Dalam rangka memenuhi Tugas UKD2 Hukum Pajak

1. KEBIJAKAN HUKUM PAJAK TERKAIT
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DARI SEKTOR PAJAK
REKLAME
UKD II Hukum Pajak Kelas B
Pengampu : Wida Astuti, S.H., M.H

2. Kelompok
Made Veriza Arika Dery Elan Putra E0012240
Willfried Aryadewa E0012396
Adisty Ananda Putri E0013015
Aditya Putra E0013018
Astrid Meita Sari E0013075
Krisna Vidya Anta Kusuma E0013247
Sara Santika E0013373
Syofyan Respati Dwi Raharja E0013389

3. Pengertian
• Pendapatan daerah : Semua hak daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode anggaran tertentu yang berasal
dari dana perimbangan pusat dan daerah, dan
yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan
asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
• Pendapatan asli daerah memiliki banyak sumber,
salah satunya berasal dari pajak daerah
kabupaten/kota yang berupa Pajak Reklame.

4. Jenis Pungutan Pemerintah Daerah
Pada Masyarakat
(1) Pajak daerah : iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Retribusi : Kontribusi tidak wajib pada daerah, tidak memaksa,
tidak bersanksi, ada imbalan langsung dan untuk kepentingan
masyarakat. Menurut Pasal 150 UU 28/2009, pemda memiliki
wewenang untuk menambah jenis-jenis retribusi baru di luar
retribusi yang telah ditentukan di dalam UU ini.

5. (2) Pajak Reklame : Pajak yang kewenangan memungutnya diberikan
kepada kota/kabupaten. Diatur dalam Pasal 43 - Pasal 51 UU
28/2009. Besaran tarif, tata cara pembayaran dan tempat
pembayaran diatur di dalam Peraturan Daerah masing-masing
daerah.

6. Dasar Hukum Pajak Reklame
• UU No. 18 Tahun 1997 UU No. 34 Tahun
2004 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
• Undang-Undang ini berfungsi sebagai dasar
kewenangan daerah dan pembatas pemerintah
daerah dalam memungut biaya dari masyarakat.
Sedangkan besaran biaya dan tata cara teknis
pemungutan di atur lebih lanjut oleh Peraturan
Daerah di daerah masing-masing.

7. Pasal 103 UU 28/2009 mengatur bahwa subyek pajak dapat
mengajukan keberatan atau banding, namun hanya terbatas
pada :
– Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
– Surat Ketetapan Pajak Daerah
– Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
– Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
– Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil
– Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar
– Atau terhadap pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib
pajak.

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Pasal 79
UU No. 22 tahun 1999 adalah:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Hasil pajak daerah
b. Retribusi daerah
c. Bagian laba BUMD
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

9. Jika ada keberatan pada jumlah pungutan pajak reklame yang
dikenakan, dapat diajukan surat keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah / SKPD yang memungut pajak reklame.
Surat ini ditujukan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas
Pendapatan Daerah secara tertulis dengan mengemukakan
alasan keberatan. Keberatan hanya bisa diajukan jika telah
membayarkan min setengah dari kewajiban pajak dalam SKPD.
Namun jika pengajuan banding dikabulkan sebagian, akan
dikenakan sanksi administratif sebesar 50% dan jika pengajuan
banding ditolak, dikenakan sanksi administratif sebesar 100%.
Jadi, pengajuan banding tak dapat dilakukan sembarangan.

10. Pengaturan terkait PAD dari
sektor Pajak Reklame
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, ketentuan:
• Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri :
Dihitung berdasarkan jenis, bahan, lokasi penempatan, waktu,
jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
• Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga:
Dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame. Jika berdasarkan pihak
ketiga nilai kontrak dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame
ditetapkan berdasarkan faktor seperti halnya reklame yang
diselenggarakan sendiri.
Perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah
dan hasilnya ditetapkan dengan putusan kepala daerah. Tarif pajak
reklame ditetapkan dengan ketetapan maksimum sebesar 25%.

11. Hal Yang Berkaitan Dengan Pajak
Reklame
1. Obyek pajak : Reklame papan/bilboard/megatron, Reklame kain,
Reklame melekat, Reklame selebaran, Reklame berjalan, Reklame
apum, Reklame udara, Reklame suara, Reklame film/slide, dan
Reklame peragaan.
2. Subyek pajak : Pribadi / badan yang menggunakan reklame.
3.Wajib pajak :
a. Pribadi / badan yang meyelenggarakan reklame.
b. Diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi / badan.
c. Diselenggarakan melalui pihak ketiga.
4. Tarif Pajak : Ditetapkan sebesar 25%.
5. DPP : Nilai sewa reklame meliputi lebar, jenis, jangka waktu dan
ukuran.

12. 6. Penghitungan :
a. Tarif pajak X dasar pengenaan pajak
b. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan aturan gubernur
7. Masa pajak : Jangka waktu 1 bulan.
8. Saat terhutang : Saat penyelanggaran reklame atau saat keluarnya
SKPD.
9. Sistem pemungutan : Offical Assessment (Pengenaan pajak yang
dibayar wajib pajak setelah ditetapkan oleh gubernur atau pejabat
yang ditunjuk melalui SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan).
10. Perijinan :
a) Harus ada ijin dari walikotamadya kepala daerah;
b) Reklame konstruksi tertentu harus ada IMB;
c) Walikotamadya kepala daerah menetapkan waktu berlakunya ijin
reklame paling lama 1 tahun;
d) Pemegang ijin wajib menjaga Reklame yang dipasang selalu dalam
keadaan bersih dan baik.

13. Jenis Reklame
• Reklame Papan / Billboard / Megatron : Diselenggarakan dengan kayu, kertas,
plastik, fiberglass, seng atau logam, dipasang dengan ditempelkan pada benda lain
• Reklame Kain : Diselenggarakan menggunakan kain, plastik, karet atau bagor
• Reklame Melekat / Stiker ::Berbentuk lembaran, diselenggarakan dengan disebarkan
atau dipasang pada benda lain, luasnya tidak lebih dari 50cm persegi / lembar
• Reklame Selebaran : Disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan
untuk tidak diletakkan di tempat lain
• Reklame Berjalan : Diselenggarakan dengan cara ditempatkan pada kendaraan
• Reklame Udara : Diselenggrakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat atau
alat lain yang sejenis
• Reklame Suara : Diselenggarakan dengan kata-kata atau suara yang ditimbulkan oleh
perantaraan alat atau pesawat apapun
• Reklame Film / Slide : Diselenggarakan dengan film sebagai alat yang diproyeksikan
pada layar atau benda lain untuk dipancarkan melalui pesawat televisi
• Reklame Peragaan : Diselenggarakan utk memperagakan barang, dengan / tanpa
suara.

14. Penyelenggaraan Reklame
Permohonan penyelenggara Reklame melampirkan persyaratan sebagai berikut :
• Photo dan gambar produk yang akan disajikan
• Surat kesepakatan dengan pemilik tanah atau bangunan
• Photo copy identitas diri pemohon (KTP)
• Photo copy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
• Surat kuasa apabila proses permohonan dikuasakan
• Photo copy IMB jika reklame diselenggarakan menempel atau diatas bangunan
• Denah lokasi rencana pemasangan reklame
• Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
• IMBR bagi reklame berukuran diatas 10m2
• Gambar konstruksi bangunan reklame yang ditandatangani oleh penanggung
jawab untuk pengurusan IMBR
• RAB (Rencana Anggaran Biaya)
- Penyelenggaraan reklame selain kena pajak reklame, juga kena retribusi IMBR
- Membongkar Reklame setelah berakhirnya Izin
- Menanggung akibat jika penyelanggaraan reklame menimbulkan kerugian

15. Kesimpulan
Pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya berasal dari
sektor pajak reklame. Yang mana pajak reklame tersebut
mempunyai ketentuan yang berbeda-beda berdasarkan
peraturan daerah masing-masing di setiap daerah. Pajak
reklame merupakan salah satu pajak daerah
kota/kabupaten dan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal
pendanaan pembiayaan daerah.
Dalam rangka meningkatkan PAD berbagai kebijakan hukum
terkait dengan itu sudah ditetapkan dalam berbagai
peraturan perundang-undang yaitu diatur dalam undang-undang
terbaru UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

16. SEKIAN
&
TERIMA KASIH