Kode etik konselor adalah pedoman etis bagi konselor dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan klien. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan norma-norma kode etik konselor serta sanksi pelanggarannya.

2. Disusun Oleh :
Ani Ma’rifatun Khasanah (1114500068)
Dedi Irawan (1114500002)
Indra Lesmana (1114500113)
Rokhmatun Nisa (1114500056)
Trisa Ade Nastiti (1114500020)

3. ETIKA
Ethos Ta Etha
Adat
Kebiasaan
Pola Aturan

4. Kode Etik Konselor adalah Segala pola aturan,
tatacara, tanda, atau pedoman etis seorang
konselor dalam menjalankan tugasnya.
Atau juga,
Kode Etik Konselor sebagai norma-norma
yang harus diindahkan oleh setiap anggota
konselor didalam melaksanakan tugas
profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat.

5. 1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 1, 2 dan 3
tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Konselor.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
6. tuntutan profesi, mengacu kepada
kebutuhan dan kebahagiaan klien
sesuai dengan norma-norma
yang berlaku.
Landasan Kode Etik

6. Kualifikasi dan kegiatan profesional konselor berdasar
(PBABKIN)
nomor 10 tahun 2006 tentang penetapan kode etik profesi
bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu
adalah sebagai berikut:
1) Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan,
pengetahuan
dan wawasan.
Konselor wajib terus menerus mengembangkan dan menguasai
dirinya.
Konselor wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati,
sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur,tertib dan hormat.
2) Penyimpanan dan Penggunan Informasi.
Catatan tentang diri klien.
Penyampaian informasi klien kepada
keluarga atau kepada anggota profesi lain
membutuhkan persetujuan klien.

7. 3) Testing
Suatu jenis tes hanya diberikan oleh petugas yang
berwenang.
Testing diperlukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau ciri
kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan
sampel yang lebih luas.
4) Riset
Dalam melakukan riset, di mana tersangkut manusia dengan
masalahnya sebagai subyek, harus dihindari hal-hal yang
dapat merugikan subyek yang bersangkutan.
Dalam melakukan hasil riset di mana tersangkut klien sebagai
subyek, harus dijaga agar identitas subyek dirahasiakan.
5) Hubungan dengan Pemberian pada Pelayanan.
Konselor wajib menangani klien selama ada
kesempatan dalam hubungan antara
klien dengan konselor.

8. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor
meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang kong
Sebaliknya konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien
ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu.
6) Hubungan dengan Klien.
Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas dan
keyakinan klien.
Konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas
kepentingan pribadinya.
Dalam melakukan tugasnya konselor tidak mengadakan
pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit,
agama atau status sosial ekonomi.

9. 7) Konsultasi dengan Rekan Sejawat atau ahli lainnya.
Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien,
apabila konselor merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia waji
berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu ia
harus mendapat izin terlebih dahulu dari kliennya.
8) Alih Tangan Kasus.
Yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak
mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling
secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik
(klien) kiranya dapat mengalih-tangankan kepada
pihak yang lebih ahli.

10. Bentuk Pelanggaran Kode Etik
1. terhadap konseli
menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang
yang tidak terkait dengan kepentingan konseli
melakukan perbuatan asusila
melakukan tindakan kekerasan terhadap konseli
2. terhadap organisasi profesi
tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh
organisasi.
mencemarkan nama baik profesi (menggunakan organisasi
profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok)
3. terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait
melakukan tindakan yang menimbulkan konflik
melakukan referal kepada pihak yang
tidak memiliki keahlian sesuai dengan
masalah konseli.

11. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
o Memberikan teguran secara lisan dan tertulis.
o Memberikan peringatan keras secara tertulis.
o Pencabutan keanggotaan ABKIN.
o Pencabutan lisensi.
o Apabila terkait dengan permasalahan hukum atau
kriminal maka akan diserahkan pada pihak yang
berwenang kepentingan konseli.