Modul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

MODUL:
KONSEP DAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI DAN
IMPLEMENTASINYA
(SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT/SFM)
Disusun Oleh :
Natural Resources Development Center
Tim Penyusun:
Nurtjahjawilasa
Kusdamayanti Duryat
Irsyal Yasman
Yani Septiani
Lasmini
Program Terestrial The Nature Conservancy Indonesia
Jakarta, November 2013.
Tim Editor:
Ade Soekadis
Delon Marthinus
Wahjudi Wardojo
Rizal Bukhari
MODUL KOMSEP KEBIJAKAN_R.indd 1 1/24/2014 5:41:30 AM

KATA PENGANTAR
Untuk memberikan arahan dalam kegiatan pembelajaran perlu disusun suatu modul yang dapat
digunakan sebagai pedoman dan kumpulan informasi selama proses pembelajaran. Penyusunan
modul ini dimaksudkan untuk membantu peserta workshop/seminar/sosialisasi/pendidikan dan
pelatihan di dalam memahami kebijakan-kebijakan nasional khususnya dari sektor kehutanan yang
terkait dengan perubahan iklim. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, peserta diharapkan dapat lebih
memahami dan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kawasan hutan.
Materi yang disampaikan dalam modul “Konsep dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari dan Implementasinya” ini baru merupakan pengetahuan dasar yang terkait dengan
kesepakatan internasional dan kebijakan nasional menyikapi isu perubahan iklim dan pemanfaatan
karbon hutan. Masih diperlukan referensi yang lebih banyak untuk memahami lebih lengkap dan
lebih mendalam karena perkembangan isu ini sangat cepat. Konsep-konsep yang bisa diterima dan
diterapkan oleh semua negara juga masih disusun. Khusus untuk Indonesia proses ini juga masih
terus berjalan, sehingga informasi harus terus diperbaharui.
Semoga modul ini dapat berkontribusi didalam upaya membangun kesamaan pemahaman para
pemangku kewenangan kehutanan khususnya dalam pengelolaan hutan produksi terhadap isu
perubahan iklim dan peluang memainkan peran dalam pengurangan target emisi Gas Rumah Kaca
di Indonesia.
Jakarta, November 2013
Herlina Hartanto, PhD.
Direktur Program Terestrial

DAFTAR ISI

Kata Pengantar___________________________________________________________ iii
Daftar Isi__________________________________________________________________ v
Daftar Tabel_______________________________________________________________vi
Daftar Gambar____________________________________________________________ vii

I. PENDAHULUAN_______________________________________________________ 1
- Ruang Lingkup Mata Diklat 1
- Tujuan Pembelajaran 1
- Manfaat Pembelajaran 2
- Latar Belakang 2

II. KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)___________ 7
- Konsepsi PHPL dari Aspek Ekologi, Ekonomi, dan Sosial 7
- Lima Aspek Pokok dalam PHPL 10
- Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL 11

III. KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (PHPL)______________________________________________________ 17

IV. KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (PHPL)______________________________________________________23
- Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 23
- Tahapan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) 24

V. PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM PERUBAHAN IKLIM__________________________________________35
- Mengapa Hutan Begitu Penting dalam Perubahan Iklim 35
- PHPL dan Perubahan Iklim 37

Daftar Pustaka__________________________________________________________________41

DAFTAR TABEL
Tabel 1 Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar
metode pembalakan_______________________________________________ 3
Tabel 2 Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari_________________20


DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)______________________ 9
Gambar 2 Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari_______15
Gambar 3 Beberapa contoh penilaian pengelolaan hutan produksi lestari dan
verifikasi legalitas kayu yang bersifat wajib (mandatory) dan bersifat
sukarela (voluntary)______________________________________________19
Gambar 4 Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL____________________________________24
Gambar 5 Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT________________29
Gambar 6 Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim_______________________________35
Gambar 7 Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed
tropical forest dan 10 years after deforestation.
(Sumber : Pinrad and Croper, 2000)__________________________________ 37
Gambar 8 Siklus Karbon dari hutan__________________________________________ 37
Gambar 9 Keterkaitan SFM dan REDD+ _________________________________________39

PENDAHULUAN
Ruang Lingkup Mata Diklat
Mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) menjelaskan 4 sub-materi
pokok yaitu :
1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia
3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim
Tujuan Pembelajaran
Penyampaian materi mata diklat Konsep Pengelolaan Hutan Produksi Lestari bertujuan untuk :
1. Memberikan pemahaman kepada peserta diklat mengenai konsepsi pengelolaan hutan
produksi lestari dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial, kriteria dan indikator serta kerangka
kerja pelaksanaan PHPL, kebijakan dan peraturan-peraturan yang menjadi pedoman
pelaksanaan PHPL.
2. Membuka wawasan peserta diklat mengenai peranan PHPL dalam perubahan iklim.
3. Memberikan bekal pengetahuan kepada peserta diklat untuk dapat menerapkan konsep
PHPL dalam pelaksanaan tugas
I

KONSEP DAN KEBIJAKAN PHPL DAN IMPLEMENTASINYA
PENDAHULUAN2
Manfaat Pembelajaran
Manfaat setelah mengikuti pembelajaran materi ini adalah bahwa peserta dapat memahami
dengan jelas tentang :
1. Konsepsi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
2. Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di Indonesia
3. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
4. Peranan Pengelolaan Hutan Lestari dalam Perubahan Iklim sehingga dapat menerapkan
konsep tersebut dalam tugas pokok sehari-hari.
Latar Belakang
Ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, pengelolaan hutan memberikan dua dimensi yang
berbeda. Dimensi pertama memposisikan peran dunia usaha kehutanan melalui pengusahaan
hutan dan industrialisasi kehutanan menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi
nasional selama persoalan besar terkait dengan degradasi kualitas lingkungan. Statistik
beberapa tahun terakhir sebelum terjadinya krisis ekonomi menunjukkan bahwa tak kurang
dari US$ 7-8 miliar devisa per tahun diperoleh dari sektor kehutanan dengan nilai investasi
mencapai US$ 27,7 miliar dengan menyerap 4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tidak
langsung. Peran sosial ekonomi sektor kehutanan semakin signifikan karena kemampuannya
dalam mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah pedalaman. Ia
bahkan menjelma menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung terwujudnya integrasi
sosial kultural masyarakat. Namun pada sisi lainnya ternyata pengelolaan hutan utamanya
hutan tropis juga menyisakan suatu persoalan besar, yaitu semakin menurunnya kuantitas dan
kualitas hutan.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia
sebagaimana dimaksud di atas adalah :

PENDAHULUAN 3
1. Tingkat pembalakan melampaui tingkat pembalakan yang lestari
Untuk memastikan agar hutan alam mampu memproduksi kayu dalam jumlah memadai
dan secara lestari, tingkat pemanenan tidak boleh melampaui kemampuan hutan untuk
melakukan regenerasi. Kajian terhadap kegiatan pembalakan yang berlangsung di Indonesia
menunjukkan bahwa produksi kayu bulat selama ini telah melebihi tingkat pembalakan yang
lestari. Walaupun data resmi dari pemerintah menunjukkan bahwa produksi kayu bulat
tahunan baru melebihi tingkat pembalakan lestari pada tahun 1994, namun perkiraan dari
FAO mengindikasikan bahwa produksi kayu bulat telah jauh melampaui tingkat pembalakan
lestari sejak tahun 1989 (Resosudarno.I.A.P, 2003)
Menurunnya kemampuan hutan Indonesia untuk memasok kayu merupakan indikasi
bahwa jumlah kayu yang dipanen lebih besar dari pada data resmi. Beberapa faktor yang
mendorong hal tersebut adalah :
a. Maraknya kasus penebangan liar dimana datanya tidak dilaporkan sehingga estimasi
data statistik resmi mengenai jumlah kayu yang ditebang lebih rendah dari jumlah yang
sebenarnya.
b. Permintaan kayu bulat yang lebih besar dibandingkan ambang produksi lestari
c. Ukuran dan jumlah kayu bulat yang ditebang (secara legal) tidak sesuai dengan aturan
yang ditetapkan, sehingga laporan tentang jumlah kayu bulat yang ditebang jauh lebih
rendah dibandingkan dengan yang sebenarnya terjadi.
2. Metode pembalakan yang tidak efisien
Selain melakukan panen yang berlebihan, data juga menunjukkan bahwa para pemegang
HPH telah menerapkan praktik pembalakan yang tidak efisien (Tabel 1.)
Tabel 1. Perbandingan tingkat perolehan kayu bulat dan limbah tebang antar metode
pembalakan.
Uraian
Praktik pembalakan
pada tahun 1990an
(m3
kayu komersial/
ha)
Praktik pembalakan
lestari (m3
kayu bulat
komersial/ha)
Stok kayu bulat komersial/
ha
85 85
Tingkat perolehan
(recovered)
55 72

PENDAHULUAN4
Limbah tebang 30 13
Kerusakan 18 14
Sumber : Resosudarno I.A.P, 2003
Pemanfaatan sumber daya kayu yang tidak efisien tercermin dari proporsi kayu bulat yang
dapat diperoleh (log recovered), jumlah limbah tebangan (wood waste), serta kerusakan
yang ditimbulkan oleh praktik pembalakan yang dilakukan pada tahun 1990-an jika
dibandingkan dengan dengan praktik pembalakan lestari.
3. Metode pembalakan yang menimbulkan kerusakan ekologis berlebihan
Pemanenan yang dilakukan dengan sistem TPTI telah menyebabkan kerusakan antara
28-48% dari tegakan sisa yang tinggal (Resosudarno, 2003). Kondisi tersebut antara
laintercermin dari banyaknya areal bekas tebangan (logged over area) yang terpencar
di dalam dan disekitar hutan alam. Meskipun beberapa diantara kawasan hutan bekas
tebangan tersebut masih tetap mampu menghasilkan konfigurasi hutan produktif, namun
tidak sedikit bahkan sebagian besar kawasan hutan bekas tebangan tersebut merupakan
kawasan hutan non-produktif, lahan kritis bahkan padang alang-alang. Tidak lain semua
itu disebabkan karena teknik pembalakan konvensional yang mengandalkan tenaga mesin
traktor dan gergaji mesin (chain saw) dilakukan tanpa diawali perencanaan yang matang
dengan mempertimbangkan kondisi riil tegakan hutan.Perbaikan pada metode pembalakan
bisa mengurangi tingkat kerusakan hingga 25-30%.
Pembangunan infrastruktur seperti jalan angkutan kayu dan jalur-jalur penyaradan kayu
juga menyebabkan penambahan luasan area bukaan kawasan hutan. Hal tersebut telah
mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam skala masif, khususnya pada area tegakan
yang ditinggalkan. Pemadatan struktur tanah yang terkait dengan kegiatan pembalakan
juga telah menurunkan laju penyerapan air sampai 21 kali lebih rendah sehingga telah
mengakibatkan erosi dan banjir.
4. Metode pembalakan yang menyebabkan konversi hutan tak terencana bagi penggunaan
hutan
Kegiatan pemanenan ulang pada kawasan bekas tebangan sebelum kawasan tersebut siap
untuk dipanen kembali, akan dapat menyebabkan proses deforestasi tak terencana dan
menyebabkan kerusakan stok tegakan dan secara permanen menghambat pertumbuhan.
Praktik melakukan kontrak dari HPH kepada sub-kontraktor yang biasa dilakukan, makin
memperparah masalah di atas, karena para sub-kontraktor tidak bisa dimintai pertanggung
jawaban atas kegiatan yang dilakukannya untuk mencari kayu sebanyak-banyaknya dalam

PENDAHULUAN 5
waktu segera. Praktik penebangan yang berorientasi jangka pendek tersebut menyebabkan
kerusakan hutan dan deforestasi yang tak direncanakan.
Pembukaan jalan hutan juga menjadi salah satu penyebab deforestasi yang tidak
direncanakan, karena dengan pembukaan jalan di kawasan hutan dapat memberikan akses
bagi kegiatan-kegiatan lain selain pembalakan, misalnya pembukaan pemukiman baru di
dalam kawasan hutan.
5. Praktik penanaman kembali dan regenerasi hutan yang buruk
Berdasarkan data yang ada, kawasan bekas tebangan hutan yang direboisasi jumlahnya
sangat minim tidak lebih dari 4% dari total kawasan hutan. Laju penanaman kembali saat
ini tidak mampu mengimbangi laju hilangnya kawasan hutan. Jika laju deforestasi sebesar
kurang lebih 1 juta ha/tahun, paling tidak dibutuhkan kegiatan penanaman kembali dengan
laju yang setara, untuk mengkompensasi deforestasi tahunan yang terjadi akibat berbagai
sebab.
6. Berbagai kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang menyebabkan timbulnya praktik-
praktik yang mengabaikan kelestarian.
a. Belum terbentuknya unit pengelolaan di tingkat tapak (KPH), sehingga terhadap kegiatan
pengelolaan hutan di lapangan tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab
b. Lemahnya pengawasan yang disebabkan karena jumlah SDM kehutanan terbatas di luar
Jawa. Sebagai perbandingan, area yang harus diawasi oleh setiap ahli kehutanan di luar
Jawa adalah 26.700 ha/orang, sedangkan di Pulau Jawa adalah 6.900 ha/orang.
c. Ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan
daerah dan nasional
d. Kebijakan masa lalu yang melarang ekspor kayu bulat dan integrasi vertikal dalam industri
kehutanan menyebabkan peningkatan kapasitas industri kehutanan jauh melebihi
kapasitas penyediaan bahan baku.
e. Rendahnya tingkat pungutan dan royalti, perolehan rente pemerintah yang rendah
mendorong pembalakan kayu yang tidak efisien (pemegang izin memberikan nilai rendah
pada hasil hutan kayu)
f. Masa daur HPH yang 20 tahun yang jauh lebih pendek dibandingkan daur pemanenan
yang 35 tahun menyebabkan pengelolaan tidak memperhatikan aspek kelestarian,
karena pemegang HPH tidak mempunyai jaminan penguasaan kawasan untuk periode
berikutnya.

PENDAHULUAN6
g. Masalah kepastian pemilikan lahan terutama di era reformasi yang tumpang tindih, tidak
terdapatnyakepastianlahanmenyebabkanterjadinyakonfliktenurialyangmengakibatkan
terganggunya upaya menjaga kelestarian hutan.
h. Program pengembangan masyarakat sekitar hutan (PMDH).
Kebijakan PMDH dinilai mempunyai banyak kelemahan dan kegagalan. Kebutuhan
masyarakat tidak benar-benar digali melalui peran serta dalam perencanaan. Hak
masyarakat yang berkaitan dengan akses terhadap lahan tidak diakui. Masyarakat lokal
tidak mempunyai akses untuk memanen kayu secara komersial. Disisi lain HPH merasa
tidak mendapat keuntungan apapun terhadap program tersebut. Kegagalan melibatkan
masyarakat lokal sekitar hutan dalam pengelolaan hutan dan mengintegrasikan hak serta
kebutuhan mereka bisa mendorong terjadinya penebangan liar yang pada akhirnya akan
menyebabkan pengelolaan hutan tidak lestari.
Karena adanya permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas, timbul
kondisi dilematis dalam sistem pengelolaan sektor kehutanan Indonesia. Disatu sisi, sektor
kehutanan secara ekonomi menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan
nasional, namun di sisi lainnya, menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan sumber daya
hutan yang akan sulit terpulihkan.
Dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap meningkatnya laju penurunan kualitas hutan
produksi di Indonesia maka pemerintah menetapkan kebijakan untuk pengelolaan hutan
produksi lestari (PHPL) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan
yang selanjutnya telah dirubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008 dan peraturan-peraturan
turunannya.

KONSEPSI PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI
(PHPL)
Konsepsi PHPL dari Aspek Ekonomi, Ekologi, dan Sosial
Dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang dimulai dari terjadinya kerusakan hutan akibat
eksploitasi kayu hutan secara tak terkendali, dan upaya pengelolaan hutan secara lestari oleh
masyarakat dunia, maka pada awal tahun 1980-an, keberadaan hutan tropis mulai diagendakan
dalam dialog global. Suatu proses negosiasi yang panjang telah berlangsung dibawah
naungan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Hasilnya adalah
suatu kesepakatan dalam bentuk “ International Tropical Timber Agreement” (ITTA) atau
Perjanjian Kayu Tropis Internasional yang merupakan perjanjian multilateral tentang peredaran
komoditas kayu tropis. ITTA ditandatangani pada 18 November 1983 di Jenewa dan mulai
diberlakukan pada 1 April 1985. ITTA melandasi berdirinya organisasi internasional kayu tropis
atau lebih dikenal dengan International Tropical Timber Organization/ ITTO pada tahun 1986.
Saat ini ITTO beranggotakan 59 negara, yang terdiri dari 34 negara produsen dan 25 negara
konsumen. Indonesia termasuk tiga negara dengan vote terbesar (146) bersama Brasil (159)
dan Malaysia (103).
Adapun tujuan ITTO sebagaimana tertuang dalam ITTA 1994 antara lain adalah memberikan
kontribusidalamprosespembangunanberkelanjutan. Dalamupayamendukungpembangunan
berkelanjutan di bidang pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), ITTO telah mengadakan
sidang di Bali pada tahun 1990, yang menghasilkan kesepakatan menetapkan target
pengelolaan hutan lestari tercapai pada tahun 2000. Keputusan ITTO tersebut merupakan
komitmen seluruh negara anggota terhadap pelaksanaan PHL.
II

KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)8
Pada prinsipnya konsepsi Pengelolaan Hutan Lestari memiliki tiga tipe yaitu:
1. Kelestarian hasil hutan
Tipe kelestarian ini hanya menitikberatkan pada hasil kayu tahunan atau periodik yang
sama. Untuk mewujudkan tipe kelestarian ini muncul berbagai konsep sistem silvikultur,
penentuan rotasi, teknik penebangan yang tepat dan sebagainya
2. Kelestarian potensi hasil hutan
Kelestarian potensi hasil hutan berorientasi pada hutan sebagai pabrik kayu. Pengelola hutan
memperoleh kesempatan untuk memaksimumkan produktivitas kawasan hutan dengan
cara tidak hanya menghasilkan produk konvensional sehingga diperoleh keuntungan uang
yang sebesar-besarnya.
3. Kelestarian sumber daya hutan
Kelestarian sumber daya hutan menitikberatkan kepada hutan sebagai ekosistem yang
menghasilkan kayu maupun non-kayu, pelindung tata air dan kesuburan tanah, penjaga
kelestarian lingkungan, serta berfungsi sebagai gudang untuk kelangsungan hidup berbagai
macam sumber genetik, baik flora maupun fauna.
Tipe kelestarian sumber daya hutan, adalah tipe pengelolaan hutan lestari yang menjadi target
pembangunan sektor kehutanan yang berkelanjutan.
Expert Panel ITTO menyimpulkan bahwa definisi operasional mengenai Pengelolaan Hutan
Lestari perlu mencakup unsur-unsur sebagai berikut :
1. Hasil yang berkesinambungan berupa kayu, hasil hutan lainnya dan jasa
2. Mempertahankan tingkat biodiversity yang tinggi dalam konteks perencanaan tata guna
lahanyangintegratifyangmencakupjaringankerjakawasanlindungdankawasankonservasi
3. Menjaga stabilitas fungsi dan ekosistem hutan dengan penekanan pada pemeliharaan
produktivitas tempat tumbuh (site productivity), menjaga sumber benih (plasma nutfah) dan
unsur biodiversity yang diperlukan untuk regenerasi dan pemeliharaan hutan.
4. Meningkatkan dampak positif pada areal disekitar hutan dan sekaligus mengambil langkah-
langkah untuk meminimalkan dampak yang merugikan
5. Proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyelesaikan perbedaan yang
timbul

KONSEPSI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 9
6. Memberi peluang yang cukup luas untuk kemungkinan perubahan tata guna lahan pada
masa yang akan datang.
Berdasarkan pertimbangan yang cukup luas tersebut, ITTO mendifinisikan Pengelolaan
Hutan Lestari sebagai suatu proses pengelolaan hutan untuk mencapai satu atau lebih
tujuan pengelolaan yang secara jelas ditetapkan, yang menyangkut produksi hasil hutan yang
diinginkan dan jasa secara berkesinambungan, tanpa dampak yang tidak diinginkan baik
terhadap lingkungan maupun sosial, atau pengurangan nilai yang terkandung didalamnya dan
potensi potensinya pada masa yang akan datang.
Ilustrasi mengenai pengelolaan hutan lestari sebagaimana didefinisikan tersebut diatas dapat
digambarkan sebagai berikut :
Produksi Ekologi
Sosial
Sasaran SFM
Gambar 1. Ilustrasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Hutan mempunyai fungsi produksi mempunyai nilai ekonomi, seperti kayu, rotan, gaharu dan
sebagainya. Hutan mempunyai fungsi ekologi karena hutan sangat penting untuk kelangsungan
mahluk hidup manusia, hewan dan tumbuhan. Fungsi ekologi tersebut diantaranya adalah
menyerap karbondioksida sekaligus menghasilkan oksigen bagi kehidupan, sumber air,
pencegah erosi dan banjir, habitat hewan, sumber keanekaragaman hayati, dsb. Hutan juga
mempunyai fungsi sosial karena hutan memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya
sumber pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat sekitar hutan dan obat-obatan, sumber
mata pencaharian, penelitian, dan sebagainya. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu yang
dilakukan oleh pemegang IUPHHK akan menyebabkan dampak terhadap ketiga fungsi
tersebut baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan demikian, Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari seharusnya mencakup usaha-usaha untuk meningkatkan dampak positif dan
meminimalkan dampak negatif dari pengelolan hutan sehingga fungsi hutan lestari.

Lima Aspek Pokok dalam PHPL
Untuk itu paling tidak harus ada lima aspek pokok yang harus dipenuhi dalam rangka
mewujudkan pengelolaan hutan lestari yaitu sebagai berikut :
1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan
Kemantapan dan kepastian hukum yang diikuti dengan pengendalian pelaksanaan secara
operasional serta perencanaan pengelolaan yang disahkan, penetapan dan penataan
kawasan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan dikukuhkan secara yuridis.
2. Aspek kesinambungan produksi
Perlunya ditetapkan sistem silvikultur (sistem panen dan pembudidayaan) yang tepat sesuai
dengan kondisi hutan yang bersangkutan.
Kelangsungan produksi kayu dari suatu HPH untuk siklus I, sangat ditentukan oleh
kemampuan perusahaan dalam membuat penataan areal yang baik yang dituangkan dalam
RKU, melalui inventarisasi dan penafsiran foto udara sangat diperlukan agar realisasi jatah
produksi tahunan (JPT) tidak terlalu berbeda dengan perkiraan produksi dalam RKU.
Untuk penebangan pada siklus kedua dan selanjutnya, kesinambungan produksi sangat
ditentukan oleh :
a. Cara penebangan dan penyaradan
b. PWH
c. Inventarisasi tegakan tinggal
d. Penanaman dan pemeliharaan tegakan tinggal
3. Aspek konservasi flora fauna dan keanekaragaman hayati serta berbagai lini fungsi hutan
bagi lingkungan
ITTO telah mengeluarkan guidelines dimana didalamnya mencantumkan satu persyaratan
untuk pelaksanaan kegiatan konservasi biological diversity dengan penyediaan Total
Protected Area (TPA) antara lain berupa Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.
Program konservasi tersebut antara lain ditujukan untuk penyediaan plasma nutfah, zona
penyangga antara hutan produksi dengan hutan lindung atau hutan konservasi, inventarisasi
flora fauna yang dilindungi, serta usaha-usaha pencegahan perburuan binatang yang
dilindungi, pencegahan penebangan pohon yang dilindungi, pencegahan kebakaran serta
kerusakan vegetasi, kerusakan tanah serta perlindungan sungai, mata air, pantai, atau

tepi danau dan areal perlindungan lain. Untuk itu adanya dokumen Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) serta adanya organisasi
dan anggaran pelaksanaan sesuai AMDAL merupakan persyaratan.
4. Aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat.
Agar hutan produksi dapat dikelola secara lestari, ada beberapa aspek yang menyangkut
sumber daya manusia yang perlu diperhatikan antara lain
• Profesionalisme tenaga kerja
• Kesejahteraan karyawan
• Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dari anggota masyarakat yang tinggal
di dalam dan di sekitar hutan
• Hak tradisional masyarakat dalam pemanfaatan hasil hutan non-kayu serta kegiatan
spiritual
• Pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat di dalam dan di sekitar hutan
• Bantuan-bantuan baik berupa bimbingan, penyuluhan maupun berupa material agar
kehidupan dan kemandirian anggota masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar
hutan dapat ditingkatkan.
5. Aspek Kelembagaan
Berbagai ketentuan dari Kementerian Kehutanan yang didukung oleh organisasi
perusahaan HPH (APHI) serta tersedianya cukup banyak tenaga profesional telah secara
nyata memperbaiki dan melengkapi sistem kelembagaan dari Perusahaan HPH. Usaha
pemenuhan tenaga teknis masih perlu dipacu agar aspek kelembagaan dapat mendukung
pelaksanaan pengelolaan hutan secara lestari.
Komponen PHPL dan Keterkaitannya Satu Sama Lain dalam PHPL
Memperhatikan prasyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan
sistem pengelolaan hutan lestari tersebut diatas, maka tingkat keberhasilan pengelolaan hutan
lestari tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor antara lain adalah :
1. Kebijakan dan komitmen nasional serta kebijakan ekonomi nasional
2. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan PHL
3. Tersedia struktur pemerintahan yang dapat menjamin bagi pelaksanaan kebijakan dan
komitmen PHL

4. Tersedianya kapasitas yang cukup dalam bentuk, jumlah sumber daya manusia yang
berkualitas dan mempunyai komitmen yang tinggi
5. Investasi yang cukup dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan.
Faktor-faktor tersebut diatas pada prinsipnya dapat dikelompokkan ke dalam dua komponen
utama yakni :
1. Komponen internal HPH yang terdiri dari :
a. Kemampuan manajemen berupa :
- Modal
- Sumber daya manusia
- Kemampuan teknik (profesionalisme)
b. Sumber daya hutan
c. Komitmen atau kebijakan manajemen
2. Komponen eksternal yang terdiri dari :
a. Level sasional meliputi :
- Sistem manajemen pengelolaan hutan
- Masyarakat hutan
- Kebijakan Kementerian Kehutanan
- Program Pembangunan Nasional dan Daerah
b. Level global internasional meliputi :
- Perkembangan isu global
- Perkembangan IPTEK
- Persaingan global
Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan lestari sebagaimana dimaksud diatas
diimplementasikan ke dalam tiga sub-sistem yang berkaitan satu sama lain yaitu :
1. Sub-sistem kegiatan pengelolaan hutan
a. Terdiri dari komponen modal, sumber daya manusia, dan teknik

b. Kondisinya beragam antara satu unit pengelolaan dengan unit pengelolaan yang lain
c. Komponen sumber daya manusia merupakan komponen sistem yang perlu perhatian
khusus dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya hutan
d. DenganSDMyangcukupdanberkualitassertaprofesionalmakapemanfaatankomponen
sumber daya hutan dengan menggunakan modal dan teknik akan menciptakan kondisi
internal yang mantap
e. Terdapat kecenderungan meningkatkan pemanfaatan SDM yang berkualitas dalam
pengelolaan SDH, sementara di sektor pemerintahan terutama di daerah masih belum
memadai
f. Kondisi sumber daya hutan yang beragam (struktur, komposisi, dan potensi) sebagai
komponen sub-sistem kegiatan pengelolaan SDH akan mempengaruhi kinerja IUPHHK
bersangkutan
2. Sub-sistem infrastruktur mikro
a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan yang memberikan
prakondisi bagi kelangsunganto sub-sistem kegiatan pengelolaan
b. Khususnya komponen komitmen dan kebijakan manajemen akan menciptakan dan
mempengaruhi iklim atau atmosfer kerja dalam sub-sistem kegiatan pengelolaan
c. Oleh karenanya kedua komponen harus mampu menjadi motor penggerak bagi
kelancaran sub-sistem pelaksanaan kegiatan
d. Sub-sistem kegiatan pengelolaan harus mendasarkan kegiatannya pada komponen
sistem TPTI. Proses pengembangan sistem manajemen silvikultur ini akan mempengaruhi
kemantapan sub-sistem pelaksanaan kegiatan pengelolaan tersebut
e. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan dipengaruhi pula
oleh komponen infrastruktur mikro yang lain yaitu dari satu tempat ke tempat yang lain,
juga adanya sifat yang dinamis
f. Keharmonisan antara komponen infrastruktur ini dengan sub-sistem pelaksanaan
kegiatan pengelolaan menjadi salah satu faktor bagi tercapainya Sustainable Forest
Management
3. Sub-sistem infrastruktur makro
a. Merupakan bagian dari sistem pengelolaan sumber daya hutan alam produksi, berkaitan
dengan pelaksanaan pemerintah dan perkembangan global.

b. Koordinasi antara pembangunan kehutanan dengan pembangunan sektor yang lain
merupakan faktor penting bagi tercapainya pengelolaan sumber daya hutan secara
lestari
c. Komoditi hasil hutan (kayu dan non-kayu) merupakan salah satu andalan ekspor non-
migas Indonesia, sehingga masalah-masalah yang berkaitan dengan persaingan dalam
pasar internasional (persaingan bebas) menjadi faktor penting bagi pengusahaan hutan
yang berkesinambungan
d. Perkembangan IPTEK merupakan peluang dan tantangan bagi peningkatan kualitas
pengusahaan hutan berkelanjutan sehingga siap untuk masuk pasar bebas tahun 2020.
Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dapat dijelaskan
dalam gambar 2 berikut ini.

MODAL SDM TEKNIK
SUMBER DAYA HUTAN
- STRUKTUR
- KOMPOSISI
- POTENSI
- KONDISI LAHAN
PERKEMBANGAN IPTEK – PERSAINGAN GLOBAL
M
A
S
Y
A
R
A
K
A
T
H
U
T
A
N
M
A
N
AJ
E
M
E
N
H
U
T
A
N
IKLIM – ATMOSFER KERJA
KOMITMEN – KEBIJAKAN MANAJEMEN
K
E
B
IJ
A
K
A
N
K
E
M
E
N
H
U
T
T
PERKEMBANGAN ISSU –MASALAH GLOBALP
E
M
B
A
N
G
U
N
A
N
N
A
S
&
D
R
H
PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI
a. Kelangsungan Produk Tata Guna Lahan dan
keanekaragaman Hayati
b. Produktivitas hutan
c. Pengaruh Positif sekitar hutan dan konsultasi
masyarakat
Gambar 2. Keterkaitan antar komponen dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL)
MODAL SDM TEKNIK

KRITERIA DAN INDIKATOR
PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan hutan lestari minimal harus
memenuhi 5 kriteria pokok yaitu :
1. Aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan
2. Aspek kelestarian/kesinambungan produksi
3. Aspek konservasi, ekologi dan lingkungan
4. Aspek manfaat ekonomi, sosial dan budaya
5. Aspek kelembagaan
Kriteria dan Indikator PHPL
Untuk mengukur kinerja PHPL diperlukan standar dan pedoman penilaian. Standar dan
pedoman penilaian ini selanjutnya digunakan untuk proses penilaian kinerja PHPL oleh lembaga
penilai (assessor) yang independen. Proses penilaian tersebut lebih dikenal sebagai proses
sertifikasi dimana unit pengelola hutan yang lulus proses penilaian akan mendapat sertifikat
sebagai bukti pengakuan telah melakukan PHPL.
III

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL)18
Dalam perkembangannya, respon terhadap isu kayu ilegal menjadi sangat mendesak. Sehingga
dibuatlah standar dan pedoman untuk melakukan verifikasi legalitas kayu yang diterapkan
terhadap unit pengelola hutan sebagai penghasil kayu dan industri pengolahan kayu sebagai
pengguna kayu.
Menurut Nana Suparna (1995) prinsip-prinsip dasar yang dianut dalam penetapan indikator
pada pengelolaan hutan lestari didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :
1. Indikator tidak hanya memperhatikan dari segi yuridis formal, tetapi lebih ditekankan pada
segi fakta di lapangan
2. Indikator atas aspek yang dinilai diprioritaskan pada hal-hal yang bersifat sangat menentukan
(key point), sehingga tidak terlalu disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendasar
3. Kegiatan yang perlu dinilai diutamakan terhadap sasaran yang ingin dicapai oleh adanya
suatu kegiatan, sehingga tidak terfokus ke masalah prosedur atau prosesnya saja
4. Kriteria yang ditetapkan dapat merangsang motivasi dan kreativitas pelaksana dalam
meningkatkan mutu pengelolaan hutannya
5. Tolok ukur harus jelas dan sejauh mungkin dapat diukur
6. Ingat, yang dibahas adalah hutan produksi, bukan hutan konservasi (Hutan Lindung, Cagar
Alam, Suaka Margasatwa, maupun Taman Nasional)
7. Indikator pada aspek dinilai harus bersifat dinamis disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, sejauh hal-hal tersebut ada kaitannya.
Secara yuridis sesuai dengan kriteria ITTO guideline yang telah disepakati dalam pertemuan/
sidang ITTO ke-8 di Bali pada tahun 1990, maka peraturan perundang-undangan yang
mengatur prinsip pengelolaan hutan produksi secara lestari telah mulai diterbitkan sejak tahun
1993 dan perubahan-perubahannya hingga saat ini.
SaatinisudahadabeberapastandardanpedomanpenilaiankinerjaPengelolaanHutan Produksi
Lestari dan verifikasi legalitas kayu, baik yang bersifat wajib (mandatory) dari pemerintah
maupun yang bersifat sukarela (voluntary).
Untuk yang bersifat wajib (mandatory) diatur melalui Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri
Kehutanan dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan antara lain sebagai berikut :
1. .Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana
Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya telah dirubah dengan PP
Nomor 3 Tahun 2008

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL) 19
2. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi
Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar
dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Disamping itu, beberapa lembaga telah menyusun pedoman untuk verifikasi legalitas kayu yang
bersifat sukarela diantaranya adalah standar Verification of Legal Origin (VLO) dan Verification of
Legal Compliance (VLC), sedangkan untuk penilaian PHPL yang bersifat sukarela diantaranya
adalah standar Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan standar Forest Stewardship Council
(FSC).
Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari menurut Peraturan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas kayu pada
pemegang ijin atau pada hutan hak dapat dijelaskan melalui Tabel 2 sebagai berikut :
Tabel 2 : Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kriteria Indikator
1. Prasyarat a. Kepastian kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan
b. Komitmen Pemegang Ijin
c. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada
seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi
penelitian, pendidikan dan latihan
d. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan
pemantauan periodik, evaluasi, dan penyajian umpan balik mengenal
kemajuan pencapaian (kegiatan IUPHHK-HA/RE/HT/Pemegang
Hak Pengelolaan)
e. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)
2. Kesinambungan
Produksi
a. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari
b. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem
c. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin
regenerasi hutan
d. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk
pemanfaatan hutan
e. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/
pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya
f. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan
pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya
manusia

KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LETARI (PHPL) 21
3. Aspek Ekologi a. Keberadaan, kondisi kawasan kemantapan dan kondisi kawasan
dilindungi pada setiap tipe hutan
b. Perlindungan dan pengaman hutan
c. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan
d. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka
(endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan
endemik
e. Pengelolaan flora untuk :
- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu dan
bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik
f. Pengelolaan fauna untuk :
- Luasan tertentu tertentu dari hutan produksi yang tidak
terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang,
langka, terancam punah dan endemik
4. Aspek Sosial a. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang
ijin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
b. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
c. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat
yang adil antar para pihak
d. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal
e. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
tenaga kerja

Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah Kriteria dan Indikator yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada
Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan
Hak telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam konsepsi SUSTAINABLE FOREST
MANAGEMENT (SFM) ?”

KERANGKA KERJA
PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI LESTARI (PHPL)
Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
Agar pengelola hutan pemegang IUPHHK-HA tidak kehilangan orientasi dan lebih fokus
pada proses pengelolaan hutan yang sasaran akhirnya adalah memenuhi standar penilaian
PHPL dan verifikasi legalitas kayu telah disusun Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari. Kerangka kerja PHPL sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan melalui bagan
alir sebagai berikut :
IV

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)24
Gambar 4. Bagan Alir Kerangka Kerja PHPL (Sumber: TFT)
Tahapan dan Kegiatan Utama Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Tahapan dan kegiatan utama pengelolaan hutan produksi lestari sebagaimana dimaksud pada
bagan alir tersebut di atas dapat dijelaskan berikut ini :
A. Tahap Prakondisi
Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dan menentukan pelaksanaan PHPL. Inti dari
tahap ini adalah komitmen pengelola hutan untuk melaksanakan PHPL. Komitmen harus bisa
dibuktikan secara nyata paling tidak dengan melakukan beberapa hal berikut yang sebagian
besar merupakan tugas dari manajemen puncak dari UNIT PENGELOLA HUTAN :
A1. Meningkatkan kesadaran untuk melaksanakan PHPL
Kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari perlu dimiliki oleh
seluruh jajaran internal yang terlibat dalam pengelolaan hutan, mulai dari pemilik
perusahaan, manajemen puncak, dan seluruh staf lapangan termasuk kontraktor.

KERANGKA KERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) 25
Kesadaran tersebut harus didasari oleh pemahaman yang cukup tentang Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari dari berbagai aspek, baik dari aspek kepatuhan terhadap
peraturan perundangan, aspek produksi, aspek lingkungan, aspek sosial, dan juga dari
aspek strategi bisnis.
Pengelolaan hutan merupakan usaha jangka panjang. Untuk menjamin kelestarian hasil
sekaligus kelestarian usaha mutlak diperlukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
A2. Membangun komitmen untuk melaksanakan PHPL
Komitmen untuk PHPL harus bisa ditunjukan oleh unit pengelola hutan, diantaranya :
• Visi dan misi perusahaan sebagai bentuk komitmen tertulis harus mencerminkan
kesadaran untuk melakukan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Visi, misi dan
komitmen untuk PHPL perlu diketahui oleh seluruh jajaran internal yang terlibat dalam
pengelolaan hutan termasuk kontraktor serta masyarakat secara luas. Penyusunan
visi, misi, penetapan target, dan sebagainya merupakan bagian dari perencanaan
bisnis dan strategi.
• Pemenuhan aspek legalitas
• Pemenuhan tenaga teknis yang memadai, dana untuk pelaksanaan kegiatan dan
sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Rencana aksi menuju
PHPL tidak akan berjalan dengan baik jika ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi.
A3. Penilaian kesenjangan antara Praktik Pengelolaan yang Sedang Berjalan dengan standar
Penilaian PHPL (Gap Assessment)
Penilaian/verifikasi bisa dilakukan oleh internal unit pengelola hutan atau oleh pihak lain
yang berkompeten. Penilaian ini merupakan langkah awal dalam rangka memperbaiki
kinerja menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Hasil penilaian/verifikasi harus
disosialisasikan kepada seluruh jajaran unit pengelola hutan termasuk kontraktor.
Penentuan atau pemilihan standar penilaian/verifikasi dalam melakukan gap assessment
tergantung kepada tujuannya, apakah untuk tujuan pemenuhan standar mandatory (LK
dan PHPL) atau untuk tujuan pemenuhan standar FSC.
Penilaian PHPL dengan standar PHPL atau FSC dilakukan pada level kriteria, sedangkan
untuk verifikasi legalitas kayu (LK) penilaian dilakukan pada level indikator. Berikut adalah
uraiannya:
_ LK : 3 prinsip, 6 kriteria, 11 indikator
_ PHPL : 4 prinsip, 24 kriteria

_ FSC (hutan alam) : 9 prinsip, 47 kriteria
Hasil gap assessment disajikan untuk setiap kriteria/indikator tersebut di atas.
A4. Membuat Rencana Aksi menuju PHPL
Tindak lanjut dari hasil gap assessment adalah membuat rencana aksi berdasarkan hasil
penilaian pada setiap kriteria/indikator. Komponen utama dari rencana aksi terdiri dari
kegiatan, target, penanggung jawab dan tata waktu pelaksanaan.
Dalam penyusunan rencana aksi, untuk pemenuhan setiap kriteria dan indikator seringkali
dibutuhkan beberapa kegiatan lintas departemen atau lintas tahapan (perencanaan,
implementasi,monitoringatauevaluasi).Atausebaliknya,satukegiatanbisaberhubungan
dengan beberapa kriteria/indikator.
B. Pengumpulan Data Dasar
Pengumpulan data dasar dimaksudkan untuk memperoleh informasi menyeluruh mengenai
sumber daya hutan (batas areal kerja, potensi, riap tegakan, keanekaragaman hayati, dan
kawasan yang perlu dilindungi); dampak potensial dari pengelolaan hutan terhadap lingkungan;
dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan.
Seluruh informasi tersebut harus diintegrasikan dan dipertimbangkan dalam proses penataan
areal kerja (forest zoning) dan dalam proses penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang
yang meliputi rencana kelola produksi, lingkungan dan sosial. Berikut adalah penjelasan
mengenai kegiatan utama yang terkait dengan pengumpulan data dasar:
B1. Penataan batas areal kerja dan pengukuhan kawasan hutan
Salah satu kewajiban dari Unit Pengelola Hutan pada tahap awal pengelolaan hutan
adalah pelaksanaan tata batas areal kerja (TBT). Penataan batas areal kerja merupakan
upaya untuk mendapatkan kepastian kawasan hutan yang dikelola untuk jangka panjang.
B2 Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)
AMDAL dilakukan sebelum kegiatan operasional dimulai dan merupakan salah satu
persyaratan memperoleh ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam
(IUPHHKHA).
Dokumen AMDAL terdiri dari dokumen utama, yaitu dokumen analisis dampak
lingkungan (AMDAL), dokumen rencana kelola lingkungan (RKL) dan dokumen
rencana pemantauan lingkungan (RPL).

Informasi penting yang diperoleh dari dokumen AMDAL adalah dampak potensial
pengelolaan hutan terhadap lingkungan (fisik-kimia, biologi, dan sosial) dan besarannya
yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan rencana kelola lingkungan dan
rencana pemantauan lingkungan.
B3 Survei sosial
Survei sosial dilakukan untuk mengetahui informasi mengenai kondisi sosial ekonomi
dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan yang dikelola. Informasi meliputi
kelembagaan desa, sarana dan prasarana desa, jumlah penduduk, mata pencaharian,
pendidikan, kesehatan, aturan adat, kearifan tradisional, penggunaan lahan, pemanfaatan
sumber daya hutan, dan sebagainya.
Pelaksanaan survei disarankan untuk dilakukan secara partispatif dengan melibatkan
masyarakat sekitar hutan agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi sosial,
ekonomi dan budaya masyarakat serta untuk menghindari konflik penggunaan lahan
dan konflik pengelolaan sumber daya hutan di kemudian hari.
Selain untuk bahan penyusunan rencana pengelolaan, informasi yang diperoleh dari
survei sosial bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk kegiatan identifikasi HCVF dan lebih
lanjut dapat digunakan sebagai data pembanding dengan hasil pemantauan dampak
sosial.
B4. Identifikasi hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF)
Pedoman untuk melakukan identifikasi HCVF adalah Panduan Identifikasi Kawasan NKT
di Indonesia (Konsorsium Revisi HCV Toolkit Indonesia, Tropenbos Indonesia, 2008).
Kegiatan ini termasuk dalam Prinsip 9 dari standar FSC. Walaupun demikian, informasi
yang diperoleh dari kegiatan ini relevan dengan kriteria PHPL terutama kriteria 3.1 dan
Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini secara umum adalah mengenai nilai konservasi
tinggi dari hutan, yang diantaranya meliputi : keanekaragaman hayati (species, ecosistem);
jenis-jenis yang dilindungi menurut IUCN, peraturan perundangan Indonesia, maupun
yang termasuk dalam appendix CITES; habitat hewan yang perlu dilindungi; keterwakilan
ekosistemyangperludilindungi;kawasanperlindunganair(daerahaliransungai);sumber
daya hutan yang penting bagi masyarakat sekitar hutan; dan situs agama, budaya dan
ekonomi masyarakat sekitar hutan yang perlu dilindungi.
HasilidentifikasiHCVFdilengkapidenganrekomendasipengelolaanyangharusdilakukan
agar nilai konservasi tinggi dari hutan yang dikelola dapat dipertahankan.
Salah satu bentuk penilaian keanekaragaman hayati yang wajib dilakukan adalah
kegiatan penentuan lokasi kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN) dan inventarisasi
keanekaragaman jenis flora dan fauna di KPPN.

B5. Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB)
IHMB dilakukan untuk mengetahui potensi tegakan hutan yang mencakup seluruh
areal kerja dengan cara sampling. Metode pelaksanaan secara lengkap dijelaskan dalam
pedoman IHMB sesuai Permenhut Nomor P.33/Menhut-II/2009. IHMB dilakukan secara
berkala setiap sepuluh tahun sebagai dasar untuk penataan areal kerja (forest zoning)
dan penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) untuk
jangka sepuluh tahun.
B6. Perhitungan riap tegakan hutan
Riap tegakan hutan atau laju pertumbuhan tegakan hutan (m3
/ha/tahun) bisa dikatakan
sebagai bunga atau ‘interest’ dari potensi tegakan hutan (m3
/ha). Potensi tegakan hutan
diketahui dari hasil IHMB, sedangkan riap tegakan hutan dihitung dari hasil pengukuran
periodik petak ukur permanen (PUP) yang dibuat pada lokasi bekas tebangan. Referensi
untuk pembuatan dan pengukuran PUP adalah Paket Inventarisasi Permanen (BFMP,
2002).
Untuk menjamin kelestarian hasil hutan, maka volume kayu yang dipanen setiap tahunnya
(annual allowable cut atau AAC) tidak boleh melebihi riap rata-rata tegakan hutan.
Jika laju pemanenan kayu melebihi laju pertumbuhan tegakan, atau dengan kata lain
volume kayu yang dipanen melebihi riap rata-rata tegakan hutan, maka bisa dipastikan
dalam jangka panjang akan terjadi penurunan “modal” potensi tegakan hutan, hutan
terdegradasi dan kelestarian hasil hutan tidak pernah terjadi.
C. Penyusunan Rencana Pengelolaan
C1 Penataan Areal Kerja Jangka Panjang (Zonasi Hutan)
Penataan areal kerja jangka panjang merupakan kegiatan awal yang sangat menentukan
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Input untuk kegiatan ini adalah seluruh informasi
yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti laporan tata batas,
Dokumen AMDAL, laporan survei sosial, laporan identifikasi HCVF dan rekomendasinya,
laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB. Kegiatan ini terdiri dari
dua tahapan yaitu tahap penyusunan zonasi hutan dan tahapan penataan blok rencana
kerja tahunan (Blok RKT).

Gambar 5. Tahapan penyusunan zonasi hutan dan penataan blok RKT
Pada tahap zonasi hutan, areal kerja didelineasi sesuai dengan peruntukannya, yaitu
kawasan lindung, areal tidak efektif untuk produksi dan areal efektif untuk
produksi.
Yang termasuk dalam kawasan lindung :
• Kawasan dengan kemiringan lebih dari 40%; bufferzone hutan lindung dan kawasan
suaka alam/pelestarian alam; sempadan sungai, pantai, danau dan mata air; dan
kawasan pelestarian plasma nutfah (KPPN); dan lahan gambut lebih dari 3 meter.
• Kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan perlu dilindungi sesuai hasil
rekomendasi dari kegiatan identifikasi HCVF, diantaranya sempadan sungai, situs
budaya termasuk hutan adat, situs agama, lintasan satwa, habitat satwa migrant,
span, dan sebagainya.
• Kawasan lainnya yang perlu dilindungi berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat
atau berdasarkan hasil survei sosial atau hasil studi lainnya jika identifikasi HCVF
belum dilakukan.
Yang termasuk dalam areal tidak efektif untuk produksi adalah petak ukur permanen
(PUP),kebunbibit,saranadanprasaranasepertiperumahan,kantor,logyard,persemaian,
dan sebagainya.
Tahap selanjutnya adalah delineasi areal efektif untuk produksi ke dalam 30 blok rencana
kerja tahunan (blok RKT) sesuai dengan rotasi tebangan yaitu 30 tahun (Permenhut
Nomor P.11/Menhut-II/2009 tentang sistem silvikultur). Luas masing-masing blok RKT
bervariasi disesuaikan dengan potensi tegakan hutannya (standing stock) hasil IHMB
agar volume kayu yang dipanen rata-rata sama untuk setiap tahunnya.

C2. Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RKUPHHK)
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) disusun setiap
sepuluh tahun yang meliputi seluruh aspek pengelolaan hutan, yaitu aspek produksi,
aspek lingkungan dan aspek sosial serta aspek manajemen umum.
Input untuk kegiatan ini adalah :
o Seluruh informasi yang telah diperoleh dari tahap pengumpulan data dasar, seperti
laporan tata batas, dokumen AMDAL, laporan survei sosial, laporan identifikasi HCVF
dan rekomendasinya, laporan penilaian keanekaragaman hayati, dan laporan IHMB.
o Hasil penataan areal kerja jangka panjang (zonasi hutan dan penataan blok RKT).
o Hasil pengukuran riap tegakan hutan.
o Hasil monitoring dan evaluasi periode pengelolaan sebelumnya.
o Konsep perencanaan yang ideal adalah adanya kesesuaian antara yang direncanakan
dan yang akan dilaksanakan. Atau seluruh kegiatan yang akan dilakukan pada tahap
implementasi seharusnya sudah direncanakan pada tahap ini, yaitu meliputi :
- Rencana produksi
- Rencana penerapan sistem pemanenan ramah lingkungan (RIL)
- Rencana penerapan sistem lacak balak
- Rencana penggunaan alat berat
- Rencana pengelolaan limbah
- Rencana konservasi tanah dan air
- Rencana pembinaan hutan
- Rencana kelola sosial
- Rencana penataan batas kawasan lindung
- Rencana pemetaan partisipatif
- Rencana perlindungan dan pengamanan kawasan hutan
- Rencana konservasi jenis flora dan fauna
- Mekanisme resolusi konflik

- Rencana pengelolaan keuangan
- Rencana pengelolaan sumber daya manusia
- Rencana penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
- Rencana sistem dokumentasi
C3. Penyusunan Rencana Pemanenan Kayu
Rencana pemanenan kayu disusun berdasarkan 4 kegiatan yang dilakukan secara
berurutan, yaitu penataan areal kerja tahunan (PAK), kegiatan inventarisasi tegakan
sebelum penebangan dan pemetaan topografi (ITSP dan topomapping), kegiatan survei
rencana jalan, dan survei pola sarad. Keakuratan hasil dari 4 kegiatan tersebut sangat
penting karena akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan implementasi Reduced
Impact Logging (RIL).
Khusus untuk kegiatan ITSP dan topomapping, selain untuk kebutuhan RIL, juga sangat
menentukan dalam pengajuan jatah produksi tahunan (target RKT) dan implementasi
penatausahaan hasil hutan serta monitoring implementasi lacak balak.
C4. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Idealnya Rencana Kerja Tahunan disusun beradasarkan : RKUPHHK, hasil realisasi
RKT tahun sebelumnya dan rencana pemanenan kayu. Rencana kerja tahunan meliputi
seluruh aspek pengelolaan, yaitu aspek produksi, lingkungan dan sosial.
C5. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
RKAP berisi seluruh rencana yang akan dilakukan oleh unit pengelola hutan baik yang
sudah tercantum dalam buku RKT maupun rencana kegiatan yang tidak tercantum dalam
buku RKT disertai dengan perkiraan biaya yang akan timbul (cost) dari seluruh rencana
tersebut dan perhitungan pemasukan (benefit) untuk unit pengelola hutan. RKAP dibuat
untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan sudah dianggarkan oleh
perusahaan dan untuk menghitung untung rugi kegiatan pengelolaan hutan.
D. Implementasi
Implementasi/pelaksanaan kegiatan meliputi :
1. Pemanenan Kayu
2. Pengukuran, Pengujian, Pengangkutan dan Penatausahaan Hasil Hutan

3. Pembayaran Pajak, Kompensasi dan Iuran Resmi Lainnya
4. Pengelolaan Alat-alat Berat
5. Pengelolaan Limbah
6. Konservasi Tanah dan Air
7. Pembinaan Hutan
8. Program Kelola Sosial
9. Penataan Batas Kawasan Lindung
10. Pemetaan Partisipatif
11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan
12. Konservasi Jenis Hewan dan Tumbuhan Dilindungi
13. Resolusi Konflik
Dua hal yang penting dalam tahap implementasi adalah, pertama pelaksanaan kegiatan
dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun dan yang kedua pelaksanaan kegiatan harus
sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahap ini penyusunan standar
prosedur menjadi sangat penting. Untuk mendukung penyusunan standar prosedur yang
sesuai diperlukan peningkatan kompetensi karyawan melalui training dan implementasi
secara terus menerus.
E. Manajemen Umum
Manajemen yang dilakukan perusahaan secara umum yang menjadi pondasi dan
pendukung pelaksanaan PHPL adalah :
1. Pengelolaan Keuangan
2. Pengelolaan Sumber daya Manusia
3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
4. Sistem Pengelolaan Dokumen

F. Monitoring dan evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi :
1. Monev Implementasi RIL
2. Monitoring Hasil Produksi dan Monev Lacak Balak
3. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Fisik-Kimia
4. Monev Dampak Pemanenan Kayu terhadap Aspek Biologi
5. Monev Dampak Pemanenan kayu terhadap Aspek Sosial
6. Review
7. Audit Internal Pelaksanaan PHPL
Monitoring diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dilakukan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.
Monitoring dilakukan pada saat proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring bukan merupakan
kegiatan pasif, dengan pengertian adanya tindakan antisipasi terhadap kendala yang akan
timbul dan segera mencari solusi jika ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi
dilakukan berdasarkan hasil monitoring ditambah dengan informasi lainnya yang berhubungan
dengan kegiatan tersebut, sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan rekomendasi tindakan
perbaikan. Adanya rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.

PERAN PHPL DALAM
PERUBAHAN IKLIM
Mengapa hutan begitu penting dalam Perubahan Iklim?
Hutan dan area alami memainkan peran sangat penting dalam mempertahankan proses alami.
Hutan merupakan salah satu penampung karbon terbesar sehingga membantu menjaga daur
karbon dan proses alami lainnya berjalan dengan baik dan membantu mengurangi perubahan
iklim. Namun, hutan juga dapat menjadi salah satu sumber emisi CO2 terbesar. Karena hutan
dan tumbuhan lainnya juga menyerap CO2 keluar dari atmosfer, peran ganda ini membuat
hutan menjadi makin penting. Studi ilmiah mengatakan bahwa antara 12-17% dari semua CO2
yang dikirim ke atmosfer oleh kegiatan manusia berasal dari perusakan hutan (Stone, dkk,
2010).
Gambar 6. Pentingnya Hutan bagi Perubahan Iklim (Stone, 2010)
V

PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM36
Saat pohon ditebang atau dibakar, karbon dioksida dilepas ke udara. Hal ini juga berarti makin
sedikit pohon yang tersedia untuk menyimpan karbon dan menyerap CO2 dari udara untuk
tumbuh dan berkembang. Namun, jika kita menanam pohon dan melindungi hutan, maka kita
dapat mengurangi dampak perubahan iklim dengan menjaga karbon di hutan dan menanam
pohon baru yang menyerap CO2 dari atmosfer.
Hutan dan Perubahan Iklim
∝ Diperkirakan bahwa setidaknya 1,7 miliar ton karbon dilepaskan per tahunnya akibat alihguna
lahan. Bagian terbesar adalah deforestasi dikawasan hutan tropis.
∝ Deforestasi mewakili sekitar 20 persen emisi karbon dunia saat ini, yang persentasenya lebih
besar dari emisi yang dikeluarkan oleh sektor transportasi global dengan penggunaan bahan
bakar fosil yang intensif.
∝ Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia merupakan penyumbang terbesar emisi nasional.
Sumber penting dalam periode 10-15 tahun terakhir berasal dari kebakaran dan drainase
lahan gambut dengan emisi tahunannya tidak kurangdari 0,5 miliar ton karbon
∝ Hilangnya luasan hutan di dunia diperkirakan mencapai sekitar 7,3 juta hektar per tahun untuk
periode tahun 2000–2005.
∝ Luasan ini mewakili penurunan untuk periode 1990–2000, dimana rata-rata laju deforestasi
sebesar 8,9 juta hektar per tahun.
∝ Luasan terbesar deforestasi terjadi di Amerika Selatan, sebesar 4,3 juta hektar per tahun,
diikuti oleh Afrika dengan empat juta hektar per tahun.
∝ Laju deforestasi di Indonesia bervariasi dari 1,7 juta ha/th (1985–1997), kemudian meningkat
tajam menjadi 2,8 juta ha/th (1997–2000) dan menurun lagi menjadi 1,2 juta ha/th (2000–
2005).
Sumber : CIFOR, 2010
Berikut ini adalah gambaran perbandingan buangan emisi karbon dari hutan dalam kondisi
tanpa produksi dan hutan dalam kondisi deforestasi dan gambaran mengenai siklus karbon
yang diserap dan dibuang dalam bentuk emisi karbon dari hutan.

PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM 37
Gambar 7 : Perbandingan emisi karbon pada hutan dalam kondisi undisturbed tropical forest dan 10
years after deforestation. (Sumber : Pinrad and Croper, 2000)
Gambar 8 : Siklus Karbon dari hutan (sumber : Ministerial Conference on the Protection of Forests
in Europe, 2013)
PHPL dan Perubahan Iklim
Pengelolaan hutan secara lebih baik melalui penerapan PHPL yang sejalan dengan upaya
mitigasi perubahan iklim (Rooper, 2001), meliputi :
1. Perbaikan kebijakan pengelolaan hutan dan pemanenan serta teknologi untuk meningkatkan
kapasitas hutan yang ada untuk penyerapan dan penyimpanan karbon;

2. Investasi yang dapat meminimalkan deforestasi, menjaga atau meningkatkan pertumbuhan
tegakan, meminimalkan gangguan terhadap tanah dan tegakan sisa dalam pembalakan,
dan menjamin regenerasi yang cepat dan memuaskan;
3. Mengadopsi program-program perlindungan hutan yang dapat diterima secara sosial atau
joint management.
REDD (Reducing of Emission from Deforestation and Degradation) merupakan satu diantara
beberapa skema yang hangat diperdebatkan dalam perundingan perubahan iklim. Skema
ini awalnya dirancang oleh Papua Nugini dan Kosta Rika yang tidak mendapat keuntungan
apapun dari skema perubahan iklim di bawah rezim Protokol Kyoto. Dua skema Kyoto, emission
trading (ET) dan joint implementation (JI) hanya berlaku untuk dan di antara negara Annex I.
Satu skema lagi, clean development mechanism (CDM), melibatkan negara berkembang tapi
dibatasi tidak lebih dari 1% pengurangan atas total emisi negara maju yang bisa dikerjakan
melalui proyek CDM di negara berkembang. Jumlah yang sangat kecil ini tidak lepas dari
prinsip pengurangan emisi domestik sebagai tujuan utama Protokol Kyoto. Artinya, mekanisme
ET, JI maupun CDM hanya pelengkap (additional) atas tujuan utama Kyoto yakni mendesak
negara Annex I agar mengurangi emisi domestik-nya.
Pada COP 14 di Poznan, Reducing of Emission Deforestation and Degradation (REDD) yang
ditetapkan dalam BAP paragraph 1 b(iii) dipertegas tidak hanya deforestasi dan degradasi
tetapi juga mencakup konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi yang menjadi bagian dari
skema CDM. Perkembangan ini kerap disebut REDD plus. Berikut ini merupakan ilustrasi
keterkaitan antara SFM dengan perubahan Iklim (REDD+).
Gambar 9 : Keterkaitan SFM dan REDD+ (DNPI,2012)

PERANAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM PERUBAHAN IKLIM 39
Banyak kelompok gerakan sosial yang mempertanyakan konsep Sustainable Forest
Management yang tiba-tiba muncul dalam teks AWG LCA. Rumusan ini berbeda dengan
konsep Bali Action Plan yakni Sustainable Forest Management atau SFM. Salah satu
pertanyaan penting adalah apakah SFM menguntungkan masyarakat lokal pemilik hutan atau
hanya perusahaan pemilik konsesi. Dalam kebijakan maupun rekomendasi kebijakan sejumlah
lembaga yang berkecimpung di bidang kehutanan, SFM rupanya lebih banyak digunakan
sebagai konsep pengelolaan hutan lestari dalam industri kehutanan. Artinya, prinsip dasar
konsep ini bukan hutan yang lestari tetapi logging yang lestari. Di Indonesia, konsep ini dikenal
dengan nama sistem tebang habis dengan permudaan buatan (THPB), sistem tebang habis
dengan permudaan alami (THPA), sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), sistem tebang
pilih tanam Indonesia intensif (TPTII). Sementara SFM dipahami secara lebih luas, tidak hanya
dalam konteks industri tapi juga pengelolaan lestari yang dilakukan komunitas lokal maupun
adat. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian Ashwini Chhatre dan Arun Agrawal, dengan
menggunakan data asli dari 80 hutan yang dikuasai bersama oleh masyarakat di 10 negara
yang tersebar di Asia, Afrika dan Amerika Latin, bahwa penguasaan hutan yang lebih luas
dan otonomi dalam pengambilan keputusan yang lebih besar pada level lokal berkaitan erat
dengan penyimpanan karbon yang cukup tinggi dan keuntungan bagi penghidupan masyarakat
setempat. Lebih lanjut, kedua peneliti berargumen bahwa komunitas lokal membatasi konsumsi
mereka terhadap produk hutan ketika mereka memililiki penguasaan hutan bersama, sehingga
meningkatkan cadangan karbon.
Fakta sebaliknya ditunjukan oleh SFM. Berbagai report juga menunjukan kegagalan SFM.
Global Witness, misalnya, mengeluarkan laporan bahwa hanya sedikit dari konsep ini yang
sukses. Kegagalannya rata-rata di atas 90%.

Praktik SFM
SFM didukung oleh berbagai donor untuk mengatasi degradasi dan deforestasi hutan tropis.
1. 1990: ITTO merancang program “Objective 2000” yang mendorong agar hutan tropis
dikelolah secara berkelanjutan pada 2000. Pada 2005, hanya 7% hutan produksi tropis
yang dikelolah secara berkelanjutan. ITTO gagal 93% dari targetnya;
2. 1997: World Bank dan WWF meluncurkan program bersama dengan tujuan membuat 200
juta hektar produksi hutan kayu dikelolah di bawah sertifikat pengelolaan berkelanjutan
yang independen pada tahun 2005. Mereka mencapai target hanya 31,8 juta hektar (16%
dari target) hanya sepertiga dari jumlah itu yang merupakan hutan tropis (9,54 juta hektar).
Namun, dengan berani keduanya mengusulkan pembaruan program dengan target baru
300 juta hektar pada tahun 2010.
3. 2004: ASEAN menggarisbawahi perhatian bersama untuk mempromosikan sumber daya
hutandaneksosistemkritisberbasissustainablemanagemenofforestlewatpemberantasan
praktik-praktik yang tidak berkelanjutan di bawah payung Vientiane Action Plan. Lima
tahun kemudian (2009), FAO memperkirakan bahwa rata-rata deforestasi di negara-
negara ASEAN nampaknya terus berlanjut dari periode 2000-2005 yakni 3,7 juta hektar
per tahun
Sumber: Global Witness, September, 2009: 5
Sumber: DNPI, 2012

DAFTAR PUSTAKA
Basah, Hernowo. 2012. Indonesia’s National Action Plan for Reducing GHG Emission.
Dipresentasikan pada International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and
Action Plans in Indonesia. Bappenas.
Daryanto, Hadi. 2012. National Strategy for REDD+ in Indonesia. Dipresentasikan pada
International Meeting Forest-Based Climate Change Policies and Action Plans in
Indonesia. Kementerian Kehutanan.
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Inventarisasi Gas Rumah
Kaca Nasional
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
Steni. B. 2010. Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen.
Perkumpulan HuMa.
Kuswandana Y, Prabowo H, Nurcahya BC. 2011. Kerangka Kerja Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari.
Witoelar, R dan Soekadri, D. 2012. Indonesia’s Perspective On The Global Climate Change
Mitigation: Forestry Sector. DNPI.
Center for International Forestry Research 2010. Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan,
perubahan iklim dan REDD. CIFOR, Bogor, Indonesia.
Boer, R. 2012. Sustainable Forest Management in Relation to REDD+. Centre for Climate
Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific, Bogor Agriculture
University.
Yasman I, Dr; Banowati L, MSc, Lasmini, MSc; dan Septiani Y, Msc. 2009. Peluang Pemanfaatan
Potensi Karbon Hutan dalam Isu Perubahan Iklim (materi dasar untuk peningkatan
pemahaman bagi masyarakat). Forest Governance and Multistakeholder Forestry
Programme.
Stone S, León M.C, Fredericks P. 2010. Perubahan Iklim & Peran Hutan. Manual Pelatih.
Yasman I, Nurrochmat, DR, Septiani, Y, Lasmini 2013 (in press). Policy Paper : Peran Pengelolaan
Hutan Produksi Alam dalam Perubahan Iklim (REDD+, Pengelolaan Hutan Lestari,
RIL-C). The Nature Conservancy, Indonesia Terrestrial Program. Jakarta.

Modul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Modul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Similar to Modul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (20)

Modul Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)