Dokumen tersebut membahas tentang hak masyarakat akan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. UU tersebut menjamin hak warga negara untuk mengakses informasi publik yang dihasilkan dan dikelola oleh badan publik terkait dengan penyelenggaraan negara. Informasi publik harus terbuka kecuali informasi yang dapat membahayakan kepentingan nasional atau hak perorangan. Masyarakat memiliki peran untuk
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikLBH Masyarakat
Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini tentu layak mendapat apresiasi positif karena menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk hak atas informasi, sekalipun dalam beberapa hal, undang-undang ini memiliki keterbatasan.
Buku saku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan undang-undang yang baru tersebut kepada Pendamping masyarakat dan aktivis Ornop. Diharapkan setelah membaca buku saku ini dapat memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai undang-undang tersebut, sehingga dapat menggunakannya ketika diperlukan
terutama dalam kerja-kerja mendampingi masyarakat.
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" di...infomagetan
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).
Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...
Buku Saku Mengenal UU Keterbukaan Informasi PublikLBH Masyarakat
Indonesia, beberapa waktu yang lalu telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini tentu layak mendapat apresiasi positif karena menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk hak atas informasi, sekalipun dalam beberapa hal, undang-undang ini memiliki keterbatasan.
Buku saku ini disusun sebagai upaya untuk mengenalkan undang-undang yang baru tersebut kepada Pendamping masyarakat dan aktivis Ornop. Diharapkan setelah membaca buku saku ini dapat memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai undang-undang tersebut, sehingga dapat menggunakannya ketika diperlukan
terutama dalam kerja-kerja mendampingi masyarakat.
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Keterbukaan informasi dalam pemilu diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas proses dan integritas hasil pemilu. Apa saja jenis informasi publik dalam pemilu dan bagaimana masyarakat akan memanfaatkannya?
Presentasi Sistem Informasi Desa dan Media KomunitasIrman Ariadi
Mengundang rekan-rekan komunitas untuk bisa datang ke acara Diskusi: Sistem Informasi Desa dan Media Komunitas, Senin 6 April 2015, Pukul. 18:30 - 19:30 WIB, di GOR UNY dalam acara 23th Islamic Book fair. GRATIS!
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
1. Hak Masyarakat Akan Informasi
Publik
Oleh: Istiatun
Komisioner Komisi Informasi DIY
2. Latar Belakang
• Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri
penting negara demokratis yang menjunjung tinggi
kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan
negara yang baik
• Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia
• Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan
pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan
Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada
kepentingan publik
• Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya
untuk mengembangkan masyarakat informasi
3. PARTISIPASI
MASYARAKAT
TRANSPARANSI
(Informasi)
AKUNTABILITAS
PUBLIK
Terdapat mekanisme yang jelas
dalam proses pengambilan
keputusan dan kontrol publik
Partisipasi publik
tidak dapat
terlaksana tanpa
adanya transparansi
Akuntabilitas sulit
terlaksana tanpa
pemantauan dan
partisipasi publik
- Prosedur, peraturan
perundangan dilaksanakan
dengan konsekuen
- Tindakan pemerintah dapat
dipertanggungjawabkan dengan
indikator kinerja dan target yang
jelas
- Terbukanya akses publik tentang
berbagai informasi pemerintahan
- Masyarakat dapat memperoleh
info tentang prosedur, peraturan,
perundanngan & kebijakan
Transparansi “memaksa”
peningkatan akuntabilitas
publik
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
4. Hak Untuk Tahu adalah Hak Asasi
Setiap warga
• Hak atas informasi adalah HAM dunia pasal 19
• “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi
dan memperoleh informasi mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.” (pasal 28 F UUD 1945)
5. Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
yang diberlakukan sejak 1 Mei 2010 merupakan
penjabaran konkret dari amanat konstitusi itu.
“Sejak itu hak warga negara untuk mengakses
informasi publik dijamin oleh Undang-Undang,”
6. Tujuan No 14 Tahun 2008
Pasal 3
• Menjamin hak warga negara untuk
mengetahui rencana, proses dan alasan
pengambilan suatu keputusan publik;
• Mendorong partisipasi masyarakat;
• Mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik,
• Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
7. Apa Beda Informasi Publik dan
Informasi Privat.
Tertutup Terbuka
Diijinkan
Terbuka
Diikecualik
an
Informasi PublikInformasi Privat
8. Apa itu Informasi Publik?
informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik
yang berkaitan denganpenyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelengga-raan badan publik lainnyayang sesuai
dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang
berka-itan dengan kepentingan publik
9.
10. )
• Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
• Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum
didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta
setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih
besar dari pada membukanya atau sebaliknya
11. Informasi yang dikecualikan (Pasal17)
karena memiliki konsekuensi sbb:
• Dapat menghambat prosespenegakan hukum,
• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha
tidak sehat
• Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
• Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
• Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
• Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
• Dapat mengungkapkan isiaktaotentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiats eseorang
12. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh
dengan cepat dan tepat waktu, biaya
ringan, dan cara sederhana [Pasal 2 ayat 3]
Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik
disampaikan dengan cara yang mudah
dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa
yang mudah dipahami. [Pasal 9 ayat 4]
Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik
didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu,
dan biaya ringan. [Pasal 21
Prinsip Layanan (UU 14/2008)
13. Maks. 10 + 7 hari kerja
Y
Penolakan
Informasi
Pasal 6 ayat (1) & (2)
Dok-4
T
Ter-bukti?
Dok-3
Uji Konsekuensi
(Pasal 17 a-i)
Pasal 19
Y
Cara Mendapatkan Informasi
untuk layanan informasi berdasarkan permintaan ……….
Pasal 6 ayat 3?
Dok-2
Pertimbangan
Tertulis
Pasal 7 ayat (4)
Dok-1
Pendaftaran &
Klarifikasi
Pasal 22 ayat (2-6)
Permohonan
InformasiPEMOHON
Pasal 22 ayat (1)
Pemberitahua
nTertulis
Pasal 22 ayat (7) & (8)
Dok-5
T
15. • Akses informasi merupakan strategi
pemberdayaan
• Siapa yg tahu informasi dialah yang akan
menguasai
• UU n0 14 2008 menjadi senjata baru dalam
pemberdayaan
• Kalau dulu yg penting adalah manfaatnya,
sekarang punya hak partisipasi dan
mengawasi dalam upaya pembangunan
• Mendorong terjadinya tata kelola yg lebih