1. KNPI JAMBI CACAT HUKUM
Oleh : FESDIAMON
Pemuda merupakan bagian penting dalam catatan sejarah perjuangan
bangsa ini dari masa ke masa. Karakternya yang dinamis, krtiis, inovatif, berani,
serta memiliki kapasitas intelektual dan kepekaan terhadap lingkungan menbuat
pemuda dijuluki sebagai tulang punggung peradaban. Dalam eksistensinya
sebagai tulang punggung peradaban, fungsi pemuda kerapkali disebut sebagai
kontrol sosial (agent of social control), agen perubahan (agent of changes) dan
sebagai pemberi solusi (agent of sxolver). Kesemua fungsi itu dijalankan oleh
pemuda dengan penuh kesadaran dan semata-mata demi kepentingan peradaban
saat ini dan yang akan datang. Oleh karana itulah, pemuda juga kerap disebut
sebagai pewaris tunggal peradaban. Hal ini dikarenakan orientasi perjuangan
pemuda yang selalu berbentuk proyeksi kedepan. Maka dari itulah tidak
berlebihan kiranya kita menyebut pemuda sebagai penentu arah peradaban.
Dari uraian singkat tentang nilai-nilai kepemudaan diatas, dapat kita lihat
bahwa betapa pentingnya potensi pemuda untuk dikelola oleh negara dalam
rangka mewujudkan tujuan negara. Salah satu bentuk perhatian negara terhadap
pemuda dewasa ini adalah telah diundangkannya Undang-Undang No 40 Tahun
2009 Tentang Kepemudaan. Segala bentuk hak pemuda dalam eksistensinya,
terutama yang terorganisir dalam sebuah wadah organisasi telah dijamin oleh
negara untuk dilindungi serta dipenuhi. Keberadaan UU Kepemudaan ini adalah
bentuk komitmen negara hukum demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-niliai
HAM.
Subtansi Undang-Undang Kepemudaan
Jika dilakukan pendekatan normatif (normative approach) terhadap UU
kepemudaan ini, jelas sekali terlihat bahwa peran pemerintah dalam mendukung
eksistensi pemuda sangat penting. UU Kepemudaan ini juga selaras dengan UU
Pemerintahan Daerah, dimana setiap pemerintahan daerah bertanggung jawab
terhadap pengembangan potensi pemuda di daerah. Ada beban tanggung jawab

2. yang diemban oleh kepala darah secara langsung terhadap pemuda. Namun, jika
diamati dengan melakukan pendekatan yuridis empiris, UU Kepemudaan ini
menemukan banyak masalah, yakni adanya kesenjangan antara yang aturan
seharusnya (das sollen) dan fakta yang terjadi (das sein). Misalnya tentang usia
pemuda yang diatur dalam UU Kepemudaan ini adalah 16 samapai 30 tahun,
namun kenyataannya masih banyak OKP yang diurus oleh meraka yang ditas usia
30 tahun. Jika melihat sepintas fakta yang terjadi ini, maka UU Kepemudaan ini
terkesan tidak aspiratif. Namun, jika kita amati secara seksama UU Kepemudaan
ini ternyata sangat apiratif. Dalam UU Kepemudaan ini, diataur dengan sangat
limitatif tentang peran pemerintah terhadap pemuda, ditambah lagi dengan
dikeluarkannya PP No 41 Tahun 2011 sebagai peraturan pelaksana bagi
pemerintah untuk menjalankan kewajibannya terhadap pemuda. Kemudian dalam
UU Kepemudaan ini, juga diberi tenggang waktu selama 3 tahun untuk semua
organisasi kemasyarakatan pemuda agar dapat menyesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pada tahun 2013 UU Kepemudaan ini sudah dapat ditegakan dengan
tegas oleh negara. Jika ditahun 2013 masih ada OKP yang diurus oleh mereka
yang berusia diatas 30 tahun, maka yang mengurus okp tersebut dapat dikatakan
batal demi hukum. Ini dikarenakan pengurus okp tersebut sudah tidak memiliki
kewenangan lagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan
mereka menjalankan segala aktivitas dan prosedur keorganisasian tanpa ada lagi
kewenangan yang melekat. Menjalankan prosedur tanpa kewenangan jelas batal
demi hukum.
knpi Jambi Cacat Hukum
Hal yang sangat ironis terjadi pada knpi Jambi yang baru saja selesai
melaksanakan MUSDAPROV. Dimana hasil dari MUSDAPROV tersebut telah
melahirkan keputusan ketua umum terpilih yang berusia lebih dari 30 tahun. Hal
ini tentunya sangat kita sesalkan, pemuda Jambi yang seharusnya berada digarda
terdepan dalam persolan penegakan hukum, malah terkesan mengangkangi hukum

3. yang berlaku di Republik ini. Dengan alasan AD/ART organisasi, pemuda Jambi
melalui knpi telah melecehkan hukum positif di republik ini. Alasan AD/ART
jelas tidak masuk akal. AD/ART bukanlah bagian dari peraturan perundangan-
undangan. Negara kita adalah negara hukum, peraturan perundang-undangan yang
berlaku merupakan sumber hukum yang harus ditaati. Negara kita bukan negara
hukum versi knpi.
Dengan adanya kasus semacam ini, jelas pemerintah provinsi Jambi tidak
bertanggung jawab terhadap eksistensi knpi Jambi kedepan. Jika didasarkan pada
asas perbuatan pemerintah yang bedasarkan hukum positiv, maka pemerintah jelas
tidak diberi kewenangan untuk mendukung segala aktivitas knpi Jambi kedepan.
Dikarenakan knpi Jambi diurus oleh mereka yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang-Undang yang berlaku. Justru kalau pemerintah mendukung eksistensi
knpi Jambi kali ini merupakan tindakan melangggar hukum. Tidak hanya itu,
MUSDAPROV knpi kali ini jika dilihat dari hasil keputusannya yang menetapkan
Ketua Umum terpilih berusia diatas 30 tahun juga dapat dikatakan cacat hukum.
Meskipun pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kepengurusan
knpi Jambi sekarang. Bukan berarti tanggung jawab pemerintah terhadap pemuda
hilang begitu saja. Pemerintah tetap diharapkan memberi solusi dan jalan keluar
bagi knpi Jambi, agar dalam eksistensinya sebagai mitra pemerintah dalam
mewujudkan Jambi EMAS tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku
di negara ini. Untuk Ketua Umum dan pengurus terplih agar dapat berbesar hati
untuk melepaskan jabatannya demi keadilan dan masa depan pemuda Jambi.

4. BIODATA SINGKAT PENULIS
NAMA : FESDIAMON
PEKERJAAN : MAHASISWA PASCASARJANA MAGISTER ILIMU
HUKUM UNJA
ALAMAT : JL. SLAMET RYADI NO 11. BRONI. KOTA JAMBI
NO KONTAK : 085243255779
PENGALAMAT TERAKHIR ORGANISASI :
1. LATIHAN KADER III HMI BADKO JAMBI 2012
2. KETUA BIDANG SDM DPD IKATAN PEMUDA INDONESIA –
JAMBI (SEKARANG)