Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip pembangunan air minum berbasis masyarakat, termasuk peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan, serta tanggung jawab pemerintah sebagai fasilitator."

1. OLEH:
DIREKTUR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN,
BAPPENAS

3. DEFINISI DAN KARAKTERISTIK BERBASIS
MASYARAKAT
 Berbasis masyarakat  masyarakat sebagai
pengambil keputusan pada semua aspek penting
dalam perencanaan dan pembangunan sistem
AMPL dan bertanggungjawab terhadap
pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.
 Karakteristik
 Masyarakat memutuskan  pilihan teknologi,
bentuk layanan, organisasi, mekanisme
pendanaan dan bentuk pengaturan.
 Masyarakat bertanggungjawab  pemeliharaan,
pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan
mendanai

4. PERSYARATAN DASAR
Masyarakat memiliki:
 Kemampuan mengelola
 mempunyai keahlian
 kemampuan membayar
 Keinginan mengelola
 adanya kebutuhan
 kesediaan membayar
 manfaat
 penerimaan  teknologi, layanan

5. PERAN PEMERINTAH
 Peran  tempat bertanya, bimbingan teknis,
keuangan, menyediakan regulasi, dll
 Kapasitas  kemampuan berkomunikasi, fleksibel,
mendorong dan memotivasi masyarakat
 Kebutuhan  peningkatan kapasitas (pelatihan)
 Paradigma  lebih pada proses dan bukan target,
lebih pada keberlanjutan dan bukan
membangun fasilitas, pendekatan
terpadu melibatkan semua pihak
berkepentingan (pemerintah, LSM,
swasta, masyarakat).

6. BENTUK DUKUNGAN
Fungsi Skala
Nas Prop Kab Masy
Kebijakan
Peraturan
Koordinasi Departemen dan donor
Strategi dan Petunjuk
Pemantauan
Dukungan dana
Peningkatan kapasitas
Perencanaan
Pelaksanaan
Pengelolaan

8. Rural Water Supply and
Sanitation, and Sector
Project (RWSS)

10. Rural Water Supply and Sanitation,
and Sector Project (RWSS)
Pembelajaran
Ketika masyarakat
 tidak membutuhkan
 bukan menjadi bagian dari proses
perencanaan dan pelaksanaan
 tidak dilatih
 tidak berkeinginan berkontribusi
baik untuk investasi awal maupun
biaya pemeliharaan
maka usaha pembangunan AMPL
akan sia-sia

11. AIR MINUM DAN
SANITASI TIDAK
MENJADI PRIORITAS
 Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan bukan prioritas
bagi pemerintah dan
legislatif
 Tergambarkan pada alokasi
dana yang sangat minim

12. MENGAPA BERBASIS MASYARAKAT
 Kekurangpahaman pemerintah (akan potensi
masyarakat) karena
 fokus pada fasilitas (target oriented) daripada
pelayanan (demand oriented)
 kurang dukungan politis
 Desentralisasi/otonomi
 Pelayanan mendekat pada masyarakat sehingga peran
pemerintah tidak hanya sebagai penyedia  tetapi juga
fasilitator, koordinator, dan pendukung

14. KEUNTUNGAN
 Sistem  sesuai kebutuhan
 layanan  kebutuhan dan kemampuan
 ketergantungan  rendah
 sistem pembayaran dan iuran  sesuai
kemampuan
 kemampuan masyarakat  meningkat
 pemilikan aset  milik masyarakat, hak kelola
 pengembangan selanjutnya
 kepercayaan  meningkat

15. KERUGIAN
 komitmen masyarakat  sementara
 didominasi oleh elite
 pengaturan keuangan bermasalah
 konflik antar pengelola dan pemerintah desa
 ketergantungan pada fasilitator

16. IMPLIKASI BAGI PEMERINTAH
Positif
 Beban  tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta
penagihan iuran berkurang
 Kualitas perencanaan  membaik
 Kemampuan pelayanan  membaik
 Ketersediaan dana pembangunan sistem baru  lebih
banyak
Negatif
 Psikologis  kehilangan kekuasaan, status
 Butuh waktu yang lebih banyak
 Standarisasi pendekatan lebih sulit
 Dukungan pelayanan lebih kompleks

18. (1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN
BENDA EKONOMI
Juragan
air??
GOAL

19. (2) PILIHAN YANG
DIINFORMASIKAN
SEBAGAI PENDEKATAN
TANGGAP
KEBUTUHAN

20. (3) PEMBANGUNAN BERWAWASAN
LINGKUNGAN
Upaya Peningkatan
PEMBANGUNAN
BERWAWASAN Upaya Pelestarian
Kualitas Hidup
Lingkungan
masyarakat LINGKUNGAN

21. (4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP
BERSIH DAN SEHAT
√ Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang tinggi
Kesadaran akan
perilaku hidup
bersih dan sehat
yang rendah

22. (4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT
MISKIN
Ketika air dan sanitasi tidak tersedia
maka masyarakat miskin yang paling
menderita 
Memenuhi kebutuhan masyarakat
miskin terhadap air minum dan
sanitasi menjadi pintu masuk
peanggulangan kemiskinan

23. (6) PERAN PEREMPUAN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

24. (7) AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNAN
Keterbukaan dan
pengelolaan yang dapat
dipertanggungjawabkan
merupakan bagian penting
dari keberlanjutan.

25. (8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI
FASILITATOR
Memberikan bimbingan teknis dan
non teknis yang terus menerus yang
sifatnya memberikan dorongan dan
memberdayakan masyarakat

26. (9) PERAN AKTIF MASYARAKAT
Pelibatan masyarakat secara aktif
dalam pembangunan sarana dan
prasarana
Melalui mekanisme perwakilan
yang demokratis serta
mencerminkan dan
merepresentasikan keinginan
dan kebutuhan mayoritas
masyarakat

27. (10) PELAYANAN
OPTIMAL DAN
TEPAT SASARAN

28. (11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN
BIAYA
TUJUAN:
Masyarakat dapat
memperkirakan
kemampuan
pembiayaan dan
pemeliharaan sarana
dan prasarana agar
pembangunan dapat
berkelanjutan