Dokumen ini menjelaskan tentang pajak daerah sesuai UU No. 34 Tahun 2000, yang mengklasifikasikan pajak menjadi tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta memberi rincian jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur oleh peraturan daerah dan memiliki batasan tarif maksimum. Tujuan pajak daerah adalah untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

1. 1. Pajak Daerah
Jenis Pajak Daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dapat diklasifikasikan yaitu jenis
pajak tingkat profinsi atau tingkat I dan jenis pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II. Jenis
pajak tingkat I bersifat limitatif yang berarti provisi tidak dapat memungut pajak lain selain
yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh provisi
terkait dengan kewenangan provisi sebagai daerah otonom yang tgerbatas hanya meliputi
kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan
kewenagan yang tidak atau belum dapast dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta
kewenagan bidang pemerintahan tertentu.
Jenis pajak tingkat II tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluanga untuk
menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam
UU No.34 Tahun 2000 dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik
sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU tersebut.
1.1 Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
1.2 Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri dari:
a. Pajak Hotel dan Restoran;
b. Pajak Hiburan;
c. Pajak Reklame;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;

2. 2. Retribusi Daerah
Ketentuan secara lengkap mengenai objek dan subjek retribusi telah diatur dalam PP No.65
Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dimana kewenangan daerah dalam pemungutan retribusi
hanya ada pada penetapan tarif dan sasaran pengenaan retribusi.
Retribusi dibagi atas tiga golongan:
a. Retribusi Jasa Umum;
Dalam menetapkan tarif Retribusi Jasa Umum, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
didasasrkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Untuk mencapai sasaran
dimaksud, penetapan tarif Retribusi Jasa Umum, antara lain, dimaksudkan untuk
menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan dan
membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan yang
diberikan. Dengan demikian prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa
Umum dapat berbeda menurut jenis pelayanan dalam jasa yang bersangkutan dan
golongan pengguna jasa.
b. Retribusi Jasa Usaha;
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada
tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas
diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.
c. Retribusi Perizinan Tertentu.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang
bersangkutan.

3. 3. Persyaratan PDRD
Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak selain yang ditetapkan, yang
memenuhi kriteria, adalah sebagai berikut:
a. bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
b. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
c. potensinya memadai;
d. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
e. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
f. menjaga kelestarian lingkungan.
Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II
setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah bukan merupakan objek
retribusi.
Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan
a. Tingkat penggunaan jasa;
b. Tarif retribusi.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:
(1). Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan Daerah dengan
mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,
dan aspek keadilan;
(2). Untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan
yang layak;

4. (3). Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau
sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
Cara perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud diatas serta prinsip dan
sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tarif retribusi ditinjau kembali
secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif .
4. Jenis-jenis Pajak Provinsi
UU No. 34 / 2000 atau selama 8 tahun telah membedakan jenis-jenis pajak daerah yang
dipungut oleh provinsi, kabupaten atau kota, tergantung cakupan umum, objek, subyek dan wajib
pajak.
Jenis-jenis pajak provinsi terdiri dari :
PKB = Pajak Kendaran Bermotor
PKAA = Pajak Kendaran Atas Air
BBNKB = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BBNKAA = Bea Balik Nama Kendaraan Atas Air
PBBKB = Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
P3ABT = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
P3AP = Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
Sejak 1957, dengan UU No. 11 Darurat, ternyata tidak semua pajak cocok untuk
dijadikan pajak daerah, sebagian besar menyebabkan pajak daerah tidak potensial. Dengan UU
No. 18/1997 Jo. UU No. 34 / 2000, pajak daerah adalah iuran wajib langsung dari pribadi tanpa
imbalan yang seimbang, untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan pajak
daerah adalah untuk kepentingan bersama, untuk stabilitas ekonomi, serta pertahanan dan
keamanan. Objek pajaknya memiliki mobilitas yang rendah artinya sulit dipindahkan, misalnya
pajak hotel, pajak restoran, pajak sarang walet. Jadi yang menanggung pajak adalah masyarakat
setempat (lokal). Adapun pajak daerah yang tidak cocok antara lain, pajak ekspor/impor, pajak
pemancar R/TV, pajak reklame dalam media cetak/elektronik.

5. 6.3.1.Tarif Pajak Daerah
Tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar:
a. Pajak Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 10% (sepuluh persen);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
d. Pajak Hotel dan Restoran 10% (sepuluh persen);
e. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
f. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
g. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
h. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh
persen);
i. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20%.
.Peraturan Daerah Tentang Pajak
(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
(3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
a. nama, objek dan subjek pajak;
b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
c. wilayah pemungutan;
d. masa pajak;
e. penetapan;

6. f. tata cara pembayaran dan penagihan;
g. kedaluwarsa;
h. sanksi administrasi;
i. tanggal mulai berlakunya.
Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok
pajak dan atau sanksinya;
b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
c. asas timbal balik.
Perumusan Perda
Mendagri dengan Peraturan No. 16/2005 memandu produk hukum PDRD menjadi Perda
yaitu produk hukum yang diterbitkan oleh kepala daerah. Berdasarkan sifarnya, Perda PDRD
bersifat mengatur. Mekanisme penyusunan Perda PDRD berawal dari rancangan /
pembahasan PDRD dari Satker / Tim Perda dan Biro Hukum. Sekda menerima dan
melakukan perubahan / penyempurnaan usulan dari Tim Perda Satker. Hasil rancangan Perda
dari Sekda disampaikan ke DPRD.