Powerpoint mata pelajaran pkn untuk sma, bab kode etik jurnalistik

3. Upaya
Pemerintah
dalam
Kebebasan
Pers
Contoh
Penyimpa
ngan
KEJ
Kode Etik
Jurnali
stik

4. UU No.40 Th.1999, Pers adalah lembaga sosial dan
wahana komunikasi massa yang melakukan kegiatan jurnalistik
yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,
suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk
lainnyadengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan
segala jenis saluran yang tersedia.
Pers yang bebas dan bertanggung jawab ialah pers yang
mampu mempertimbangkan patut tidaknya dalam menyiarkan
berita, tulisan atau gambar yang mampu membahayakan
keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan kesatuan
bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan dan
keyakinan suatu golongan yang dilindungi undang-undang.

5. Kode etik jurnalistik
merupakan aturan mengenai
perilaku dan pertimbangan
moral yang harus dianut dan
ditaati oleh media pers dalam
siarannya.

6. Kode etik jurnalistik harus ditaati sepenuhnya oleh insan
jurnalis itu sendiri (wartawan), sehingga ada keharusan-
keharusan yang perlu diperhatikan antara lain :
Menyatakan identitas kepada sumber
berita
Meneliti kebenaran bahan berita dan
memperhatikan kreabilitas dan kompetensi
sumber berita
Wartawan harus sopan dalam upaya
memperoleh berita
Tidak melakukan tindakan mengutip berita
tanpa mengutip sumbernya
√

7. Dalam upaya mengembangkan kebebasan dan
kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers
nasional, maka dibentuklan dewan pers yang bersifat
independent, yang melaksanakan fungsi-fungsi, antara lain :
Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak
lain
Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan
pers
Mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik
Mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau
kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers
Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers atau meningkatkan
kualitas profesi kewartawanan.

8. BAB I
KEPRIBADIAN DAN INTEGRITAS
Pasal 1
Wartawan Indonesia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berjiwa Pancasila , taat kepada Undang-Undang Dasar Negara,
Ksatria, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan
lingkungannya, mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara serta
terpecaya dalam mengemban profesinya.

9. BAB II
CARA PEMBERITAAN
Pasal 5
Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil,
mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta mencampuradukkan
fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini
wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas
penulisnya.
Pasal 6
Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan
pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang
merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang, kecuali
menyangkut kepentingan umum.

10. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar.
Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip
kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan
pemberitaan serta kritik dan komentar.
Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya
dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas
sumbernya.
Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu
diketahui masyarakat.

11. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh
berita, foto dan dokumen.
Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi
informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya
tidak akurat.
Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial,
identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana
di bawah umur.
Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap
merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras,
bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau
latar belakang sosial lainnya.

12. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa
merugikan masyarakat.
Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar
kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang
dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan.
Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain
yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan
diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

13. Beberapa tindakan penyimpangan dalam kode etik junalistik
Jurnalis Tidak menghormati hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar.
Jurnalis tidak mempertahankan prinsip – prinsip kebebasan dan
keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan
komentar
jurnalis tidak memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki
daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya
Jurnalis tidak melaporkan fakta dan pendapat yang jelas
sumbernya
jurnalis menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui
masyarakat
Jurnalis tidak menggunakan cara – cara yang etis untuk
memperoleh berita, foto dan dokumen
Jurnalis tidak menghormati hak narasumber untuk memberi
informasi latar belakang, off the recod, dan embargo tindak pidana
di bawah umur.

14. Contoh kasus pelanggaran kode etik jurnalis dimedia massa
Tulisan
“Islam,Sekuleris
me dan
Indonesia” di
Detik.com
melanggar UU
Pers dan Kode
Etik Jurnalistik
Kasus
wawancara fiktif
dengan istri
Nurdin M Top
yang terjadi di
Surabaya
Pemberitaan
kasus Antasari
yang melibatkan
wanita bernama
Rani oleh TV
One

15. Kebebasan pers bukanlah kebebasan
yang tidak ada batasnya. Batasannya
adalah kebebasan dari pihak-pihak lain.
Pers yang bebas dan mandiri tidak boleh
melanggar batas-batas privasi, melanggar
hak asasi pribadi pihak lain
Kebebasan berbicara dan memperoleh
informasi merupakan salah satu hak asasi
manusia. Hak asasi tersebut selanjutnya
dijamin dalam ketentuan perundangan dan
merupakan hak setiap warga negara.
negara Indonesia telah menjamin
pemenuhan hak kebebasan berbicara dan
informasi tersebut.

16. 1. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi:
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran deng
lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang
2. Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informas
untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berh
untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran
tersedia.
3. Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yaitu
dalam piagam Hak Asasi manusia, Bab VI, pasal 20 dan 21, yang
berbunyi :
(20) : Setiap orang berhak untuk mengkomunikasikan dan mempero
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
(21) : Setiap orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimp
mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sega
jenis saluran yang tersedia

17. 4. Undang-undang Hak Asasi Manusia No
39 Tahun 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 yang
berbunyi :
(1) : Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi yang diperlukan
untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya.
(2) : Setiap orang berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis sarana
yang tersedia.
5. Undang-undang Pers No 40
Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan pasal 4
ayat 1 sebagai berikut :
Pasal 2
Kemerdekaan pers adalah salah satu
wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan
supremasi hukum.
Pasal 4
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak
asasi warga negara.

18. Berikut ini langkah-langkah pemerintah dalam
mengendalikan kebebasan pers :
Sensor, adalah pengawasan dan kontrol
informasi atau gagasan yang beredar dalam
suatu masyarakat. Seperti pengawasan atas
buku, majalah, pertunjukan, film, program
televisi dan radio, laporan berita, dan media
komunikasi lain dengan tujuan mengubah atau
menghilangkan bagian tertentu yang dianggap
tidak diterima atau tidak sopan.
Penerbitan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penrbitan
Pers).
Pendirian Departemen Penerangan.
Pemberlakuan UU Pers, Yaitu UU No. 40 tahun
1999.
Pembreidelan, yaitu pencabutan izin terbit

19. Distorsi peraturan perundangan, adanya upaya penghilangan
kebebasan pers itu sendiri memlalui undang-undang. Contoh adanya
keinginan DPR untuk mengamandemen UU No. 40 tahun 1999,
adanya UU hak cipta, UU tentang perlindungan konsumen, UU
Penyiaran, dan pasal-pasal ancaman pidana di KUHP.
Perilaku aparat, adanya usaha mengendalikan kebebasan pers dengan
cara menelpon redaktur, mengirimkan teguran tertulis ke redaksi media
massa, melakukan kekerasan pisik kepada wartawan, menangkap dan
memenjarakan, bahkan membunuh wartawan.
Pengadilan Massa, dengan adanya kebebasan pers yang tidak
digunakan untuk menguimbar sensasi, kerja jurnalistik asal-asalan,
rumor, isu, dugaan, penghinaan, hujatan dimuat begitu saja, sehingga
masyarakat dirugikan. Mereka menghukum pers sesuai dengan
caranya sendiri (main hakim sendiri) seperti menculik, merusak kantor
media massa, penganiayaan wartawan, dll.
Perilaku pers itu sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama dari pada
penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika
jurnalistik, akibatnya beberapa media tumbuh menjadi kekuatan anti
demokrasi, sehingga lebih mengutamakan hiburan daripada
memberikan informasi yang syarat makna.