Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Menguraikan prinsip-prinsip etika moral dan sistematika etika umum dan profesi yang meliputi hak, tanggung jawab, dan kode etik profesi bidan. Juga menjelaskan aspek hukum dan legislasi yang mengatur pelayanan kebidanan di Indonesia.

1. ETIKA PROFESI
DAN HUKUM KESEHATAN
Oleh:
ROSMINAH MANSYARIF

2. Learning Objektif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Menjelaskan prinsip etika moral dalam memberikan
pelayanan kebidanan.
Mengidentifikasi nilai personal dan profesional yang
diberlakukan dalam pelayanan kebidanan.
Mengidentifikasi aspek legal dlm pelayanan kebidanan.
Mengidentifikasi isu etik dalam pelayanan kebidanan.
Menjelaskan teori-teori yang mendasari pengambilan
keputusan dlm menghadapi dilema etik dalam pelayanan
kebidanan.
Menjelaskan landasan hukum profesi & pely kebidanan.
Melaksanakan tugas sebagai bidan berdasarkan kode etik
dan kode etik profesi.
Menjelaskan sumber-sumber hukum dlm pelayanan
kesehatan atau kebidanan.

3. I. Prinsip Etika & Moralitas dlm Pelayanan Kebidanan
A.
Beberapa pengertian:
1. Etika:
a. Bhs Yunani: Ethos  kebiasaan2 tingkah laku manusia
sep: adat, akhlak, watak, perasaan sikap & cara
berfikir. Aristotles  menunjukan filsafat moral.
Ilmu tentang apa yg biasa dilakukan atau
ilmu ttg adat kebiasaan.
b. Berasal dari bhs Inggris Ethics, berarti ukuran
tingkah laku atau perilaku manusia yg baik, yakni
tindakan tepat yang harus dilaksanakan oleh
manusia sesuai dengan moral pada umumnya.
c. Bhs Latin Mos atau Mores artinya moral adat
istiadat, kebiasaan.
d. Kamus Umum Bhs Indonesia: Ilmu ttg azas-azas akhlak.

4. Lanjutan
e. Kamus Besar Bhs Indonesia (Depdikbud, 1988):
1) Ilmu tentang apa yg baik & yg buruk ttg hak & kewajiban
moral.
2) Kumpulan azas atau nilai yg berkenaan dgn akhlak.
3) Nilai menghenai benar & salah yg dianut suatu golongan
atau masyarakat.
f. Menurut Berterns merumuskan arti Etika sbb:
1) Arti nilai2 dan norma moral yg menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.
2) Berarti kumpulan azas atau nilai moral.  Kode etik.
3) Ilmu tentang apa yang baik atau buruk.

5. 2. Moral
 Merupakan nilai2 & norma yang menjadi pegangan bagi
sesorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.
 Juga berarti mengenai apa yang dianggap baik atau buruk di
masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu sesuai
perkembangan atau perubahan norma atau nilai.
 Bahasa Latin Moralis artinya:
1. Segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya.
2. Sifat moral atau keseluruhan azas & nilai yang berkenaan
dengan baik buruk.

6. 3. Etiket
 Berasal dari bahasa Inggris Etiquette  sopan santun.
Etiket
Etika
Menyangkut cara suatu perbuatan yg hrs
dilakukan
Tdk hanya cara melakukan ttp memberi
nilai ttg perbuatan itu sendiri.
Berlaku dlm pergaulan, bila tdk org lain
tdk berlaku.
Selalu berlaku tdk tergantung ada atau
tdk ada oang lain.
Bersifat relatif.
Bersifat absolut.
Memandang manusia dari segi lahiriah.
Memandang manusia dari segi batiniah

7. 4. Kode Etik
 Kode etik adalah norma2 yang harus diindahkan oleh setiap profesi di
dalam melaksanakan tugas profesinya dan di dalam
hidupnya di masyarakat.
 Juga diartikan sebagai suatu ciri profesi yg bersumber dari
nilai2 internal & eksternal suatu disiplin ilmu & merupakan
pengetahuan komprehensif suatu profesi yg memberikan
tuntunan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian
profesi.

8. 5. Hukum
 Berhubungan erat dengan moral. Hukum membutuhkan moral
No
Hukum
Moral
1
Ditulis scr sistematis, disusun dlm
kitab undang2, mempunyai kepastian
lebih besar & bersifat obyektif
Bersifat subyektif, tdk tertulis &
mempunyai ketidakpastian lebih
besar
2
Membatasi pd tingkah laku lahiriah
saja & meminta legalitas.
Menyangkut sikap batin seseorang.
3
Bersifat memaksa & mempunyai
sanksi.
Tidak bersifat memaksa, sanksi moral
adalah hati nurani tidak tenang,
sanksi dari Tuhan
4
Didasarkan atas kehendak
masyarakat & negara. Masyarakat
atau negara dpt merubah hukum.
Hukum tdk menilai moral
Didasarkan pd norma moral yg
melebihi masyarakat & negara.
Masyarakat & negara tdk dpt merubah
moral. Moral menilai hukum

9. B. Sistematika Etika
1.Etika Umum
a. Hati nurani:  memberi penghayatan ttg baik &
buruk ttg tingkah laku nyata. Nurani melarang atau
memerintah kita melakukan sstu sekarang & di sini.
Ketika tdk diikuti berarti menghancurkan integritas
pribadi & menghianati martabat terdalam kita.
Nurani berkaitan erat bahwa manusia memiliki
kesadaran.
Contah : Kasus aborsi yang sering terjadi dengan
melibatkan bidan yang diiming-imingi
uang banyak asal mau melakukan aborsi.

10. b. Kebebasan dan Tanggung Jawab
Terdapat hubungan timbal balik antara kebebasan & tanggung
jawab, sehingga pengertian manusia bebas dgn sendirinya
menerima juga bahwa manusia bertanggungjawab.
Batas2 kebebasan meliputi:
1)Faktor internal.
2)Lingkungan.
3)Kebebasan orang lain.
4)Generasi penerus yang akan datang.
Tanggungjawab seseorang hrs mampu menjawab, tdk boleh
mengelak jika dimintai penjelasan ttg perbuatannya dgn segala
konsekuensi.

11. c. Nilai dan Norma
Nilai  merupakan sesuatu yg baik, sesuatu yg menarik,
sesuatu yg dicari, sesuatu yg menyenangkan, sesuatu yg
diinginkan, sesuatu yg disukai.
Menurut Hang Jones nilai: The addressee of yes, sesuatu yg
ditujukan dengan “Ya” kita.
Norma berasal dari bhs Latin aturan atau kaidah yg dipakai
sebagai tolak ukur menilai sesuatu.
Norma meliputi 3 hal:
1) Norma kesopanan atau etiket.
2) Norma hukum.
3) Norma moral.
Sumber dari nilai & norma adalah agama, kebudayaan,
nasionalisme dan lain-lain

12. d. Hak dan Kewajiban
Hak berkaitan dgn manusia bebas, terlepas dr segala ikatan dgn
hukum obyektif. Hak merupakan pengakuan yg dibuat oleh
orang atau sekelompok orang thdp org atau sekelompok org lain.
Macam2 hak a.l.: hak legal, hak moral, hak individu, hak sosial,
hak positif & hak negatif.
Hak legal mrpk hak yg didasarkan atas hukum.
Hak moral didasarkan pd prinsip atau etis.
Kewajiban berkaitan dgn hak orang lain & setiap hak berkaitan
dgn kewajiban org lain untuk pemenuhan hak tersebut.
Menurut John Stuart Mill bahwa kewajiban terdiri dari:
Kewajiban sempurna: didasarkan atas keadilan.
Kewajiban tdk sempurna: tdk terkait hak orang lain tetapi
didasarkan atas kemurahan hati untuk berbuat baik.

13. 2. Etika Sosial/Profesi
 Identik dengan kode etik
 Kode etik merupakan norma2 yg harus diindahkan oleh setiap
anggota profesi yg bersangkutan di dalam melaksanakan
tugas profesinya & dalam hidupnya di masyarakat.
 Norma tersebut berisi petunjuk bagi anggota profesi tentang
bagaimana harus menjalankan profesi & larangan (boleh
atau tidak boleh diperbuat/dilaksanakan) bagi anggota
bukan saja dlm tugas tetapi menyangkut tingkah laku seharihari di masyarakat.

14. Menurut SCHEIN E.H. (1962)
 Profesi adalah suatu kumpulan/set pekerjaan yg
membangun suatu set norma yg sangat khusus, yg berasal dari
perannya yg khusus di masyarakat.
Menurut HUGHES, E.C(1963)
Profesi adalah menyatakan bahwa mereka mengetahui lebih baik
tentang suatu hal dari orang lain serta mengetahui lebih baik dari
kliennya tentang apa yg diderita atau terjadi pd klien.

15. Menurut CV Good bahwa pekerjaan berkualifikasi
profesional memiliki ciri-ciri:
a. Memerlukan persiapan dan pendidikan
khusus bagi calon pelakunya.
b. Kecakapan dituntut memenuhi
persyaratan yang diberlakukan oleh yang
berwenang (organisasi profesi).
c. Mendapat pengakuan dari masyarakat dan
pemerintah.

16. Tujuan Kode Etik Profesi
Secara umum tujuan menciptakan kode etik
adalah sebagai berikut:
1. Menjunjung tinggi martabat & citra profesi.
2. Menjaga & memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Meningkatkan mutu profesi.
Dimensi kode etik:
1. Anggota profesi & klien.
2. Anggota profesi & sistem kesehatan.
3. Anggota profesi & profesi kesehatan.
4. Sesama anggota profesi

17. Prinsip Kode Etik
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menghargai otonomi.
Melakukan tindakan yang benar.
Mencegah tindakan yang dapat merugikan.
Memberlakukan manusia secara adil.
Menjelaskan dengan benar.
Menepati janji yang telah disepakati.
Menjaga kerahasiaan.

18. E. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab
Membahas tentang hak pasien dan bidan juga
kewajiban pasien dan bidan

19. F. Kode Etik Profesi Bidan
Kode etik  Sebagai pedoman yang komprehensif &
terintegratif tentang sikap dan perilaku
yang harus dimiliki oleh bidan.
 Kode etik diperlukan dalam penegakkan disiplin
dikalangan profesi bidan.
Pertama kali disusun tahun 1986 & disyahkan dlm
Kongres Nasional IBI X thn 1988 & petunjuk
pelaksanaanya disyahkan dlm RaKerNas IBI thn
1991.

20. Lanjutan
Kode etik terdiri atas 7 Bab yg terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kewajiban bidan terhadap klien & masyarakat.
Kewajiban bidan terhadap tugasnya.
Kewajiban bidan terhadap teman sejawat &
tenaga kesehatan lainnya.
Kewajiban bidan terhadap profesinya.
Kewajiban bidan terhadap diri sendiri.
Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa
bangsa dan tanah air.
Penutup

21. 2. Mengidentifikasi Aspek Legal & Legislasi
dalam Pelayanan Kebidanan
A. Aspek Legal Pelayanan Kebidanan
1) Latar Belakang:
 UUD 1945 : Pembangunan Nasional disegala bidang.
 UU No. 23 thn 1992 tentang Kesehatan.
 Bidan erat hubungannya dgn penyiapan SDM krn meliputi
kesehatan wanita selama hidupnya.
 Visi pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010

22. B. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan
1. Pengertian:
 Otonomi: Pemberian hak atau kewenangan pd bidan dalam memberikan
pelayanan kebidanan.
2. Alasan pemberian Otonomi:
 Bidan merupakan tenaga profesional & mandiri.
 Bidan merupakan tenaga strategis dlm menurunkan angka mortalitas &
morbiditas Ibu & Bayi.
 Mayoritas masyarakat berada di pedesaan (penempatan bidan di desa)
3. Bentuk otonomi Bidan (SIPB).
 PerMenKes 363/MenKes/Per/XI/1980
“Dalam kasus risti & patologi tertentu bidan hrs dapat melakukan pengkajian,
menegakkan dugaan/diagnosa sementara, mengkonsultasikan/melaporkan
kepada dokter Spesialis, selanjutnya melaksanakan tindakan sesuai instruksi
dokter”.
 PerMenKes 572/MenKes/Per/VI/1996 dan KepMenKes
900/MenKes/SK/VII/2002
“Dalam menghadapai kasus risti & patologi tertentu, bidan hrs dapat melakukan
pengkajian, menegakkan diagnosa secara akurat, merencanakan tindakan &
melakukan tindakan secara profesional”.

23. Lanjutan
Bebarapa dasar dalam otonomi pelayanan kebidanan antara
lain sebagai berikut:
1.
Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 ttg Registrasi & Praktik Bidan
2.
SPK
3.
UU Kesehatan no. 23 thn 1992 ttg Kesehatan
4.
PP no.32 thn 1996 ttg Tenaga Kesehatan.
5.
Kepmenkes no.1277/Menkes/SK/X/2001 ttg porganisasi & tata kerja
Depkes.
6.
UU no. 22 ttg Otonomi daerah
7.
UU no. 13 ttg Ketenagakerjaan
8.
UU ttg aborsi, adopsi, bayi tabung & transplantasi

24. C. Legislasi Pelayanan Kebidanan
Peran legislasi:
 Menjamin perlindungan pd masyarakat pengguna jasa profesi. & profesi sendiri.
 Berperan dalam pemberian pelayanan profesional.
Bidan dikatakan profesional memenuhi beberapa kriteria
 Mandiri
 Peningkatan kompetensi.
 Praktik berdasarkan evidence based.
 Penggunaan berbagai sumber informasi.
Hal-hal yg menjadi sumber ketidak puasan klien, yaitu:
 Pelayanan yg aman.
 Sikap petugas yg kurang baik.
 Komunikasi yg kurang.
 Kesalahan prosedur.
 Saran kurang baik.
 Tidak adanya penjelasan, bimbingan, informasi atau pendidikan kesehatan

25. Legislasi
 Legislasi adalah proses pembuatan Undang-Undang atau
penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian
kegiatan Sertifikasi (pengaturan kompetensi), Registrasi (Pengaturan
kewenangan) dan Lisensi (Pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
 Tujuan legislasi  Memberikan perlindungan kepada masyarakat
terhadap pelayanan yg telah diberikan dalam bentuk: mempertahankan
kualitas pelayanan, memberi kewenangan, perlindungan hukum &
meningkatkan profesionalisme.

26. Sertifikasi
 Sertifikasi merupakan dokumen penguasaan kompetensi tertentu melalui kegiatan
pendidikan formal maupun non formal (pendidikan berkelanjutan.
 Tujuan umum sertifikasi: melindungi masyarakat pengguna jasa, meningkatkan
mutu pelayanan,pemerataan & penyebar luasan jangkauan pelayanan.
 Tujuan khusus sertifikasi:
1. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan & perilaku
(kompetensi) tenaga profesi.
2. Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi.
3. Menyatakan kemampuan pengetahuan, keterampilan & perilaku
(kompetensi) pendidikan tambahan tenaga profesi.
4. Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi pendidikan tambahan
tenaga profesi.
5. Memenuhi syarat untuk mendapat nomor registrasi

27. Registrasi
Pengertian:
 Registrasi: sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarklan
dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik guna mendapatkan kewenangan
dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat 2
tertentu yg ditetapkan oleh badan tersebut.
 Proses ini merupakan proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan
terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau
standar penampilan minimal yg ditetapkan shg secara fisik & mental mampu
melaksanakan praktik profesinya.
Tujuan registrasi:
 Umum : Melindungi masyarakat dr mutu pelayanan profesi.
 Khusus: 1. Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dlm mengadopsi kemajuan
IPTEK yg berkembang pesat.
2. Meningkatkan mekanisme yg obyektif & komprehensif dlm
penyelesaian kasus mal praktik.
3. Mendata jumlah dan ketegori bidan yg melakukan praktik

28. Lisensi
Pengertian:
 Proses administrasi yg dilakukan oleh pemerintah atau yg
berwenang berupa surat izin praktik yg diberikan kepada tenaga
profesi yg teregistrasi untuk pelayanan mandiri.
Tujuan:
 Umum : Melindungi masyarakat dr pelayanan profesi.
 Khusus: 1. Memberikan kejelasan batas wewenang.
2. Menetapkan sarana dan prasarana.
Asplikasi lisensi dalam praktik kebidanan adalah dalam
bentuk SIPB

29. MEMBERIKAN ARGUMENTASI TERHADAP ISSUE ETIK &
MORAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN
A. Issue Etik dlm Pelayanan Kebidanan
Etik mrpkn bagian filosofi yg berhubungan erat dgn nilai manusia dlm
menghargai suatu tindakan, apakah benar atau salah & apakah
penyelesaiannya baik atau buruk
(Jones, 1994).
1. Beberapa bentuk issue etik:
Beberapa permasalahan pembahasan etik dlm kehidupan sehari-hari
adalah sebagai berikut:
a. Persetujuan dlm proses melahirkan.
b. Memilih atau mengambil keputusan dlm persalinan.
c. Kegagalan dlm proses persalinan.
d. Pelaksanaan USG dlm kehamilan.
e. Konsep normal dlm pelayanan kebidanan.
f. Bidan & pendidikan sex

30. Lanjutan
Beberapa masalah etik yg berhubungan dgn teknologi, seperti:
a. Perawatan intesif pada bayi.
b. Skreening bayi.
c. Transplantasi organ.
d. Teknik reproduksi & kebidanan
Yg berhubungan dgn profesi, yaitu:
a. Pengambilan keputusan klinik.
b. Otonomi bidan & kode etik profesional.
c. Etik dalam penelitian kebidanan.
d. Penelitian ttg masalah kebidanan yg sensitif

31. Issue Moral, Dilema, & Konflik Moral
1. Issue Moral
Oxford Dictionary of english (2002) “ issue ios an important
topic of discussion” Issue adalah topik yg penting untuk
didiskusikan atau dibicarakan.
Issue moral mencakup hal-hal penting mengenai baik &
buruk dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bisa berupa
kejadian/peristiwa luar biasa. Issue moral dlm pelayanan
kesehatan: aborsi, bayi tabung, sewa rahim, bank sperma,
kloning & ATM kondom

32. 2. Konflik Moral
Konflik moral adalah suatu proses ketika kedua pihak atau lebih berusaha
memaksakan tujuannya dgn cara mengusahakan untuk menggagalkan
tujuan yg ingin dicapai pihak lain (Setiawan, 2004)
Konflik moral terjadi karena adanya perbedaan antara prinsip moral antar
individu. Konflik menyebabkan dilema moral.
Menurut Johnson (1990), terdpt 2 tipe konflik moral, yaitu:
a. Konflik dlm prinsip yg sama.
Contoh jika bidan berprinsip menjunjung tinggi otonomi.
Otonomi bidan & klien sama pentingnya, sehingga sering
kali menimbulkan konflik bagi bidan.
b. Konflik dlm prinsip yg berbeda.
Contoh ibu yg menolak episiotomi, bidan memiliki konflik
antara kewajiban untuk menghargai hak hidup janin
sekaligus menghargai otonomi & keinginan ibu.

33. Lanjutan
Untuk mengatasi konflik moral, setiap pihak harus menyadari hak &
kewajibannya serta mampu menempatkan dirinya dalam porsi yang tepat.
Upaya yg dapat mempertemukan kedua belah pihak tanpa merugikan salah
satu pihak adalah melalui komunikasi interpersonal atau konseling antara
Nakes dgn klien yg diwujudkan dlm bentuk Informed Choice & Informed
Consent.
Infomed berarti telah memberitahukan, telah disampaikan, telah
diinformasikan. Choice berarti pilihan. Informed Choice berarti
memberitahukan atau menjelaskan pilihan2 yg ada pd klien.
Informed Consent adalah suatu keputusan yg dibuat setelah melalui
melalui pertimbangan matang terhdp bukti2 ilmiah yg relevan. (Sara
Wickham, 2002).
Keputusan dipengaruhi oleh: lingkungan, keyakinan, & pengalaman orang
tersebut.

34. 3. Dilema Moral
Banyak kasus yg timbul dlm masyarakat dpt menimbulkan
masalah bagi tenaga medis. Permasalahan mengakibatkan
dilema dalam tindakan profesi, karena apabila seorang tenaga
medis melakukan tindakan yg tidak disetujui oleh klien
ataupun diluar wewenagnya, hal ini akan mempengaruhi
moral dirinya sebagai tenaga medis.
Menurut Campbell (1984), dilema moral mrpk situasi yg
menghadapkan individu pd dua pilihan & tdk satupun dari
pilihan itu dianggap sebagai jalan kleuar yg paling tepat..

35. Keberagaman pendapat yg mengarah pd dilema moral
Isu Moral
Masyarakat
Si A
Si B
Si C
Si D
Si E
Dst.
Op A
Op B
Op C
Op D
Op E
Dst.
Konflik Moral
Dilema Moral

36. Informed Choice
Rambu-rambu dalam membuat informed choice:
1. Bukan sekedar mengetahui berbagai pilihan yang
ada, namun juga mengerti benar manfaat & risiko
dari setiap pilhan yang ditawarkan.
2. Informed choice tidak sama dengan membujuk
atau memaksa kliken menagmbil keputusan yg
menurut orang lain baik.
Beri kesempatan pada klien & keluarga untuk
memikirkan atau mempertimbangkan semua pilihan
tersebut. Beritahu bahwa mereka boleh menolak
pilihan yang ditawarkan oleh bidan.

37. Informed Consent
 Dalam praktiknya sama dengan SIO (Surat Izin Operasi)
 Dibagi dalam 2 bentuk:
1. Inplied consent: persetujuan yang dinyatakan secara tidak
langsung.
Contoh : Pelaksanaan pemeriksaan tekanan darah. Tanpa
dimintai izin si ibu sudah mempersiapkan diri untuk diperiksa
TDnya dengan menggulung lengan bajunya.
2. Express consent: persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk
tulisan atau secara verbal.
Walaupun dengan lisan dapat dibenarkan tertapi tidak dapat
digunakan sebagai bukti pada konflik hukum. Maka secara
tertulis mutlak dibutuhkan pada tindakan yang berisiko.
Hal ini menjadi bukti kuat jika terjadi konflik hukum.

38. Lanjutan. . . .
Pasien dinyatakan memiliki kapasitas untuk memberi consent apabila:
1. Mampu memahami keputusan medis berdasarkan berbagai
informasi yg sudah ia peroleh atau diberikan.
2. Persetujuan di buat tanpa tekanan.
3. Sebelum memberi consent pasien harus memberikan informasi yang
memadai.
Kesepakatan antara klien & bidan harus mencakup:
1.
Pemberi penjelasan.
2.
Penjelasan memuat 5 hal yaitu: tujuan tindakan, tata cara tindakan, risiko
kemungkinan, alternatif tindakan, prognosis bila tindakan dilakukan.
3.
Cara menyampaikan penjelasan.
4.
Pihak yg berhak menyatakan persetujuan yaitu pasien tanpa paksaan dari
pihak manapun.
5.
Cara menyatakan persetujuan (tertulis atau lisan)
