Resume PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dosen Bapak Suryanih, STIAMI

1. PPh Pasal 23 & PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
Maghfury Habibie R
STIAMI Tangerang - 2017

2. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 2 dari 13
Pajak Penghasilan Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau
hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Mekanismenya, pihak yang menerima penghasilan atau penjual
atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23, sedangkan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan
memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
Lebih lanjut, PPh Pasal 23 ini merupakan pajak yang dipotong oleh pemotong pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi
transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain
tanah atau transfer bangunan atau jasa.
Selain itu peraturan perundangan pelaksanaan PPh Pasal 23 juga mengatur tarif PPh Pasal 23, saat terutang dan ketentuan
pelaporan dan ketentuan lain seperti yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23.
1. Pemotong PPh Pasal 23
Pemotong PPh Pasal 23 meliputi :
 Badan pemerintah;
 Subjek Pajak badan dalam negeri;
 Penyelenggaraan kegiatan;
 Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;

3. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 3 dari 13
 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Subjek PPh Pasal 23
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah :
 WP dalam negeri;
 BUT
3. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang
dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.
Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23 :
 Tarif 15% dari jumlah bruto atas dividen ￚkecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan PPh final, kemdian
Bunga, Royalti, dan Hadiah dan Penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
 Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah
dan/atau bangunan.
 Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
 Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya
tersebut:
1) Penilai (appraisal);
2) Aktuaris;
3) Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

4. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 4 dari 13
4) Hukum;
5) Arsitektur;
6) Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7) Perancang (design);
8) Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha
Tetap (BUT);
9) Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10) Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
11) Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12) Penebangan hutan;
13) Pengolahan limbah;
14) Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services);
15) Perantara dan/atau keagenan;
16) Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17) Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18) Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19) Mixing film;
20) Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
21) Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan
perbaikan.

5. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 5 dari 13
22) Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23) Internet termasuk sambungannya;
24) Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25) Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib
Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi;
26) Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi;
27) Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
28) Maklon;
29) Penyelidikan dan keamanan;
30) Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31) Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi,
dan/atau jasa periklanan;
32) Pembasmian hama;
33) Kebersihan atau cleaning service;
34) Sedot septic tank;
35) Pemeliharaan kolam;
36) Katering atau tata boga;
37) Freight forwarding;

6. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 6 dari 13
38) Logistik;
39) Pengurusan dokumen;
40) Pengepakan;
41) Loading dan unloading;
42) Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian
akademis;
43) Pengelolaan parkir;
44) Penyondiran tanah;
45) Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46) Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47) Pemeliharaan tanaman;
48) Permanenan;
49) Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50) Dekorasi;
51) Pencetakan/penerbitan;
52) Penerjemahan;
53) Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54) Pelayanan pelabuhan;
55) Pengangkutan melalui jalur pipa;
56) Pengelolaan penitipan anak;
57) Pelatihan dan/atau kursus;

7. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 7 dari 13
58) Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59) Sertifikasi;
60) Survey;
61) Tester;
62) Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD.
 Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. Sehingga menjadi menjadi 30
% untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan dan 4 % untuk objek pajak lainnya. Jumlah transaksi yang akan
dikenakan oleh angka ini, adalah jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
4. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
Ketentuan kapan saat terutang, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 diatur sebagai berikut:
1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo
pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang
pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau
hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

8. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 8 dari 13
5. Yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23
Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas:
1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi,
BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua
puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-
saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
 SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
 Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur
pinjaman dan/atau pembiayaan.

9. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 9 dari 13
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 4 Ayat (2) merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah
masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu dan pertimbangan
lainnya.
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 Ayat (2)
Yang menjadi pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 seperti yang telah diatur dalam ketentuan adalah :
 Koperasi,
 Penyelenggara kegiatan,
 Otoritas bursa, dan
 Bendaharawan.
Sementara yang menjadi penerima penghasilan yang wajib membayar PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah :
 Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan
koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 Penerima hadiah undian,
 Penjual saham dan sekuritas lainnya, serta
 Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.

10. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 10 dari 13
Objek dan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)
Ada 11 macam objek PPh Pasal 4 Ayat (2). Masing-masing objek penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam
Peraturan Pemerintah. Di bawah ini adalah daftar tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 terbaru sesuai peraturan pemerintah yang berlaku :
No. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2
Tarif
(%)
Peraturan yang Berlaku
1. Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro ****) 20
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000
jo KMK 51/KOM.04/2001
2.
Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi
orang pribadi ^)
10
Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No.15
Thn 2009
3. Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan) ^^^)
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3a. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT 15
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3b. Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B 20
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3c.
Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai
BUT *)
15
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3d.
Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai
P3B *)
20
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3e. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT **) 15
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3f. Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B 20 Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn

11. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 11 dari 13
**) 2009
3g.
Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP
reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan untuk tahun 2009 - 2010.
0
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3h. Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP 5
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
3i.
Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP
reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan untuk tahun 2014, dst.
15
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
4. Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri 10 Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh
5. Hadiah undian 25
Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 thn
2000
6.
Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
***)
2,5
Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 thn
2009
7a. Transaksi penjualan saham pendiri 0,5
PP No. 14 Thn 1997 jo KMK
282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997
dan SE 06/PJ.4/1997
7b. Transaksi penjualan bukan saham pendiri 0,1
PP No. 14 Thn 1997 jo KMK
282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997
dan SE 06/PJ.4/1997
8. Jasa konstruksi
Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn
2008 jo PP No. 40 thn 2009
8a. Pelaksana JK sertifikasi kecil 2 Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn

12. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 12 dari 13
2008 jo PP No. 40 thn 2009
8b. Pelaksana JK tanpa sertifikasi 4
Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn
2008 jo PP No. 40 thn 2009
8c. Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan besar 3
Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn
2008 jo PP No. 40 thn 2009
8d. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha 4
idem Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51
Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009
8e. Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha 6
Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn
2009
9. Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10
Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo
PP No.05 thn 2002
10a
WaP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
(termasuk usaha real estate) ^*)
5
Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn
2008
10b
Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang
usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
1
Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn
2008
11
Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada
perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
0,1 PP No. 4 tahun 1995
Keterangan (DPP PPh Pasal 4 Ayat (2))
*) Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.
**) Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
***) Dari margin awal.

13. Resume PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 Ayat (2) Halaman 13 dari 13
****) Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah Rp 7.000.000,-
^) Kecuali bunga di bawah Rp 240.000,- tidak dikenakan pajak.
^*) Kecuali pengalihan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp
60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan
pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
^^) Dengan syarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar di bursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan
penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi
penjualan saham di bursa efek.
^^^) Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank dalam negeri atau perwakilan bank luar
negeri di dalam negeri yang pajak penghasilannya tidak final.
Nama : Maghfury Habibie Reza Hasmanto
NPM : CA417122 787
Program Studi : Administrasi Perpajakan