mencegah intervensi atau campur tangan dari pihak
lain di luar kelembagaan Bawaslu

8. ETIKA MINIMALIS
Diharamkannya tindakan yang buruk, seperti KKN dan perbuatan non etis lainnya, dengan membuat seperangkat
aturan objektif yang berlaku bagi Pengawas Pemilu secara internal.
Implementasinya: kode etik
PENDEKATAN ETIKA PENGAWAS PEMILU
1
2
3
ETIKA FUNGSIONAL
Mendefinisikan tugas Pengawas dalam lingkup fungsi pengawasan --- cegah & tindak.
Pengawas dianggap telah memenuhi etika ini jika telah melaksanakan semua tugas sesuai fungsi yag diembannya
dengan sebaik-baiknya.
ETIKA RASIONALIS
Menempatkan para Pengawas harus bertugas pada nilai yang hendak diwujudkan Bawaslu, yaitu Keadilan Pemilu.
Pengawas diharamkan bertindak menguntungkan/merugikan dan memperkaya diri dengan melawan hukum --- Tuan
Pengawas bukan peserta pemilu, melainkan rakyat sebagai pemangku daulat.
Diadopsi dari pemikiran Dennis F. Thompson dalam bukunya Political Ethics and Publik Office (1987)

9. FUNGSI PENEGAKAN ETIKA
MENJAGA KEHORMATAN INSTITUSI.
Jika terdapat Pengawas yang melakukan pelanggaran hukum, maka secara tidak langsung, Bawaslu secara
institusional tersandera dan mengakibatkan citranya buruk di muka publik
MENGURANGI BEBAN SISTEM HUKUM.
Semakin hari kategori pelanggaran semakin banyak, seiring dengan semakin “meningkatnya” kualitas
pelaku kejahatan (over criminalization). Hal tersebut berdampak pada penumpukan perkara yang sangat
banyak, yang mengakibatkan penjara semakin sesak.
PENEGAKAN
ETIKA
Menjaga, mengawal, merawat, dan mengembalikan kehormatan dan
kepercayaan publik kepada Pengawas dan kelembagaan Pengawas akibat
adanya orang per-orang oknum Pengawas yang diduga telah melakukan
pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
Penegakan hukum yang lebih cenderung melakukan tindakan represi, sementara etika lebih kepada
preventif, yaitu memberikan peringatan dan juga mengingatkanPengawas akan kehormatan dirinya dan
lembaga Pengawas itu sendiri.

10. TUJUH PILAR JATI DIRI PENGAWAS PEMILU
Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
Bersikap dan Bertindak non partisan dan imparsial
Bertindak transparan dan akuntabel
Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya
Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan
Bertindak profesional
Administrasi pemilu yang akurat
a
f
i
r
m
a
s
i
KEADILAN
PEMILU
1
2
3
4
5
6
7

11.  Mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu
 Menyediakan mekanisme komplain masyarakat
 Menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan
atas komplain masyarakat
 Memberikan hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan
terganggunya proses pemilu
KEADILAN
PEMILU
Mewujudkan “Keadilan Pemilu” itu sendiri merupakan bagian yang inheren
dari keberadaan Bawaslu.
Melalui tugas dan wewenangnya, Bawaslu dituntut untuk:

12. Sikap/Tindakan Pengawas
Pemilu yang melanggar
Prinsip Kode Etik
Ada 9 Kategori Prinsip Kode Etik yang
pernah dilanggar oleh Pengawas Pemilu

13. Mandiri
1 Tidak netral atau memihak terhadap partai politik,
calon, pasangan calon, dan/atau peserta Pemilu;
 16-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kabupaten
Pesawaran:
 47-PKE-DKPP/III/2019
Panwas Kecamatan
Banyusari, Cilamaya
Wetan, Tirtajaya,
Telukjambe Timur
 89-PKE-DKPP/V/2019
Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah
 154-PKE-DKPP/VI/2019
Bawaslu Kab Seram
Bagian Timur
 Pemberhentian
sementara
 Pemberhentian
tetap
 Peringatan
 Keras dan
pemberhentian dr
ketua
2 Menerima segala sesuatu yang dapat menimbulkan
pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan
menghindari intervensi pihak lain
 68-PKE-DKPP/IV/2019
Bawaslu Provinsi NTT,
Staf Kasubbag Bawaslu
Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Bawaslu
Kabupaten Alor dan KPU
Kabupaten Alor
 kassubag Bawaslu
Prov NTT Peringatan
Keras dan
dikembalikan ke
instansi asal.
3 Mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang
bersifat partisan atau dengan peserta Pemilu, Tim
Kampanye, dan Pemilih.
 75-PKE-DKPP/IV/2019
Bawaslu Kota Binjai
 89-PKE-DKPP /V/2019
Bawaslu Kabupaten
Tapanuli Tengah
 Pemberhentian Tetap
 Peringatan

14. Mandiri
4 Menggunakan pengaruh atau kewenangan
bersangkutan untuk meminta atau menerima janji,
hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan
pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang
berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu
 56-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kabupaten
Karangasem
 Peringatan Keras dan
Terakhir
5 Melakukan pertemuan yang dapat menimbulkan
kesan publik adanya pemihakan dengan peserta
Pemilu tertentu
 13-PKE-DKPP/I/2019
Panwascam Ilir Timur III,
Kota Palembang:
• Pemberhentian Tetap

15. Jujur
T E O A rch it e ct s a n d A sso cia t e s 2 0 2 0
Jujur Tidak menyampaikan seluruh informasi yang
disampaikan kepada publik dengan benar
berdasarkan data dan/atau fakta
 50-PKE-
DKPP/III/2019
Bawaslu
Kabupaten
Lombok
Timur:
 53-PKE-
DKPP/III/2019
Bawaslu
Kabupaten
Mamasa:
 Peringatan
keras
 peringatan
Tidak memberitahu kepada publik mengenai bagian
tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya
dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi
sementara;
 53-PKE-
DKPP/III/2019
Bawaslu
Kabupaten
Mamasa:
 Peringatan

16. Adil
1 Tidak memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih,
dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu ;
 20-PKE-
DKPP/I/2019
Panwascam Toili,
Kabupaten
Banggai:
 87-PKE-
DKPP/V/2019
Bawaslu Kota
Surabaya
 Pemberhentian
tetap
 Peringatan keras
2 Tidak memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan
secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya
 15-PKE-
DKPP/I/2019
Bawaslu Kabupaten
Bolaang
Mongondow Utara
 41-PKE-
DKPP/III/2019
Bawaslu Kota
Pematang Siantar
 Peringatan
 Pemberhentian
tetap
3 Tidak menjamin kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam rangka
penyelesaian pelanggaran atau sengketa yang dihadapinya sebelum diterbitkan
putusan atau keputusan ;
 68-PKE-
DKPP/IV/2019
Bawaslu Provinsi
Nusat Tenggara
Timur, Staf
Kasubbag Bawaslu
Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Bawaslu Kabupaten
 Teradu X
kassubag
Bawaslu Prov
NTT Peringatan
Keras dan
dikembalikan ke
instansi asal.

17. 1 Tidak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas
diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan;
 15-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow
Utara
 41-PKE-DKPP/III/2019
Bawaslu Kota
Pematang Siantar
 Peringatan
 Pemberhentian
tetap
2 Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan
Pemilu yang tidak sesuai dengan yurisdiksinya;
 51-PKE-DKPP/III/2019
Bawaslu Kabupaten
Konawe dan Panwas
Kecamatan Uepai
• Peringatan
3 Tidak melakukan tindakan dalam rangka
penyelenggaraan Pemilu, dan tidak menaati
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan;
 15-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kabupaten
Bolaang Mongondow
Utara
 41-PKE-DKPP/III/2019
Bawaslu Kota
Pematang Siantar
 56-PKE-DKPP/III/2019
Bawaslu Kabupaten
Karangasem
• Peringatan
• Pemberhentian
Tetap
• Peringatan Keras
dan Terakhir
Berkepastian Hukum

18. TERTIB
1 Tidak menjaga dan tidak memelihara tertib sosial dalam
penyelenggaraan Pemilu;
 11/DKPP-PKE-
VIII/2019 Panwascam
Bulagi Kabupaten
Banggai Kepulauan
 17-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kota
Balikpapan
 Pemberhentian
tetap
 peringatan
2 Tidak mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu; • 11/DKPP-PKE-
VIII/2019 Panwascam
Bulagi Kabupaten
Banggai Kepulauan
• 17-PKE-DKPP/I/2019
Bawaslu Kota
Balikpapan
• 56-PKE-DKPP/III/2019
Bawaslu Kabupaten
Karangasem
 Pemberhentian
Tetap
 Peringatan
 Peringatan Keras
dan Terakhir

19. Terbuka
1 Tidak memberikan akses dan pelayanan
yang mudah kepada publik untuk
mendapatkan informasi dan data yang
berkaitan dengan keputusan yang telah
diambil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
 15-PKE-
DKPP/I/2019
Bawaslu
Kabupaten
Bolaang
Mongondow
Utara
 Peringatan
2 Tidak memberikan respon secara arif dan
bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan
publik.
 43-PKE-
DKPP/III/2019
Panwaslih
Kecamatan
Langsa Kota, Kota
Langsa
 Pemberhentian
tetap

20. Proporsional
1 Adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri
secara langsung maupun tidak langsung;
 122/DKPP-PKE-
VII/2018 Bawaslu
Sulteng
 Peringatan
2 Adanya keterlibatan dalam setiap bentuk kegiatan
resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan
konflik kepentingan; dan
 204/DKPP-PKE-
VII/2018 Bawaslu
Prov Lampung
• Peringatan

21. Profesional
1 Tidak memelihara dan menjaga
kehormatan lembaga
Penyelenggara Pemilu;
 11/DKPP-PKE-VIII/2019
Panwascam Bulagi Kabupaten
Banggai Kepulauan
 17-PKE-DKPP/I/2019 Bawaslu
Kota Balikpapan
 56-PKE-DKPP/III/2019 Bawaslu
Kabupaten Karangasem
 154-PKE-DKPP/VI/2019Bawaslu
Kab Seram Bagian Timur
 Pemberhentian
tetap
 Peringatan
 Peringatan keras
Terakhir
 Peringatan keras
dan berhenti dari
ketua
2 Tidak melaksanakan tugas
sesuai jabatan dan kewenangan
yang didasarkan pada Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, undang-
undang, peraturan perundang-
undangan, dan keputusan yang
berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilu;
 56-PKE-DKPP/III/2019 Bawaslu
Kabupaten Karangasem
 Peringatan Keras
Terakhir

22. Profesional
3 Adanya penyalahgunaan tugas,
wewenang, dan jabatan, baik langsung
maupun tidak langsung;
 11/DKPP-PKE-VIII/2019 Panwascam
Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan
 17-PKE-DKPP/I/2019 Bawaslu Kota
Balikpapan
 154-PKE-DKPP/VI/2019Bawaslu Kab
Seram Bagian Timur
 Pemberhentian tetap
 Peringatan
 Peringatan Keras dan
berhenti dr ketua
4 Tidak menjamin kualitas pelayanan
kepada pemilih dan peserta sesuai
dengan standar profesional administrasi
penyelenggaraan Pemilu;
• 15-PKE-DKPP/I/2019 Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
• 41-PKE-DKPP/III/2019 Bawaslu Kota
Pematang Siantar
• 118-PKE-DKPP/VI/2019 KPU Provinsi
Lampung, KPU dan Bawaslu Kab
Lampung Timur
 Peringatan
 Pemberhentian Tetap
 Peringatan Keras
5 Tidak melaksanakan tugas sebagai
Penyelenggara Pemilu dengan komitmen
tinggi; dan
• 15-PKE-DKPP/I/2019 Bawaslu
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
• 22-PKE-DKPP/II/2019 Panwascam
Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue,
 Peringatan
 Pemberhentian Tetap
6 Melalaikan pelaksanaan tugas yang
diatur dalam organisasi Penyelenggara
Pemilu.
• 64-PKE-DKPP/IV/2019 Bawaslu
Kabupaten Padang Lawas
• 118-PKE-DKPP/VI/2019 KPU Provinsi
Lampung, KPU dan Bawaslu Kab
Lampung Timur
• 43-PKE-DKPP/III/2019 Panwaslih
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa
 Peringatan
 Peringatan Keras
 Pemberhentian Tetap

23. Akuntabel
1 Tidak menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan
peraturan perundang- undangan, tata tertib, dan
prosedur yang ditetapkan;
 89-PKE-DKPP/V/2019 Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah
 peringatan
2 Tidak menjelaskan kepada publik apabila terjadi
penyimpangan dalam proses kerja lembaga
Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;
 89-PKE-DKPP/V/2019 Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah
 peringatan
3 Tidak menjelaskan alasan setiap penggunaan
kewenangan publik;
 89-PKE-DKPP/V/2019 Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah
 peringatan
4 Tidak memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang
diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait
proses Pemilu;
 89-PKE-DKPP/V/2019 Bawaslu
Kabupaten Tapanuli Tengah
 peringatan
5 Bekerja dengan tidak bertanggung jawab dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan.
 67-PKE-DKPP/IV/2019 Bawaslu
Kota Jakarta Pusat
 peringatan

24. Kepentingan
Umum
1 Tidak menjunjung tinggi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, dan
peraturan perundang-undangan;
 20-PKE-
DKPP/I/2019
Panwascam
Toili, Kabupaten
Banggai:
 Pemberhentia
n tetap

25. • Memiliki jejak kinerja yang
berhubungan dengan
Parpol dan Peserta Pemilu
dalam jangka waktu
kurang dari 5 tahun
• Melakukan Pemungutan
Liar
• Mengakomodasi dukungan
Bakal calon
TINDAKAN-TINDAKAN ETIK YANG HARUS
DIHINDARI BERDASARKAN SANKSI
Peringatan
• Bertindak inefisiensi dan
ketidakpastian hukum
terhadap penanganan
laporan pelanggaran
• Menghadiri kegiatan yang
diketahui merupakan
kegiatan dari Bakal Calon
• Tidak responsive saat
adanya laporan
Peringatan
• Tidak aktif melakukan
kroscek pemutakhiran data
pemilih
• Tidak mengerti dan tidak
mengetahui mekanisme
pelaksanaan tugas dan
kewajibannya dilapangan
• Tidak bekerja secara
maksimal dalam
penanganan suatu laporan
pelanggaran
Peringatan
• Memiliki hubungan
kekerabatan dengan bakal
calon dan tidak netral
karena tidak
mempublikasikan kepada
masyarakat
Peringatan

26. • Melakukan pemotongan gaji
terhadap pegawai staff,
berjudi dan melakukan
pelecehan seksual
• Tidak Menghadiri rapat
pleno 3 kali berturut-turut
• Menerima suap atau
gratifikasi dari salah satu
Bakal Calon
• Masih menjabat sebagai PNS
aktif
• Bersikap tidak netral dengan
melakukan jaminan kepada
peserta Pemilu
• Melakukan tindakan
pemalsuan identitas diri
• Masih memiliki jabatan di
Partai Politik
• Menjabat disaat yang
bersamaan mengikuti
kegiatan yang berhubungan
dengan Partai Politik dan
atau Peserta Pemilu
Pemberhentian Tetap

27. Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oleh
Pengawas Pemilu Dilakukan Berdasarkan
Perbawaslu No. 7 Tahun 2022