Dokumen tersebut membahas perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tujuan, pelaku, prinsip-prinsip good governance, proses perencanaan, analisis daerah, kebijakan daerah seperti visi dan misi.

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Oleh :
Abdul Hakim,SE.M.Si
1

2. TUJUAN PEMBANGUNAN
 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga
masyarakat (pemerataan dan keadilan)
 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan
 Menciptakan atau menambah lapangan kerja
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di
daerah.
 Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumberdaya
alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi
mendatang (berkelanjutan)
2

3. TUJUAN PEMBANGUNAN
(Todaro: the three objectives of development)
 P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang ,
pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang,
papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
 P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan
tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang .
 P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap
orang.
3

4. YANG HARUS DILAKUKAN DALAM
PEMBANGUNAN
 Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
 Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
 Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
 Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
daerah.
 Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
4

5. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
 Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
 Government
 Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur
hal-hal publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara
mengijinkannya.
 Governance
 Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga
aktor utama.
5

6. TIGA TAHAPAN
PERENCANAAN
 Perumusan dan penentuan tujuan.
 Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia.
 Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
6

7. PELAKU PEMBANGUNAN:
Dalam Paradigma Governance
 Pelaku Pembangunan: Stakeholders, yaitu:
Negara atau pemerintahan (state), Sektor swasta atau dunia usaha
(private sector) dan Masyarakat (society).
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Swasta, dan Masyarakat
bersendikan: transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka dapat tercipta
Good Governance.
7

8. 10 PRINSIP GOOD
GOVERNANCE
1. Partisipasi; mendorong setiap warga untuk menggunakan
hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses
pengambilan keputusan menyangkut kepentingan
masyarakat, langsung maupun tidak langsung.
2. Penegakan Hukum; mewujudkan penegakan hukum yang
adil bagisemua pihak, menjunjung HAM dan
memperhatikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
3. Transparansi; menciptakan kepercayaan antara masyarakat
dan pemerintah melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan mendapatkan informasi yang akurat
dan memadai.
8

9. 10 PRINSIP GOOD
GOVERNANCE
4. Kesetaraan; memberikan peluang yang sama bagi setiap
angota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
5. Daya Tanggap;Menimngkatkan kepekaan para
penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi
masyarakat, tanpa kecuali.
6. Wawasan ke Depan; Membangun daerah berdasarkan visi
dan strategi yang jelas dan menguikutsertakan warga
dalam seluruh proses pembangunan.
9

10. 10 PRINSIP GOOD
GOVERNANCE
7. Akuntabilitas; meningkatkan akuntabilitas para pengambil
keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan
masyarakat luas.
8. Pengawasan; meningkatkan upaya pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan
keterlibatan swasta dan masyarakat.
9. Efisiensi & Efektivitas; menjamin terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat dengan menggunakan sumberdaya yang
tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
10. Profesionalism: meningkatkan kemampuan dan moral
penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan
pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya yang
terjangkau
10

11. DEFINISI PRAKTIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
 Suatu usaha yang sistematik dari pelbagai pelaku (aktor) baik umum
(publik) atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya
pada tingkatan yang bwerbeda untuk menghadapi saling
ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek
lingkungan lainnya, dengan cara:
 Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah;
 Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah;
 Menyusun konsep strategi pemecahan masalah (solusi), dan
 Melaksanakannya dengan menggunakan sumberdaya yang
tersedia
 Sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.
11

12. DEFINISI PRAKTIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (versi
lain)
 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan .
 Menentukan : menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan).
 Tindakan : spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan
 Tepat : dikaitkan dengan tindakan .
 Pilihan-pilihan :
Pemilihan tujuan dan kriteria
Identifikasi seperangkat alternatif yang
konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan
alternatif yang memungkinkan
 Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan
12

13. SYARAT PRAKTIS
PERENCANAAN
 Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
 Tujuan akhir yang dikehendaki.
 Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
 Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
 Masalah-masalah yang dihadapi.
 Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
 kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
 Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
 Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
13

14. TUJUAN PRAKTIS PERENCANAAN
1. Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi
sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku
(stakeholders).
2. Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksana
pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan
pembangunan.
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan
melalui monitoring & evaluasi.
4. Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi
perencanaan selanjutnya.
14

15. MANFAAT PERENCANAAN
Sebagai penuntun arah
Minimalisasi ketidakpastian
Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
Penetapan standar dan pengawasan kualitas
15

16. SIKLUS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
16
PEMAHAMAN
DAERAH
MONEV
PELAKSANAAN/
IMPLEMENTASI
PENGANGGARAN
SELEKSI ALTERNATIF & PENENTUAN
STRATEGI/PROGRAM
PENGUJIAN ALTERNATIF ATAU
PROGRAMSTRATEGI
PENERAPAN VISI &
MISI
PERUMUSAN
TUJUAN
MENGIDENTIFIKASI
STRATEGI ALTERNATIF

17. PROSES PERENCANAAN
 Pendekatan Politik : Pemilihan Presiden/Kepala Daerah
menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (
public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi
dan Misi dalam RPJM /D.
 Proses Teknokratik : Menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara
fungsional bertugas untuk itu .
 Partisipatif : Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh
stakeholders, antara lain melalui Musrenbang .
 Proses top-down dan bottom-up : Dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan .
17

18. ANALISIS DAERAH
 Adalah suatu proses pemahaman daerah, bertujuan untuk memperoleh
data dan informasi secara sistematis tentang kondisi utama lingkungan,
fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, administrasi dan kelembagaan dari
suatu daerah yang sedang dikaji dan direncanakan pembangunannya.
 Tujuan analisis daerah adalah untuk meningkatkan pemahaman para
perencana daerah dan masyarakat tentang situasi kini yang mendasar
dan relevan untuk perumusan kebijakan dan pembuatan keputusan
bagi pembangunan daerah.
 Analisis daerah dimulai dari analisis kondisi kualitatif pembangunan
daerah saat ini, analisis kuantitatif, hingga pengidentifikasian persoalan
(problem) daerah beserta sebab dan akibatnya, serta penggalian
potensi daerah yang ada. Ini diperlukan untuk merumuskan dan
mendefinisikan tujuan, mengevaluasi strategi atau pilihan dan
dampaknya, serta untuk pengambilan keputusan strategi
pembangunan yang akan ditetapkan.
18

19. PROFIL DAERAH
 Biasanya berisi/menggambarkan berbagai situasi dan kondisi
dasar tentang daerah yang akan direncanakan, antara lain:
keadaan isik geografis, keadaan aktivitas ekonomi, sosial
budaya dan kelembagaan serta kondisi lingkungan hidup
sebagai hasil dari pengumpulan data dan analisis maupun
informasi daerah (hasil analisis daerah).
 Gambaran ini digunakan untuk mengidentifikasi an
menguraikan isu atau permasalahan utama daerah
(development issues), persoalan daerah (problems), potensi
atau kekuatan daerah serta peluang daerah untuk tumbuh
dan berkembang.
19

20. KEBIJAKAN DAERAH
 Merupakan prinsip dasar dan arahan yang akan diterapkan
(ditempuh) serta disepakati pelaku yang terlibat
(stakeholders), sehingga menjadi pedoman bagi semua
pelaku.
 Diperlukan sebagai kriteria atau rambu-rambu dalam
menyeleksi dan menyaring berbagai opsi dan alternatif atau
usulan program pembangunan yang tersedia.
 Biasanya berupa pernyataan cita-cita atau harapan di masa
mendatang serta arah pembangunan daerah tersebut akan
menuju.
 Biasanya disajikan dalam bentuk Visi, Misi, Sasaran, Arah,
Prioritas dan Strategi Umum Pembangunan.
20

21. VISI
 Adalah suatu potret keadaan masa depan yang diharapkan,
mewakili tujuan global dan berjalan terus, berjangka panjang
dan menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu
sistem perencanaan pembangunan.
 Harus menggambarkan suatu masa depan yang ideal bagi
masyarakat, serta merupakan suatu pernyataan umum yang
menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku
(stakeholders) dalam proses perencanaan.
21

22. SYARAT VISI YANG BAIK
 Dapat dibayangkan oleh semua pelaku (imaginable).
 Memiliki nilai yang betulk-betulk diinginkan dan cita-citakan
(desireable).
 Memungkin, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi,
kondisi dan kapasitas yang ada (feasible)
 Memusatkan perhatian pada isue dan permasalahan utama
daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah
dapat beroparasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan
berkelanjutan, serta dapat terjamin eksistensi daerah di masa
depan (focused).
 Dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan
zaman (communicable).
 Dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang
singkat, jelas dan padat.
22

23. MISI
 Adalah suatu alasan bagi suatu daerah atau pemerintahan daerah
dibentuk atau didirikan, sehingga merupakan alasan keberadaan ataui
eksistensi suatu daerah atau pemerintahan daerah.
 Harus mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan pangkal atau tugas
pokok yang diselenggarakan oleh daerah atau pemerintahan daerah
serta untuk siapa kewenangan atau tugas itu dikerjakan.
 Harus dapat mengingatkan setiap orang atau setiap pelaku (Kepala
Daerah, DPRD, Organisasi Non Pemerintah, Sektor Swasta, Perangkat
Pemerintah Daerah, Unsur Masyarakat kainnya serta pihak lain yang
berkepentingan dengan daerah tentang tugas pokok, maksud atau
kegunaan (purpose) yang spesifik dan unik dari daerah yang akan
dikembangkan, dipromosikan dan diselenggarakan oleh daerah atau
pemerintahan daerah.
 Merupakan hal penting untuk mengarahkan penyelenggaraan atau
operasionalisasi suatu pemerintahan atau pembangunan daerah, sehingga
semua pelaku (stakeholders) dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal daerah yang bersangkutan serta mengetahui peran, program,
dan hasil yang akan diperoleh di masa depan.
23

24. PERUMUSAN MISI
 Melibatkan semua pelaku, seperti: Kepala Daerah, DPRD,
ORNOP, Sektor Swasta, Perangkat Pemerintah Daerah, Unsur
Masyarakar lainnya serta pihak lain yang berkepentingan
dengan daerah yang bersangkutan.
 Mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna
untuk menentukan pakah misi daerah tidak bertentangan
atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misal
dengan kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi.
24

25. MONITORING DAN EVALUASI
 Adalah suatu kegiatan untuk mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana
berdasarkan indikator pencapaian (kinerja) yang telkah
ditetapkan dalam perencanaan. Laporannya dapat berupa
dokumen hasil MONEV.
 Tujuan MONEV adalah untuk memberikan umpan balik
berupa koreksi atau pelurusan apabila terjadi penyimpangan
dalam pelaksanaan dan berupa rekomendasi bagi perbaikan
dan penyempurnaan proses perencanaan selanjutnya.
25

26. RENCANA ATAU PROGRAM
 Biasanya dirumuskan dalam bentuk program atau proyek
pembangunan.
 Dokumen rencana/program biasanya berisi serangkaian
langkah atau strategi yang lebih rinci untuk mencapai visi,
misi atau tujuan pembangunan daerah.
 Sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, program
atau proyek harus memiliki tujuan dan sasaran serta
indikatornya, cara/metode, lokasi, prakiraan biay dan
tahapan waktu pelaksanaannya yang jelas, serta memiliki
kejelasan keterkaitan dengan dan kontribusinya tergadap
pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
26

27. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
 Penyusunan RENSTRA dapat dipahami sebagai suatu proses
sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang
berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan
antisipatif, mengorganisasikan secara sistematis usaha-usahan
pelaksanaan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan
balik yang terorganisasi dan sistematis.
 RENSTRADA dibutuhkan sebagai suatu dokumen rencana yang
berisi VISI dan MISI Daerah, bidang-bidang strategis yang harus
diintervensi dalam mengemban Misi dan mewujudkan Visi tersebut,
serta strategi-strategi terpilih dan rencana aksi dalam
mensukseskan bidang-bidang strategis tersebut.
27

28. ARTI PENTING PENYUSUNAN
RENSTRA
1. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan
masa depan melalui tindakan masa kini;
2. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu
outcome yang mungkin tidak bisa terjadi dengan sendirinya;
3. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi
sekarang untuk masa depan;
4. Memampukan masyarakat dan pemerintah daerah meminimumkan
ketidakpastian dan mengendalikan guncangan dariluar;
5. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah seirama dengan
arus/gerak perubahan di sekitarnya;
6. Menjadi sasaran untuk meminimumkan risiko dan memaksimalkan hasil yang
dikehendaki;
7. Menjadi media koordinasi dengan berbagai stakeholders di tengah
kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
8. Memudahkan pencapaian konsensus tentang sasaran dan strategi serta
penggunaan sumberdaya;
9. Dapat menjadi alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas-tugas
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
10. Dapat menjadi media peningkatan daya saing daerah. 28

29. TUJUAN PENYUSUNAN
RENSTRA
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin
kompleks secara efektif dan proaktif;
2. Mengelola keberhasilan secara sistematik;
3. Menjadikan RENSTRA sebagai perangkat manajerial dalam
pengelolaan kepemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang
berorientasi pada masa depan;
5. Memudahkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan
langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan yang berubah
secara cepat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara prima;
7. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara
berbagai stakeholders daerah.
29

30. LANGKAH-LANGKAH
PENYUSUNAN RENSTRADA
1. Merumuskan nilai-nilai strategis daerah;
2. Perumusan Visi dan Misi daerah;
3. Analisis lingkungan strategis daerah;
4. Penentuan isu-isu strategis daerah;
5. Penentuan bidang-bidang strategis dearah;
6. Perumusan strategi untuk setiap bidang strategis;
7. Perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi.
30

31. PERUMUSAN NILAI-NILAI
STRATEGIS
1. PENETAPAN KESEPAKATAN AWAL.
merupakan tahap di manasemua stakeholders daerah
secara bersama-sama membangun pemahaman dan
komitmen atas pentingnya RENSTRADA.
Dengan melibatkan segenap unsur atau komponen
masyarakat dan pemerintah daerah, pada tahap ini
dihadapkan telah dapat dihasilkan kesepakatan awal
tentang berbagai hal yang berkaitan dengan bentuk-
bentuk partisipasi dari setiap unsur/komponen tersebut,
mulai dari tahap penyusunan renstra, implementasui
renstra sampai dengan evaluasinya kelak.
31

32. PERUMUSAN NILAI-NILAI
STRATEGIS
2. PERUMUSAN MANDAT DAERAH.
Perumusan mandat ini sangat penting untuk mengembangkan
legitimasi dan formalisasi RENSTRA yang hendak disusun.
Mandat Daerah pada dasarnya dimaksudkan sebagai pernyataan
yang menjabaran identitas atau karakteristik suatu daerah, tujuan
pembentukan daerah serta tuga dan tanggungjawab pemerintah
daerah, khususnya untuk penyelenggaraan otonomi daerah.
Perumusan mandat dilakukan dengan mengacu pada berbagai
perangkat perundangan yang mengatur daerah , seperti UU
Pembentukan Daerah, UU Pemerintahan Daerah, dan lainnya
(Inpres).
32

33. TUJUAN PENETAPAN VISI
1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai daerah;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan
strategis;
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan
kabupaten/kota;
6. Menjamin kesinambungan kepemimpinan daerah.
33

34. PERNYATAN VISI DAN MISI YANG BAIK
1. Ringkas, lazimnya kurang dari sepuluh kata.
2. Menarik perhatian dan mudah diinagt;
3. Memberi inspirasi dan tantangan bagi prestasi di masa
mendatang;
4. Dapat dipercaya dan konsisten dengan nilai strategis
daerah;
5. Berfungsu sebagai titik temu dengan semua stakeholders;
6. Menyetakan dengan jelas esensi tentang keberadaan
daerah;
7. Memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam
pelaksanaannya.
34

35. PERNYATAAN MISI YANG BAIK
1. Menyatakan tujuan dasar keberadaan daerah;
2. Mengkomunikasikan visi daerah;
3. Menyatakan secara jelas makna MISI bagi semua
stakeholders;
4. Memberikan petunjuk dalam pembuatan kebijakan;
5. Mengandung nilai-nilai strategis;
6. Membuat unsur-unsur pembentuk suatu pernyataan MISI,
seperti: tujuan daerah, produk atau jasa unggulan, peran
pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat daerah.
35

36. PERUMUSAN VISI DILAKUKAN
DENGAN TERLEBIH DAHULU
MENGIDENTIFIKASI
1. Aspek kunci yang menentukan masa depan daerah;
2. Kontribusi spesifik dari daerah bagi masa depan
masyarakat;
3. Hal-hal yang membangkitkan gairah masyarakat dan
jajaran pemerintah daerah sebagai bagian dari daerah di
masa depan;
4. Nilai tambah yang perlu ditekankan melalui pernyataan
VISI;
5. Posisi strategis daerah dalam hubungan dengan
lingkungan eksternal;
6. Potensi daerah untuk tumbuh dan berkembang.
36

37. MERUMUSKAN PERNYATAAN MISI
1. Perntaran hendaknyantidak terlalu umum atau terlalu samar yang
berakibat pada ketidakefektifan pernyataan tersebut memberi
arahan bagi pengembangan strategi;
2. Pernyataan hendaknya tidak terlalu khusus, sehingga tidak perlu
berubah terlalu cepat;
3. Pernyataan tidak sekedar sebuah daftar keinginan;
4. Pernyataan tidak seharusnya tenggelam alam teknologi;
5. Pernyataan harus dapat dikembangkan;
6. Pernyataan harus dapat diterima an didukung oleh seluruh
komponen masyarakat dan jajaran pemerintah daerah;
7. Pernytaraan bukan merupakan sebuah daftar penilaian kinerja;
8. MISI harus dapat dicapai.
37

38. ENAM KOMPONEN VISI, MISI, DAN HASIL
38
VISI MISI
RANCANGAN
KERJA
SDM &
MODAL
KETRAMPILAN
PROFESIONAL
MOTIVASI &
INISIATIF
HASIL
© © © © © ©
Pengembangan,
perubahan dan
keberhasilan
© © © © ©
Pengembangan
tanpa arah
© © © © ©
Pengembangan
tersendat-sendat
© © © © ©
Tidak efektif
(Pemborosan)
© © © © ©
Frustasiu
© © © © ©
Perkembangan
lambat dan tidak
kompetitif
© © © © ©
Keragu-raguan

39. ( ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL
Kekuatan dan Kelemahan)
1. Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan
daerah;
2. Proses atau strategi pengolahan ataupun
pemanfataan input tersebut;
3. Hasil yang diperoleh selama ini, dan
4. Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah
diambil.`
39

40. ANALISIS LINGKUNGAN
EKSTERNAL
(Peluang dan Ancaman)
1. Kondisi politik, ekonomi sosial, budaya, teknoplogi,
fisik dan pendidikan;
2. Peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak yang
dapat diajak bekerjasama (collaborators) dan pihak-
pihak yang menjadi pengganggu (competitors);
serta
3. Dukungan pihak-pihak yang memberikan atau
menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan
(suppliers).
40

41. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
1. Interaksi antar faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan
faktor-faktor peluang (opportunities) atau interaksi S-O
dengan prinsip : “gunakan kekuatan untuk memanfaatkan
peluang”.
2. Interaksi antar faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan
faktor-faktor ancaman (threaths) atau interaksi S-T dengan
prinsip: “gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi
ancaman”.
3. Interaksi antar faktor-faktor kelemahan (weaknesses) dengan
faktor-faktor peluang (opportunities) atau interaksi W-O
dengan prinsip: “atasi kelemahan dengan memanfaatkan
peluang” atau “manfaatkan peluang dengan meminimalkan
kelemahan”.
4. Interaksi antar faktor-faktor kelemahan (weaknesses) dengan
faktor-faktor ancaman (threaths) atau interaksi W-T dengan
prinsip : “minimalkan kelemahan dan hindari ancaman”.
41

42. PENGELOMPOKAN ISU-ISU
STRATEGIS
1. Interaksi S-O lazim disebut “strategi agresif” akan
menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok keunggulan
komparatif (comparative advantage), yang merupakan
keunggulan daerah beesangkutan dibandingkan dengan
daerah lain;
2. Interaksi S-T lazim disebut “strategi diversifikasi tindakan”,
akan menghasilkan isu-isu strategis dalam kelompok
mobilisasi (mobilization) yang merupakan upaya-upaya
mobilisasi atas kekuatan yang dimiliki daerah.
42

43. PENGELOMPOKAN ISU-ISU
STRATEGIS
3. Interaksi W-O lazim disebut “strategi stabilisasi atau strategi
rasionalisasi” akan menghasilkan dua kemungkinan pilihan,
yaitu: melakukan sesuatu (investasi) atau tidak melakukan
apa-apa dalam arti memilih untuk tidak melakukan sesuatu
(divestasi). Isu-isu strategis dari interaksi ini disebut isu-isu
strategis kelompok investment/divestment;
4. Interaksi W-T lazim disebut “strategi defensif atau survival”
dengan cara untuk mengendalikan kerugian atau
menghindari kemungkinan kehancuran yang umumnya
dilakukan untuk mempertahankan status quo. Isu-isu
strategis dalam kelompok ini disebut “isu-isu strategis
kelompok status quo”.
43

44. PENENTUAN BIDANG-BIDANG
STRATEGIS
1. Urgensi;
2. Sentralistis ataui desentralistis;
3. Kewenangan (dalam arti UU 32/2004)
4. Kemampuan kendali;
5. Biaya;
6. Feasibilitas (politik, ekonomis, kultural,
administratif, religius, dll);
7. Landasan legalitas;
8. Dan lainnya menurut kebutuhan daerah.
44

45. STRATEGI MENSUKSESKAN
BIDANG-BIDANG STRATEGIS
1. Pengembangan RENSTRA pemerintah daerah.
2. Pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah,
meliputi kebijakan, organisasi, manajemen, budaya
organisasi dan akuntabilitas.
3. Pengembangan SDM pemerintahan.
4. Pengembangan jaringan kerja (nerworking) lembaga
pemerintahan dengan pihak lain; dan
5. Pengembangan dan pemanfaatan lingkungan yang
kondusif.
45

46. 46