Bahan Paparan Internalisasi Perban No 1 Tahun 2023.pptx

1. PERATURAN BPS NOMOR
1 TAHUN 2023 TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH
DINAS BPS
PENGGANTI PERATURAN BPS NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BPS
BERLAKU MULAI 1 JANUARI 2024

2. Definisi
 Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima
oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Badan Pusat
Statistik dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan dan pembangunan.
 Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis,
susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat
penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan
dalam komunikasi kedinasan.
 Naskah yang tercipta sesuai Tata Naskah Dinas akan
menjadi bukti Otentik jika terjadi masalah (menjadi
bukti hokum yang sah)/

3. PENAMBAHAN PASAL BARU
Pada Perban Nomor 1 tahun 2023 terdapat tambahan pasal baru,
yaitu mengenai media rekam elektronik.
Pasal 54
(1) Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan: a. media rekam
kertas; atau
b. media rekam elektronik.
(2) Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diawali dengan menentukan jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas.
Pasal 55
Dapat menggunakan media rekam kertas; atau media rekam
elektronik seperti:
 Aplikasi Umum Bidang Kearsipan dinamis; atau
 Aplikasi pengolah kata atau data

4. JENIS NASKAH DINAS
 Naskah Dinas Arahan:
1. Naskah dinas pengaturan (peraturam
perundangan, instruksi, surat edaran, SOP)
2. Naskah dinas penetapan dalam bentuk
keputusan
3. Naskah dinas penugasan: Surat Tugas atau
surat perintah
 Naskah Dinas Korespondensi:
1. Internal: Nota Dinas, Memorandum, Disposisi
dan surat undangan internal
2. Eksternal: surat dinas

5. JENIS NASKAH DINAS
 Naskah Dinas Khusus:
1. Surat perjanjian
2. Surat kuasa
3. Berita acara
4. Surat keterangan
5. Surat pengantar
6. Pengumum
7. Laporan
8. Telaah staf
9. Notula
10. Sertifikat

6. PERBANDINGAN
Perban No. 5 Tahun 2019
 Menjelaskan jenis dan
format naskah dinas
 Kertas kop surat: Logo
dan nama Instansi di
bagian atas, alamat
instansi di bagian bawah
Perban No. 1 Tahun 2023
 Menjelaskan tentang
jenis, susunan dan
bentuk naskah dinas
 Kertas kop surat: Logo
dan nama Instansi di
bagian atas dilengkapi
alamat instansi

7. PERBANDINGAN
Kop Naskah Dinas dengan
atribut tertentu (misalnya
Sensus Pertanian 2023

8. PERBANDINGAN
Perban No. 5 Tahun 2019
 Penomoran naskah/nota
dinas:
Perban No. 1 Tahun 2023
 Bentuk Penomoran
naskah/nota Dinas

9. PERBANDINGAN
Perban No. 5 Tahun 2019
 Kata penyambung tidak
diatur:
Perban No. 1 Tahun 2023
 Kata penyambung diatur
sebagai berikut:

10. HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PEMBUATAN NASKAH DINAS
1. Bentuk dan susunan naskah dinas (contoh format):
terdiri dari Kepala naskah dinas, batang tubuh dan
kaki naskah dinas
2. Penggunaan Lambang negara/logo. Lambang
negara digunakan untuk naskah dinas yg di ttd dan
pejabat bertindak an Kepala BPS. Selain intu
menggunakan logo
3. Penomoran naskah dinas (sesuai slide sebelumnya)
4. Ukuran kertas:
 Arahan: F4
 Korespondensi: A4
 Khusus: sesuai kebutuhan (A4/F4)

11. HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PEMBUATAN NASKAH DINAS
5. Jenis huruf:
 Kop naskah dinas: arial
 Naskah dinas arahan: bookman old style
naskah dinas korespondensi: arial ukuran 11
atau 12
6. Pengaturan batas tepi: atas 2 spasi dibawah kop/2
cm tepi atas kertas, 2,5 cm kiri dan bawah, 2 cm
kanan
7. Nomor halaman: dibagian atas tengah dengan
tanda hubung (– ) sebelum dan sesudah nomor
halaman
8. Lampiran (sebelah kanan atas, no halaman
berlanjut), Tembusan (sebelah kiri bawah/kaki
naskah)

12. HARUS DIPERHATIKAN DALAM
PEMBUATAN NASKAH DINAS
9. Tanda tangan paraf dan cap dinas.
 Tanda tangan berfungsi sebagai alat
autentikasi dan verifikasi atas identidas
penandatangan dapat berupa tanda tangan
basah (kertas) ataupun elektronik (media
elektronik
 Paraf terdiri dari paraf hierarki dan paraf
koordinasi
 Cap dinas diberikan pada media rekam
kertas (pada naskah dinas korespondensi
internal tidak diberi cap)

13. PENGAMANAN NASKAH DINAS
1. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses
arsip. Rahasia (R ) , Terbatas (T) dan Biasa/Terbuka (B)
2. Pada naskah dinas media kertas, diberikan kode
pengamanan pada amplop (sebelah kiri atas ).
Klasifikasi rahasia menggunakan amplop rangkap, untuk
media elektronik menggunakan sandi tertentu.
3. Penggunaan security printing

14. PEJABAT PENANDA TANGAN
NASKAH DINAS
1. Kewenangan tanda tangan
2. Penggunaan wewenang mandat: atas nama, untuk
beliau, pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh)

15. Pengendalian Naskah Dinas
1. Pengendalian Naskah dinas masuk:
 Dipusatkan di unit kearsipan oleh petugas
 Tahapan meliputi:
 penerimaan, pencatatan, pengarahan dan
penyampaian
 Media elektronik: menggunakan aplikasi umum
bidang kearsipan dinamis
2. Pengendalian Naskah dinas keluar
 Tahapan: pencatatan, penggandaan, pengiriman,
penyimpanan

16. Format pembuatan naskah
dinas
 Peraturan Badan Pusat Statistik No. 1 Tahun 2023
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Pusat Staistik
pada bagian lampiran
 Peraturan BPS No. 1 Tahun 2023