Counseling professional code of ethics

1. KODE ETIK PROFESIONAL KONSELOR

2. Pengertian Kode Etik Konselor
Menurut Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia
(ABKIN) (2018) bahwa kode etik konselor merupakan
seperangkat norma, sistem nilai dan moral yang
mendasari perilaku anggota profesi dalam menjalankan
tugas keprofesiannya dan kehidupan di masyarakat
dalam rangkaian budaya tertentu.
2

3. 1.
Dasar Hukum Kode Etik Konselor
1. Pancasila
Pancasila dijadikan dasar kode etik mengingat bahwa profesi
bimbingan dan konseling merupakan usaha pelayanan
terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga
negara Indonesia yang bertanggung jawab.
2. Tuntutan Profesi
Hal ini dijadikan dasar kode etik konselor karena layanan
profesi bimbingan dan konseling mengacu pada kebutuhan
dan kebahagiaan konseli sesuai dengan norma yang berlaku.
3

4. Kode Etik Konselor
Berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling
Indonesia (PBABKIN) Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Kode Etik
Profesi Bimbingan dan Konseling, kode etik tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan
wawasan
2. Penyimpanan dan penggunaan informasi
3. Hubungan dengan pemberian pada pelayanan
4. Hubungan dengan klien
5. Konsultasi dengan rekan sejawat
6. Alih tangan kasus
4

5. Tujuan Kode Etik Konselor
1. Melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi dan konseling
sebagai penerima layanan
2. Mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia
3. Kode etik merupakan prinsip yang memberikan panduan perilaku
yang etis bagi konselor dalam memberikan layanan bimbingan dan
konseling
4. Kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan
yang professional
5. Kode etik menjadi landasan dalam menghadapi dan menyelesaikan
keluhan serta permasalahan yang datang dari anggota asosiasi
5

6. Bentuk Pelanggaran terhadap Kode Etik Konselor
1) Pelanggaran terhadap konseli
a. Menyebarkan/membuka rahasia konseli kepada
orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli
b. Melakukan perbuatan asusila
c. Melakukan tindak kekerasan
d. Kesalahan dalam melakukan praktik
6

7. 2) Pelanggaran terhadap
organisasi profesi
a. Tidak mengikuti
kebijakan dan
aturan yang telah
ditetapkan oleh
organisasi profesi
b. Mencemarkan
nama baik profesi
3) Pelanggaran terhadap rekan
sejawat dan profesi lain
yang terkait
a. Melakukan tindakan
yang menimbulkan
konflik
b. Melakukan referral
kepada pihak yang
tidak memiliki keahlian
sesuai dengan masalah
konseli
7

8. Sanksi Pelanggaran
1. Memberikan teguran secara lisan dan tertulis
2. Memberikan peringatan keras secara tertulis
3. Pencabutan keanggotan ABKIN
4. Pencabutan lisensi
5. Diserahkan kepada pihak yang berwenang apabila
berkaitan dengan masalah kriminal
8

9. Mekanisme Penerapan Sanksi
1. Pengaduan dari konseli atau masyarakat
2. Pengaduan disampaikan ke dewan kode etik tingkat
daerah
3. Jika pelanggaran ringan, penyelesaiannya dilakukan oleh
dewan kode etik tingkat daerah
4. Konselor yang berkaitan dipanggil untuk verifikasi data
5. Jika hasil verifikasi data oleh dewan kode etik tingkat
daerah terbukti kebenarannya, maka akan diterapkan
sanksi sesuai dengan masalahnya
9

10. Terimakasih 🙂
10