negara hukum dan HAM
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•417 views
Implementasi pasal 34 UUD 1945 belum maksimal dalam penegakan hukum dan HAM di Indonesia, di mana orang kaya dan penguasa cenderung terhindar dari hukuman sedangkan orang miskin sulit mendapatkan keadilan. Reformasi sistem hukum, peningkatan kesadaran hukum, dan konsep baru penegakan HAM diperlukan untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan melindungi seluruh warga negara.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to negara hukum dan HAM
Similar to negara hukum dan HAM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
negara hukum dan HAM
- 2. IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 DALAM PENEGAKKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA KELOMPOK 2 : ADE AHMAD PAUZI AGUNG MUFLIH NASRULHAQQ FARHAN NUR RIZKI IMAM ABDUL MALIK KHUSNUL KHOTIMAH RENA YUNINDIA
- 3. LATAR BELAKANG 1. Implementasi Konsep Negara Hukum DAN HAM bisa dikatakanHanyaFormalitas belaka meningkatnya kriminalitas banyaknya kasus korupsi Mudahnya si kaya lolos, dan susahnya si miskin mencari keadilan KURANG BERJALANNYA PASAL 34 UUD 1945
- 4. UUD PASAL 34 AYAT 1 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” PASAL 34 AYAT 1“Orang kaya tidak pernah salah”, AYAT 2 : “Jika Orang kaya salah lihatlah ayat 1”. #LAH…??
- 5. LANDASAN TEORI KONSEPNEGARAHUKUM RECHTSSTA AT Hukum sebagai dasar kekuasaan negara Perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang- wenangan oleh penguasa THE RULE OF LAW
- 7. 1. Hak asasi pribadi / personal Right 2. Hak asasi politik / Political Right 3. Hak azasi hukum / Legal Equality Right 4. Hak azasi Ekonomi / Property Rigths 5. Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights 6. Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right PEMBAGIAN BIDANG, JENIS DAN MACAM HAK ASASI MANUSIA
- 8. Pasal 34, Yaitu Yang Berbunyi : (1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak. PASAL 34 UUD 1945
- 9. KURANG BERJALANNYA UUD PASAL 34 Dari pada memelihara fakir miskin dan anak terlantar, Negara lebih memilih memelihara para koruptor, para mafia pajak, para penghisap keringat rakyat dan para penghisap kekayaan Negara, Yang justru merugikan Negara sendiri.
- 10. Masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28 juta jiwa. . AYAT 1 “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Masih banyaknya anak-anak yang mengamen, mengemis, mengasong, bahkan mencopet.
- 11. Masih banyaknya anak-anak yang mengamen, mengemis, mengasong, bahkan mencopet. Benar dipeliharakah fakir miskin oleh Negara, ? tidak sama sekali, jika kita lihat koruptor yang mencuri triliunan asset Negara yang dimana itu adalah uang dari rakyat, keluar dari penjara masih bugar adanya, wajah semakin bersinar saja, badan semakin semangat, bahkan karena mereka punya uang mereka bisa menyewa pengacara hebat dan akhirnyapun bebas dengan mudah ataupun bebas dengan cara menyuap hakim, tapi kita lihat seorang nenek tua yang mencuri 3 buah biji kakao harus berhadapan dengan hakim di meja hijau tanpa adanya pengacara yang membela dan mendampinginya, apalagi untuk melakukan suap kepada hakim dan akhirnyapun ditahan, lalu dimanakah hukum yang adil, hukum yang merata dan ditujukan untuk semua kalangan itu, dan dimanakah Hak Asasi Manusia itu. Dengan kata lain, sepertinya koruptor lah yang dipelihara oleh negara.
- 12. • Bila kita mengevaluasi kinerja Pemerintah berdasarkan pada pasal 34 ayat 1 maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia semenjak masa Orde Lama, kemudian Orde Baru hingga Orde Reformasi saat ini, belum dapat memenuhi amanat konstitusi UUD'45 untuk memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, yang bebas dari kemiskinan. Faktanya masih banyak saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang hidup dalam kemiskinan (bahkan dibawah garis kemiskinan) dalam negara yang kaya raya dan telah merdeka selama 68 tahun ini. Masyarakat miskin di Indonesia mencapai 28 juta jiwa.
- 13. S SUMATERA KALIMANTAN JAVA IRIAN JAYA Penyesalan aparatur Desa terhadap pendataan yang dilakukan BPS yang tanpa melibatkan pemerintah desa, karena yang mengetahui secara detail warganya adalah orang desa. . Semerawutnya pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Pemdes Menggelar rapat dadakan dengan 166 Kepala Keluarga (KK) yang resmi menjadi penerima BLSM supaya mau berbagi uang dengan ratusan warga miskin lainnya yang Tidak Kebagian AYAT 2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 14. SUMATERA KALIMANTAN JAVA SEBENARNYA MASIH BANYAK BUKTI YANG LAIN, TAPI ITUPUN SUDAH BISA MEWAKILI DAN MENJELASKAN BAHWA “Tidak maksimalnya kerja aparatur pemerintah, mereka tidak bisa membedakan mana yang miskin dan mana yang mampu, mereka tidak terlalu peduli dengan masayarakat miskin, jika ini hanya kesalahan wajar dari seorang manusia, pasti kesalahan ini hanya akan terjadi sekali tapi buktinya beberapa tahun selalu terjadi masalah salah sasaran, sehingga implementasi dari pasal 34 ayat 2 yang memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu ini, masih belum tercapai.
- 15. AYAT 3 : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu masih menyisakan beberapa masalah yang harus dibenahi. Fakta menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin sangat terasa perbedaannya dengan pelayanan bagi masyarakat yang berkecukupan dalam bidang ekonominya.
- 17. Tewasnya bayi mungil berumur 3 bulan bernama Zahra Naveen karena penyakit jantung. ALASAN Jamkesda over limit, karena maksimal Jamkesda hanya Rp 100 juta. Sedang biaya operasi Rp. 200 juta Seorang bayi, anak ketiga dari Budi jaksa medan, meninggal dunia karena kanker paru-paru pada 2010. Anak yang baru berusia 45 hari ini menghembuskan nafas terakhir karena biaya berobat sebesar Rp 250 juta tidak ada. Kasi Pidum Kejari Sumut itu tak mampu menanggung biaya berobat sebesar itu. Askes yang dia punya, hanya mampu menjamin sampai anak kedua saja. FAKTA LALAI PEMERINTAH
- 18. Dengan Penjelasan diatas terbukti bahwa, penegakan hukum dan HAM di Indonesia tidak selalu rata, malah seakan-akan orang kaya kebal terhadap hukum dan mendapatkan pelayanan HAM maksimal berbeda dengan orang miskin, penegakkan hukum dan HAM cenderung lebih merugikan rakyat rakyat kecil yang tidak mempunyai materi cukup dan pelayanan HAM pun jauh dari maksimal.
- 19. “Orang Miskin Dilarang Sakit”!!!! SeringkaliAda ungkapan“Orang MiskinDilarangSakit” karena padakenyataannyamemang banyaksekali Rumah Sakityang lebih mementingkanuangdari pada keselamatanpasiennyayang kurang mampu.
- 20. 1. Perbaikan Sistem Hukum 2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ham Semua Kalangan 3. Reformasi Konsep Penegakkan HAM Oleh Pemerintah Dan Masyarakat SolusiAgar Hukum dan HAMBekerjaDengan Baik
- 21. PERBAIKAN SISTEM HUKUM STRUKTUR Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Terkait dengan ini, maka perlu dilakukan seleksi yang objektif dan transparan terhadap aparatur penegakan hukum. SUBSTANSI Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, yang berupa putusan dan ketetapan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup aturan yang hidup dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip- prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). KULTUR
- 22. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan 3. Sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi 4. Reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat 5. Kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. 6. Perlu adanya social control 7. Dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai- nilai HAM, perlu diintensifkan Reformasi Konsep Penegakkan HAM Oleh Pemerintah
- 23. 1. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan Masyarakat. 2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif. 3. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. 4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. Reformasi Konsep Penegakkan HAM Oleh Masyarakat
- 24. TERAKHIR !!! Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan HAM melalui kinerja aparat penegak hukum adalah, perlu adanya pembaharuan perilaku dan moral para petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menegakkan hukum tanpa adanya diskriminasi, selain itu, moral dan kesadaran hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan.
- 25. TANGGUNG !!! Selanjutnya Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.
- 26. DIKIT LAGI !!! Kita sebagai generasi penerus bangsa dan sebagai mahasiswa sudah semestinya membantu pemerintah untuk terus menegakkan Hukum dan HAM di Indonesia, dan juga sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan dinjak- injak oleh orang lain.
- 27. HARAPAN !!! Kami berharap dengan solusi yang telah diuraikan bisa dijadikan solusi penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan berharap kepada semua pihak masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers. Agar upaya penegakan hak asasi manusia bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.
- 28. APAPUN KENDALA YANG ADA HADAPI !!!!!! SINGKIRKAN SEMUA !!!!
- 29. EH, BALIK LAGI !!!!SINGKIRKAN LAGI AJA !!!
- 30. APAPUN MASALAH YANG ADA KITA HADAPI, MESKIPUN MASALAHNYA SELALU MUNCUL LAGI, LAGI DAN LAGI, JANGAN MENYERAH !!!!! KARENA TAKUT ITU WAJAR, TAPI MENYERAH DAN JADI PENGECUT ADALAH SEBUAH PILIHAN. THINK SMART FOR NKRI
- 31. HIDUP DAN JAYALAH INDONESIAKU !!!!!!!