1. Penyediaan energi nasional masih didominasi oleh energi fosil, sementara energi terbarukan yang low carbon belum banyak dimanfaatkan.
2. Potensi panas bumi Indonesia berupa sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW sementara pemanfaatan panas bumi tidak langsung untuk ketenagalistrikan baru mencapai 1.698,5 MW atau sekitar 9,3% dari total cadangan panas bumi.
3. Energi panas bumi merupakan energi setempat dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap lokasi (site specific)
4. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan target pangsa energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dimana energi panas bumi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 5,4% terhadap konsumsi energi nasional.
5. Program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap II dengan kontribusi panas bumi sebesar 4.825 MW (Permen ESDM No. 40/2014).
a. Mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke bahan bakar non minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik melalui percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.
b. Mewujudkan ketahanan
(Sumber ESDM)
Materi ini disampaikan dalam Diskusi Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia yang disampaikan oleh Sampe L Purba, Vice President of Commersialization SKK Migas (15/12).
Sebuah modul yang bisa digunakan siapa saja untuk memahami industri ekstraktif migas dan aliran penerimaannya. Tulisan ini berisi mengenai tahapan kegiatan di hulu migas, mulai dari proses penandatanganan kontrak hingga produksi berlangsung.
Di dalamnya juga disebutkan beberapa ketentuan dokumen penting dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas yang harus diajukan oleh kontraktor kepada BPMIGAS (saat ini SKK Migas) untuk mendapat persetujuan.
Tulisan ini juga mengulas tentang jenis-jenis penerimaan, alirannya dari siapa kepada siapa, serta mekanisme dan ketentuan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah, serta ketentuan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
1. Penyediaan energi nasional masih didominasi oleh energi fosil, sementara energi terbarukan yang low carbon belum banyak dimanfaatkan.
2. Potensi panas bumi Indonesia berupa sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW sementara pemanfaatan panas bumi tidak langsung untuk ketenagalistrikan baru mencapai 1.698,5 MW atau sekitar 9,3% dari total cadangan panas bumi.
3. Energi panas bumi merupakan energi setempat dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap lokasi (site specific)
4. Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan target pangsa energi baru terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025, dimana energi panas bumi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 5,4% terhadap konsumsi energi nasional.
5. Program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap II dengan kontribusi panas bumi sebesar 4.825 MW (Permen ESDM No. 40/2014).
a. Mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke bahan bakar non minyak dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik melalui percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batubara, dan gas.
b. Mewujudkan ketahanan
(Sumber ESDM)
Materi ini disampaikan dalam Diskusi Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia yang disampaikan oleh Sampe L Purba, Vice President of Commersialization SKK Migas (15/12).
Sebuah modul yang bisa digunakan siapa saja untuk memahami industri ekstraktif migas dan aliran penerimaannya. Tulisan ini berisi mengenai tahapan kegiatan di hulu migas, mulai dari proses penandatanganan kontrak hingga produksi berlangsung.
Di dalamnya juga disebutkan beberapa ketentuan dokumen penting dalam pelaksanaan kegiatan hulu migas yang harus diajukan oleh kontraktor kepada BPMIGAS (saat ini SKK Migas) untuk mendapat persetujuan.
Tulisan ini juga mengulas tentang jenis-jenis penerimaan, alirannya dari siapa kepada siapa, serta mekanisme dan ketentuan bagi hasil antara kontraktor dan pemerintah, serta ketentuan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Presentasi Direktorat Konservasi Energi, Direktorate Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM tentang regulasi, kebijakan, permasalahan, potensi dan program-program pengembangan konservasi energi di Indonesia.
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
The contents : National Energy Grand Strategy, National General Energy Plan, Oil and Gas Reserves and Projects, Gas Infrastructures, The role of gas in National Economy, LNG Projection, Conversion of Crude to Gas as fuel in electricity powerplant
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Presentasi Direktorat Konservasi Energi, Direktorate Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM tentang regulasi, kebijakan, permasalahan, potensi dan program-program pengembangan konservasi energi di Indonesia.
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Materi Presentasi oleh Bapak Miftahul Huda (FITRA Jatim) dalam Diskusi Publik “Akuntabilitas Sosial CSR Industri Ekstraktif dan Peranannya dalam
Penanggulangan Kemiskinan” di Jakarta, 18 Juli 2013; yang diselenggarakan oleh PWYP Indonesia bekerjasama dengan FITRA Jatim dan didukung oleh Yayasan TIFA
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
1. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKANDAN KONSERVASIENERGI
PENGEMBANGAN PANAS BUMI
INDONESIA
Oleh:
Direktorat Panas Bumi
Juli 2020
2. 2
I. Kebijakan Pengembangan EBT
▪ Bauran Energi Primer Berdasarkan KEN………………………………….4
▪ Skenario Pengembangan EBT sesuai RUEN & KEN………………………….. 6
3. 3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050
Panas Bumi 1.438,5 1.653,5 1.908,5 2.133,5 2.493,5 3.109,5 7.241,5 9.300 13.423 17.546
Air & Mikrohidro 5.024 5.119 5.236 5.491 7.008 7.889 20.960 25.844 35.611 45.379
Bioenergi 1.740 1.886 2.093 2.359 2.674 3.024 5.532 9.651 17.887 26.123
Surya 79 229 429 679 979 1.379 6.379 14.103 29.551 45.000
Angin 7 57 107 207 307 507 1.807 7.167 17.887 28.607
EBT Lainnya 372 1.860 1.860 1.860 1.861 1.863 3.128 3.779 5.081 6.383
Total 8.660 10.804 11.728 12.939 15.807 18.475 45.044 69.843 119.440 169.038
Satuan:MW
31%
20%
25%
24%
23%
25%
30%
22%
194
MTOE
412
MTOE
1.031
MTOE
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
2017 2025 2050
Total
Pembangkit
Listrik
60,3 GW 135 GW 444 GW
Pembangkit
EBT
9,6 GW
(15%)
45 GW
(34%)
169 GW
(38%)
PERAN PANAS BUMI DALAM PENCAPAIAN TARGET RUEN
Pembangkit EBT 45 GW
Pembangkit
Fosil
90 GW
MTOE %
Minyak
bumi
99 24,6%
Gas
bumi
90 22,1%
Batubara 123 30,3%
EBT 93 23,1%
Total 405 100%
2025
Pembangkit
135 GW
MTOE %
Minyak
bumi
204 19,8%
Gas
bumi
246 23,8%
Batubara 260 25,3%
EBT 321 31,1%
Total 1.031 100%
Pembangkit
EBT
169 GW
Pembangkit
Fosil
275 GW
Pembangkit
444 GW
2050
16,08% 10,38%
Peran
Pabum:
Peran
Pabum:
4. 4
23%
25%
22%
30%
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Target
2025
31%
20%
24%
25%
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Target
2050
1. Pembangkit : 115 GW
2. Konsumsi Energi : 1,4 TOE/kap
3. Konsumsi Listrik : 2500 Kwh/kap
1. Pembangkit : 430 GW
2. Konsumsi Energi : 3,2 TOE/kap
3. Konsumsi Listrik : 7000 Kwh/kap
TARGET RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
2019
1. Pembangkit : 69,1 GW
2. Konsumsi Energi : 0,8 TOE/kapita
3. Konsumsi Listrik : 1.084Kwh/kap
9%
34%
20%
37%
EBT
Minyak bumi
Gas
Batubara
5. 5
PERTUMBUHAN PORSI EBT DALAM BAURAN ENERGI NASIONAL
2019
9%
34%
20%
37%
EBT MINYAK GAS BATUBARA
4.37
4.35
5.41
3.77
3.92
4.96
5.33
4.38
6.47 6.34
8.55
9.15
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6. 6
Pangsa BBM dalam bauran energi primer
pembangkit semakin menurun
Bauran Energi Primer
pembangkit listrik
OPTIMALISASI BAURAN ENERGI PRIMER PEMBANGKIT LISTRIK
TAHUN 2019
Target
Realisasi
11,81%
8,58%
6,96%
6,00% 6,04%
4,03% 4,03%
2,91%
Target
47%
15%
31%
7%
Batuba
ra
EBT
47%
15%
31%
7%
Batuba
ra
EBT
2019
11. 11
RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2019
Dalam 5 tahun terakhir rasio elektrifikasi meningkat 14,54%,
dari tahun 2014 sebesar 84,35% menjadi 98,89% tahun 2019
Target
2020
100%
: >95% |29 provinsi
: 90-95% | 4 provinsi
: 80-90% | 1 provinsi
: <80% | 0 provinsi
Keterangan
:
Realisasi 2019
98,89%
99%
99%
99%
99%
99%
98%
99%
98%
99%
99%
99%
99% 98%
100% 99%
85%
99%
99%
94%
99%
99% 94%
92%
99%
97%
99%
99%
97% 98%
99%
99%
99%
94%
99%
12. 12
PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK PADA RUPTL 2019-2028
Sumber : RUPTL PLN 2019-2028
38
75
(TWh)
7,9 %
11
22
(TWh)
8,3 %
184
307
(TWh)
5,7 %
11
23
(TWh)
7,8 %
3
5
(TWh)
7,6 %
245
433
(TWh)
6,4 %
Indonesia
13. 13
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN KETENAGALISTRIKAN
UU 30/2007
ENERGI
UU 30/2009
KETENAGALISTRIKAN
KEN
(PP 79/2014 ttg KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL)
• Kebijakan pengelolaaan energi yang berdasarkan prinsip
keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna
terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi
nasional
• Disusun oleh DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)
• Ditetapkan PEMERINTAH setelah mendapatkan
persetujuan DPR-RI
RUEN
(PERPRES 22/2017 ttg
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL)
• Kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana
pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan
penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang
bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran KEN
• Disusun oleh PEMERINTAHdan ditetapkan oleh DEN
RUKN
(RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL)
• Rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga
listrik yang disusun oleh pemerintah pusat yang
meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi
tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan tenaga listrik nasional
• Disusun oleh MENTERI berdasarkan KEN
• Ditetapkan oleh MENTERI setelah berkonsultasi dengan
DPR-RI
RUPTL
(PLN DAN NON PLN)
• Dasar pelaksanaan usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum
• Disusun oleh BADAN USAHA yang memiliki
WILAYAH USAHA
• Disusun dengan memperhatikan RENCANA
UMUM KETENAGALISTRIKAN(RUK)*)
• Disahkan oleh MENTERI/GUBERNUR sesuai
kewenangannya
PP 14/2012 jo PP 23/2014
KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN
TENAGA LISTRIK
*) RUK: RUKN dan RUKD
RUKD
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH
Disusun oleh PEMDA berdasarkan RUKN dan ditetapkan
oleh GUBERNURsetelah berkonsultasi dengan DPRD
RUED
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
Disusun oleh PEMDA berdasarkan RUEN dan ditetapkan
dengan PERATURANDAERAH
DEWAN ENERGI NASIONAL (DEN)
• Ketua : Presiden
• Wakil Ketua : Wakil Presiden
• Ketua Harian : Menteri ESDM
• Anggota Unsur Pemerintah :
Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri
Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian,
Menteri Ristek Dikti,Menteri LH dan Kehutanan
• Anggota Unsur Pemangku Kepentingan:
Dr. Tumiran, Dr. Pudji Untoro, Ir. Achdiat Atmawinata,
Prof. Dr. Syamsir Abduh, Prof. Rinaldy Dalimi, PhD, Ir.
Abadi Poernomo, Dr. Sonny Keraf, Ir. Dwi Hary Soeryadi,
MMT
14. 14
SUBSTANSI DRAFT RUKN 2018-2037
• Kebijakan Penyediaan Tenaga listrik meliputi: Potensi energi primer, Bauran energi primer,
Investasi ketenagalistrikan, Perizinan ketenagalistrikan, Tarif tenaga listrik, Jual beli tenaga
listrik, perlindungan konsumen dan program listrik perdesaan;
• Kebijakan Keteknikan dan Perlindungan Lingkungan meliputi: Keselamatan
ketenagalistrikan, Standarisasi ketenagalistrikan, Kelaikan teknik ketenagalistrikan,
Perlindungan lingkungan, Peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dan
pengawasan keteknikan;
Kebijakan Ketenagalistrikan
Nasional
Meliputi peningkatan rasio elektrifikasi, Pembangkitan tenaga listrik, Transmisi tenaga listrik,
Distribusi tenaga listrik, Operator sistem tenaga listrik, Listrik pedesaan dan Smart Grid
Rencana
Pengembangan
Penyediaan Tenaga
Listrik
Kondisi Penyediaan
Tenaga Listrik
Saat Ini
Proyeksi Kebutuhan
Tenaga Listrik
Meliputi kondisi penyediaan listrik per pulau/ kepulauan besar, Perkembangan komsumsi
tenaga listrik, perkembangan kapasitas pembangkit dan perkembangan rasio elektrifikasi
Meliputi proyeksi Nasional dan proyeksi per- provinsi
15. 15
ARAH PENGEMBANGAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
MENJAMIN KETERSEDIAAN TENAGA LISTRIK
JUMLAH
CUKUP
KUALITAS
BAIK
HARGA
TERJANGKAU
• EBT minimum 23% tahun
2025
• Pembangkit BBM hanya
untuk daerah 3T
(Terdepan, Tertinggal dan
Terluar)
• PLTG/GU/MG/MGU
platform di sistem kecil
• Pemanfaatan sumber
energi primer setempat
• Pemanfaatan energi nuklir
sejalan dengan KEN
• Menyalurkan tenaga
listrik ke sentra bisnis
dan industri (KEK,
Pariwisata, dan Kawasan
Industri)
• Transmisi HVDC untuk
evakuasi daya jarak jauh
(point to point antar
pulau)
• Perluasan akses listrik di
daerah terpencil dan
tersebar
• Tahun 2020 Smart grid
mulai diterapkan di Jawa
Bali.
PEMBANGKIT TRANSMISI
• 1 GI untuk setiap
kabupaten / kota
• Penambahan trafo GI
apabila pembebanan telah
mencapai sekitar 70%
• Pembangunan Gas
Insulated Substation (GIS)
untuk lahan terbatas
• Penurunan susut dan
rehabilitasi jaringan tua
GARDU INDUK LISDES DAN
SMART GRID
16. 16
LANGKAH-LANGKAH “RESTRUCTURING AND REFOCUSING” PROGRAM EBTKE
1. Kebijakan untuk membangun a level playing field untuk EBT: Merevisi peraturan dan
perundang-undangan untuk mendukung pengembangan EBT; Rperpres EBT (cost reflective
price)
2. Roadmap pengembangan EBT dengan berbagai terobosan dalam rangka penciptaan pasar-
pasar EBT yang baru
3. Fasilitasi pendanaan murah untuk investasi EBTKE
4. Membangun DJEBTKE sebagai “Centre of Excellence” pengembangan EBTKE, yaitu pusat
inovasi strategi dan implementasi EBTKE:
• Perbaikan dan pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen EBTKE
• Sistem monitoring dan evaluasi sebagai “information clearing house” pengembangan
EBT
Tujuan “restructuring and refocusing program EBTKE”:
Menciptakan system energi masa depan yang bersih dan berkesinambungan berbasis EBTKE sambil mendorong pertumbuhan ekonomi,
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah
Isu strategis:
Gap antara target kebutuhan kapasitas PLT EBT untuk pencapaian EBT 23% tahun 2025 dengan target kapasitas PLT EBT pada RUPTL PLN
tahun 2025:
• Untuk mencapai target EBT 23% tahun 2025 diperlukan kapasitas PLT EBT berkembang menjadi 27.687 MW pada tahun 2025, namun
RUPTL PLN hanya menargetkan 23.578 MW. Sehingga ada gap kapasitas PLT EBT sekitar 4.109 MW.
• Hasil evaluasi project pipeline PLN ada yang mundur terutama panas bumi, sekitar 2.000 MW. Dengan demikian total gap kapasitas PLT
EBT menjadi 6.109 MW pada tahun 2025
• Infrastruktur jaringan listrik PLN baru bisa menampung 1000 MW EBT yang bersifat intermintent
17. 17
PERAN DJEBTKE SEBAGAI CENTRE OF EXCELLENCE PENGEMBANGAN EBTKE
PROGRAMME
SUPPORT
CENTRE
OF EXCELLENCE
COLLABORATIVE
SUPPORT
DECISION
SUPPORT
MONITORINGAND
EVALUATION
GEOGRAPHIC
ANALYSIS
TECHNICAL
INFORMATION
MANUFACTURE
AND PROCESSING
INVESTMENT
AND FINANCING
FEASIBILITY
ASSESSMENTS
TECHNOLOGY
INNOVATION
BUSINESS
MODELLING
BASIC
SCIENCE
COLLABORATIVE SUPPORT FACILITY, fasilitasi kolaborasi antara keahlian
dan pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional, dalam rangka
perkuatan program dan implementasi EBTKE
DECISION SUPPORT FACILITY, konsolidasi dan menganalisis data dan
informasi baik geografis maupun teknis, pemantauan dan evaluasi proyek,
mempersiapkan dataset geospasial, demografi dan statistik
PROGRAMME SUPPORT FACILITY, dukungan evaluasi kelayakan finansial
dan teknis, penjelasan mengenai insentif, kebijakan dan peraturan,
pengembangan value chain yang mencakup pembuatan teknologi terbarukan
dan pengolahan bioenergi.
PROGRAMME
SUPPORT
DECISION
SUPPORT
COLLABORATIVE
SUPPORT
18. 18
STRATEGI PENGEMBANGAN EBT 2025
• Pengembangan proyek pelet
biomasa dengan memanfaatkan
lahan-lahan sub-optimal untuk co-
firing PLTU batubara (target 3-5%)
• Pengembangan proyek PLT
biomasa untuk menggantikan PLTD
di berbagai daerah
• Pengembangan proyek pellet
biomasa untuk menggantikan LPG
dan mitan di sektor rumah tangga
golongan ekonomi menengah
kebawah
• Pengembangan PLT Surya Atap
selaras dengan pembangunan
perumahan rakyat melalui sinergi
dengan KPUPR, Perum Perumnas,
BTN, BUMN, dan swasta
• Pengembangan Proyek Energi
Surya Atap Nusantara melalui
sinergi dengan
Kementerian/Lembaga terkait,
BUMN/BUMD, dan swasta
• Pengembangan proyek PLTS untuk
cold storage melalui sinergi
dengan KKP, BUMN (LEN, PLN) dan
swasta
• Pengembangan proyek pengadaan
PLTS skala masif; bekerja sama
dengan ADB
Strategi untuk pencapaian target dengan mengisi gap kapasitas PLT EBT
Pengembangan PLTS
secara masif:
Pengembangan biomasa secara
masif
Pengembangan PLT EBT melalui
sinergi dengan rencana
pembangunan ecotourism: Flores
Geothermal Island
Pengembangan model resource
based renewable energy develop
ment untuk EBT skala besar:
Pengembangan biofuel dan
greenfuel
01 02
03
04
Pengembangan dan modernisasi
sistem jaringan infrastruktur listrik
nasional
05
06
• Pemanfaatan PLTA skala besar di
Sulawesi dengan penyelesaian jaringan
transmisi di Sulawesi untuk bisa menya
lur kan listrik ke industri smelter
Perbaikan Tata Kelola Pengembangan
EBT dengan melibatkan seluruh K/L
terkait agar harga PLT EBT lebih
kompetitif
07
19. 19
II. Gambaran Umum Panas Bumi
▪ Pengertian Panas Bumi ………………………………………… 15
▪ Sistem Panas Bumi……………………………………………….. 16
▪ Skema Operasi PLTP……………………………………………… 18
▪ Karakteristik Energi Panas Bumi……………………………………...19
▪ Risiko Pengembangan Panas Bumi……………………………………20
▪ Perbandingan Emisi PLTP dan Pembangkit Lainnya………………………. 21
20. 20
PENGERTIAN PANAS BUMI
• PANAS BUMI ATAU GEOTHERMAL ADALAH :
• Berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan thermal yang berarti panas, jadi
secara umum geothermal adalah sumber energi yang berasal dari panas alamiah
di dalam bumi.
• HOCHSTEIN DALAM ENCYCLOPEDIA VOLCANEOUS 2000 :
• Mendiskripsikan sebagai proses transfer panas dari tempat tertentu dari kerak
bumi yang berasal dari sumber panas (heat source) ke permukaan
• BERDASARKAN UU NO. 21/2014 TENTANG PANAS BUMI:
• bahwa energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam
air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang
secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
22. 22
BERTAHAP, sistem tertutup dan BERKELANJUTAN,
menjaga keseimbangan fluida dan panas
❖ Energi Panas Bumi bersumber dari energi panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya
berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Air yang bersumber diantaranya dari hujan, akan meresap ke
dalam batuan di bawah tanah hingga mencapai batuan reservoir yang umumnya pada kedalaman 2 km. Air ini
kemudian terpanaskan oleh magma yang menjadi sumber panas utama sehingga berubah menjadi air panas
atau uap panas (fluida thermal).
❖ Aktifitas pengeboran (drilling) dilakukan untuk menembus batuan reservoir dan menemukan batuan
permeable sehingga fluida thermal dapat diekstrak kepermukaan. Fluida thermal tersebut selanjutnya
dialirkan ke turbin dan memutar generator sehingga menghasilkan energi listrik.
❖ Setelah digunakan, Fluida thermal selanjutnya di injeksikan kembali kedalam reservoir melalui sumur reinjeksi
untuk menjaga keseimbangan fluida dan panas sehingga sistem panas bumi berkelanjutan.
SISTEM PANAS BUMI
?
?
?
?
Impermeabel claycap
alteration
Sumur Panas Bumi ± 2 km
Air Permukaan ± 50 m &
Air bawah tanah ± 150 m
23. 23
Fluida yang diperoleh dari sumur produksi akan dialirkan ke dalam separator untuk dipisahkan antara uap dan air.
Fluida cair (brine) direinjeksikan ke dalam bumi reinjeksi agar sistem panas bumi tetap berkelanjutan, sedangkan uap
dialirkan ke pembangkit untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Listrik tersebut dialirkan menuju
transformer dan kemudian ditransmisikan. Uap yang telah melalui turbin dikondensasikan menjadi air pada
kondensor, dan selanjutnya diiinjeksikan ke dalam bumi.
SKEMA OPERASI PLTP
24. 24
Sumber energi
bersih, ramah
lingkungan,
terbarukan
Tidak dapat
Diekspor
Tidak
memerlukan
lahan yang luas
Tidak tergantung
cuaca, supplier,
ketersediaan
fasilitas
pengangkutan dan
bongkar muat
dalam pasokan
bahan bakar
Bebas dari resiko
kenaikan harga
bahan bakar fosil
KARAKTERISTIK ENERGI PANAS BUMI
25. 25
• Ketersediaan data 3G (+MT) dan
Landaian Suhu (LS) dapat menurunkan
kegagalan pengeboran menjadi 50%.
• Survei LS memberikan informasi gradien
temperatur dan litologi batuan bawah
permukaan untuk mengidentifikasi
keberadaan suatu sistem panas bumi.
• Keberhasilan pengembangan panas
bumi akan meningkat secara signifikan
setelah dilakukan pengeboran eksplorasi
(drilling success ratio dari 40-50%
menjadi 70-80%).
KETERSEDIAAN DATA 3G SEBELUM
PENGEBORAN EKSPLORASI
Keterangan:
• Permen ESDM 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
• Permen ESDM 37/2017 tentang Wilayah Kerja Panas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
• 3G/Geosains : Geologi, Geokimia dan Geofisika
• MT: Magnetotellurik
Sumber: S. Sudarman (2009)
PERUBAHAN PARAMETER PENETAPAN WILAYAH KERJA
Acuan Penetapan WKP
Permen ESDM 11/2008
Acuan Penetapan WKP
Permen ESDM 37/2017
3G (+ MT)
3G (+MT) + LS
3G
Persentase
Kegagalan
Sumur
Panas
Bumi
26. 26
RISIKO PENGEMBANGAN PLT PANAS BUMI
P A R A M E T E R K U N C I
1. Tahap survei pendahuluan: studi regional & survei tinjau.
2. Tahap eksplorasi: survei geosains rinci (3G termasuk MT &
survei landaian suhu)
3. Tahap pengeboran eksplorasi: pembangunan infrastruktur,
pengeboran & uji sumur.
4. Tahap studi kelayakan (FS): kalkulasi keekonomian proyek &
FEED
5. Tahap eksploitasi: pengeboran sumur produksi-reinjeksi,
pembangunan fasilitas produksi dan pembangkit.
6. Tahap Pemanfaatan: uji kelayakan pembangkit
(PLTP)/commisioning & O&M
DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM EKSPLORASI PANAS BUMI
• Kegiatan akuisisi data 3G merupakan bagian dari konfirmasi
data subsurface sebelum pengeboran eksplorasi, namun
belum dapat mengurangi risiko pengembangan.
• Risiko pengembangan panas bumi pada akhir tahap eksplorasi
meliputi survei geosains rinci, berkisar antara 90-95%,
sehingga tidak signifikan untuk menurunkan harga listrik yaitu
sebesar 0,01 - 0,4 sen USD/kWh .
• Risiko pengembangan pada akhir tahap eksplorasi (meliputi
survei geosains & pengeboran eksplorasi 2 slim hole dan 1
standard hole) turun hingga 50% (tergantung pada hasil
pengeboran), sehingga dapat menurunkan harga listrik panas
bumi secara signifikan yaitu sebesar 0,42 -2,53 sen USD/kWh.
1 2 3 4 5 6
95%
90%
50%
45%
20%
10%
P R O F I L R I S I K O pengembangan panas bumi
dipengaruhi oleh beberapa aspek risiko, yaitu: hulu
(sumber daya), penyelesaian pekerjaan, off-taker,
supply-demand, harga, operasi dan regulasi.
Sumber: ESMAP World Bank, 2012
P
R
O
J
E
C
T
R
I
S
K
27. 27
Preliminary
survey
Exploration survey
Exploration /
test drilling
Project
review and
feasibility
Field
development
Power plant
construction and
commissioning
Operation
Activities
required
▪ Power market
analysis (power
purchase
agreements/PPA)
▪ Other possibilities
for geothermal
utilization
▪ Infrastructure
▪ Regulation, political,
environmental and
social issue
▪ Required permiting
▪ Issues relating to
political and
financial stability
▪ Remote sensing or
aerial survey data
▪ Information from
available
geoscientific data
▪ Information from
previous
explorations or wells
▪ Preliminary
geoscientific survey
• Detailed geoscientific
survey:
✓ Geology study
(volcanostratigraphy,
structural mapping,
identification thermal
features)
✓ Geochemistry (thermal
features measurement,
sampling, fluid
geothermometry, soil
sampling and gas flux)
✓ Geophysics (heat flow,
gravity, resistivity,
magneto telluric,
passive seismic,
temperature gradient
and conductive heat
flow)
• Geotechnical study
• Environmental study
• Temperature gradient well
• Conceptual model
• Resource estimation
• Pre-feasibility study
• Exploration
infrastructure
construction
• 2-3 wells drilling
• Well logging
• Well testing
• Refining of
conceptual model
• Determination of
well productivity
for production
• Design for
development well
• Location and
design of
development
pads and other
civil works
• Development
drilling targets
and well design
• Forecasts of
reservoir
performance
• Power plant and
transmission
design
• Project budget
and revenue
projections
• PPA finalization
• Environmental
social
assessment
• Infrastructure
construction
• Development
drilling
(production and
reinjection)
• Well logging
• Well testing
• Update of
conceptual model
• Update of
reservoir model
• Engineering
• Procurement
• Construction
• Commissioning
• Operation and
maintenance
• Well intervention
• Make up well drilling
• Annual inspection
• Major overhaul
Time required 1 year 1-2 years 1 - 2 years 1 – 3 years 2 years 1 – 3 years 20 – 30 years
Costs required
(USD/MW)
EBTKE (2019) : 30,000 – 90,000
ESMAP (2012) : 20,000 – 80,000
EBTKE (2019) : 1.5 – 2 million
ESMAP (2012) : 0.32 – 0.8 million
EBTKE (2019) :
1.1 – 2.7 million
ESMAP (2012) :
0.9 – 2 million
EBTKE (2019) :
1.4 – 3 million
ESMAP (2012) :
1.5 – 2.5 million
EBTKE (2019) :
18 – 30 USD/KWh/yr
ESMAP (2012) :
35 USD/KWh/yr
Project risk High (100-95%) High (95-90%)
High to moderate
(90-50%)
Moderate (50-
45%)
Moderate (45-35%) Moderate-low (35-20%) Low (10%)
Funding source
Government, grant,
private equity
Government, grant, private
equity
Private equity Private equity Commercial loan Commercial loan Commercial loan
RINCIAN KEGIATAN PADA TAHAPAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI
28. 28
PERBANDINGAN EMISI PLTP DAN PEMBANGKIT LAINNYA
[Kg/MWh] PLTP Konvensional PLTP Binary PLTG PLTU
CO2 27,1339 0 390,5881 997,9024
CH4 0 0 0,0076 0,1144
PM2.5 0 0 0,0499 0,2676
PM10 0 0 0,0544 0,3266
SO2 0,0001 0 0,0020 8,5049
N2O 0 0 0,0008 0,0166
Estimasi Level Emisi Berdasarkan Sumber Energi Pembangkit Listrik
Sumber: Climate Registry 2012, EIA 2013, EPA 2009, EPA 2011, NRC 2010
29. 29
III. Sumber Daya Panas Bumi di Indonesia
▪ Peta Sebaran Sumber Daya Panas Bumi Indonesia………………… 23
▪ Sumber Daya Panas Bumi Per Pulau………………………….... 24
▪ Sumber Daya Panas Bumi Per Provinsi…………………………. 25
▪ Kapasitas Terpasang PLTP Saat Ini…………………………….. 26
▪ Kontribusi Panas Bumi pada Sistem
Ketenagalistrikan………………………………..………… 27
▪ Pemanfaatan Energi Panas Bumi Global…………….………….... 28
30. 30
PETA SEBARAN SUMBER DAYA PANAS BUMI INDONESIA
Sumber : Badan Geologi Kementerian ESDM, 2019
31. 31
(SNI 6009:2017 Klasifikasi Sumber Daya dan Cadangan Energi Panas Bumi Indonesia)
SUMBER DAYA (RESOURCES)
SPEKULATIF
(SPECULATIVE)
HIPOTETIK
(HYPOTHETIC)
CADANGAN (RESERVES)
MUNGKIN
(POSSIBLE)
TERDUGA
(PROBABLE)
TERBUKTI
(PROVEN)
Geologi dan
Geokimia
Geologi, Geokimia, &
Geofisika (3G)
3G dan/atau
Landaian Suhu
(3G &/atau LS)
3G &/atau LS dan
≥ 1 sumur eksplorasi
3G &/atau LS dan
≥ 3 sumur eksplorasi
Data Ilmu Kebumian Semakin Detail
KLASIFIKASI SUMBER DAYA DAN CADANGAN ENERGI PANAS BUMI
Pelaksanaan akuisisi data geosains oleh Badan Geologi masih dalam tahapan untuk
mengkonfirmasi cadangan mungkin
32. 32
Badan Geologi Kementerian ESDM, 2019
SUMBER DAYA PANAS BUMI INDONESIA
No Pulau
No.
Lokasi
Sumber Daya (MW)
Total
Kapasitas
Terpasang
(MW)
Spekulatif Hipotetik
Cadangan
Mungkin Terduga Terbukti
1 Sumatera 101 2.276 1.557 3.735 1.040,7 1.070,3 9.679 744,4
2 Jawa 73 1.265 1.190 3.414 418 1.820 8.107 1.253,8
3 Bali 6 70 21 104 110 30 335 0
4 Nusa Tenggara 31 190 148 892 121 12.5 1.363,5 12,5
5 Kalimantan 14 151 18 13 0 0 182 0
6 Sulawesi 90 1.365 362 1.041 180 120 3.068 120
7 Maluku 33 560 91 497 6 2 1.156 0
8 Papua 3 75 0 0 0 0 75 0
Total 351
5.952 3.387
9.696 1.875,7 3.054,8 23.965,5 2.130,7
14.626,5
23.965,5
33. 33
SUMBER DAYA PANAS BUMI PER PROVINSI 2019
No. Provinsi
Jumlah
Titik
Sumber
Daya
Sumber Daya (MW) Kapasitas
Terpasang
(MW)
Spekulatif Hipotetik
Cadangan Total
Mungkin Terduga Terbukti (MW - %)
Sumatera
1 Aceh 19 324 228 631 25 - 1.208 (5,04%) -
2 Sumatera Utara 18 250 388 730 54,7 453,3 1.876 (7,83%) 384,4
3 Sumatera Barat 19 471 579 495 50 85 1.680 (7,01%) 85
4 Riau 4 45 - - - - 45 (0,18%) -
5 Jambi 9 352 87 319 76 0 834 (3,48%) -
6 Bengkulu 5 134 0 299 389 110 932 (3,88%) -
7 Bangka Belitung 7 100 5 - - - 105 (0,44%) -
8 Sumatera Selatan 7 225 230 363 221 202 1.241 (5,19%) 55
9 Lampung 13 375 40 898 225 220 1.758 (7,33%) 220
Jawa
10 Banten 7 125 161 365 - - 651 (2,72%) -
11 Jawa Barat 41 1015 469 1555 174 1580 4.793 (19,99%) 1.193,8
12 Jawa Tengah 14 80 270 622 130 240 1.342 (5,59%) 60
13 D.I. Yogyakarta 1 - - 10 - - 10 (0,04%) -
14 Jawa Timur 11 70 290 862 114 0 1.336 (5,57%) -
Bali - Nusa Tenggara
15 Bali 6 70 21 104 110 30 335 (1,39%) -
16 Nusa Tenggara Barat 3 - 6 169 - - 175 (0,73%) 0
17 Nusa Tenggara Timur 28 190 142 723 121 12.5 1.188,5 (4,96%) 12.5
Kalimantan
18 Kalimantan Barat 5 65 0 0 0 0 65 (0,27%) -
19 Kalimantan Timur 2 17 0 0 0 0 17 (0,07%) -
20 Kalimantan Utara 4 20 17 13 0 0 50 (0,20%) -
21 Kalimantan Selatan 3 49 1 0 0 0 50 (0,20%) -
Sulawesi
22 Sulawesi Utara 9 55 73 410 180 120 828 (3,45%) 120
23 Gorontalo 5 129 11 20 0 0 160 (0,67%) -
24 Sulawesi Tengah 29 401 61 368 - - 830 (3,46%) -
25 Sulawesi Barat 13 321 53 32 - - 406 (1,69%) -
26 Selawesi Selatan 21 259 139 118 0 0 516 (2,15%) -
27 Sulawesi Tenggara 13 200 25 93 - - 318 (1,33%) -
Maluku – Papua
28 Maluku Utara 15 190 7 379 0 0 576 (2,40%) -
29 Maluku 18 370 84 118 6 2 580 (2,42%) -
30 Papua Barat 3 75 0 0 0 0 75 (0,31%) -
TOTAL 351 5.952 3.387 9.696 1.875,7 3.054,8 23.965.5 2.130,7
34. 34
KAPASITAS TERPASANG PLTP SAAT INI
No. WKP, Lokasi PLTP
Pengembang/
Operator
Kapasitas Turbin Tahun COD
Kapasitas
Total (MW)
1 Sibayak – Sinabung, SUMUT Sibayak PT. Pertamina Geothermal Energy
1 x 10 MW;
2 MW (monoblok)
2008
1998
12
2 Cibeureum – Parabakti, JABAR Salak Star Energy Geothermal Salak, Ltd
2 x 60 MW;
1 x 60 MW;
3 x 65,6 MW
1994
1997
1997
376.8
3 Pangalengan, JABAR
Wayang
Windu
Star Energy Geothermal Wayang
Windu
1 x 110 MW;
1 x 117 MW
2000
2009
227
Patuha PT Geo Dipa Energi 1 x 55 MW 2014 55
4 Kamojang – Darajat, JABAR
Kamojang PT. Pertamina Geothermal Energy
1 x30 MW;
2 x 55 MW;
1 x 60 MW;
1 x 35 MW
1983
1988, 88
2008
2015
235
Darajat Star Energy Geothermal Darajat, Ltd
1 x 55 MW;
1 x 94 MW;
1 x 121 MW
1991
2000
2007
270
5 Dataran Tinggi Dieng, JATENG Dieng PT. Geo Dipa Energi 1 x 60 MW 2002 60
6 Lahendong – Tompaso, SULUT Lahendong PT. Pertamina Geothermal Energy 6 x 20 MW
2001, 07, 09, 11,
16, 16
120
7 Waypanas – LAMPUNG Ulubelu PT. Pertamina Geothermal Energy 4 x 55 MW 2012, 12, 16, 17 220
8 Ulumbu - NTT Ulumbu PT. PLN (Persero) 4 x 2,5 MW 2013, 13, 14, 14 10
9 Mataloko - NTT Mataloko PT. PLN (Persero) 1 x 2,5 MW 2013 2,5
10 Sibual-Buali - SUMUT Sarulla Sarulla Operation Ltd. 3 x 110 MW 2017, 17, 18 330
11 Karaha Bodas - JABAR Karaha PT. Pertamina Geothermal Energy 1 x 30 MW 2018 30
12 Lumut Balai – SUMSEL Lumut Balai PT. Pertamina Geothermal Energy 1 x 55 MW 2019 55
13 Sorik Marapi – SUMUT Sorik Marapi PT Sorik Marapi Geothermal Power 1 x 42,3 MW 2019 42,4
14 Muara Laboh – SUMBAR Muara Laboh PT Supreme Energi Muara Laboh 1 x 85 MW 2019 85
TOTAL 2.130,7
35. 35
PENGEMBANGAN PANAS BUMI OLEH BUMN
* Keterangan :
• WKP Kamojang-Darajat Area Kamojang dikelola sendiri oleh PT PGE dan Area Darajat dikelola melalui KOB PT PGE dengan
Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.
• WKP Pangalengan Area Wayang Windu dikelola melalui KOB PT PGE dengan Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd. dan
Area Patuha dikelola oleh PT Geo Dipa Energi.
NO NAMA BUMN
JUMLAH
WKP
SUMBER
DAYA (MW)
KAPASITAS
TERPASANG
(MW)
RENCANA
PENGEMBANGAN
SESUAI RUPTL
2019 – 2028
POTENSI TAMBAHAN
PENGEMBANGAN UNTUK
MENCAPAI TARGET ROADMAP
S.D. 2025 2026 - 2030
1 PT PLN (PERSERO) 11 1.442,5 12,5 367 - 140
2 PT PERTAMINA (PERSERO)
a. OPERASI SENDIRI OLEH:
PT. PERTAMINA GEOTHERMAL
ENERGI
10* 3.563 672 775 50 470
b. KONTRAK OPERASI BERSAMA
(KOB)
5* 2.547 1.203,8 235 110 440
3 PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO) 4* 1.210 115 615 10 55
TOTAL 28 8.762,5 2.003,3 2.047 170 1.105
36. 36
1
2
3
4
5
6
7
9
5
5
5
5
5
5
0 %
0 MW
337 MW
Wilayah kelistrikan:
1.Aceh
2.Sumatera Utara
3.Riau
4.Sumatera Barat
5.Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu (S2JB)
6. Bangka Belitung
7.Lampung
8.Banten
9.DKI
10.Jawa Barat
11.Jawa Tengah
12.Jawa Timur
13.Bali
14.Kalimantan Barat
15.Kalimantan Selatan dan Tengah
16.Kalimantan Timur
17.Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
18. Sulawesi Utara dan Gorontalo
19.Nusa Tenggara Barat
20.Nusa Tenggara Timur
21.Maluku
22.Papua
11 12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
0 %
0 MW
384 MW
9,71 %
120 MW
1.236 MW
0 %
0 MW
1.557 MW
3,21 %
12,5 MW
389 MW
0 %
0 MW
489 MW
0 %
0 MW
1.360 MW
0 %
0 MW
9.451 MW
0,83 %
60 MW
7.214 MW
14,3 %
1.193,8 MW
8.302 MW
0 %
0 MW
3.748 MW
5
8
0 %
0 MW
6.946 MW
21,34 %
220 MW
1.031 MW
0 %
0 MW
351 MW
1,7 %
55 MW
3.109 MW
0 %
0 MW
881 MW
0 %
0 MW
1.356 MW
10,1 %
342 MW
3.384 MW
0 %
0 MW
955 MW
0 %
0 MW
1.235 MW
0 %
0 MW
1.098 MW
0 %
0 MW
621 MW
Kontribusi Panas Bumi pada
Sistem Ketenagalistrikan
Kapasitas Terpasang Listrik
Panas Bumi
Total Kapasitas Terpasang
Kontribusi Panas Bumi pada Sistem Ketenagalistrikan
Tahun 2017 di Indonesia adalah sebesar 3,51%
10
KONTRIBUSI PANAS BUMI PADA SISTEM
KETENAGALISTRIKAN
37. 37
PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI GLOBAL
Sumber: ThinkGeoEnergy, 2019 dengan modifikasi
NO NEGARA SUMBER DAYA (MW)
KAPASITAS TERPASANG
(MW)
RASIO
1 AMERIKA SERIKAT 30.000 25,38% 3.639 26,23% 12,13%
2 INDONESIA 23.965,5 20,28% 2.130,7 15,36% 8,39%
3 FILIPINA 4.000 3,38% 1.916 13,81% 47,90%
4 TURKI 4.500 3,81% 1.347 9,71% 29,93%
5 SELANDIA BARU 3.650 3,09% 1.005 7,24% 27,53%
6 MEKSIKO 4.600 3,89% 951 6,85% 20,67%
7 ITALIA 3.270 2,77% 944 6,80% 28,87%
8 ISLANDIA 5.800 4,91% 755 5,44% 13,02%
9 KENYA 15.000 12,69% 646 4,66% 4,31%
10 JEPANG 23.400 19,80% 542 3,91% 2,32%
TOTAL 118.185,5 100% 13.876 100% 11,86%
*Total pengembangan di negara lainnya: 925 MW (6,35%)
38. 38
IV. Regulasi di Bidang Panas Bumi
▪ Overview Regulasi Bidang Panas Bumi…….…………………… 30
▪ Matriks Perbandingan UU No. 27/2003 dengan UU No. 21/2014 Tentang Panas
Bumi…………………………………………………………. 33
▪ Permen ESDM No. 36 Tahun 2017………………………………… 35
▪ Permen ESDM No. 37 Tahun 2017………………………………… 36
▪ Permen ESDM No. 44 Tahun 2016………………………………… 38
▪ Permen ESDM No. 53 Tahun 2018………………………………… 39
▪ Permen ESDM No. 21 Tahun 2017………………………………… 43
▪ Permen ESDM No. 23 Tahun 2017………………………………… 44
▪ Permen ESDM No. 33 Tahun 2018………………………………… 46
▪ Permen ESDM No. 37 Tahun 2018………………………………… 48
▪ Progress Penyusunan Peraturan Pemerintah Bidang Panas Bumi……………………………..53
▪ Pengaturan Pemanfaatan Panas Bumi pada Kawasan Hutan………………………………... 54
▪ Paradigma K3LL Panas Bumi………………………………………. 56
39. 39
UU 30/2007
tentang Energi
PP 79/2014
tentang KEN
Perpres
22/2017
tentang RUEN
Perpres 56/2018
jo Perpres 3/2016
tentang PSN
RUPTL PLN
Panas Bumi
7.241,5
MW
4.607 MW
(2019-2028)
UU 21/2014
tentang Panas
Bumi
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050
Panas Bumi 1.439 1.654 1.909 2.134 2.494 3.110 7.242 9.300 13.423 17.546
Air & Mikrohidro 5.024 5.119 5.236 5.491 7.008 7.889 20.960 25.844 35.611 45.379
Bioenergi 1.740 1.886 2.093 2.359 2.674 3.024 5.532 9.651 17.887 26.123
Surya 79 229 429 679 979 1.379 6.379 14.103 29.551 45.000
Angin 7 57 107 207 307 507 1.807 7.167 17.887 28.607
EBT Lainnya 372 1.860 1.860 1.860 1.861 1.863 3.128 3.779 5.081 6.383
Total 8.660 10.804 11.728 12.939 15.807 18.475 45.044 69.843 119.440 169.038
Satuan:MW
Perpres 14/2017
jo. Perpres 4/2016
tentang PIK
Tahun 2025
KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI
40. 40
Overview Regulasi Bidang Panas Bumi
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
PERATURAN MENTERI
1. Per men ESDM 11/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi
2. Per men ESDM 17/2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN
3. Per men ESDM 40/2014 tentang Perubahan Keempat atas Per men 15/2010 Tentang Daftar Proyek Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi
Terkait PP 79/2014 tentang KEN
4. Per men ESDM 44/2016 tentang Bentuk dan Tata Cara Penempatan Serta Pencairan Komitmen Eksplorasi Panas Bumi
5. Per men LHK 46/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan
6. Permen ESDM 21/2017 tentang Pengelolaan Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Pemboran Panas Bumi
7. Permen ESDM 23/2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi
8. Permen ESDM 36/2017 tentang Tata Cara PSP dan PSPE Panas Bumi
9. Permen ESDM 37/2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
10.Permen ESDM 49/2017 tentang Perubahan Atas Permen ESDM 10/2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli
Tenaga Listrik
11.Permen ESDM 53/2018 jo Per men ESDM 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber EBT Untuk Penyediaan Tenaga Listrik
12.Per men ESDM 33/2018 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung
13.Per men ESDM 37/2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi dan Penugasan
Pengusahaan Panas Bumi
1. PP 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP
yang Berlaku pada KESDM
2. PP 79/2014 tentang KEN
3. PP 28/2016 tentang Bonus Produksi
4. PP 7/2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan
Tidak Langsung
Peraturan Pemerintah
1. Perpres 56/2018 jo Perpres 3/2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
2. Perpres 14/2017 jo Perpres 4/2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Ketenagalistrikan
3. Perpres 22/2017 tentang RUEN
Peraturan Presiden
41. 41
Hal-hal Pokok Status Saat Ini
RPP Pemanfaatan Langsung
− Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung
− Izin pemanfaatan langsung
− Harga energi panas bumi untuk pemanfaatan langsung
− Kewajiban pemegang izin pemanfaaan langsung
− Tata cara pengenaan sanksi administratif
• Telah disusun draf RPP Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Langsung
• Draf Permen telah disampaikan ke Menkumham,
melalui Surat Sekjen ESDM a.n. MESDM tanggal 31
Des 2018, untuk selanjutnya diharmonisasi.
• Rapat Pleno Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi
RPP telah dilaksanakan pada tanggal 23 Jan 2019
• Rapat lanjutan dilaksanakan pada tanggal 11 Feb
2019 dan 13 Feb 2019
RPM Keselamatan dan Kesehatan Kerja
− Penerapan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi oleh Pelaksana PSPE atau
Pemegang IPB
− Penyelenggaraan Usaha Penunjang Panas Bumi oleh Perusahaan Usaha
Penunjang Panas Bumi
− Pembinaan dan Pengawasan K3LL dan Keteknikan Panas Bumi oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal
• Telah disampaikan konsep RPM dari Dirjen EBTKE
ke Menteri ESDM melalui Nota Dinas No.
01/06/DJE/2019 tanggal 2 Januari 2019 terkait
penyampaian RPM ESDM
RPM Pembinaan dan Pengawasan • Penyiapan draf di internal Subdit Pengawasan
Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
PROGRES PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH BIDANG
PANAS BUMI
42. 42
1. Panas Bumi bukan merupakan aktivitas pertambangan, sehingga dapat
dikembangkan dalam kawasan hutan konservasi.
2. Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung sepenuhnya berada di bawah
wewenang Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pemanfaatan langsung dilakukan
sesuai kewenangan (Pemerintah Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota)
3. Adanya pengenaan bonus produksi yang didasarkan pada persentase pendapatan
kotor unit produksi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah
4. Pemerintah dapat melakukan Eksplorasi, Eksploitasi dan/atau Pemanfaatan
dengan memberikan penugasan kepada BUMN/BLU untuk melakukan
pengembangan panas bumi
5. Pengaturan pengembangan panas bumi lebih rinci dibahas dalam Peraturan
Pemerintah tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung maupun Tidak
Langsung
6. Izin Panas Bumi, lelang, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan panas
bumi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat
SUBSTANSI UU 21/2014
UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI
43. 43
NO URAIAN UU NO. 27/2003 UU No.21/ 2014 Keterangan
1 Istilah pertambangan/
penambangan dalam kegiatan usaha panas
bumi
Ada Dihilangkan (sinkronisasi
dengan UU No. 5/1990 &
UU No. 41/1999)
Sebagian besar Pasal
2 Pengaturan pemanfaatan energi panas
bumi untuk pemanfaatan langsung dan
pemanfaatan tidak langsung
Belum rinci Diatur lebih rinci Pasal 11 s.d Pasal 23
3 Pemanfaatan panas bumi di kawasan hutan
lindung, produksi dan konservasi
Belum diatur ▪Pemanfaatan panas bumi
di kawasan hutan produksi
dan lindung melalui izin
pinjam pakai,
▪Pemanfaatan panas bumi
di kawasan hutan
konservasi melalui izin
pemanfaatan jasa
lingkungan
Pasal 24
4 Pengalihan kepemilikan saham Belum diatur Diatur (setelah selesai
eksplorasi)
Pasal 27
MATRIKS PERBANDINGAN UU No.27/2003 DENGAN
UU No.21/2014 TENTANG PANAS BUMI (1/2)
44. 44
NO URAIAN UU NO. 27/2003 UU No.21/ 2014 Keterangan
5 Penugasan kepada Badan Layanan Umum
atau BUMN Panas Bumi untuk melakukan
kegiatan eksplorasi, eskploitasi dan/atau
pemanfaatan
Belum diatur Diatur Pasal 28
6 Kewenangan Menteri dalam pencabutan
dan pembatalan izin panas bumi
Belum diatur Diatur Pasal 33 s.d Pasal 37
7 Pemberian bonus produksi (production
bonus) kepada Pemerintah Daerah yang
wilayahadministratifnya meliputi wilayah
kerja yang bersangkutan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan kotor
sejak unit pertama berproduksi secara
komersial.
Belum diatur Diatur Pasal 53
8 Ketentuan peralihan terkait masa kontrak,
masa berlakunya kuasa, perpanjangan izin
untuk WKP eksisting
Belum diatur
detail
Ditetapkan masa berlakunya
dan ketika berakhir
mengikuti ketentuan UU ini
Pasal 78
MATRIKS PERBANDINGAN UU No.27/2003 DENGAN
UU No.21/2014 TENTANG PANAS BUMI (2/2)
45. 45
Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE) adalah penugasan yang diberikan
oleh Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
PENGATURAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI
49. 49
6,81
B-B
6,81
B-B
6,83
B-B
6,81
B-B
6,81
B-B
6,99
B-B
7,25
B-B
11,14
max 11,14
BPP Regional
▪ Pembelian dari PLTP dan PLTSa
▪ B-B (Kesepakatan Para Pihak)
1
2
3
4
5
6
7
8
5
5
5
5
5
5
9,77
max 9,77
10,98
max 10,98
14,10
max 14,10
12,64
max 12,64
8,58
Max 8,58
11,07
max 11,07
13,00
max 12,75
7,28
B-B
17,72 16,49
max 17,72 max 16,49
13,90
max 13,90
20,00
max 20,00
13,78
max 13,78
7,18
B-B
Wilayah kelistrikan:
1. Aceh
2.Sumatera Utara
3.Riau
4.Sumatera Barat
5.Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu (S2JB)
6.Belitung
7.Lampung
8.DKI
9.Jawa Barat
10.Jawa Tengah
11.Jawa Timur
12.Bali
13.Kalimantan Barat
14.Kalimantan Selatan dan Tengah
15.Kalimantan Timur
16.Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat
17.Sulawesi Utara dan Gorontalo
18.Lombok
19.Nusa Tenggara Timur (Flores Bagian Barat /
Flores Bagian Timur)
20.Maluku dan Maluku Utara (Ambon)
21.Papua (Jayapura)
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Keterangan:
- Berdasarkan BPP Tahun 2017 (Kepmen ESDM No.1772 K/20/MEM/2018)
- BPP Nasional 7,66 cent US$/kWh
PEMANFAATAN EBT UNTUK
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
51. 51
51
BPP Setempat
BPP Nasional 2018:7,86 cent/kWh
Harga Beli Listrik | cent/kWh
Wilayah dengan pembelian harga tenaga listrik 100% BPP* | PLT Panas bumi
*Apabila BPP setempat < BPP nasional, maka B to B
“
PERBANDINGAN BPP 2018 &
BPP 2019 PT PLN (Persero)
6.91
6.91
6.91
6.91
6.91
6.94
7.29
7.43
7.45
8.25
10.18
10.58
10.7
11.61
11.74
11.8
13.46
15.72
16.77
17.86
18.29
19.83
21.05
6.71
6.71
6.71
6.71
6.71
6.75
7.30
7.42
7.63
13.39
9.56
9.90
9.96
11.03
10.78
9.51
15.04
15.00
15.59
17.12
19.55
17.97
20.27
Jakarta
Banten
Jabar
Jateng
Bali
Jatim
Lampung
Sumbar
S2JB
Sulselbar
Sumut
Kaltimra
Kalbar
Riau
Aceh
Kalselteng
Suluttenggo
Babel
NTB
Papua
Malut
NTT
Maluku
BPP 2018 Usulan BPP 2019 PT PLN (Persero)
Usulan BPP Nasional 2019:
7,67 cent/kWh
Sesuai dengan Surat Direktur PT PLN (Persero)
No 0326/KEU.02.02/010000/2020
52. 52
TATA CARA PENGELOLAAN LUMPUR DAN SERBUK BOR
Udara Air
Bahan Dasar
Bahan Aditif
Lumpur Bor
Alat PengontrolPadatan
Serbuk Bor
• Pemberat;
• Pengental;
• Pengatur pH; dan
• Bahan Tambahan Lain.
Pengeboran Panas Bumi
Sisa Lumpur Bor
Cutting Box Mud Pond
Pengangkutan
Tempat Penyimpanan
Sementara
Pemanfaatan Penimbunan
In Situ Ex Situ
Material Konstruksi
Pengangkutan
Limbah Lumpur Bor Limbah Cair
reuse
reuse
Direktur Jenderal EBTKE
cq. Direktur Panas Bumi
Badan Usaha menyampaikan rencana kpd Menteri cq. Dirjen EBTKE
yang terdiri dari :
1. Identitas dan informasi sumur;
2. Komposisi (bahan dasar dan bahan aditif) lumpur bor;
3. Perkiraan volume timbulan limbah;
4. Jenis dan spesifikasi kendaraan pengangkut timbulan limbah;
5. Rencana penampungan sementara; dan
6. Rencana pengelolaan untuk pemanfaatan dan/atau penimbunan.
Detil sebagaimana Lampiran I s.d Lampiran III
1. Inspeksi Rutin; atau
2. Inspeksi Insidental
Badan Usaha melakukan
pengelolaan dan menyampaikan
laporan hasil pengelolaan sesuai
dengan Lampiran IV
Evaluasi Rencana dan
Tanggapan Hasil Evaluasi
Rencana
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan
Laporan Pengelolaan dari
Badan Usaha sebagaimana
Lampiran IV
Direktur Jenderal EBTKE
cq. Direktur Panas Bumi
53. 53
TATA CARA REKONSILIASI REALISASI PENJUALAN UAP /LISTRIK
REKONSILIASI
Persentase
Bagi Hasil
Realisasi
penjualan atas
produksi uap
dan/atau
Listrik
❑ Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan rekonsiliasi untuk
menghitung persentase Daerah Penghasil berdasarkan parameter dan
bobot penilaian.
❑ Parameter dan bobot penilaian meliputi:
a. luas Wilayah Kerja dengan bobot sebesar 20%.
b. infrastruktur produksi dengan bobot sebesar 30%
c. infrastruktur penunjang dengan bobot sebesar 20%
d. realisasi produksi dengan bobot sebesar 30%
❑ Sumber Data :
a. SPOP tahun sebelumnya
b. Data produksi uap dan/atau listrik dari PLTP
Setelah UU
No 21/2014
Sebelum UU
No 21/2014
▪ Wajib menyampaikan realisasi produksi
uap/listrik triwulanan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal
▪ Rekonsiliasi dilaksanakan secara
triwulan
▪ Wajib menyampaikan realisasi produksi
uap/listrik tahun sebelumnya kepada
Menteri melalui Direktur Jenderal
▪ Rekonsiliasi dilaksanakan secara
tahunan
54. 54
TATA CARA PENYETORAN BONUS PRODUKSI
JOC, Kuasa
*) Pemegang kontrak operasi bersama dan kuasa pengusahaan yang telah berproduksi sebelum UU No 21 Tahun 2014 wajib membayar Bonus Produksi
sejak tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2016 dan dibayarkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan besaran bonus produksi oleh
Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai besaran Bonus Produksi
**) Pemegang kontrak operasi bersama dan kuasa pengusahaan yang telah berproduksi sebelum UU No 21 Tahun 2014 wajib membayar Bonus Produksi
tiap triwulan untuk tahun berjalan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan besaran bonus produksi oleh Menteri melalui Direktur
Jenderal.
***) Pemegang Izin Panas Bumi merupakan BUMN penerima penugasan pengusahaan panas bumi yang telah berproduksi sebelum penugasan yang berlaku
sebagai izin panas bumi wajib membayar Bonus Produksi paling lambat 1 (satu) bulan sejak penetapan besaran bonus produksi oleh Menteri melalui
Direktur Jenderal. ****) IPB wajib membayar Bonus Produksi paling lamba14 hari kerja sejak penetapan besaran bonus produksi oleh Menteri
Berdasarkan Kepmen ESDM
Besaran Bonpod
1 bulan sejak Kepmen Penetapan
Bonprod untuk tahun 2015-2016 **)
Rekening Kas Umum
Daerah
1 4 hari kerja sejak Kepmen Penetapan
Bonprod untuk per triwulan tiap
tahunnya**)
Diterima Rekening
Kas Umum Daerah
Pemerintah Daerah
Penghasil membuat
Tanda Terima Setoran
Bonus Produksi
JOC,
Kuasa
IPB
Rekening Kas Umum
Daerah
1 bulan sejak Kepmen Penetapan
Bonprod untuk tahun 2015-2016 ***)
1 4 hari kerja sejak Kepmen Penetapan
Bonprod untuk tiap tahunnya****)
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan atas Bonus
Produksi
dilakukan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
di bidang pengelolaan
keuangan daerah
Pemerintah Daerah
Penghasil membuat
Tanda Terima Setoran
Bonus Produksi
IPB
55. 55
Direktur
Jenderal
Badan
Geologi
SP
SPE
PSP
PSPE
Penambahan
Data pada WKP
IPB
Sumber
Jenis
Umum
Mentah
Olahan
Interpretasi
DENGAN
PERMOHONAN
Pengguna
Data & Informasi
Pemerintah
Pemegang IPB
Pelaksana PSP
Pelaksana PSPE
Pengelolaan
• perolehan;
• pengadministrasian;
• pengolahan;
• penataan;
• penyimpanan;
• pemeliharaan; dan
• pemusnahan data.
Kementerian/Lembaga
Pemerintah Daerah
Badan Usaha Akademisi
Perguruan Tinggi
Lembaga Penelitian
Harga
• Harga data adalah 0 (nol)
kecuali dari skema
Government Drilling
• Harga Kompensasi Data &
Informasi hasil Government
Drilling ditetapkan oleh
Menteri dan diaudit oleh
lembaga negara atau
auditor independen.
Besaran Kompensasi Harga
• Mengurangi komitmen
eksplorasi, apabila
kompensasi < komitmen
eksplorasi
• Dibayarkan oleh BU, apabila
kompensasi ≥ komitmen
eksplorasi
Pemanfaatan
1. penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
2. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
3. penyusunan rencana tata ruang wilayah; dan
4. pemanfaatan lainnya dengan izin Menteri.
Umum
TERBUKA
Terintegrasi dengan IGIS
(Indonesia Geothermal
Information and Service)
PENGELOLAAN & PEMANFAATAN
DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI
56. 56
Kompensasi Harga
Data dan Informasi
Panas Bumi
Tidak ada kompensasi
apabila WKP ditetapkan
dari hasil PSPE
Kompensasi mengurangi
Komitmen Eksplorasi
Apabila lebih besar atau
sama dengan Komitmen
Eksplorasi, maka Komitmen
Eksplorasi sebesar harga
Data dan Informasi Panas
Bumi
Apabila lebih kecil dari
Komitmen Eksplorasi
Komitmen Eksplorasi berdasarkan Pasal
41 ayat (2) PP 7 Tahun 2017 dengan
ketentuan paling sedikit sebesar:
a. US$ 10.000.000 (sepuluh juta
dollar Amerika Serikat) untuk
pengembangan kapasitas lebih dari
atau sama dengan 10 MW; atau
b. US$ 5.000.000 (lima juta dollar
Amerika Serikat) untuk kapasitas
kurang dari 10 MW (sepuluh mega
watt); atau
HARGA DATA DAN INFORMASI PANAS BUMI – GOVERNMENT DRILLING
Diberikan kompensasi
apabila WKP yang telah
dilakukan government
drilling
57. 57
PELELANGAN
WILAYAH KERJA
Pelelangan WK hasil
Survei Pendahuluan
atau PSP
Pelelangan Terbatas
WK hasil PSPE
Penunjukan Langsung
Diikuti 1 peserta
Pengumuman
Pemenang Lelang
Kewajiban
Penyetoran
Komitmen
Eksplorasi
PEMBERIAN
IPB
Ya
Tidak
1. Gugur, Jaminan Lelang Menjadi
Penerimaan Negara Bukan
Pajak
2. Urutan Berikutnya menjadi
Pemenang Lelang
1. Penawaran Wilayah Kerja dilakukan dengan cara lelang;
2. Menteri menetapkan besaran data dan informasi panas bumi pada WKP hasil pengeboran eksplorasi oleh pemerintah.
3. Syarat pendaftaran menjadi peserta lelang:
1. Penyerahan formulir pendaftaran dan kelengkapannya;
2. Penyetoran Jaminan Lelang
3. Pelelangan dilakukan dalam 2 tahap:
1. Tahap Kesatu untuk menentukan Peserta Lelang yang memenuhi kualifikasi.
Penilaian terhadap administratif, teknis, dan keuangan.
2. Tahap Kedua untuk memilih Peserta Lelang yang akan diberikan IPB.
Penilaian terhadap proposal pengembangan proyek dan pernyataan kesanggupan penempatan Komitmen
Eksplorasi.
4. Komitmen Eksplorasi:
a) Ditempatkan dalam bentuk escrow account di bank BUMN.
b) Minimal USD 10.000.000 untuk pengembangan PLTP > 10 MW.
Minimal USD 5.000.000 untuk pengembangan PLTP < 10 MW.
c) Dalam jangka waktu 5 tahun tidak melakukan pengeboran 1 (satu) sumur Eksplorasi maka 5% dari Komitmen
Eksplorasi menjadi milik negara.
PENETAPAN
PEMENANG
LELANG
Catatan:
PENAWARAN WILAYAH KERJA
58. 58
Pelelangan
Tahap Kedua
Pelelangan
Tahap Kesatu
Pendaftaran
▪ Menentukan Badan Usaha yang memenuhi
kualifikasi pengusahaan Panas Bumi
▪ Dokumen Lelang Tahap Kesatu:
a. Persyaratan administratif
b. Kualifikasi aspek teknis
c. Kualifikasi aspek keuangan
▪ Memilih Peserta lelang yang akan diberikan IPB
berdasarkan Dokumen Penawaran yang terdiri dari
2 sampul:
a. Sampul 1 (satu): Proposal pengembangan
proyek
b. Sampul 2 (dua): Penawaran Komitmen
Eksplorasi
Persyaratan
administrati
f
Kualifikasi
aspek teknis
Kualifikasi
aspek
keuangan
Tidak Lolos
Pelelangan Tahap Kedua
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Sampul 1
Proposal
Pengembangan
Proyek
Sampul 2
Penawaran
Komitmen Eksplorasi
Tidak
Ya
Penetapan Peringkat
Pemenang Lelang
Sistem Gugur
Tidak Lolos
Tidak
Ya
TAHAPAN PELELANGAN WKP
59. 59
Pengumuman
Pelelangan
Pendaftaran Peserta
Penetapan
Peserta
Pengambilan
Dokumen Lelang Tahap I
Rapat Penjelasan
Dokumen Lelang Tahap I
Pemasukan Dokumen
Penawaran Tahap I
Evaluasi Dokumen
Penawaran Tahap I
Penetapan hasil evaluasi
Tahap I
hanya 1
peserta
yang
lolos
hanya 1
peserta
≥ 2 peserta/ 1
peserta apabila
lelang ulang
Pengumuman
Hasil Evaluasi
Tahap I
Pesert
a Lolos
Tahap
I
Pelelangan diulang
Pembukaan Dokumen
Penawaran Tahap I
10 HK
0 HK
2 HK
20 HK
1 HK
5 HK
2 HK
PROSEDUR PELELANGAN (1/2)
60. 60
Rapat Penjelasan
Dokumen Lelang
Tahap II
Peyampaian
Dokumen
Penawaran Tahap II
Pembukaan
Dokumen
Penawaran Tahap II
Sampul 1
Evaluasi Dokumen
Penawaran Tahap II
Sampul 1
Penetapan hasil evaluasi
sampul 1
PROSES SANGGAHAN
Pembukaan
Dokumen
Penawaran Tahap II
Sampul 2
Evaluasi Dokumen
Penawaran Tahap II
Sampul 2
Penentuan Peringkat
Calon Pemenang
Lelang
Pengumuman
Pemenang Lelang
Penetapan
Pemenang oleh
Menteri
> 2
peserta
Peserta
Lolos
Tahap I
1 peserta telah
lelang ulang
Pengambilan
Dokumen Penunjukkan
Langsung
Rapat Penjelasan
Dokumen Penunjukkan
Langsung
Pemasukan Dokumen
Penawaran
Pembukaan Dokumen
Penawaran Sampul 1
Evaluasi Dokumen
Penawaran Sampul 1
Penetapan hasil evaluasi
Dokumen Penawaran
Sampul 1
Pembukaan Dokumen
Penawaran Sampul 2
Evaluasi dan klarifikasi
Dokumen Penawaran
Sampul 2
Penetapan Calon
Pemenang Lelang
Penetapan Pemenang
Lelang oleh Menteri
Pengumuman Pemenang
Pengumuman hasil
evaluasi sampul 1
sanggahan
benar`
sanggahan tidak
benar
Pelelangan diulang
Penerbitan Izin
Panas Bumi
Pemenang
memenuhi
kewajiban sebagai
Pemenang Lelang
sanggahan
tidak
benar/tidak
ada
Durasi
Penunjukkan
Langsung serupa
dg lelang umum
Pengambilan
Dokumen Lelang
Tahap II
Penyampaian Hasil
Lelang kepada
Menteri
Penyampaian hasil
pelelangan kepada
Menteri
5 HK
5 HK
5 HK
40 HK
10 HK
5 HK
SANGGAHAN
ADA
TIDAK
ADA
5 HK
3 HK
5 HK
1 HK
5 HK
15 HK
10 HK
4 BULAN
PROSEDUR PELELANGAN (2/2)
61. 61
Permohonan
Penugasan
Evaluasi
Permohonan
oleh KESDM
Penyampaian
Data dan
Informasi Kepada
Pemohon
Diterima
Ditolak
Penyampaian Program
Kerja dan Pernyataan
Komitmen Eksplorasi
oleh Pemohon
Evaluasi Program Kerja
dan Komitmen
Eksplorasi oleh KESDM
SK
PENUGASAN
Ditolak
Diterima
Kriteria Penugasan dalam Permen No. 37/2018
tentang Penawaran WKP, Pemberian IPB &
Penugasan Pengusahaan Panas Bumi :
1. Telah dilakukan Eksplorasi oleh BUMN atau
Pemerintah;
2. Telah dioperasikan oleh BUMN atau
Pemerintah;
3. Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan
Usaha;
4. Untuk percepatan penyediaan dan
pemanfaatan energi dari Panas Bumi
5. Untuk peningkatan rasio elektrifikasi di
sekitar Wilayah Keija; dan/atau
6. Telah dilakukan Pelelangan namun tidak
menghasilkan Pemenang Lelang.
ALUR PENUGASAN WKP KEPADA BLU/BUMN
* Bagi BUMN yang belum pernah melakukan Eksplorasi Panas Bumi diharuskan menempatkan komitmen Eksplorasi
• Penugasan kepada BUMN berlaku
sebagai IPB
• BUMN dalam melakukan Eksplorasi,
Eksploitasi dan/atau pemanfaatan pada
Wilayah Kerja dapat bekerja sama
dengan BLU
62. 62
UU 21/2014 tentang Panas Bumi
•Pasal 5: “Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah dilakukan terhadap Panas Bumi untuk
Pemanfaatan Tidak Langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kawasan Hutan
Produksi, Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Konservasi dan wilayah laut.
UU 41/1999 tentang Kehutanan
•Pasal 24: “Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali
pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional”
PP 105/2015 jo. PP 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
•Pasal 4: ”Penggunaan Kawasan Kehutanan untuk kepentingan pembangunan meliputi
kegiatan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi
baru terbarukan”
PP 108/2015 jo. PP 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam
•Pasal 35, pasal 36, pasal 37: “Taman nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dapat
dimanfaatkan untuk kegiatan penyimpanan dan/atau penyerapan energi panas bumi”
Permen LHK P.50/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Permen LHK P.4/2019 tentang PJLPB pada kawasan Taman Nasional, Tahura, dan
TWA
PENGATURAN PEMANFAATAN PANAS BUMI
PADA KAWASAN HUTAN
63. 63
KAWASAN
HUTAN
Hutan Suaka Alam
Hutan Pelestarian
Alam
Taman Buru
Hutan Lindung
Hutan Produksi
(Tetap, Terbatas, Konversi)
Cagar Alam
Suaka Margasatwa
Taman Nasional
Taman Hutan Raya
Taman Wisata Alam
IPJLPB
(jasa lingkungan
pada zona/blok
pemanfaatan)
IPPKH
(kerja sama)
SKEMA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN
64. 64
&
SNI WAJIB, SKKNI DAN SNI
KESELAMATAN
PEKERJA
KESELAMATAN
UMUM
KESELAMATAN
LINGKUNGAN
KESELAMATAN
INSTALASI
KESELAMATAN DANKESEHATAN
PEKERJA
KECELAKAANKERJA
KESELAMATAN
MASYARAKAT UMUM
LINGKUNGAN
SEKITARINSTALASI
PENCEMARAN
• BAHAN DAN BAHAN KIMIA YANG
DIGUNAKAN DALAM KEGIATAN
PANAS BUMI
• DESAIN PERALATAN
• TEKNOLOGI (OPERASI, PENGELOLAAN
LINGKUNGAN)
• MATERIAL YANG DIGUNAKAN
• PERALATAN, BAHAN DAN BAHAN
KIMIA PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN
• BAKU MUTU LINGKUNGAN
• SDM
• SISTEM TANGGAP DARURAT
• SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN
INSTALASI
PANAS BUMI
KERUSAKAN
INSTALASI
• STANDARDISASI KOMPETENSI
• TEMPAT KERJA
• LINGKUNGAN KERJA
• PROSEDUR KERJA (SOP)
• NILAI AMBANG BATAS (NAB)
• ALAT PELINDUNG DIRI (APD)
• TANDA PERINGATAN/LARANGAN
• PEMERIKSAAN KESELAMATAN KERJA
• SERTIFIKAT PERALATAN BERBAHAYA
• TANDA KESELAMATAN PRODUK
• SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
• PENYULUHAN BAHAYA
PANAS
• TANDA PERINGATAN/
LARANGAN
• SERTIFIKAT KELAIKAN
• SERTIFIKAT KOMPETENSI
• TANDA KESELAMATAN
PRODUK
• PROSEDUR OPERASI DAN
PERAWATAN
• SERTIFIKAT KELAIKAN
PERALATAN DAN INSTALASI
• SERTIFIKAT KOMPETENSI
• TANDA KESESUAIAN SNI
• KESIAPAN ALAT PEMADAM
• LATIHAN PEMADAMAN
• TANDA KESELAMATAN
PRODUK
REGULASI
STANDAR
WUJUD
PERLINDUNGAN
PENCEGAHAN
PERSYARATAN
PENGATURAN DAN PENGAWASAN KETEKNIKAN DALAM KEGIATAN USAHA PANAS BUMI
KECELAKAAN
MASY.UMUM
VISI INSTALASI PANASBUMI YANG AMAN, ANDALDAN AKRABLINGKUNGAN(PRINSIP 3A)
PARADIGMA KESELAMATAN KERJA PANAS BUMI
65. 65
KETEKNIKAN PANAS BUMI
Kaidah Keteknikan yang Baik
▪ Produk
▪ Bahan
▪ Instalasi
▪ Peralatan
▪ Instrumentasi
Teknologi Tenaga Teknik
Aspek
▪ Spesifikasi
▪ Standardisasi
▪ Sertifikasi
▪ Akreditasi
▪ Pemeriksaan Teknis
▪ Uji Fungsi
▪ Seleksi
▪ Audit
▪ standardisasi
▪ Sertifikasi
▪ Akreditasi
Alat
Kualitas Handal Efisien Kompeten
Sasaran
KERANGKA KETEKNIKAN PANAS BUMI
66. 66
Pemanfaatan di
Sektor Transportasi
Pemanfaatan di
Sektor Industri
Pemanfaatan di
Sektor Komersial
PEMANFAATAN
PENYEDIAAN
HULU HILIR
SUMBER
DAYA
KLUSTER
PROSES/
TAHAPAN
Pemroduksian
(Eksploitasi)
Pengolahan
Pembangkitan
Penyaluran Penyimpanan
Pencarian
(Eskplorasi)
Sumber
Energi
Pemanfaatan di
Sektor Rumah
Tangga
Pendistribusian
Handal, Aman,
Akurat, Efisien,
Effektif dan Akrab
Lingkungan
ZERO
ACCIDENT
Penerapan Kaidah Keteknikan
dan Keselamatan Panas Bumi
Penerapan Sanksi Yang Tegas
dan Penghargaan
Monitoringdan Pelaporan
PENINGKATAN KESELAMATAN PANAS BUMI
67. 67
V. Pengembangan Panas Bumi
▪ Kondisi Saat Ini…………………………………………. 60
▪ Statistik Capaian ……………………..………………... 61
▪ Rencana Pengembangan Panas Bumi………………. 63
▪ Peta Lokasi Pengembangan 64 WKP dan 13 WPSPE…………………….. 66
▪ Rencana Pengembangan Panas Bumi …………...… 69
▪ Flores Geothermal Island……….……………............. 73
68. 68
SumberDaya PanasBumi
WilayahPengembangan Panas Bumi
Regulasi
64 WKP & 14 WPSPE
• 19 WKP Eksisting
• 45 WKP Baru
• 14 WPSPE
23.965,5 MW
Badan Geologi, Desember 2019
• UU 21/2014→ Panas Bumi
• PP 7 Tahun 2017 → Pemanfaatan Tidak Langsung
• Permen ESDM No. 21/2017 → Limbah Lumpur
dan Sumur Bor
• Permen ESDM No. 23/2017→ Bonus Produksi
• Permen ESDM No. 36/2017→ PSP dan PSPE
• Permen ESDM No. 37/2017→ WKP
• Permen ESDM No. 33/2018→ Data & Informasi
• Permen ESDM No. 37/2018 → Penawaran WKP
dan Pemberian IPB
Kapasitas Terpasang
2.130,7 MW
• 16 PLTP pada 14 WKP
• Pemanfaatan 89% dari total sumber daya
• Target 2020: 2.270,7 MW
Produksi Listrik
PNBP
Investasi
USD 0,163 Miliar (Q1 2020)
• 15,52% dari target 2020 (USD 1,05 M)
Rp 0,261 Triliun (Q1 2020)
• 17,66% dari target 2020 (Rp 1,478 Triliun)
Produksi Uap
KONDISI PENGEMBANGAN PANAS BUMI SAAT INI
3.916 GWh (Q1 2020)
• 24,46% dari target 2020 (16.005GWh)
28,2 Juta Ton (Q1 2020)
• 25,06 % dari target 2020 (112,53juta Ton)
70. 70
RENCANA PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2020–2030
PERLU DIDUKUNG DENGAN CREATING DEMAND
SD: 9.679 MW
RP: 3.080 MW
RUPTL: 1.960 MW
SD: 8.442 MW
RP: 2.005 MW
RUPTL: 2.345 MW
SD: 3.068 MW
RP: 330 MW
RUPTL: 75 MW
SD: 1.363,5 MW
RP: 265 MW
RUPTL: 125 MW
SD: 1.156 MW
RP: 197 MW
RUPTL: 47 MW
SD: 182 MW
RP: -
RUPTL: -
SD: 75 MW
RP: -
RUPTL: -
Total Sumber Daya (SD): 23.965,5 MW
Total Rencana Pengembangan (RP): 5.877 MW
Total Rencana dalam RUPTL : 4.607 MW
Perlu penciptaan demand di
Sumatera, Sulawesi, Nusa
Tenggara dan Maluku untuk
Mencapai Target RUEN
71. 71
ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI INDONESIA
Pengembangan
Road Map Belum PPA
Keterangan
Proyek MW Proyek MW
2020 s.d. 2025 46 1.222 14 285
Dari 14 proyek yang belum mempunyai PPA:
a. 12 Proyek (210 MW) merupakan pengembangan ekspansi
b. Hanya 2 proyek (75 MW) yang merupakan pengembangan baru;
2026 s.d. 2030 131 4.655 102 3.210
Dari 102 proyek yang belum mempunyai PPA:
a. 25 Proyek )900 MW) yang merupakan pengembangan ekspansi
b. 77 Proyek (2.310 MW) yang merupakan pengembangan baru
Total 177 5.877 117 3.570
2,133 2,273 2,353 2,485 2,785
3,150
6,310 6,511
7,046
7,772
8,587
10,002
2,131 2,271 2,286 2,336
2,656 2,871
3,353
4,263
4,798
5,743
6,873
8,008
182.1 140
15 50
320
215 482
910
535
945
1130 1135
0
500
1000
1500
2000
2500
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pengembangan
per
Tahun
(MW)
Kapasitas
Terpasang
(MW)
Road Map Sebelumnya Road Map 2020-2030 (MW) Pengembangan per Tahun (MW)
Ket: 21 Proyek PLTP yang dikembangkan oleh PT PLN (Persero) dengan kapasitas 442 MW diasuumsikan telah memiliki PPA
60% Rencana
Pengembangan
PLTP s.d. 2030
Belum
memiliki PPA
Pencapaian Pengembangan
10 GW bergeser setelah
Tahun 2030
72. @djebtke 72
Lintas EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
PERBANDINGAN TARGET PENGEMBANGAN PANAS BUMI
2019-2025
2493.5
3109.5
3559.5
4417.5
5067.5
6242.5
7241.5
2138.5
2289.5 2436.5
2891.5
3191.5
3551.5
6310.5
2130.6
2270.6 2285.6
2335.6
2655…
2870.6
3352.6
182.1
140
15 50
320
215 482
0
500
1000
1500
2000
2500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Pengembangan
per
Tahun
(MW)
Kapasitas
Terpasang
(MW)
RUEN RUPTL 2019-2028 Road Map 2020-2030 (MW) Road Map Pengembangan per Tahun
73. @djebtke 73
Lintas EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
PERBANDINGAN TARGET PENGEMBANGAN PANAS BUMI
2019-2030
2493.5
3109.5
3559.5
4417.5
5067.5
6242.5
7241.5
7653.2
8064.9
8476.6
8888.3
9300
2138.5
2289.5 2436.5
2891.5
3191.5
3551.5
6310.5
6355.5 6500.5
6555.5
2130.6
2270.6 2285.6 2335.6
2655.6
2870.6
3352.6
4262.6
4797.6
5742.6
6872.6
8007.6
182.1
140
15 50
320
215
482
910
535
945
1130 1135
0
500
1000
1500
2000
2500
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Pengembangan
per
Tahun
(MW)
Kapasitas
Terpasang
(MW)
RUEN RUPTL 2019-2028 Road Map 2020-2030 (MW) Road Map Pengembangan per Tahun
*data RUEN Tahun 2026-2029 merupakan interpolasi karena belum ada rencana detil
74. 74
PENGEMBANGAN PANAS BUMI INDONESIA
PLTP COD PERIODE TAHUN 2014 - 2019
1. Tahun 2014 = Total 60 MW
a. PLTP Patuha Unit 1 (55 MW) oleh PT Geo Dipa Energi
b. PLTP Ulumbu Unit 3 dan 4 (2x2.5 MW) oleh PT PLN (Persero)
2. Tahun 2015 = Total 35 MW
PLTP Kamojang Unit 5 (35 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energy
3. Tahun 2016 = Total 205 MW
a. PLTP Sarulla Unit 1 (110 MW) oleh Sarulla Operation Limited
b. PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 (2x20 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energy
c. PLTP Ulubelu Unit 3 (55 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energi
4. Tahun 2017 = Total 165 MW
a. PLTP Ulubelu Unit 4 (55 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energy
b. PLTP Sarulla Unit 2 (110 MW) oleh Sarulla Operation Limited
5. Tahun 2018 = Total 140 MW
a. PLTP Sarulla Unit 3 (110 MW) oleh Sarulla Operation Limited
b. PLTP Karaha Unit 1 (30 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energi
6. Tahun 2019 = Total 182,4 MW
a. PLTP Lumut Balai Unit 1 (55 MW) oleh PT Pertamina Geothermal Energi
b. PLTP Sorik Marapi Unit 1 (42,4 MW) oleh PT Sorik Marapi Geothermal
c. PLTP Muara Laboh Unit 1 (85 MW) oleh PT Supreme Energy Muara Laboh
75. 75
Road map pengembangan panas bumi s.d. Tahun 2025 dapat diuraikan dalamtabel berikut:
Rencana
Pengembangan
Status
2018
Rencana Pengembangan (MW)
Total
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tambahan
Kapasitas (MW)
1.948,5 35 205 165 140 185 145 118 380 310 385 3,771 7,242
Investasi (Juta
USD)
7.794 140 820 660 560 740 580 470 1,520 1,240 1,540 15,084 28,968
Serapan Tenaga
Kerja (Orang)
5.846 105 615 495 420 555 435 353 1,140 930 1,155 11,313 21,726
Setara Produksi
Minyak
(BOE/YEAR)
8.605.208 160,060 937,495 754,569 640,241 846,032 663,106 537,345 1,737,796 1,417,676 1,760,662 17,245,342 32,813,169
CO2 Reduction 11.979.405 222,822 1,305,098 1,050,444 891,286 1,177,771 923,118 748,044 2,419,205 1,973,562 2,451,037 24,007,430 45,679,573
Keterangan:
1 MW = USD 4 Juta
1 MW = 3 Orang Tenaga Kerja
1 SBM = 1,628.2 KWh
Penurunan Emisi CO2 = Produksi Listrik (MWh) x Faktor
Emisi Jaringan
Sumber: Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Sistem Kelistrikan
Faktor Emisi (tonCO2/MWh)
2010 2011 2012 2013
Sistem Interkoneksi Jawa - Madura -
Bali 0,730 0,778 0,823 0,855
Sistem Interkoneksi Sumatera 0,749 0,724 0,687 0,668
Sistem Interkoneksi Sulawesi Utara,
Tengah, dan Gorontalo 0,332 0,480 0,600 0,737
Maluku, Nusa Tenggara dan Papua 0,800 0,717
RENCANA PENGEMBANGAN PANAS BUMI S.D. TAHUN 2025
BERDASARKAN RUEN (PERPRES NO.22/2017)
76. @djebtke 76
Lintas EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
WILAYAH PENGEMBANGAN PANAS BUMI
(64 WKP & 14 WPSPE)
ACEH 2 WKP dan 1 WPSPE
▪ Jaboi
▪ Seulawah Agam
▪ Gn. Geureudong
SUMUT 4 WKP dan 1 WPSPE
▪ Sibayak – Sinabung
▪ Sibual – Buali
▪ Sipaholon Ria-ria
▪ Sorik Marapi
▪ Simbolon Samosir
JAMBI 1 WKP dan 1 WPSPE
▪ Sungai Penuh
▪ Graho Nyabu
SUMSEL 2 WKP
▪ Rantau Lumut Balai
▪ Rantau Dedap
SUMBAR 3 WKP dan 3 WPSPE
▪ Gn Talang-Bukit Kili
▪ Liki Pinangawan Muaralaboh
▪ Bonjol
▪ Sumani
▪ Cubadak
▪ Tandikat Singgalang
BENGKULU 2 WKP dan 2 WPSPE
▪ Hululais
▪ Kepahiang
▪ Tanjung Sakti
▪ Lawang Malintang
LAMPUNG 4 WKP dan 1 WPSPE
▪ Gn. Rajabasa
▪ Sekincau
▪ Way Panas
▪ Danau Ranau
▪ Way Ratai
JABAR 11 WKP
▪Cibeureum-Parabakti
▪Cibuni
▪Cisolok Cisukarame
▪Gn. Tampomas
▪Gn. Tgkuban Perahu
▪Kamojang-Darajat
▪Karaha Cakrabuana
▪Pangalengan
▪Gn. Ciremai
▪Gn. Gede Pangrango
▪Gn. Galunggung
JATENG 6 WKP
▪ Baturaden
▪ Dataran Tinggi Dieng
▪ Guci
▪ Gn. Ungaran
▪ Candi Umbul Telomoyo
▪ Gunung Lawu
BALI 1 WKP
▪ Tabanan
NTB 1 WKP dan 1 WPSPE
▪ Sembalun
▪ Hu’u Daha
NTT 8 WKP
▪ Atadei
▪ Sokoria
▪ Ulumbu
▪ Mataloko
▪ Oka Ile Ange
▪ Gunung Sirung
▪ Waesano
▪ Nage
MALUKU 2 WKP dan 1 WPSPE
▪ Tulehu
▪ Wapsalit
MALUT 3 WKP dan 1 WPSPE
▪ Jailolo
▪ Songa Wayaua
▪ Gn.Hamiding
▪ Telaga Ranu
SULUT 2 WKP dan 1 WPSPE
▪ Kotamobagu
▪ Lahendong-Tompaso
▪ Klabat Wineru
GORONTALO 1 WKP dan
1 WPSPE
▪ Suwawa
▪ Pentadio
SULTENG 2 WKP
▪ Marana
▪ Bora Pulu
JATIM 7 WKP
▪ Blawan – Ijen
▪ Gn. Iyang Argopuro
▪ Telaga Ngebel
▪ Arjuno Welirang
▪ Gunung Pandan
▪ Gunung Wilis
▪ Songgoriti
SULAWESI TENGGARA 1 WKP
▪ Lainea
BANTEN 2 WKP
▪ Kaldera Danau Banten
▪ Gn. Endut
Keterangan:
WKP Eksisting Sebelum UU 27/2003
WKP Setelah UU 27/2003
WPSPE
77. 77
DAFTAR WILAYAH KERJA PANAS BUMI DI INDONESIA
No
Wilayah Kerja
Panas Bumi
Provinsi
Tahun
Ditetapkan
Sumber
Daya
(MWe)
Ket.
1 Tulehu Maluku 1997 31
WKP
Existing
(Sebelum
Terbit UU
No.27
Tahun
2003)
2 Cibuni Jawa Barat 2008 140
3 Sibayak - SinabungN Sumatera Utara 2012 38
4 Cibeureum - Parabakti Jawa Barat 2012 706
5 Pangalengan Jawa Barat 2012 464
6 Kamojang - Darajat Jawa Barat 2012 691
7 Dataran Tinggi Dieng Jawa Tengah 2012 352
8 Lahendong - Tompaso Sulawesi Utara 2012 300
9 Sibual-buali Sumatera Utara 2012 610
10 Ulubelu Lampung 2012 353
11 Lumut Balai
Sumatera
Selatan
2012 554
12 Karaha - Cakrabuana Jawa Barat 2012 174
13 Hululais Bengkulu 2012 618
14 Sungai Penuh Jambi 2012 195
15 Iyang Argopuro Jawa Timur 2012 295
16 Tabanan Bali 2012 276
17 Ulumbu NTT 2016 86
18 Cisolok Cisukarame Jawa Barat 2007 45
WKP
Setelah
UU No.
27 Tahun
2003
19 Gn. Tampomas Jawa Barat 2007 100
20 Gn. Ungaran Jawa Tengah 2007 150
21 Jailolo Maluku Utara 2007 75
22 Telaga Ngebel Jawa Timur 2007 120
23 Seulawah Agam Aceh 2007 345
24 Jaboi NAD 2008 132
25 Blawan - Ijen Jawa Timur 2008 209
26 Atadei NTT 2008 40
27 Songa Wayaua Maluku Utara 2008 42
28 Marana Sulawesi Tengah 2008 70
29
Liki Pinangawan
Muaralaboh
Sumatera Barat 2009 310
30 Gn. Rajabasa Lampung 2009 283
31 Kaldera Danau Banten Banten 2009 270
32 Suwawa Gorontalo 2009 70
33 Rantau Dedap Sumatera Selatan 2010 411
34 Baturaden Jawa Tengah 2010 258
No.
Wilayah Kerja
Panas Bumi
Provinsi
Tahun
Ditetapkan
Sumber
Daya (MWe)
Ket.
35 Guci Jawa Tengah 2010 100
WKP
Setelah UU
No. 27
Tahun
2003
36 Danau Ranau
Lampung dan
Sumatera Selatan
2011 210
37 Mataloko NTT 2011 52,5
38 Gn. Endut Banten 2011 180
39 Sokoria NTT 2012 80
40 Way ratai Lampung 2012 330
41 Umbul telomoyo Jawa Tengah 2012 92
42 Bora – pulu Sulawesi Tengah 2012 123
43 Gn.Lawu
Jawa Tengah-Jawa
Timur
2012 332
44 Sembalun NTB 2012 100
45 Oka ile ange NTT 2012 50
46 Kepahiang Bengkulu 2012 254
47 Gn. Arjuno-Welirang Jawa Timur 2014 302
48 Gn. Pandan Jawa Timur 2014 60
49 Gn. Gede Pangrango Jawa Barat 2014 160
50 Telaga Ranu Maluku Utara 2014 72
51 Songgoriti Jawa Timur 2014 58
52 Gn.Talang-Bukit Kili Sumatera Barat 2014 90
53 Gunung Wilis Jawa Timur 2014 50
54 Gunung Galunggung Jawa Barat 2014 289
55 Gn. Ciremai Jawa Barat 2016 60
56 Laenia Sulawesi Tenggara 2016 66
57 Gunung Sirung NTT 2016 152
58 Sumani Sumatera Barat 2017 100
59 Waesano NTT 2017 151
60 Sipaholon Ria-Ria Sumatera Utara
2018
(perubahan
2008)
60
61
Sorik Marapi-
Roburan-Sampuraga
Sumatera Utara
2019
(perubahan
2008)
301
62 Tangkuban Perahu Jawa Barat
2019
(perubahan
2007)
375
63 Kotamobagu Sulawesi Utara 2019 185
64 Nage NTT 2019 39
Total 13.340,5
78. 78
No Rencana/Usulan WKP Provinsi Tahun Ditetapkan Sumber Daya (MWe)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cubadak
Gunung Geureudong
Huú Daha
Pentadio
Tanjung Sakti
Hamiding
Sekincau
Simbolon Samosir
Graho Nyabu
Klabat Wineru
Bonjol
Tandikat Singgalang
Lawang Malintang
Wapsalit
Sumatera Barat
Aceh
NTB
Gorontalo
Bengkulu
Maluku Utara
Lampung
Sumatera Utara
Jambi
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera barat
Bengkulu – Sumatera Selatan
Maluku
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
66
260
69
25
80
175
403
150
425
20
188
49*
78*
26
TOTAL 2.004
DAFTAR WPSPE
* P-50 hasil PSP
80. @djebtke 80
Lintas EBTKE @djebtke
www.ebtke.esdm.go.id
KARATERISTIK PROYEK-PROYEK PANAS BUMI
RENCANA PENGEMBANGAN 2020-2030
Kelayakan proyek dan tarif bergantung pada KARAKTERISTIK SUMBER DAYA, LOKASI dan KAPASITAS
RENCANA PENGEMBANGAN, baik pada PENGEMBANGAN PROYEK BARU maupun pada
PENGEMBANGAN PROYEK EKSISTING
Berdasarkan Rencana Pengembangan (Kapasitas Terpasang)
a. Kapasitas ≤ 10 MW : 63 Proyek→ 532 MW
b. Kapasitas 10 - 50 MW : 53 Proyek → 1.515 MW
c. Kapasitas 50 - 100 MW : 56 Proyek → 3.260 MW
d. Kapasitas ≥ 100 MW : 5 Proyek → 570 MW
Berdasarkan Lokaso dan Kondisi Geografi
a.Indonesia bagian barat(Sumatera, Jawa, Bali) : 116 Proyek → 5.085 MW
b.Indonesia bagian timur (Sulawesi, Nusra, Maluku) : 61 Proyek → 792 MW
Berdasarkan Karakteristik Proyek
a. Pengembangan proyek eksisting : 104 Proyek → 3.492 MW
b. Pengembangan proyek baru : 79 Proyek → 2.385 MW
Berdasarkan karakteristik Sumber Daya
a. Temperatur Tinggi > 225˚C : 131 Proyek→ 4.995 MW
b. Temperatur sedang 125˚C - 225˚C : 46 Proyek→ 882 MW
81. 81
• Fast Track Program (FTP) II (51 proyek)
Jangka Waktu s.d. 2025
• Pengembangan Lapangan Eksisting yang Sudah Berproduksi : 405 MW
• Pengembangan Lapangan Eksisting yang Belum Berproduksi : 1.520 MW
• Pengembangan WKP Baru : 2.900 MW
Total Pengembangan Panas Bumi 4.825 MW
• Program 35 GW (11 proyek)
Jangka Waktu: 2020-2025
• Perencanaan : 55 MW
• Kontrak Belum Konstruksi : 195 MW
• Konstruksi : 131 MW
Total Pengembangan Panas Bumi 381 MW
• 7 GW Program (11 projects)
Jangka Waktu: 2015 - 2019
• Konstruksi : 110 MW
• Commercial Operation Date : 530 MW
Total Development 640 MW
PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PANAS BUMI
82. 82
DAFTAR PROYEK PLTP YANG MASUK DALAM
CRASH PROGRAM 10.000 MW TAHAP II
NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT PROVINSI
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
TARGET
COD
1 PLTP Sungai Penuh Jambi 2x55 110 2025
2 PLTP Hululais Bengkulu 2x55 110 2022
3 PLTP Kotamobagu Sulawesi Utara 80 (Total) 80 2029, 2030,
2031, 2032
4 PLTP Sembalun Nusa Tenggara Barat 2x10 20 2032
5 PLTP Tulehu Maluku 2x10 20 2021, 2022
6 PLTP Tangkuban Perahu I Jawa Barat 2x55 110 2024, 2025
7 PLTP Kamojang 5 Jawa Barat 1x30 30 2015
8 PLTP Ijen Jawa Timur 2x55 110 2023, 2024
9 PLTP Iyang Argopuro Jawa Timur 1x55 55 2025
10 PLTP Wilis/ Ngebel Jawa Timur 3x55 165 2022, 2025
11 PLTP Gunung Endut Banten 40 (Total) 40 2025
12 PLTP Rawa Dano Banten 1x110 110 2022
13 PLTP Cibuni Jawa Barat 1x10 10 2022
14 PLTP Cisolok-Cisukarame Jawa Barat 1x50 50 2025
15 PLTP Karaha Bodas Jawa Barat 1x30 2x55 140 2016, 2025
16 PLTP Patuha Jawa Barat 3x55 165 2014, 2022,
2024
17 PLTP Tampomas Jawa Barat 1x45 45 2025
18 PLTP Tangkuban Perahu II Jawa Barat 2x30 60 2025
19 PLTP Wayang Windu Unit 3 dan 4 Jawa Barat 2x110 220 2024
20 PLTP Gunung Ciremai Jawa Barat 2x55 110 2025
21 PLTP Baturaden Jawa Tengah 2x110 220 2022, 2025
22 PLTP Dieng Jawa Tengah 1x55 1x60 115 2022, 2024
23 PLTP Guci Jawa Tengah 1x55 55 2025
24 PLTP Ungaran Jawa Tengah 1x55 55 2025
25 PLTP Seulawah Agam Aceh 110 110 2023, 2025
26 PLTP Jaboi Aceh 2x5 10 2020, 2022
27 PLTP Sarulla 1 Sumatera Utara 3x110 330 2016, 2017,
2018
NO. NAMA PROYEK PEMBANGKIT PROVINSI
ESTIMASI
KAPASITAS
(MW)
RENCANA
KAPASITAS
TERPASANG
TARGET
COD
28 PLTP Sarulla 2 Sumatera Utara 2x55 110 2024, 2025
29 PLTP Umbul Telumoyo Jawa Tengah 1x55 55 2025
30 PLTP Simbolon Samosir Sumatera Utara 2x55 110 2024, 2029
31 PLTP Sipoholon Ria-Ria Sumatera Utara 20 (Total) 20 2030
32 PLTP Sorik Marapi Sumatera Utara 240 (Total) 240 2019, 2020,
2021, 2022,
2023
33 PLTP Muaralaboh Sumatera Barat 2x110 220 2019, 2024
34 PLTP Bonjol Sumatera Barat 60 (Total) 60 2025
35 PLTP Lumut Balai Sumatera Selatan 4x55 220 2019, 2021,
2023, 2027
36 PLTP Rantau Dadap Sumatera Selatan 2x110 220 2020, 2025
37 PLTP Rajabasa Lampung 2x110 220 2025
38 PLTP Ulubelu 3 dan 4 Lampung 2x55 110 2016, 2017
39 PLTP Suoh Sekincau Lampung 4x55 220 2025, 2026,
2029
40 PLTP Wai Ratai Lampung 1x55 55 2023
41 PLTP Danau Ranau Lampung 2x55 110 2026
42 PLTP Lahendong 5 dan 6 Sulawesi Utara 2x20 40 2016, 2017
43 PLTP Bora Pulu Sulawesi Tengah 40 (Total) 40 2030
44 PLTP Marana/ Masaingi Sulawesi Tengah 2x10 20 2029
45 PLTP Hu'u Nusa Tenggara Barat 2x10 20 2030
46 PLTP Atadei Nusa Tenggara Timur 2x2,5 5 2026, 2028
47 PLTP Sokoria Nusa Tenggara Timur 30 (Total) 30 2019, 2020,
2022, 2023
48 PLTP Mataloko Nusa Tenggara Timur 20 (Total) 20 2024, 2025
49 PLTP Oka Ile Ange Nusa Tenggara Timur 10 10 2026, 2028
50 PLTP jailolo Maluku Utara 10 10 2027
51 PLTP Songa Wayaua Maluku Utara 1x5 5 2023
TOTAL RENCANA KAPASITAS TERPASANG 4825
83. 83
EVALUASI PENGEMBANGAN PROYEK PLTP
YANG TERMASUK PROGRAM 35 GW
NO PROVINSI PENGEMBANG
NAMA
PROYEK
RENC. PENG.
RUPTL
(MW)
TARGET
COD
FASE PROYEK
(REALISASI)
RINGKASAN AKTIVITAS/MILESTONE TERAKHIR
1 Sumsel
PT Supreme Energy
Rantau Dedap
Rantau Dedap
#1
86 2020 Konstruksi
Konstruksi (1. Steam Turbine Generator-1 : Install rebar, welding tie-rod,
install template for table top 2. Steam Turbine Generator-2 : Install rebar
CC1 stage-3 and install formwork F17 wall 3)
-Progres overall 81,68%
2 Sumut
PT Sorik Marapi
Geothermal Power
Sorik Marapi
#2
45 2020 Konstruksi
-FC tercapai tgl 9 September 2019
-Proses konstruksi Fase 2 (15 & 25 MW)
3 Aceh
PT Sabang Geothermal
Energy
Jaboi #1 5 2020
Kontrak Belum
Konstruksi
Pengembang telah menyelesaikan pemboran 3 sumur eksplorasi.
- EPC kontraktor menunggu FC. Pengembang sedang pembahasan
amandemen untuk Efective Date PPA.
- Perijinan AMDAL sedang dalam proses.
- FS dalam proses persetujuan oleh MESDM
- Diperkirakan COD mundur ke tahun 2023
4 Jabar PT Geo Dipa Energi Patuha #2 55 2022
Kontrak Belum
Konstruksi
- Kegiatan di lapangan seperti kontruksi sipil, lelang pekerjaan, dan
proses perizinan IPPKH terkendala oleh Pandemi COVID-19
- Diperkirakan COD mundur ke tahun 2023
5 Bengkulu
PGE (Hulu)
PLN (Pembangkit)
Hululais 55 2022
Perencanaan
(Pembangkit)
- Penyediaan uap di kepala sumur oleh PT PGE telah mencukupi untuk
pengembangan 2x55 MW
-Pengadaan EPC Pembangkit : finalisasi PQ dan Bid Doc Pembangkitdan
Transmisi
- Loan assessment JICA untuk EPC pembangkit.
6 Jateng PT Geo Dipa Energi Dieng #2 55 2022
Kontrak Belum
Konstruksi
Kegiatan di lapangan seperti kontruksi sipil, lelang pekerjaan, dan
penyusunan AMDAL terkendala oleh Pandemi COVID-19
- Diperkirakan COD mundur ke tahun 2023
84. 84
EVALUASI PENGEMBANGAN PROYEK PLTP
YANG TERMASUK PROGRAM 35 GW
NO PROVINSI PENGEMBANG
NAMA
PROYEK
RENC. PENG.
RUPTL
(MW)
TARGET
COD
FASE PROYEK
(REALISASI)
RINGKASAN AKTIVITAS/MILESTONE TERAKHIR
7 Aceh
PT Sabang Geothermal
Energy
Jaboi #2 5 2023
Kontrak Belum
Konstruksi
Pengembang telah menyelesaikan pemboran 3 sumur eksplorasi.
-EPC kontraktor menunggu FC. Pengembang sedang pembahasan
amandemen untuk Efective Date PPA.
-Perijinan AMDAL sedang dalam proses.
-FS dalam proses persetujuan oleh MESDM
8 NTT PT PLN Ulumbu #5 20 2024
Kontrak Belum
Konstruksi
- Kegiatan lapangan terkendala pandemic COVID-19
- Progres: proses studi UKL-UPL, re-design infrastruktur akses jalan, dan
pengadaan kegiatan pengeboran & pembangkit
- Diperkirakan COD mundur ke tahun 2025
9 Jabar PT Geo Dipa Energi Patuha #3 55 2025
Kontrak Belum
Konstruksi
- Kegiatan survei geosains sedang dilakukan untuk menambah data dan
konfirmasi sumber daya panas bumi
TOTAL PENGEMBANGAN (MW) 381
Update DJ EBTKE dari data Monev DJK
85. 85
18 Lokasi dengan
4. Mapos: 50 MWe
5. Rana Masak: 20 MWe
6. Rana Kulan: 7 MWe
7. Ulugalung: 5 MWe
1. Ulumbu: 86 MWe
2. Wai Pesi: 54 MWe
3. Wae Sano: 151 Mwe
9. Gou-inelika: 37 MWe
10. Mataloko: 52.5 Mwe
11. Mangeruda: 5 Mwe
12. Komandaru: 11 MWe
13. Ndetusoko: 10 MWe
14. Sokoria: 80 MWe
15. Jopu: 5 MWe
16. Lesugolo: 45 Mwe
17. Oka Ile Ange: 50 MWe
18. Oyang Barang: 37 MWe
Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi berdasarkan
Keputusan Menteri ESDM No. 2268 K/30/MEM/2017
Sumber Daya : 735,5 MWe
8. Nage : 30 MWe
FLORES GEOTHERMAL ISLAND
86. 86
PENUGASAN WKP TAHUN 2015-2018
No Wilayah Kerja / Provinsi
BUMN
Pengembang
Sumber Daya
(MWe)
Rencana
Pengembangan
RencanaInvestasi
(USD Juta)
Progress
1 Mataloko - NTT PLN 52,5 Unit 2: 10 MW (2022)
Unit 3: 10 MW (2023)
92 ▪ Dalam pembahasan Loan-Agreementdengan KFW
▪ Finalisasi studi AMDAL untuk Studi Kelayakan
2 Ulumbu - NTT PLN 86 Unit 5: 20 MW (2021)
Unit 6: 20 MW (2026)
186 ▪ Pengeboran 10 sumur pengembangan akan dimulai
2019
▪ Persiapan skema kemitraan
3 Songa Wayaua – Maluku
Utara
PLN 42 Unit 1: 5 MW (2023)
Unit 2: 5 MW (2023)
50 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
4 Gn. Tangkuban Perahu –
Jawa Barat
PLN 375 Unit 1: 20 MW (2023)
Unit 2: 20 MW (2024)
Unit 3: 20 MW (2024)
287 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
5 Atadei - NTT PLN 40 Unit 1: 5 MW (2025)
Unit 2: 5 MW (2027)
58 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
6 Gn. Ungaran – Jawa
Tengah
PLN 150 55 MW (2025) 184 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
7 Kepahiang - Bengkulu PLN 254 55 MW (2024) 440 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
8 Oka Ile Ange, NTT PLN 50 10 MW (2025) 50 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
9 Gn. Sirung, NTT PLN 152 5 MW (2025) 50 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
10 Danau Ranau, Lampung PLN 210 40 MW (2025) 186 ▪ Pengadaan konsultasi pra studi kelayakan
▪ Persiapan skema kemitraan
11 Gn. Arjuno Welirang Geo Dipa
Energi
302 Binary: 5 (2023)
Unit 1: 55 (2025)
Unit 2: 60 (2030)
Unit 3: 60 (2034)
927 ▪ Persiapan pelaksanaan survei untuk kegiatan
eksplorasi
12 Candi Umbul Telomoyo Geo Dipa
Energi
92 Binary: 5 (2021)
Unit 1: 40 (2023)
Unit 2: 45 (2026)
481 ▪ Persiapan pelaksanaan survei untuk kegiatan
eksplorasi
TOTAL 1.805,5 595 MW 2.991
87. 87
VI. Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
▪ Overview Pengusahaan Panas Bumi…………………………………... 67
▪ Pola Pengusahaan Panas Bumi………………………………………. 68
▪ Proses Pengusahaan Panas Bumi……………………………………... 69
▪ Penerapan Teknologi Panas Bumi di Indonesia…………………………... 78
▪ Perizinan dan Non-Perizinan Panas Bumi……………………………….. 79
88. 88
OVERVIEW PENGUSAHAAN PANAS BUMI
▪ Pengusahaan panas bumi dapat berupa pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak
langsung;
▪ Kegiatan usaha panas bumi meliputi Survei Pendahuluan, Penetapan dan Pelelangan
Wilayah Kerja, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Eksploitasi, dan Pemanfaatan;
▪ Pemerintah dapat memberikan Penugasan Survei Pendahuluan (PSP) kepada BLU,
Perguruan Tinggi, dan/atau Lembaga Penelitian dan memberikan Penugasan Survei
Pendahuluan & Eksplorasi (PSPE) kepada Badan Usaha;
▪ Pengusulan Wilayah Survei Pendahuluan dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur,
dan/atau Bupati/Walikota;
▪ Menteri melakukan penawaran WK secara lelang;
▪ Pemerintah dapat memberikan penugasan langsung kepada BUMN sebagai IPB dan
BLU dalam rangka penambahan data untuk pengembangan panas bumi;
▪ IPB diterbitkan oleh Menteri.
89. 89
No. Uraian
WKP Sebelum UU
No.27/2003
WKP Setelah
UU No.27 Tahun 2003
WKP Setelah
UU No.21 Tahun 2014
1 Struktur
Pengusahaan
JOC dan ESC Izin Usaha Pertambangan
Panas Bumi (IUP)
Izin Usaha
Ketenagalistrikan untuk
Umum (IUKU)
Izin Panas Bumi (IPB)
2 Pola
Pengusahaan
Total project dan Partial
project
Total project Total project
3 Bagian
Pemerintah
34% dari Net Operating
Income (NOI) termasuk
semua pajak-pajak
kecuali pajak
perseorangan
Bagian Pemerintah berupa
pajak dan PNBP
Bagian Pemerintah berupa
pajak dan PNBP
4 Manajemen
Proyek
Pertamina (JOC)
PLN (ESC)
Pemegang IUP Pemegang IPB
POLA PENGUSAHAAN PANAS BUMI
90. 90
PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI
+ 10 bulan
Eksplorasi: 3+1+1 Tahun
Dan 2 Tahun FS
BERDASARKAN PP 59/2007 jo 75/2014:
Penugasan Kepada BUMN
BERDASARKAN PP 7 TAHUN 2017
Pelelangan WKP:
• Pelelangan Terbatas
(Survei oleh Swasta)
• Pelelangan Terbuka
(Survei oleh Pemerintah)
30 Tahun
30 Tahun
PSP Swasta
Penetapan
WKP
Pelelangan
WKP
(Lelang Harga)
Penerbitan
IPB
PJBL
FS
Pemanfaatan
SP
Pemerintah
/ Pemda Tidak dilanjutkan
karena harga PJBL
tidak ekonomis
Penetapan
WKP
Penerbitan
IPB PJBL Pemanfaatan
Penugasan
kepada PLN
utk membeli
Penerbitan
IUPTL
SP & SPE
Pemerintah
PSP: Lembaga/InstitusiPenelitian
PSPE: Swasta
Tidak dilanjutkan
krn tidak ekonomis
IPB = Izin Panas Bumi IUPTL = Izin UsahaPenyediaan Tenaga Listrik PJBL= PerjanjianJualBeli Listrik FS = Feasibility Study
SP = Survey Pendahuluan PSP = PenugasanSurvey Pendahuluan
Penugasan
kepada PLN
utk membeli
Penerbitan
IUPTL
Eksplorasi: 5+1+1 Tahun
FS
Penugasan Kepada BLU
91. 91
Tahap
I
Tahap
II
Penetapan
BPP Pelelangan WKP
Model PJBL, PTA dan
Harga yang disetujui
Menteri
IPB
Penugasan pembelian
tenaga listrik ke PLN
PTA
PLN akan membeli
sesuai dengan
keekonomian wajar
Penyiapan
PJBL
Penentuan Harga
• 85% BPP setempat (Jawa-Bali,
Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, pulau Lombok)
• 100% BPP setempat diluar
sistem tersebut di atas
FS
disetujui
Menteri
Tarif
disetujui
Menteri
Penandatanganan
PJBL
Eksplorasi EPCC & COD
Saat ini Kebijakan Harga EBT termasuk Panas Bumi mengacu Permen ESDM 50/2017 dengan ketentuan:
a. Menggunakan BPP sisitem setempat dan rata-rata BPP Nasional yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan PLN
b. 85% BPP sistem setempat (Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, pulau Lombok)
c. 100% BPP sistem setempat diluar sistem di atas,
PROSES PELELANGAN DAN PJBL
92. 92
STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)
Kementerian
ESDM
(Bageol/
Ditjen EBTKE/
Ditjen Gatrik)
Pemda Prov./
Kab./Kota
Badan
Usaha
PLN
(off taker)
Penetapan
WKP
Survei
Pendahuluan / SP Penawaran
WKP
Penerbitan
IPB PPA
Potensi
Panas
Bumi
Biaya
APBD
Biaya
Pihak
Lain
Evaluasi Laporan
Hasil SP atau
SPE
Lap.
(S-3) (S-4) (S-5) (S-6)
Eksplorasi - FS
(S-7)
Eksplorasi
-
FS
(S-0)
Instansi
Potensi/
Stadium
Eksploitasi dan
Pemanfaatan
(S-8)
Eksploitasi
dan
Pemanfaatan
Peta
Potensi
WKP
PPA
(S-1)
Biaya
APBN
IPB
Penugasan
WKP
STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)
Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi / SPE
Lembaga/
Institusi
Penelitian
(S-2)
Penugasan pembelian
dan pengaturan harga
listrik oleh Ditjen Gatrik
Pelelangan
WKP
Persetujuan
FS
Biaya
Pihak
Lain
Biaya
APBN
Keterangan
- PLN: 85% BPP (Permen
53/2018 100% BPP)
- Amandemen PPA
mensyaratkan 85% BPP
(lebih rendah dari harga PPA
sebelumnya sehingga
negosiasi alot)
- Penetapan Harga oleh
Menteri
ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI
93. 93
Sumber : Asosiasi Panas Bumi Indonesia
PROSES PENGEMBANGAN LAPANGAN PANAS BUMI
94. 94
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7
0. Sosialisasi dan Perizinan
1. Survei, UKL/UPL, Jln & Cluster
2. Bor E/P/R + Uji produksi
3. FS, Amdal & Lahan
4. HoA/PPA
5. EPC (PLTP + PH, Fasprod)
6. Uji Coba & Commisioning
7. Produksi 110
55
TIME TABLE PENGEMBANGAN PANAS BUMI (2X55 MW)
95. 95
Menteri
Penetapan Wilayah Penugasan Survei
Pendahuluuan (WPSP) atau Wilayah
Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi (WPSPE) dilakukan dengan
ketentuan:
a. apabila suatu wilayah diperkirakan
terdapat sumber daya Panas Bumi
untuk pemanfaatan tidak langsung; dan
b. setelah berkoordinasi dengan Badan
Geologi.
Bupati/Walikota
mengusulkan
Penetapan
WPSP
Penetapan
WPSPE
Gubernur
Pihak Lain
Penetapan Wilayah
Penugasan
Penawaran
WPSP
Penawaran
WPSPE
Penugasan Survei
Pendahuluan
Penugasan Survei
Pendahuluan dan
Eksplorasi
Perguruan Tinggi dan
Lembaga Penelitian
Badan Usaha
PENAWARAN PSP DAN PSPE
96. 96
▪ Penugasan Survei Pendahuluan yang selanjutnya disingkat PSP adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri untuk
melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan.
▪ Kegiatan PSP meliputi:
a. survei geologi;
b. survei geokimia;
c. survei geofisika; dan
d. evaluasi terpadu.
Dalam hal diperlukan, terhadap kegiatan PSP dapat dilakukan survei landaian suhu.
▪ 1 (satu) WPSP dapat dilakukan PSP oleh lebih dari 1 (satu) perguruan tinggi atau lembaga peneitian.
▪ PSP dilaksanakan atas biaya perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan tidak diberikan penggantian.
Menteri
▪ Survei Pendahuluan; dan
▪ Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
Pihak Lain
WILAYAH
TERBUKA
Penugasan Survei Pendahuluan
Perguruan Tinggi, Lembaga
Penelitian
(Berbadan Hukum Indonesia)
Penyiapan
Wilayah Kerja
Menugasi
MEKANISME PSP
97. 97
Permohonan PSP
dilengkapi Dokumen
Persyaratan
Evaluasi
terhadap
Permohonan
PSP
Lengkap
Tidak
Penetapan Pelaksana PSP
Perguruan Tinggi
Lembaga Penelitian
Perguruan tinggi atau lembaga penelitian mengajukan
permohonan kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal dengan dilengkapi:
1. Persyaratan administratif terdiri atas:
a. identitas pemohon;
b. profil pemohon; dan
c. struktur organisasi.
2. Persyaratan teknis terdiri atas:
a. program kerja untuk pelaksanaan PSP; dan
b. mempunyai tenaga ahli di bidang geologi,
geokimia, dan geofisika.
4. Persyaratan keuangan terdiri atas:
a. surat pernyataan kepemilikan dana untuk
kegiatan PSP; dan
b. surat dukungan pendanaan untuk kegiatan PSP.
• Selain berdasarkan penawaran Wilayah Penugasan, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dapat mengajukan
permohonan PSP untuk wilayah yang merupakan Wilayah Terbuka Panas Bumi dan belum ditetapkan sebagai WPSP.
• PSP diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
Dokumen Persyaratan
Menteri melalui
Direktur Jenderal
7 hari kerja
3 hari kerja
MEKANISME PSP
98. 98
▪ Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh
Menteri untuk melaksanakan kegiatan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
▪ Kegiatan PSPE meliputi:
a. survei geologi, geokimia, geofisika, dan evaluasi terpadu;
b. pengeboran Sumur Eksplorasi; dan
c. perhitungan cadangan Panas Bumi.
Dalam hal diperlukan, terhadap kegiatan PSPE dapat dilakukan survei landaian suhu.
▪ 1 (satu WPSPE) hanya dilakukan PSPE oleh 1 (satu) Badan Usaha.
▪ PSPE dilaksanakan atas biaya Badan Usaha dan tidak diberikan penggantian.
Menteri
Pihak Lain
(Badan Usaha)
WILAYAH
TERBUKA
Penugasan Survei Pendahuluan dan
Eksplorasi
Penyiapan
Wilayah Kerja
Mekanisme
Kontes
▪ Survei Pendahuluan; dan
▪ Survei Pendahuluan dan Eksplorasi.
Menugasi
MEKANISME PSPE
99. 99
MEKANISME PSPE
Menteri
Evaluasi
Dokumen
Permohonan
Penugasan
Badan Usaha
Verifikasi
kelengkapan
Dokumen
Permohonan Penetapan Pelaksana
PSPE
Panitia Pemilihan
Pengumuman
Penawaran WPSPE
Pengambilan Dokumen
Pemilihan
Penjelasan Dokumen
Pemilihan
Dokumen Permohonan
Penugasan
Usulan Peringkat
Calon Pelaksana PSPE
Penetapan Calon
Pelaksana PSPE
Penempatan Dana
Komitmen Eksplorasi
Penandatanganan
Perjanjian Rekening
Bersama (Escrow
Account Agreement)
Penandatanganan
perjanjian atas
StandbyLetter Of
Credit
Permohonan
Pembukaan Rekening
bersama ke
Kementerian Keuangan
12 hari
88 hari
7 hari
Perbaikan untuk
pemenuhan persyaratan
Dalam hal terdapat lebih
dari 1 (satu) pemohon
Dalam hal hanya
terdapat dari 1 (satu)
pemohon
Tidak lolos
1 bulan
3 hari kerja
7 hari kerja
PSPE dilaksanakan paling lama 3
(tiga) tahun dan dapat
diperpanjang paling banyak 2
(dua) kali masing-masing selama 1
(satu) tahun.
Lolos
Oleh BKPMa.n.
Menteri ESDM
Oleh MESDM
100. 100
Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilengkapi:
1. Persyaratan administratif, paling sedikit meliputi:
a. akta pendirian Badan Usaha dan/atau akta perubahan Badan Usaha terakhir;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. profil Perusahaan.
2. Persyaratan teknis, paling sedikit meliputi:
a. program Kerja untuk pelaksanaan PSPE paling sedikit meliputi:
1) tata waktu pelaksanaan PSPE;
2) rencana pembiayaan pelaksanaan PSPE;
3) rencana desain Sumur Eksplorasi;
4) rencana jumlah pengeboran Sumur Eksplorasi;
5) rencana uji sumur; dan
6) rencana penerapan kaidah keteknikan yang baik dan benar, keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
b. kemampuan teknis operasional dengan menunjukkan pengalaman di bidang Panas Bumi.
c. mempunyai tenaga ahli di bidang Panas Bumi.
3. Persyaratan keuangan, paling sedikit meliputi:
a. laporan keuangan tahunan untuk 3 (tiga) tahun terakhir dari Badan Usaha, atau induk perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan
publik dengan opini minimum wajar; dan
b. surat pernyataan kesanggupan menyediakan pendanaan untuk melaksanakan PSPE paling sedikit sebesar US$10.000.000 (sepuluh
juta dolar Amerika Serikat) sebagai Komitmen Eksplorasi.
Dokumen Persyaratan
Sebagian Komitmen Eksplorasi sebesar 5% (lima persen) dari Komitmen Eksplorasi dalam bentuk rekening bersama (escrow account) atau
standby letter of credit pada bank yang berstatus badan usaha milik negara yang berkedudukan di Jakarta.
DOKUMEN PERSYARATAN PSPE
101. 101
Dry Steam Cycle
• Siklus pengembangan yang
paling sederhana & cepat
dibangun;
• Uap langsung masuk ke turbin
tanpa dipisahkan;
• Hanya bisa digunakan pada
lapangan dengan dryness
99,995%;
• Contoh:
a.PLTP Sibayak
b.PLTP Ulumbu
c. PLTP Mataloko
Single-flash Steam Cycle
• Uap dipisahkan terlebih dahulu
sebelum masuk turbin;
• Siklus pengembangan yang
paling banyak digunakan di
Indonesia;
• Membutuhkan uap dengan
temperatur tinggi (> 150oC)
(DiPippo,2015)
• Contoh:
a.PLTP Kamojang-Darajat
b.PLTP Wayang Windu,
c. PLTP Salak, dll
Double-flash Steam Cycle
• Uap dipisahkan terlebih
dahulu sebanyak 2 kali atau
lebih sebelum masuk turbin;
• Efisiensi cukup tinggi (5-15%)
(Zarrouk & Moon,2012);
• Membutuhkan uap dengan
temperatur sangat tinggi
(> 180oC) (DiPippo,2015);
• Contoh:
a.PLTP Kyushu (JP)
b.PLTP Mindanao (PHP)
c. PLTP Nga Awa Purua (NZ)
102. 102
Binary Cycle
• Teknologi PLTP ini dapat diaplikasikan untuk
jenis lapangan dengan suhu/entalpi rendah-
menengah;
• Bekerja dengan menggunakan Fluida Sekunder
(Butana / Pentana);
• Zero-emission, siklus tertutup, seluruh fluida
diinjeksikan kembali ke dalam bumi
Combined Cycle
• Teknologi PLTP yang baru yang mulai banyak
digunakan;
• Gabungan dari teknologi Dry-steam dan Binary;
• Teknologi ini diaplikasikan pada PLTP Sarulla
(3 x 110 MW);
• Efisiensi sangat tinggi 7-25%* (Zarrouk & Moon,2012);
103. 103
Enhanced Geothermal System (EGS)
• Merupakan teknologi pengembangan dari lapangan
panas bumi hidrotermal. Fluida geothermal direkayasa
dengan menggunakan air permukaan;
• Dapat diaplikasikan dimanapun tetapi membutuhkan
pengeboran yang relatif lebih dalam dan proses
stimulasi sumur;
• Masih bersifat pilot-project di seluruh dunia;
• Menggunakan PLTP binary sehingga Zero-emission;
Hybrid Power Plant
• Merupakan gabungan pemanfaatan energi panas bumi
dengan energi lain (Hidro, Surya, Angin, dll);
• Sumber energi sekunder digunakan untuk meningkatkan
efisiensi PLTP, memenuhi parasitic-load (own-use), dan
menjaga stabilitas output listrik PLTP;
• Contoh aplikasi teknologi ini:
a. Cove-Fort (Geothermal-Hidro: 23 MW, USA, by ENEL);
b. Tungsten (Geothermal-Surya: 24 MW, USA, by Ormat);
104. 104
Keterangan:
Harus dipenuhi
Dapat Paralel
*) Bila diperlukan
1. IPPKH* Hutan
Lindung/
Produksi
(33 HK)
2. IPJLPB* Hutan
Konservasi
(24 HK).
3. Izin
Lingkungan
INVESTOR
(KONSOR
SIUM)
Izin Prinsip
Penanaman
Modal (3 HK)
KEMKUMHAM
Pengesahan
Pendirian Badan
Usaha (3 HK)
ESDM PEMDA
PTSP BKPM
1. Izin Lokasi
(14 HK)
2. Izin Lingkungan
(UKL/UPL)
3. Izin Gangguan
(HO)
4. Izin Pendirian
Bangunan
(IMB)
5. SIPA / SIPPAT
PT PLN KEMENDAG
KLHK
BPN
KEMENKO
PEREKONOMIAN
LELANG WKP
Izin Panas
Bumi (IPB)
Persetujuan
Pinjaman
Komersial Luar
Negeri (PKLN)*
EKSPLORASI
Studi
Kelayakan
IUPTL
Sementara
(7 HK)
PJBL/ PPA
Financial
Close
EKSPLOITASI
IUPTL
(7 HK)
SLO
1. Izin Lokasi
2. AMDAL
2. HO
3. IMB
(5 + 1 + 1 Tahun)
KONSTRUKSI
COD
PROSES BISNIS
LELANG TERBUKA
WK PANAS BUMI
(Setelah UU 21/2014)
Singkatan:
IUPTL : Izin Usaha
Penyediaan Listrik
PJBL : Perjanjian Jual Beli
Listrik
IPPKH : Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
IPJLPB : Izin Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Panas
Bumi
PDRI : Pajak Dalam
Rangka Impor
AMDAL : Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan
SJKU : Surat Jaminan
Kelayakan Usaha
SLO : Sertifikat Laik
Operasi
UU 21/2014
PJBL dilaksanakan
setelah eksplorasi
KEMENKEU
Pertimbangan
Teknis SPKT (3 HK)
1. Persetetujua
n
Pembebasan
Bea Masuk
(14 HK)
2. Nomor Induk
Kepabeanan
3. PDRI (14 HK)
4. Persetujuan
Tax
Allowance
1. Angka
Pengenal
Impor (API)*
(5 HK)
2. IP Besi Baja*
(7 HK)
SJKU
1. IPPKH
2. IPJLPB
ALUR PROSES PERIZINAN INVESTASI SEKTOR PANAS BUMI
MELALUI PELELANGAN WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP)
105. 105
Keterangan:
Harus dipenuhi
Dapat Paralel
*) Bila diperlukan
1. IPPKH* Hutan
Lindung/
Produksi
(33 HK)
2. IPJLPB* Hutan
Konservasi
(24 HK).
3. Izin
Lingkungan
INVESTOR
KEMKUMHAM
Pengesahan Badan
Usaha (3 HK)
ESDM PEMDA
PTSP BKPM
1. Izin Lokasi
(14 HK)
2. Izin Lingkungan
(UKL/UPL)
3. Izin Gangguan
(HO)
4. Izin Pendirian
Bangunan
(IMB)
5. SIPA / SIPPAT
PT PLN KEMENDAG
KLHK
BPN
KEMENKO
PEREKONOMIAN
Persetujuan
Pinjaman
Komersial Luar
Negeri (PKLN)*
PJBL/ PPA
1. Izin Lokasi
2. AMDAL
2. HO
3. IMB
PROSES BISNIS
PSPE PANAS
BUMI
(Setelah UU 21/2014)
Singkatan:
IUPTL : Izin Usaha
Penyediaan Listrik
PJBL : Perjanjian Jual Beli
Listrik
IPPKH : Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan
IPJLPB : Izin Pemanfaatan
Jasa Lingkungan Panas
Bumi
PDRI : Pajak Dalam
Rangka Impor
AMDAL : Analisis
Mengenai Dampak
Lingkungan
SJKU : Surat Jaminan
Kelayakan Usaha
SLO : Sertifikat Laik
Operasi
UU 21/2014
PJBL dilaksanakan
setelah eksplorasi
KEMENKEU
Pertimbangan
Teknis SPKT (3 HK)
1. Persetetujuan
Pembebasan
Bea Masuk
(14 HK)
2. Nomor Induk
Kepabeanan
3. PDRI (14 HK)
4. Persetujuan
Tax Allowance
1. Angka
Pengenal
Impor (API)*
(5 HK)
2. IP Besi Baja*
(7 HK)
SJKU
1. IPPKH
2. IPJLPB
Izin Prinsip (3 hari)
PENAWARAN PSPE
SK PSPE
Penetapan WKP
IUPTL Sementara
Financial Close
IUPTL (7 HK)
SLO
LELANG TERBATAS
IPB
Studi Kelayakan
ALUR PROSES PERIZINAN INVESTASI SEKTOR PANAS BUMI
MELALUI PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN DAN EKSPLORASI (PSPE)
SP & EKSPLORASI
EKSPLOITASI
(5 + 1 + 1 Tahun)
KONSTRUKSI
COD