Kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah tahun 1993 masih belum terselesaikan hingga kini. Ia kehilangan hak hidup, ekonomi, hukum, dan peradilannya. Berbagai upaya pemerintah, LSM, dan masyarakat belum membuahkan hasil karena hambatan sosial dan hukum, seperti kurangnya partisipasi masyarakat pada orde baru, pelindungan pelaku oleh penguasa, serta kompleksitas membongkar k

1. MENGAITKAN
KASUS MARSINAH
DENGAN HAM

2. PELANGGARAN
A. Hak Hidup
Hak yang paling dasar ini yaitu hak hidup tidak
didapatkan oleh Marsinah. Ia yang hanya seorang buruh
rendahan tidak dapat mempertahankan kehidupannya.
Bahkan sebelum ia meninggal dunia, ia disiksa tanpa rasa
ampun yang terbukti dengan hasil otopsi dari RSUD
Nganjuk dan RSUD Dr . Soetomo Surabaya.

3. “ Hari itu tepatnya pada tanggal 9 Mei 1993, jasad Marsinah
ditemukan tergeletak di sebuah gubuk di pinggir sawah
dekat hutan jati, di dusun Jegong, desa Wilangan,
Kabupaten Nganjuk, sekitar seratus kilometer dari
pondokan Marsinah di pemukiman buruh, desa Siring,
Porong. Jasad Marsinah menyisakan luka di sekujur
tubuhnya, panggul vaginanya hancur dan isi perutnya
penuh dengan darah. Jasad Marsinah menjadi saksi bisu
atas segala siksaan yang dihujamkan ke Marsinah hingga
ia meregang nyawa. ” (kutip salah satu sumber berita).

4. Itu merupakan melanggar UUD 1945 Pasal 28 A yang
berbunyi :
“Setiap orang berhak untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya.”

5. B. Hak Ekonomi
Marsinah pun kehilangan hak ekonominya juga. Kerja
kerasnya bersama dengan teman-temannya berakhir sia-
sia. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945) jelas
bahwa tindakan pabrik CPS tempatnya bekerja melanggar
hak ekonomi Marsinah , khususnya hak untuk menuntut
upah yang sepatutnya.

6. Hak tersebut secara tersurat ditegaskan dalam Pasal 28 D
ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi,
“Bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.”

7. C. Hak Hukum
Marsinah yang sepatutnya mendapatkan hak yang
sama dalam hukum pun harus menelan kekecewaan.
Orang-orang yang seharusnya dihukum dalam kasus
pembunuhannya malah berkeliaran di luar sana. Tersangka
itu tidak jelas mana yang salah dan mana yang benar.
Sudah 21 tahun sejak kejadian menggenaskan itu namun
kasus Marsinah tetap menjadi misteri. Hukum Indonesia
hanya bisa mambisu. Sampai ada pertanyaan berbunyi :
“Hai Hukum Indonesia, Apakah pembunuhku
lelembut?”

8. Itu merupakan pelanggaran yang menyangkut UUD
1945 pasal 27 yang berbunyi, “Segala warga negara
bersama kedudukannya didalam hukum dan
pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahannya itu dengan tidak ada kecualinya.”
Serta UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi,
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adi serta
perlakuan yang sama di depan hukum.”

9. D. Hak Peradilan
Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara
peradilan dan perlindungan ini juga tidak didapatkan oleh
Marsinah. Meskipun telah dilakukan penyelidikan untuk
mengusut kasusnya beberapa kali namun tidak ada
tindakan yang berarti. Awalnya kasus ini hampir
menemukan titik terang dengan menemukan beberapa
tersangka.

10. “Majikannya, pemilik PT CPS, para manajer
perusahaan, bagian personalia, kepala bagian mesin,
dan seorang satpam dan seorang supir perusahaan
disekap dan disiksa Bakorstranasda selama 19 hari, di
bulan Oktober 1993. Mereka dituduh bersekongkol
memperkosa, menganiaya dan kemudian membunuh
Marsinah. Bersama Danramil Porong, mereka diadili
dan diputus bersalah oleh Pengadilan Militer dan
Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan diperkuat Pengadilan
Tinggi Surabaya setahun kemudian.

11. Meskipun dua tahun kemudian, 3 Mei 1995, mereka
divonis bebas Mahkamah Agung, tapi ini hanya
menunjukkan betapa sistem peradilan dan hukum kita
bukan tempat untuk menegakkan keadilan.” (kutip
salah satu sumber).
Itu membuktikan bahwa jelas sekali lemahnya
keadilan di Indonesia. Kematian Marsinah adalah luka
yang ditorehkan pada keadilan.

12. UPAYA (USAHA)
A. Pemerintah
Tanggal 30 September 1993 telah dibentuk Tim
Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan
penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah.
Sebagai penanggung jawab Tim Terpadu adalah Kapolda
Jatim dengan Dan Satgas Kadit Reserse Polda Jatim dan
beranggotakan penyidik/penyelidik Polda Jatim serta Den
Intel Brawijaya.

13. Namun sampai saat ini kasus tersebut belum tuntas.
Mungkin yang bisa dilakukan untuk melanjutkan
kasus Marsinah sekarang adalah meminta Komnas HAM
menindaklanjuti, karena Komnas HAM mempunyai
wewenang mengusut kembali kasus Marsinah karena
masih berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran
HAM masa Orde Baru.

14. B. LSM
Tahun 1993, dibentuk Komite Solidaritas Untuk
Marsinah (KSUM). KSUM adalah komite yang didirikan
oleh 10 LSM. KSUM merupakan lembaga yang ditujukan
khusus untuk mengadvokasi dan investigasi kasus
pembunuhan aktivis buruh Marsinah oleh Aparat Militer.
KSUM melakukan berbagai aktivitas untuk mendorong
perubahan and menghentikan intervensi militer dalam
penyelesaian perselisihan perburuhan

15. Munir menjadi salah seorang pengacara buruh PT. CPS
melawan Kodam V/Brawijaya, Depnaker Sidoarjo dan PT.
CPS Porong atas pemutus hubungan kerja sepihak yang
dilakukan oleh aparat kodim sidoarjo terhadap 22 buruh
PT. CPS Porong yang dianggap sebagai dalang unjuk
rasa.

16. C. Pendapat Sendiri
Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak untuk
menuntaskan kasus ini. Memang tidak mudah dan pasti
banyak resikonya, tapi kalau kasus seperti ini saja tidak
terselesaikan, bagaimana dengan kasus-kasus yang lain.
Sudah 21 tahun kasus ini belum menemukan titik terang,
dan seakan sekarang telah dilupakan.

17. Pemerintah seharusnya melakukan
penyelidikan lagi dengan lebih detail dan mengutus
berbagai pihak untuk saliNg membantu, seperti
Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya yang
bersangkutan.
LSM juga seharusnya bisa bekerja sama
dengan pemerintah untuk menuntaskan kasus
tersebut. Juga masyarakat yang lain terutama yang
tau asal-usul kasus tersebut juga diharapkan
bersedia membantu. Jika semuanya kompak dan
ada saling keterbukaan dalam bekerja sama
menyelesaikan kasus tersebut, maka mungkin saja
kasus itu akan menemukan titik terang.

18. HAMBATAN
A. Sosial
Sulitnya menyelesaikan kasus ini dikarenakan
kurangnya keaktifan dan partisipasi masyarakat pada
masa orde baru yang lalu. Dan meskipun kasus itu diusut
lagi pada masa reformasi, tetap saja tidak membuahkan
hasil karena sudah terlalu lama dan para penguasa yang
terlibat sudah semakin rapi menyembunyikan kebenaran
yang ada.

19. B. Hukum
Hambatan lain yang meliputi kasus Marsinah yaitu
dalam bidang Hukum. Penguasa militer pusat bahkan
sempat menyusun skenario peradilan untuk menyelubungi
kasus Marsinah. Kepolisian setempat pun juga menyidik
para tersangka palsu sebagai bagian dari drama peradilan
para penguasa. Skenario peradilan palsu ini berhasil
digagalkan ketika Mahkamah Agung menyatakan para
tersangka bebas karena tidak terbukti melakukan
pembunuhan terhadap Marsinah.

20. Kuburan Marsinah yang sempat dibongkar beberapa
kali untuk penyelidikan tidak membuahkan hasil.
Membongkar kasus Marsinah sama halnya dengan
membongkar para penguasa, elit politik, aparat hukum,
dan pemodal, sehingga tak heran bila sulit dilakukan.