Dokumen tersebut membahas perbandingan kode etik BPK dan kode etik profesi akuntan publik. Kode etik BPK berfokus pada integritas, independensi, dan profesionalisme untuk menjaga citra dan kredibilitas BPK. Sedangkan kode etik akuntan publik berfokus pada integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional sesuai standar profesi. Kode etik BPK diterbitkan oleh BPK

1. KODE ETIK BPK DAN
PERBANDINGANNYA
DENGAN
ETIKA PROFESI AKUNTAN
PUBLIK
AULIYA
RILA OKTAVIA
RAHMI MARDIYAH
ULFA SOBRINA

2. Perlunya Kode Etik BPK
• Untuk menghindari terjadinya pelanggaran etika, maka
pada organisasi publik BPK RI dalam melakukan
aktivitasnya mengacu pada Peraturan BPK RI Nomor 2
Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa
Keuangan yang terdiri dari tiga nilai dasar kode etik yaitu
Independensi, Integritas dan Profesionalisme.
• Kode etik ini merupakan norma-norma yang harus
dipatuhi oleh setiap Anggota BPK, Pemeriksa dan
Pelaksana BPK lainnya selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan
kredibilitas BPK,
• sedangkan Kode etik profesi akuntan publik ditetapkan
oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI
yang mempunyai lima prinsip dasar, yaitu integritas,
objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan
kehati-hatian profesional (professional competence and
due care), kerahasiaan dan prilaku profesional

3. Pengertian Kode Etik BPK
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan BPK RI
No 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK
maka Kode Etik BPK yang selanjutnya
disebut kode etik adalah norma-norma
yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota
BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK
lainnya selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan,
citra, dan kredibilitas BPK

4. Tujuan dan Ruang Lingkup Kode Etik BPK
Pasal 2 Peraturan BPK RI No 2 Tahun
2011 menjelaskan tentang tujuan Kode
Etik BPK yaitu untuk memberikan
pedoman yang wajib ditaati oleh Anggota
BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK
Lainnya untuk mewujudkan BPK yang
berintegritas, independen, dan profesional
demi kepentingan negara. Kode Etik ini
berlaku bagi Anggota BPK, Pemeriksa
dan Pelaksana BPK lainnya.

5. Nilai Dasar Kode Etik BPK
1.Integritas
2.Independensi
3.Profesionalisme

6. Implementasi Kode Etik BPK
1.selaku individu dan anggota
masyarakat
2.selaku warga negara
3.selaku pejabat negara
4.selaku aparatur negara

7. Hukuman Kode Etik BPK
Jenis hukuman bagi Anggota BPK berupa:
a. peringatan tertulis; atau
b. pemberhentian dari keanggotaan BPK

8. Tingkat dan jenis hukuman bagi Pemeriksa
dan Pelaksana BPK
1. hukuman ringan
2. hukuman sedang
3. hukuman berat
4. Hukuman tambahan berupa pengembalian
uang dan/atau barang dan fasilitas lainnya
yang telah diperoleh secara tidak sah
dan/atau pengurangan penghasilan yang
diterima
5. Data dan informasi yang diperoleh selama
penelitian dijadikan sebagai bahan
pertimbangan dalam menentukan jenis
hukuman

9. Pembentukan Majelis Kehormatan Kode
Etik (Pasal 14) BPK
Untuk menegakkan Kode Etik, BPK membentuk
Majelis Kehormatan Kode Etik yang pengaturan
dan penetapannya sebagai berikut:
a. Peraturan BPK tentang Majelis Kehormatan
Kode Etik yang mengatur mengenai
keanggotaan, tugas, wewenang, dan tata cara
persidangan/pemeriksaan sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan; dan
b. Keputusan BPK tentang Majelis Kehormatan
Kode Etik yang merupakan penetapan Anggota
Majelis Kehormatan Kode Etik.

10. Kode Etik Profesi Akuntan Publik
Aturan etika yang harus diterapkan oleh
anggota Institut Akuntan Publik Indonesia
atau IAPI dan staf profesional (baik yang
anggota IAPI maupun yang bukan
anggota IAPI) yang bekerja pada satu
Kantor Akuntan Publik (KAP), yang
memberikan jasa profesional yang
meliputi jasa assurance dan jasa selain
assurance seperti yang tercantum dalam
standar profesi dan kode etik profesi

11. Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia
• Bagian A dari Kode Etik ini menetapkan
prinsip dasar etika profesi dan
memberikan kerangka konseptual untuk
penerapan prinsip tersebut.
• Bagian B dari Kode Etik ini memberikan
ilustrasi mengenai penerapan kerangka
konseptual tersebut pada situasi tertentu.

12. A. Prinsip Dasar Etika Profesi
1)Seksi 110 : Prinsip Integritas
2)Seksi 120 : Prinsip Objektivitas
3)Seksi 130 : Prinsip Kompetensi serta
Sikap kecermatan dan Kehati-hatian
Profesional
4)Seksi 140 : Prinsip Kerahasiaan
5)Seksi 150 : Prinsip Perilaku Profesional

13. B. Aturan Etika Profesi
• Seksi 210 Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP
• Seksi 220 Benturan Kepentingan
• Seksi 230 Pendapat Kedua
• Seksi 240 Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk
Remunerasi Lainnya
• Seksi 250 Pemasaran Jasa Profesional
• Seksi 260 Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramah-
Tamahan Lainnya
• Seksi 270 Penyimpanan Aset Milik Klien
• Seksi 280 Objektivitas – Semua Jasa Profesional
• Seksi 290 Independensi dalam Perikatan Assurance

14. PERBANDINGAN KODE ETIK BPK DENGAN
KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK
• Prinsip dasar etika
• Tujuan dan ruang lingkup
• Implementasi Kode Etik
• Kode etik BPK diterbitkan oleh BPK RI
melalui Peraturan BPK RI no. 2 tahun
2011. Kode etik profesi akuntan publik
ditetapkan oleh Dewan Standar
Profesional Akuntan Publik IAPI
• Netralitas secara politis
• Pengembangan secara profesional

15. Beberapa kasus pelanggaran kode etik BPK
• Kasus Sembilan KAP yang diduga
melakukan kolusi dengan kliennya
• Kasus Pelanggaran Kode Etik BPK dalam
Kasus Hambalang: Mempertanyakan
Obyektivitas Audit Investigasi BPK
• Majelis Kode Etik BPK Belum Putuskan Dugaan Musa

16. Terima kasih