Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan PengangguranMuhammad Rafi Kambara
Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran
>Tiga Model Penawaran Agregat
>>Model Harga Kaku (Sticky Price)
>>Model Upah Kaku
>>Model Informasi-Tak Sempurna
>Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh:
Afrida Syahputri R. N.
Danan Giriatmojo
Fildzah Salsabila
Muhammad Rafi Kambara
Saila Dhiyaul Haq
Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan PengangguranMuhammad Rafi Kambara
Penawaran Agregat dan Tradeoff Jangka Pendek antara Inflasi dan Pengangguran
>Tiga Model Penawaran Agregat
>>Model Harga Kaku (Sticky Price)
>>Model Upah Kaku
>>Model Informasi-Tak Sempurna
>Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh:
Afrida Syahputri R. N.
Danan Giriatmojo
Fildzah Salsabila
Muhammad Rafi Kambara
Saila Dhiyaul Haq
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Menguraikan kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi investasi di Indonesia. Diuraikan juga contoh-contoh kebijakan moneter dan fiskal yang mempengaruhi investasi tersebut.
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk memenuhi penerimaan pendapatan kas negara karena pajak merupakan sumber penerimaaan negara. Salah satu usaha untuk mengembangkan APBN adalah pemerintah akan meningkatkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dengan itu rakyat kecil tidak terbebani. Dengan demikian pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak didalam Daerah Pabean, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jenis barang yang dikenakan atas barang mewah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2003 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Kata kunci : APBN, PPnBM
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangRoko Subagya
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
Ulasan PP Nomor 35 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. dengan PP ini pemerintah Kabupaten/Kota Memiliki peluang kenaikan pendapatan melalui opsen pajak. sedangkan Pendapatan Pemerintah Provinsi memiliki peluang turun.
Power poin ini juga memuat dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui beberapa sektor penting.
3. PAJAKPAJAK
Adalah suatu pungutan yang merupakan hak
perogratif pemerintah, dapat dipaksakan
kepada subjek pajak berdasarkan undang-
undang dan tidak ada balas jasa yang
langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
4. BUKAN PAJAKBUKAN PAJAK
Adalah suatu pungutan pemerintah kepada
masyarakat berdasarkan undang-undang
dimana ada balas jasa tertentu yang langsung
dapat ditunjukkan penggunaannya.
10. INSIDEN PAJAK ANGGARAN
BERIMBANG
• Insiden Pajak Anggaran
Berimbang adalah pengaruh
distributif suatu pajak terhadap
pengeluaran pemerintah yang
dibiayai dari penerimaan-
penerimaan pajak dalam jumlah
yang sama
11. Pakaian
Makanan
SIC = Social Indifference Curve
PPC = Production Possibility
Curve
1PPC
2PPC
1E
3E
2E
4E
0
1SIC
2SIC
1M
1P
2M
2P
Insiden pajak dengan anggaran
berimbang menunjukkan bagaimana
beban biaya suatu program
pemerintah didistribusikan di antara
para anggota masyarakat
Keseimbangan perekonomian sebelum
ada program lain
Keseimbangan perekonomian setelah
ada program lain
12. • Beban biaya melalui pajak
untuk suatu program
pemerintah berdampak pada
pengurangan kegiatan lain
secara keseluruhan di
masyarakat.
13. Pakaian
Makanan
1PPC
2PPC
1E
3E
2E
4E
0
1SIC
2SIC
1M
1P
2M
2P
Insiden pajak anggaran berimbang
dilakukan dengan cara
membandingkan antara distribusi
pendapatan masyarakat di titik
keseimbangan sebelum dengan
sesudah ada program lain (E1 dgn
E2, E3, atau E4
Keseimbangan perekonomian sebelum
ada program lain
Keseimbangan perekonomian setelah
ada program lain
14. INSIDEN PAJAK ABSOLUT
• Melihat pengaruh suatu jenis pajak
terhadap distribusi pendapatan
masyarakat tanpa melihat efek
distributif jenis-jenis pajak lainnya
atau efek distributif dari suatu
program pemerintah (pengeluaran
pemerintah)
15. INSIDEN PAJAK DIFERENSIAL
• Menganalisis pengaruh distribusi
pendapatan dari berbagai
alternatif pembiayaan dengan
pajak untuk membiayai suatu
program pemerintah.
16. PENDEKATAN PADA
ANALISIS INSIDEN PAJAK
PENDEKATAN
ANALISIS INSIDEN
PAJAK
PENDEKATAN
KESEIMBANGAN
PARSIAL
PENDEKATAN
KESEIMBANGAN
UMUM
17. INSIDEN PAJAK PENJUALAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN
PARSIAL)
• Secara administratif dan ekonomis dapat digeserkan
kepada konsumen.
• Dapat tidaknya suatu pajak digeserkan kepada
konsumen tergantung pada: (1) elastisitas penawaran,
(2) elastisitas permintaan, (3) bentuk pasar, (4)
motivasi pengusaha.
18. Harga
Jumlah
S + t
S
D
Beban Konsumen
Beban Produsen
t
1E
2E
1P
2P
1Q2Q0
1>se
1<de
Beban Konsumen
lebih besar dari
beban produsen
INSIDEN PAJAK PENJUALAN
PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Jika:
A
19. Contoh:
• Pajak tetap sebesar 2 untuk setiap
unit penjualan produk tertentu
dibebankan oleh pemerintah. Jika
permintaan pasar dan penawaran
pasar adalah :
DQP −= 12 SQP += 4
20. • (a) Keseimbangan sebelum pajak:
•
• (b) Keseimbangan setelah pajak:
• (c) Total penerimaan pajak bagi
pemerintah: R = 6
• (d) Beban pajak untuk konsumen: 3
• (e) Beban pajak untuk produsen: 3
DS QQ −=+ 124 41 =Q 81 =P
)(412 tQQ SD ++=−
32 =Q 92 =P
23. INSIDEN PAJAK PENGHASILAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Pajak
Penghasilan
Pajak
Perseroan
Pajak
Pendapatan
Perseorangan
• Termasuk dalam pajak langsung yang secara administratif
tidak dapat digeserkan.
• Secara ekonomis mungkin dapat digeserkan kepada pihak lain.
24. Upah
Jumlah jam kerja
D + t
DS
Pengusaha
Karyawan
t 1E
2E
1P
2P
1Q2Q0
1<se
1>de
Beban karyawan
lebih besar dari
beban pengusaha
INSIDEN PAJAK PENDAPATAN PERSEORANGAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Jika:
3P
25. INSIDEN PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
• Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat
menggeserkan beban pajak kepada konsumen.
• Dalam jangka pendek, pengusaha tidak dapat
berpindah usaha ke jenis usaha lain yang tidak
dikenai pajak.
• Dalam jangka panjang, perusahaan tidak
memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena
itu tidak ada pajak yang dibayarkan oleh
pengusaha.
26. INSIDEN PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR MONOPOLI
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
$
Q
O
TR
E
B
0Q
C
D
1Q
Maksimalisasi
Keuntungan
Maksimalisasi
Penjualan
L
A
2Q
F
3Q
TC
OL = Laba Minimum/unit
=2OQ Penjualan
sebelum pajak
=3OQ Penjualan setelah
pajak
OAB = Laba/unit
G
CDAQ =0
%20== PajakFG
3%20 FQPajakFG ==
27. PRINSIP PENGENAAN PAJAK
• CANON TAXATION
• Distribusi beban pajak harus adil
• Pajak-pajak harus seminimal mungkin mencampuri keputusan-
keputusan ekonomi
• Pajak-pajak harus memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di
sektor swasta
• Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk
tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
• Sistem pajak harus dapat dimengerti oleh wajib pajak
• Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya harus seminimal
mungkin
• Kepastian
• Dapat dilaksanakan
• Dapt diterima
28. PRINSIP MANFAAT DALAM
PERPAJAKAN
Setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat
yang dia terima dari aktifitas pemerintah (voluntary
exchange model)
Menggunakan kriteria efisiensi dalam pengenaan
pajak terhadap barang publik: P = MC
29. AD BD
AC = MCP
2P
1P
M
Biaya &
Harga Publik
Jumlah
Brg
Publik
0
21 PPP +=
E
Pareto
Efisien
32. L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN
KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S )
A Y = C + S
Y
1Y
2Y
yadpendapatanOY =20
45
inisaatpendapatanOY =1
)1(
1
2111
r
OYOYLYOYOL
+
+=+=
)(1222 rIOYOYAYOYOA ++=+=
inisaatkonsumsitotalOL =
yadkonsumsitotalOA =
33. L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN
KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S )
IC
E
A
1X
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
inisaatkonsumsiOX =1
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
yadkonsumsiOX =2
inisaatnabungOXOYYX =−= 1111
yadkonsumsiOYOXYX ∆=−= 2222
2211 YXYX =
34. • Kesimpulannya, seseorang melakukan
tabungan (menangguhkan konsumsi
saat ini), dan pinjaman (dissaving)
hanya karena adanya perbedaan
antara pendapatan dan tingkat
konsumsi antar waktu yang optimal
35. L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
IC1
E
A
1X
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
Dengan
Bunga
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
2211 YXYX =
F
G
IC2
H
'
1X
'
2X
Keseimbanga
n Konsumen
Tanpa Bunga
2
'
21
'
1 YXYX >
CS =
CS <
DAMPAK BUNGA & HASRAT MENABUNG
36. L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
IC1
E
A
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
Dengan
Bunga
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
F
G
IC2
H
Keseimbanga
n Konsumen
Tanpa Bunga
CS =
DAMPAK PAJAK THD HASRAT MENABUNG
1X
V
I
2V
J
CS <
40. AE
Y
0
PENGARUH PAJAK TERHADAP
PEREKONOMIAN MAKRO
0
45
AE = Y
E
1Y
1AE
FY
FE
F
Gap
Deflasi
∆G ↑
∆ T ↓
Keseimbangan
Aktual GICAE ++=1
↑∆AE
GICAE ++=2
∆Y ↑
2AE
Keseimbangan
Full Employment
41. AE
Y
0
PENGARUH PAJAK TERHADAP
PEREKONOMIAN MAKRO
0
45
AE = Y
E
1201 =Y
1AE
110=FY
FE
F
Gap Inflasi
∆G
∆ T↑= -30
Keseimbangan
Aktual
GICAE ++=1
AE∆
GICAE ++=2
∆Y ↓
2AE
Keseimbangan
Full Employment
90