Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan aset desa, termasuk definisi aset desa, jenis aset desa, wewenang dan tanggung jawab pengelola aset desa, penggolongan aset desa, dan tata kelola pengelolaan aset desa yang mencakup perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan

1. PENGELOLAAN ASET DESA

2. ASET DESA
BARANG MILIK DESA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN ASLI DESA, DIBELI
ATAU DIPEROLEH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA DAN PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH.
BARANG MILIK DESA ADALAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA BARANG
BERGERAK DAN BARANG TIDAK BERGERAK
PEROLEHAN HAK LAINNYA YANG SAH, ANTARA LAIN: BARANG YG BERASAL DARI
PIHAK KETIGA; DIPEROLEH DARI HIBAH /SUMBANGAN; BARANG YG BERASAL SBG
PELAKSANAAN DR PERJANJIAN/ KONTRAK.
DEFINISI ASET DESA

3. JENIS ASET DESA
a. Kekayaan asli Desa;
b. Kekayaan milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas
beban APB Desa;
c. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan
sumbangan atau yang sejenis;
d. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan
dari perjanjian/ kontrak dan atau diperoleh
berdasarkan ketentuan peraturan undang undang;
e. Hasil kerja sama Desa; dan
f. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lain yang
sah.

4. KEKAYAAN ASLI DESA
a. tanah kas Desa;
b. Pasar Desa;
c. Pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan Desa:
1. kios desa;
2. gedung perternuan desa;
3. gedung olah raga desa;
dan
4. bangunan Milik desa
lainnya;
f. Pelelangan ikan yang
dikelola oleh Desa;
g. Pelelangan hasil
pertanian;
h. Hutan milik Desa;
i. Mata air milik Desa;
j. pemandian umun; dan
k. k. lain-lain kekayaan asli
Desa.

5. 1. KEPALA DESA
• Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset Desa;
• Menetapkan pembantu pengelola dan
petugas/pengurus Aset Desa;
• Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan Aset Desa;
• Menetapkan kebijakan pengamanan Aset Desa;
• Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan
dan/atau penghapusan Aset Desa yang bersifat
strategis melalui musyawarah Desa;
• Mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang
pemanfaatan Aset Desa kepada BPD;
• Menyetujui usul pemindahtanganan dan
penghapusan Aset Desa yang dimiliki dan
terdaftar dalam kekayaan Aset Desa sesuai batas
kewenangan; dan
• Menyetujui usul pemanfaatan Aset Desa selain
tanah dan/atau bangunan.
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa
berwenang dan
bertanggung jawab
atas pengelolaan Aset
Desa.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

6. 2. SEKRETARIS DESA
• Meneliti rencana kebutuhan Aset
Desa;
• Meneliti rencana kebutuhan
pemeliharan Aset Desa;
• Mengatur penggunaan,
pemanfaatan, penghapusan dan
pemindahtanganan Aset Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa;
• Melakukan koordinasi dalam
pelaksanaan inventarisasi Aset
Desa;dan
• Melakukan pengawasan dan
pengendalian atas pengelolaan
Aset Desa.
 pembantu
pengelola Aset
Desa
 ditetapkan dengan
Keputusan Kepala
Desa.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

7. 3. Petugas / Pengurus Aset Desa
• Mengajukan rencana kebutuhan
Aset Desa;
• Mengajukan permohonan
penetapan penggunaan Aset Desa
yang diperoleh dari be ban APB
Desa dan perolehan lainnya yang
sah kepada Kepala Desa;
• Melakukan inventarisasi Aset Desa;
• Mengamankan dan memelihara
Aset Desa yang dikelolanya; dan
• Menyusun dan menyampaikan
laporan Aset Desa.
 berasal dari kepala
urusan.
 ditetapkan dengan
Keputusan Kepala
Desa.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

8. PENGGOLONGAN ASET DESA
PERSEDIAAN
TANAH
PERALATAN DAN MESIN
GEDUNG DAN BANGUNAN
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
ASET TETAP LAINNYA
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
ASET TAK BERWUJUD

9. PENGELOLAAN
1) Aset Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa.
2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan
bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan
keuangan Desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain
sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah
Desa.
5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan
untuk mendapatkan pinjaman.

10. PENGELOLAAN ASET DESA MELIPUTI:
a. perencanaan;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan;
f. pemeliharaan;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
J. pelaporan;
k. penilaian;
l. pembinaan dan
pengawasan; dan
m. pengendalian.

11. PERENCANAAN Rencana Kebutuhan
Aset dan Kebutuhan
Pemeliharaan Aset
(Pengurus/ Pengelola
Aset)
hasil inventarisasi
Kebutuhan Aset diteliti
oleh Pembantu
Pengelola Aseet
Persetujuan oleh
Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Aset Desa
Dasar Penganggaran
APB Desa
Meliputi:
RPJM DESA, RKP DESA,
APB DESA

12. PENGADAAN ASET DESA
EFISIEN
EFEKTIF
TRANSPARAN
DAN TERBUKA
BERSAING
ADIL/TIDAK
DISKRIMINATIF
AKUNTABEL

13. PENGGUNAAN
(1) Penggunaan Aset Desa ditetapkan dalam
rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
(2) Status penggunaan Aset Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
tahun dengan keputusan Kepala Desa.
(3) Format Keputusan Kepala Desa ten tang
Penggunaan Aset Desa tercantum dalam
Lampiran.

14. PEMANFAATAN
(1) Pemanfaatan Aset Desa dapat dilaksanakan
sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.
(2) Bentuk pemanfaatan Aset Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berupa: a. Sewa; b.
Pinjam Pakai; c. Kerja Sarna Pemanfaatan; dan d.
Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna.
(3) Ketentuan mengenai Pemanfaatan Aset Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Desa.

15. TUJUAN PEMANFAATAN ASET
•Efisiensi biaya pemeliharaan
•Menambah pendapatan Desa; atau
•Optimalisasi manfaat Aset Desa
SEWA
•Dilaksanakan bentuk pinjaman antaran Pemerintah Desa lain serta
Lembaga Kemasyarakatan desa
PINJAM PAKAI
•Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset Desa; dan
•Meningkatkan pendapatan Desa
KERJA SAMA
PEMANFAATAN
•Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
•Tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan
dan fasilitas tersebut
BANGUN GUNA
SERAH ATAU BANGUN
SERAH GUNA