komitmen indonesia dalam upaya pengendalian iklim global dalam sektor perkebunan

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 9 JUNI 2021

2. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 2
Komitmen Indonesia dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Note: Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)
Source: BAPPENAS
Bidang
Target Penurunan Emisi
(Giga ton CO2e)
26% 41%
Pertanian 0,008 0,011
- Pengembangan areal perkebunan Kelapa Sawit : 74,53 (juta ton CO2e)
Karet : 2,38 (juta ton CO2e)
Kakao : 5,42 (juta ton CO2e)
Kehutanan dan Lahan Gambut 0,672 1,039
Energi & Transportasi 0,038 0,056
Industri 0,001 0,005
Pengolahan Limbah 0,048 0,078
Total 0,767 1,189
Peraturan Presiden No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
First Nationally Determined Contribution (NDC)
Republic of Indonesia

3. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 3

4. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 4

5. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 5

6. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 6
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 (diundangkan 16 Maret 2020)
Tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Perubahan dari
Permentan 11 Tahun 2015
Sertifikasi ISPO wajib/mandatory untuk semua
tipe perkebunan
1
Pekebun Rakyat diberikan masa transisi
selama 5 tahun.
Perkebunan
Swasta
Perkebunan
Negara
Pekebun
Rakyat
Sertifikasi diberikan oleh Lembaga Sertifikasi
(Independen dan Transparan).
2
Tiga peraturan turunan disiapkan untuk
implementasi Perpres 44/2020.
3
Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dewan Pengarah Perkebunan Kelapa Sawit
Berkelanjutan Indonesia.
Peraturan Menteri Perindustrian (draft) -
dari aspek hilir industri kelapa sawit
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan
Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai upaya pengendalian iklim

7. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 7
Prinsip dan Kriteria ISPO
10 Kriteria
21 Indikator
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
7
Prinsip
ISPO
2 Kriteria
36 Indikator
Penerapan praktik
perkebunan yang baik (GAP)
Upaya Pengendalian Perubahan
Iklim Global
9 Kriteria
49 Indikator
Pengelolaan lingkungan hidup, sumber
daya alam, dan keanekaragaman hayati
6 Kriteria
36 Indikator
Tanggung jawab ketenagakerjaan
3 Kriteria
9 Indikator
Tanggung jawab sosial dan
pemberdayaan ekonomi
masyarakat
6 Kriteria
18 Indikator
Penerapan transparansi
2 Kriteria
4 Indikator
Peningkatan usaha secara
berkelanjutan
1
2
3
4
5
6
7

8. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 8
Peran Tanaman Karet dalam Mitigasi Perubahan Iklim
• Rata-rata stok karbon pada karet
tradional (perkebunan rakyat)
19,8 ton C/ha, sedangkan pada
karet klon unggul (perkebunan
besar) 42,4 ton C/ha.
• Jumlah gas CO2 yang diserap
oleh perkebunan karet di
Indonesia mencapai 291,16
Mton CO2 e.
PRINSIP SNARPI (Sustainable Natural Rubber Platform of Indonesia - soft
launching 30 April 2021)

9. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 9
Peran Kakao dalam Mitigasi Perubahan Iklim

10. www.ekon.go.id
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PANGAN DAN AGRIBISNIS perekonomianRI perekonomianRI perekonomianRI 10
“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”
#UntukEkonomiIndonesia
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PERKONOMIAN
Gedung Ali Wardhana
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta
TERIMA KASIH

11. perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI
w w w . e k o n . g o . i d
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Detail Prinsip dan Kriteria ISPO
Prinsip 1: Kepatuhan Legalitas Usaha Perkebunan
LEGALITAS LAHAN
LEGALITAS USAHA
PERKEBUNAN
1. Izin Lokasi
2. Perolehan Lahan
3. Hak Atas Tanah
4. Sengketa Lahan
5. Tanah Terlantar
6. Tumpang Tindih Lahan dengan
Usaha Lainnya
7. Bentuk Badan Hukum
8. Izin Lingkungan
9. Fasilitas Pembangunan
Kebun Rakyat
10. Izin Perkebunan
Prinsip 3: Penglolaan Lingkungan Hidup, Sumber
Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati
Prinsip 2: Penerapan Praktek Perkebunan Yang
Baik
1. Perencanaan Perkebunan
2. Penerapan Teknis Budidaya Dan Pengolahan Hasil
2.1. Pembukaan Lahan
2.2. Perbenihan
2.3. Penanaman pada Lahan Mineral
2.4. Penanaman pada Lahan Gambut
2.5. Pemeliharaan Tanaman
2.6. Pengendalian Organisme
2.7. Pemanenan
2.8. Pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS)
2.9. Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit
2.10. Pengolahan TBS
1. Pelaksanaan Terkait Izin Lingkungan
2. Pengelolaan Limbah
3. Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak
4. Pemanfaatan Limbah
5. Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3
6. Pengendalian Kebakaran Dan Bencana
7. Kawasan Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi
7.1. Konservasi Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
7.2. Konservasi Terhadap Sumber dan Kualitas Air
7.3. Konservasi Kawasan Dengan Potensi Erosi Tinggi
8. Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
9. Pelaku Usaha Perkebunan Melakukan Perlindungan Terhadap Hutan
Alam Dan Gambut
Prinsip 4:Tanggung Jawab Terhadap
Ketenagakerjaan
1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2. Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja
3. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Pekerja
4. Penggunaan Pekerja Anak Dan Diskriminasi Dalam Pekerjaan
5. Fasilitasi Pembentukan Serikat Pekerja
6. Pelaku Usaha Perkebunan Mendorong Dan Memnfasilitasi
Pembentukan Koperasi Pekerja Dan Karyawan

12. perekonomianRI perekonomianRI Kemenko Perekonomian RI
w w w . e k o n . g o . i d
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Prinsip 5: Tanggung Jawab Sosial Dan
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1. Tanggung Jawab Sosial Kemansyarakatan
2. Permberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli
3. Pengembangan Usaha Lokal
Prinsip 6: Penerapan Transparansi
1. Sumber TBS Diketahui
2. Perhitungan Indeks K Dan Data Dukung Yang Transparan
3. Penerapan Penetapan Harga TBS Yang Adil Dan Transparan
4. Keterbukaan Terhadap Informasi Yang Tidak Bersifat Rahasia dan
Penanganan Keluhan
5. Memiliko Komitmen Untuk Tidak Melakukan Tindakan Yang Dapat
Diindikasikan Suap
6. Memiiki Sistem Rantai Pasok yang Mampu Telusur
Prinsip 7: Peningkatan Usaha Secara
Berkelanjutan
1. Mempunyai Sistem Untuk Memantau dan Memeperbaharui Masa
Berlaku Dari Semua Dokumen Legal
2. Memilki Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu
Detail Prinsip dan Kriteria ISPO