SlideShare a Scribd company logo
PENERIMAAN PEMERINTAHPENERIMAAN PEMERINTAH
PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKANPRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN
PENERIMAANPENERIMAAN
PEMERINTAHPEMERINTAH
PENERIMAANPENERIMAAN
PEMERINTAHPEMERINTAH
PENERIMAANPENERIMAAN
PEMERINTAHPEMERINTAH
BUKAN PAJAKBUKAN PAJAK
PAJAKPAJAK
PAJAKPAJAK
Adalah suatu pungutan yang merupakan hak
perogratif pemerintah, dapat dipaksakan
kepada subjek pajak berdasarkan undang-
undang dan tidak ada balas jasa yang
langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
BUKAN PAJAKBUKAN PAJAK
Adalah suatu pungutan pemerintah kepada
masyarakat berdasarkan undang-undang
dimana ada balas jasa tertentu yang langsung
dapat ditunjukkan penggunaannya.
ASPEK PAJAKASPEK PAJAKASPEK PAJAKASPEK PAJAK
1.1. OBJEK PAJAKOBJEK PAJAK
2.2. WAJIB (SUBJEK) PAJAKWAJIB (SUBJEK) PAJAK
3.3. TARIF PAJAKTARIF PAJAK
4.4. PEMBAYAR PAJAKPEMBAYAR PAJAK
SESUNGGUHNYASESUNGGUHNYA
JENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAK
1.1. VAT, PAJAK PERSEROANVAT, PAJAK PERSEROAN
2.2. PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PENGHASILAN,
PROPERTY TAXPROPERTY TAX
3.3. EXPENDITURE TAXEXPENDITURE TAX
4.4. PAJAK PENJUALAN, CUKAIPAJAK PENJUALAN, CUKAI
JENIS PAJAKJENIS PAJAK
RTKRTK RTPRTP
Barang &
Jasa
Uang
Faktor
Produksi
Balas Jasa Faktor
Produksi
12
3 4
VAT & Pajak
Perseroran
Pajak Penghasilan
& Property Tax
Expenditure
Tax
Pajak Penjualan,
cukai, PPN
DAMPAK DARI PAJAKDAMPAK DARI PAJAK
RTKRTK
12
3 4
VAT & Pajak
Perseroran
Pajak Penghasilan
& Property Tax
Expenditure
Tax
Pajak Penjualan,
cukai, PPN
Mengurangi belanja RTK
Mengurangi disposable
income RTK
Mengurangi nilai riel
pendapatan RTK
Mengurangi
pembelian faktor
produksi dari RTK
INSIDEN PAJAK & DISTRIBUSI
PENDAPATAN
• Insiden Pajak Anggaran
Berimbang
• Insiden Pajak Diferensial
• Insiden Pajak Absolut
INSIDEN PAJAK ANGGARAN
BERIMBANG
• Insiden Pajak Anggaran
Berimbang adalah pengaruh
distributif suatu pajak terhadap
pengeluaran pemerintah yang
dibiayai dari penerimaan-
penerimaan pajak dalam jumlah
yang sama
Pakaian
Makanan
SIC = Social Indifference Curve
PPC = Production Possibility
Curve
1PPC
2PPC
1E
3E
2E
4E
0
1SIC
2SIC
1M
1P
2M
2P
Insiden pajak dengan anggaran
berimbang menunjukkan bagaimana
beban biaya suatu program
pemerintah didistribusikan di antara
para anggota masyarakat
Keseimbangan perekonomian sebelum
ada program lain
Keseimbangan perekonomian setelah
ada program lain
• Beban biaya melalui pajak
untuk suatu program
pemerintah berdampak pada
pengurangan kegiatan lain
secara keseluruhan di
masyarakat.
Pakaian
Makanan
1PPC
2PPC
1E
3E
2E
4E
0
1SIC
2SIC
1M
1P
2M
2P
Insiden pajak anggaran berimbang
dilakukan dengan cara
membandingkan antara distribusi
pendapatan masyarakat di titik
keseimbangan sebelum dengan
sesudah ada program lain (E1 dgn
E2, E3, atau E4
Keseimbangan perekonomian sebelum
ada program lain
Keseimbangan perekonomian setelah
ada program lain
INSIDEN PAJAK ABSOLUT
• Melihat pengaruh suatu jenis pajak
terhadap distribusi pendapatan
masyarakat tanpa melihat efek
distributif jenis-jenis pajak lainnya
atau efek distributif dari suatu
program pemerintah (pengeluaran
pemerintah)
INSIDEN PAJAK DIFERENSIAL
• Menganalisis pengaruh distribusi
pendapatan dari berbagai
alternatif pembiayaan dengan
pajak untuk membiayai suatu
program pemerintah.
PENDEKATAN PADA
ANALISIS INSIDEN PAJAK
PENDEKATAN
ANALISIS INSIDEN
PAJAK
PENDEKATAN
KESEIMBANGAN
PARSIAL
PENDEKATAN
KESEIMBANGAN
UMUM
INSIDEN PAJAK PENJUALAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN
PARSIAL)
• Secara administratif dan ekonomis dapat digeserkan
kepada konsumen.
• Dapat tidaknya suatu pajak digeserkan kepada
konsumen tergantung pada: (1) elastisitas penawaran,
(2) elastisitas permintaan, (3) bentuk pasar, (4)
motivasi pengusaha.
Harga
Jumlah
S + t
S
D
Beban Konsumen
Beban Produsen
t
1E
2E
1P
2P
1Q2Q0
1>se
1<de
Beban Konsumen
lebih besar dari
beban produsen
INSIDEN PAJAK PENJUALAN
PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Jika:
A
Contoh:
• Pajak tetap sebesar 2 untuk setiap
unit penjualan produk tertentu
dibebankan oleh pemerintah. Jika
permintaan pasar dan penawaran
pasar adalah :
DQP −= 12 SQP += 4
• (a) Keseimbangan sebelum pajak:
•
• (b) Keseimbangan setelah pajak:
• (c) Total penerimaan pajak bagi
pemerintah: R = 6
• (d) Beban pajak untuk konsumen: 3
• (e) Beban pajak untuk produsen: 3
DS QQ −=+ 124 41 =Q 81 =P
)(412 tQQ SD ++=−
32 =Q 92 =P
Q
Beban Konsumen
Beban Produsen
t=2
1E
2E
81 =P
92 =P
41 =Q32 =Q0
7
PQD −= 12
PQS +−= 4
tQS +
P
Q
0
AC
MC
$
AC
Q1
P
A
B
C
11 DAR =
22 DAR =
1MR
2MR
2AC
2P D
E
F
2Q
INSIDEN PAJAK PENJUALAN
PADA PASAR MONOPOLI
(PENDEKATAN
KESEIMBANGAN PARSIAL)
INSIDEN PAJAK PENGHASILAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Pajak
Penghasilan
Pajak
Perseroan
Pajak
Pendapatan
Perseorangan
• Termasuk dalam pajak langsung yang secara administratif
tidak dapat digeserkan.
• Secara ekonomis mungkin dapat digeserkan kepada pihak lain.
Upah
Jumlah jam kerja
D + t
DS
Pengusaha
Karyawan
t 1E
2E
1P
2P
1Q2Q0
1<se
1>de
Beban karyawan
lebih besar dari
beban pengusaha
INSIDEN PAJAK PENDAPATAN PERSEORANGAN
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
Jika:
3P
INSIDEN PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
• Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat
menggeserkan beban pajak kepada konsumen.
• Dalam jangka pendek, pengusaha tidak dapat
berpindah usaha ke jenis usaha lain yang tidak
dikenai pajak.
• Dalam jangka panjang, perusahaan tidak
memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena
itu tidak ada pajak yang dibayarkan oleh
pengusaha.
INSIDEN PAJAK PERSEROAN
PADA PASAR MONOPOLI
(PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
$
Q
O
TR
E
B
0Q
C
D
1Q
Maksimalisasi
Keuntungan
Maksimalisasi
Penjualan
L
A
2Q
F
3Q
TC
OL = Laba Minimum/unit
=2OQ Penjualan
sebelum pajak
=3OQ Penjualan setelah
pajak
OAB = Laba/unit
G
CDAQ =0
%20== PajakFG
3%20 FQPajakFG ==
PRINSIP PENGENAAN PAJAK
• CANON TAXATION
• Distribusi beban pajak harus adil
• Pajak-pajak harus seminimal mungkin mencampuri keputusan-
keputusan ekonomi
• Pajak-pajak harus memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di
sektor swasta
• Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk
tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi
• Sistem pajak harus dapat dimengerti oleh wajib pajak
• Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya harus seminimal
mungkin
• Kepastian
• Dapat dilaksanakan
• Dapt diterima
PRINSIP MANFAAT DALAM
PERPAJAKAN
Setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat
yang dia terima dari aktifitas pemerintah (voluntary
exchange model)
Menggunakan kriteria efisiensi dalam pengenaan
pajak terhadap barang publik: P = MC
AD BD
AC = MCP
2P
1P
M
Biaya &
Harga Publik
Jumlah
Brg
Publik
0
21 PPP +=
E
Pareto
Efisien
C
D
Barang Publik
Barang
Swasta0
PENGARUH PERSONAL TAX THD
KESEJAHTERAAN KONSUMSI BRG NORMAL
a
Q
Y
X
A
b
R
W
V
tax Konsumsi
B
C
D
Barang Publik
Barang
Swasta0
a
Q
Y
X
A
b
R
W
V
tax Konsumsi
Brg swasta
B
PENGARUH PERSONAL TAX THD KESEJAHTERAAN
KONSUMSI (BRG SWASTA BRG GIFFEN)
L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN
KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S )
A Y = C + S
Y
1Y
2Y
yadpendapatanOY =20
45
inisaatpendapatanOY =1
)1(
1
2111
r
OYOYLYOYOL
+
+=+=
)(1222 rIOYOYAYOYOA ++=+=
inisaatkonsumsitotalOL =
yadkonsumsitotalOA =
L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN
KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S )
IC
E
A
1X
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
inisaatkonsumsiOX =1
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
yadkonsumsiOX =2
inisaatnabungOXOYYX =−= 1111
yadkonsumsiOYOXYX ∆=−= 2222
2211 YXYX =
• Kesimpulannya, seseorang melakukan
tabungan (menangguhkan konsumsi
saat ini), dan pinjaman (dissaving)
hanya karena adanya perbedaan
antara pendapatan dan tingkat
konsumsi antar waktu yang optimal
L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
IC1
E
A
1X
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
Dengan
Bunga
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
2211 YXYX =
F
G
IC2
H
'
1X
'
2X
Keseimbanga
n Konsumen
Tanpa Bunga
2
'
21
'
1 YXYX >
CS =
CS <
DAMPAK BUNGA & HASRAT MENABUNG
L
Periode yad
(S)
Periode saat ini
( C )0
IC1
E
A
2X
Y
1Y
2Y
0
45
Keseimbanga
n Konsumen
Dengan
Bunga
inisaatpendapatanOY =1
yadpendapatanOY =2
F
G
IC2
H
Keseimbanga
n Konsumen
Tanpa Bunga
CS =
DAMPAK PAJAK THD HASRAT MENABUNG
1X
V
I
2V
J
CS <
Risiko
Return
0
OPORTUNITAS MENABUNG
1X
1Y
2X
2Y
Risiko
Return
0
PENGARUH PAJAK THD OPORTUNITAS MENABUNG
2X 1X
R
T
L
1E
1E
d c
Upah
Jam Kerja
0
PENGARUH PAJAK TERHADAP
PENAWARAN TENAGA KERJA
Q
1E
2E
c
d
24 jamC
Kerja leisure
M
R
A
AE
Y
0
PENGARUH PAJAK TERHADAP
PEREKONOMIAN MAKRO
0
45
AE = Y
E
1Y
1AE
FY
FE
F
Gap
Deflasi
∆G ↑
∆ T ↓
Keseimbangan
Aktual GICAE ++=1
↑∆AE
GICAE ++=2
∆Y ↑
2AE
Keseimbangan
Full Employment
AE
Y
0
PENGARUH PAJAK TERHADAP
PEREKONOMIAN MAKRO
0
45
AE = Y
E
1201 =Y
1AE
110=FY
FE
F
Gap Inflasi
∆G
∆ T↑= -30
Keseimbangan
Aktual
GICAE ++=1
AE∆
GICAE ++=2
∆Y ↓
2AE
Keseimbangan
Full Employment
90

More Related Content

What's hot

Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Sugeng Budiharsono
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
Putri Devi Siswandani
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintahRatih Puji Astuti
 
Perekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektorPerekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektor
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
Sugeng Budiharsono
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasionalEdo Setiawan
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintahRatih Puji Astuti
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Sugeng Budiharsono
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
Indra Yu
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKsischayank
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
Sucifitria
 
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasi
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasiPpt konsumsi, tabungan, dan investasi
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasi
iqbaljaki
 
Ekonomi publik
Ekonomi publikEkonomi publik
Ekonomi publik
Thio Helena Simarmata
 

What's hot (20)

Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Ppt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasionalPpt pendapatan nasional
Ppt pendapatan nasional
 
2 teori barang swasta
2 teori barang swasta2 teori barang swasta
2 teori barang swasta
 
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah3  kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
3 kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah
 
Pengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccankPengertian pendapatan regional iccank
Pengertian pendapatan regional iccank
 
Perekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektorPerekonimian empat sektor
Perekonimian empat sektor
 
4 teori barang publik
4  teori barang publik4  teori barang publik
4 teori barang publik
 
Teori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regionalTeori teori ekonomi regional
Teori teori ekonomi regional
 
pendapatan nasional
pendapatan nasionalpendapatan nasional
pendapatan nasional
 
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah8  dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
8 dasar teori perkembangan pengeluaran pemerintah
 
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regionalBeberapa analisis dalam ekonomi regional
Beberapa analisis dalam ekonomi regional
 
Metode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDBMetode Perhitungan PDB
Metode Perhitungan PDB
 
PAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAKPAJAK dan HUKUM PAJAK
PAJAK dan HUKUM PAJAK
 
perekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektorperekonomian 3 sektor
perekonomian 3 sektor
 
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasi
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasiPpt konsumsi, tabungan, dan investasi
Ppt konsumsi, tabungan, dan investasi
 
Harga barang publik
Harga barang publikHarga barang publik
Harga barang publik
 
Ekonomi publik
Ekonomi publikEkonomi publik
Ekonomi publik
 
Bab 8 multiplier
Bab 8   multiplierBab 8   multiplier
Bab 8 multiplier
 

Similar to \penerimaan pemerintah 2

Investasi 05
Investasi 05Investasi 05
Investasi 05
suningterusberkarya
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
dewi inne kumalasari
 
Materi pajak
Materi pajakMateri pajak
Materi pajak
Jogo Hera
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
LailyAnandaPG
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaRay Martini
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
ariefyusuf11
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
HadiPrasetyo13
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakaneryeryey
 
Biaya biaya pajak
Biaya biaya pajakBiaya biaya pajak
Ukin
UkinUkin
Pajak
PajakPajak
Pajak
advent17
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
Ay Kent
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
Roko Subagya
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
Universitas Islam Malang
 
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdfpp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
erikhighflier
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
MohammadIrbabullubab2
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
aryaastaeka
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
aryaastaeka
 
Tax Burden -.pptx
Tax Burden -.pptxTax Burden -.pptx
Tax Burden -.pptx
ssuser26f142
 

Similar to \penerimaan pemerintah 2 (20)

Investasi 05
Investasi 05Investasi 05
Investasi 05
 
Kls 8 bab 19 pajak
Kls  8 bab 19 pajakKls  8 bab 19 pajak
Kls 8 bab 19 pajak
 
Materi pajak
Materi pajakMateri pajak
Materi pajak
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
Pajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofaPajak by tri mustofa
Pajak by tri mustofa
 
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptxUU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
UU HPP Ver KPDJP Modif KB181121.pptx
 
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptxSlide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
Slide-1-Pengantar-Perpajakan.pptx
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Biaya biaya pajak
Biaya biaya pajakBiaya biaya pajak
Biaya biaya pajak
 
Ukin
UkinUkin
Ukin
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-UndangSEQUEL  ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
SEQUEL ANALISA PPN ::: Kuncinya Pada Tarif dan Undang-Undang
 
PP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptxPP 35 PAJAK NEW.pptx
PP 35 PAJAK NEW.pptx
 
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdfpp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
pp35pajaknew-230701075025-6d0c6a2e.pdf
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
 
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptxPerpajakan-2-Overview-14092020.pptx
Perpajakan-2-Overview-14092020.pptx
 
Tax Burden -.pptx
Tax Burden -.pptxTax Burden -.pptx
Tax Burden -.pptx
 

\penerimaan pemerintah 2

  • 1. PENERIMAAN PEMERINTAHPENERIMAAN PEMERINTAH PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKANPRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN
  • 3. PAJAKPAJAK Adalah suatu pungutan yang merupakan hak perogratif pemerintah, dapat dipaksakan kepada subjek pajak berdasarkan undang- undang dan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
  • 4. BUKAN PAJAKBUKAN PAJAK Adalah suatu pungutan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang dimana ada balas jasa tertentu yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.
  • 5. ASPEK PAJAKASPEK PAJAKASPEK PAJAKASPEK PAJAK 1.1. OBJEK PAJAKOBJEK PAJAK 2.2. WAJIB (SUBJEK) PAJAKWAJIB (SUBJEK) PAJAK 3.3. TARIF PAJAKTARIF PAJAK 4.4. PEMBAYAR PAJAKPEMBAYAR PAJAK SESUNGGUHNYASESUNGGUHNYA
  • 6. JENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAKJENIS PAJAK 1.1. VAT, PAJAK PERSEROANVAT, PAJAK PERSEROAN 2.2. PAJAK PENGHASILAN,PAJAK PENGHASILAN, PROPERTY TAXPROPERTY TAX 3.3. EXPENDITURE TAXEXPENDITURE TAX 4.4. PAJAK PENJUALAN, CUKAIPAJAK PENJUALAN, CUKAI
  • 7. JENIS PAJAKJENIS PAJAK RTKRTK RTPRTP Barang & Jasa Uang Faktor Produksi Balas Jasa Faktor Produksi 12 3 4 VAT & Pajak Perseroran Pajak Penghasilan & Property Tax Expenditure Tax Pajak Penjualan, cukai, PPN
  • 8. DAMPAK DARI PAJAKDAMPAK DARI PAJAK RTKRTK 12 3 4 VAT & Pajak Perseroran Pajak Penghasilan & Property Tax Expenditure Tax Pajak Penjualan, cukai, PPN Mengurangi belanja RTK Mengurangi disposable income RTK Mengurangi nilai riel pendapatan RTK Mengurangi pembelian faktor produksi dari RTK
  • 9. INSIDEN PAJAK & DISTRIBUSI PENDAPATAN • Insiden Pajak Anggaran Berimbang • Insiden Pajak Diferensial • Insiden Pajak Absolut
  • 10. INSIDEN PAJAK ANGGARAN BERIMBANG • Insiden Pajak Anggaran Berimbang adalah pengaruh distributif suatu pajak terhadap pengeluaran pemerintah yang dibiayai dari penerimaan- penerimaan pajak dalam jumlah yang sama
  • 11. Pakaian Makanan SIC = Social Indifference Curve PPC = Production Possibility Curve 1PPC 2PPC 1E 3E 2E 4E 0 1SIC 2SIC 1M 1P 2M 2P Insiden pajak dengan anggaran berimbang menunjukkan bagaimana beban biaya suatu program pemerintah didistribusikan di antara para anggota masyarakat Keseimbangan perekonomian sebelum ada program lain Keseimbangan perekonomian setelah ada program lain
  • 12. • Beban biaya melalui pajak untuk suatu program pemerintah berdampak pada pengurangan kegiatan lain secara keseluruhan di masyarakat.
  • 13. Pakaian Makanan 1PPC 2PPC 1E 3E 2E 4E 0 1SIC 2SIC 1M 1P 2M 2P Insiden pajak anggaran berimbang dilakukan dengan cara membandingkan antara distribusi pendapatan masyarakat di titik keseimbangan sebelum dengan sesudah ada program lain (E1 dgn E2, E3, atau E4 Keseimbangan perekonomian sebelum ada program lain Keseimbangan perekonomian setelah ada program lain
  • 14. INSIDEN PAJAK ABSOLUT • Melihat pengaruh suatu jenis pajak terhadap distribusi pendapatan masyarakat tanpa melihat efek distributif jenis-jenis pajak lainnya atau efek distributif dari suatu program pemerintah (pengeluaran pemerintah)
  • 15. INSIDEN PAJAK DIFERENSIAL • Menganalisis pengaruh distribusi pendapatan dari berbagai alternatif pembiayaan dengan pajak untuk membiayai suatu program pemerintah.
  • 16. PENDEKATAN PADA ANALISIS INSIDEN PAJAK PENDEKATAN ANALISIS INSIDEN PAJAK PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL PENDEKATAN KESEIMBANGAN UMUM
  • 17. INSIDEN PAJAK PENJUALAN (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) • Secara administratif dan ekonomis dapat digeserkan kepada konsumen. • Dapat tidaknya suatu pajak digeserkan kepada konsumen tergantung pada: (1) elastisitas penawaran, (2) elastisitas permintaan, (3) bentuk pasar, (4) motivasi pengusaha.
  • 18. Harga Jumlah S + t S D Beban Konsumen Beban Produsen t 1E 2E 1P 2P 1Q2Q0 1>se 1<de Beban Konsumen lebih besar dari beban produsen INSIDEN PAJAK PENJUALAN PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) Jika: A
  • 19. Contoh: • Pajak tetap sebesar 2 untuk setiap unit penjualan produk tertentu dibebankan oleh pemerintah. Jika permintaan pasar dan penawaran pasar adalah : DQP −= 12 SQP += 4
  • 20. • (a) Keseimbangan sebelum pajak: • • (b) Keseimbangan setelah pajak: • (c) Total penerimaan pajak bagi pemerintah: R = 6 • (d) Beban pajak untuk konsumen: 3 • (e) Beban pajak untuk produsen: 3 DS QQ −=+ 124 41 =Q 81 =P )(412 tQQ SD ++=− 32 =Q 92 =P
  • 21. Q Beban Konsumen Beban Produsen t=2 1E 2E 81 =P 92 =P 41 =Q32 =Q0 7 PQD −= 12 PQS +−= 4 tQS + P
  • 22. Q 0 AC MC $ AC Q1 P A B C 11 DAR = 22 DAR = 1MR 2MR 2AC 2P D E F 2Q INSIDEN PAJAK PENJUALAN PADA PASAR MONOPOLI (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL)
  • 23. INSIDEN PAJAK PENGHASILAN (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) Pajak Penghasilan Pajak Perseroan Pajak Pendapatan Perseorangan • Termasuk dalam pajak langsung yang secara administratif tidak dapat digeserkan. • Secara ekonomis mungkin dapat digeserkan kepada pihak lain.
  • 24. Upah Jumlah jam kerja D + t DS Pengusaha Karyawan t 1E 2E 1P 2P 1Q2Q0 1<se 1>de Beban karyawan lebih besar dari beban pengusaha INSIDEN PAJAK PENDAPATAN PERSEORANGAN (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) Jika: 3P
  • 25. INSIDEN PAJAK PERSEROAN PADA PASAR PERSAINGAN SEMPURNA (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) • Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menggeserkan beban pajak kepada konsumen. • Dalam jangka pendek, pengusaha tidak dapat berpindah usaha ke jenis usaha lain yang tidak dikenai pajak. • Dalam jangka panjang, perusahaan tidak memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu tidak ada pajak yang dibayarkan oleh pengusaha.
  • 26. INSIDEN PAJAK PERSEROAN PADA PASAR MONOPOLI (PENDEKATAN KESEIMBANGAN PARSIAL) $ Q O TR E B 0Q C D 1Q Maksimalisasi Keuntungan Maksimalisasi Penjualan L A 2Q F 3Q TC OL = Laba Minimum/unit =2OQ Penjualan sebelum pajak =3OQ Penjualan setelah pajak OAB = Laba/unit G CDAQ =0 %20== PajakFG 3%20 FQPajakFG ==
  • 27. PRINSIP PENGENAAN PAJAK • CANON TAXATION • Distribusi beban pajak harus adil • Pajak-pajak harus seminimal mungkin mencampuri keputusan- keputusan ekonomi • Pajak-pajak harus memperbaiki ketidakefisienan yang terjadi di sektor swasta • Struktur pajak harus mampu digunakan dalam kebijakan fiskal untuk tujuan stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi • Sistem pajak harus dapat dimengerti oleh wajib pajak • Administrasi pajak dan biaya pelaksanaannya harus seminimal mungkin • Kepastian • Dapat dilaksanakan • Dapt diterima
  • 28. PRINSIP MANFAAT DALAM PERPAJAKAN Setiap orang harus membayar pajak sebesar manfaat yang dia terima dari aktifitas pemerintah (voluntary exchange model) Menggunakan kriteria efisiensi dalam pengenaan pajak terhadap barang publik: P = MC
  • 29. AD BD AC = MCP 2P 1P M Biaya & Harga Publik Jumlah Brg Publik 0 21 PPP += E Pareto Efisien
  • 30. C D Barang Publik Barang Swasta0 PENGARUH PERSONAL TAX THD KESEJAHTERAAN KONSUMSI BRG NORMAL a Q Y X A b R W V tax Konsumsi B
  • 31. C D Barang Publik Barang Swasta0 a Q Y X A b R W V tax Konsumsi Brg swasta B PENGARUH PERSONAL TAX THD KESEJAHTERAAN KONSUMSI (BRG SWASTA BRG GIFFEN)
  • 32. L Periode yad (S) Periode saat ini ( C )0 PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S ) A Y = C + S Y 1Y 2Y yadpendapatanOY =20 45 inisaatpendapatanOY =1 )1( 1 2111 r OYOYLYOYOL + +=+= )(1222 rIOYOYAYOYOA ++=+= inisaatkonsumsitotalOL = yadkonsumsitotalOA =
  • 33. L Periode yad (S) Periode saat ini ( C )0 PENGARUH PERSONAL TAX THD PENGELUARAN KONSUMSI ( C ) & TABUNGAN ( S ) IC E A 1X 2X Y 1Y 2Y 0 45 Keseimbanga n Konsumen inisaatkonsumsiOX =1 inisaatpendapatanOY =1 yadpendapatanOY =2 yadkonsumsiOX =2 inisaatnabungOXOYYX =−= 1111 yadkonsumsiOYOXYX ∆=−= 2222 2211 YXYX =
  • 34. • Kesimpulannya, seseorang melakukan tabungan (menangguhkan konsumsi saat ini), dan pinjaman (dissaving) hanya karena adanya perbedaan antara pendapatan dan tingkat konsumsi antar waktu yang optimal
  • 35. L Periode yad (S) Periode saat ini ( C )0 IC1 E A 1X 2X Y 1Y 2Y 0 45 Keseimbanga n Konsumen Dengan Bunga inisaatpendapatanOY =1 yadpendapatanOY =2 2211 YXYX = F G IC2 H ' 1X ' 2X Keseimbanga n Konsumen Tanpa Bunga 2 ' 21 ' 1 YXYX > CS = CS < DAMPAK BUNGA & HASRAT MENABUNG
  • 36. L Periode yad (S) Periode saat ini ( C )0 IC1 E A 2X Y 1Y 2Y 0 45 Keseimbanga n Konsumen Dengan Bunga inisaatpendapatanOY =1 yadpendapatanOY =2 F G IC2 H Keseimbanga n Konsumen Tanpa Bunga CS = DAMPAK PAJAK THD HASRAT MENABUNG 1X V I 2V J CS <
  • 38. Risiko Return 0 PENGARUH PAJAK THD OPORTUNITAS MENABUNG 2X 1X R T L 1E 1E d c
  • 39. Upah Jam Kerja 0 PENGARUH PAJAK TERHADAP PENAWARAN TENAGA KERJA Q 1E 2E c d 24 jamC Kerja leisure M R A
  • 40. AE Y 0 PENGARUH PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN MAKRO 0 45 AE = Y E 1Y 1AE FY FE F Gap Deflasi ∆G ↑ ∆ T ↓ Keseimbangan Aktual GICAE ++=1 ↑∆AE GICAE ++=2 ∆Y ↑ 2AE Keseimbangan Full Employment
  • 41. AE Y 0 PENGARUH PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN MAKRO 0 45 AE = Y E 1201 =Y 1AE 110=FY FE F Gap Inflasi ∆G ∆ T↑= -30 Keseimbangan Aktual GICAE ++=1 AE∆ GICAE ++=2 ∆Y ↓ 2AE Keseimbangan Full Employment 90