1. Kelompok 1:
• Fairuz rafida
• Nunik kinanti
• Yessy novia eka
• Hanny p ningrum
• Irani agustini
• Ryan yogi p

2. Memahami makna hukum , peradilan
nasional , dan nilai nilai norma

3. • Misal di Indonesia, hukum yang berkaitan
dengan masalah pidana, terhimpun dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dll.
Sistem hukum tersebut biasanya mencakup
hukum substantif dan hukum ajketif yang
mengatur hubungan antar manusia. Yang
akhirnya hukum sebagai sarana pengendalian
sosial.Dan untuk mengetahui makna hukum
secara lahiriah kita harus meneliti konsepsi-
konsepsi hukum yang berlaku dalam tubuh
masyarakat. dan dalam mamahami semua
hukum, hanya dapat dimengerti dengan jalan
memahani sistem sosial terlebih dahulu dan
hukum butuh proses.

4. Peradilan nasional
• Lembaga peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia
adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-
undang. Hal ini menunjukan bahwa selain peradilan negara,
tidak dibolehkan ada peradilan-peradilan yang bukan di
lakukan oleh badan peradilan negara (Pasal 3 UU No.4 Tahun
2004).
Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Setiap putsan pengadilan menghasilkan
putusan akhir. Dalam hal ini, setiap putusan akhir pengadilan
harus dapat di terima dan dilaksanakan untuk memberi
keputusan.
Pengadilan pengendali menurut hukum tanpa membedakan
status seseorang. Didepan hukum, semua orang adalah sama
(equaliti before the law).

5. • Pengadilan tidak hanya mengadili berdasarkan
undang-undang, tetapi mengadili menurut hukum.
Kekuasaan ini memberi kebebasan lebih besar
kepada hakim (Pasal 5 ayat 1 UU No.4 Tahun 2004).
• Kebebasan kehakiman, bersifat menunggu (pasif),
dengan itu apabila tidak ada perkara (Pasal 6 UU
No.4 tahyn 2004)
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa
dan mengadilisuatu perkara yang diajukan dengan
alasan bahwa hukumannya tidak jelas atau kurang
jelas. Dengan kata lain, suatu perkara yang undang-
undangnya tidak lengkap atau tidak ada,
pengadilan wajib menemukan hukumannya dengan
jalan menafsirkan , mengalin, mengkuti memahami,
nilai-nilai hukum hidup dalam masyarakt (Pasal 9
UU No.4 tahun 2004).

6. • Untuk lebih menjamin objektivitas
kekuasaan kehakiman, sidang pemerikasa
pengadilan adalah terbuka untuk umum,
kecuali undang-undang menentukan lain.
Tidak dipenuhi kebutuhan tersebut
menyebabkan batalnya putusan menurut
hukum “social control”. Hal ini tidak bararti
setiap pngunjung dap[at menunjukan protes
atau menunjukan keberatan terhadap
putusan hakim (Pasal 19 UU No. 4 tahun
2004).

7. • Semua pengadilan memeriksa dan memutus
perkara dengan majelis yang sekurang-
kurangnya terdiri atas tiga orang. Tujuan
ketantuan tersebut adalah untuk lebih
menjamin rasa keadilan. Asas keadilan ini
tidak menutup kemungkinan untuk
memeriksa dan memutus suatu perkara yang
dilakukan oleh hakim tunggal (Pasal 17 ayat 1
UU No.4 2004).

8. • pihak yang bersangkutan (sengketa) atau
terdakwa memPara punyai hak ingkar
(recusatie) terhadap hakim yang mengadili
perkaranya. Hak ingkar adalah hak seorang
yang diadili untuk menunjukan keberatan-
keberatanya yang disertai dengan alasan-
alasan terhadap seorang hakim yang akn
atau sedang mengadili perkaranya (Pasal 29
ayat 1 dan 2 UU No.4 tahun 2004).

9. • Jika seorang hakim masih terikat hubungan
sedarah sampai derajat ke yiga atau
semenda (Hubungan keluarga akibat
perkawinan) dengan ketua, dalah seorang
anggota hakim, jaksa, atau penasehat
hukum panitrera dalam suatu perkara
tertentu wajib mengundurkan diri dari
pemeriksaan perkara tersebut (Pasal 29 ayat
3dan4 UU No.4 tahun 2004)

10. • Semua putusanhakim harus disertai alsan-alasan
putusan. Putusan pengadilan harus objektif dan
berwibawa. Oleh karena itu harus disertai alasan-
alasan putusan atau prtimbangan mengapa
hakim sampe ada putusanya.
Dalam rangka menjaga kehormatan . Keluhuran
martabat serta perilaku hakim agung ,
pengawasan dilakukan oleh komisai yudisial yang
mengatur dalam undang-undang.

11. • Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
makamah agung. Badan peradilan yang
berada di bawah pengadilan Mahkamah
Agung meliputi badan peradilan dalam
lingkungan Pengadilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata
Usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah
konstitusi. Berikut adalah bagn mengenai
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.
Peranan lembaga keadilan :
1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Militer
4.Lingkungan tata usaha Negara.

12. • Nilai kerohanian ini dibagi menjadi empat
macam yaitu :
nilai kebenaran/keyakinan yaitu nilai yang
bersumber dari akal manusia
nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber dari
unsur rasa manusia (perasaan atau estetika)
nilai moral/kebaikan yaitu nilai yang bersumber
dari unsur kehendak /kemauan(karsa,etika)
nilai relegius yaitu nilai yang bersumber dari
kekyakinan atau kepercayaan manusia, yang
merupakan nilai kebutuhan kerohanian yang
tinggi dan mutlak

13. • Fungsi dari nilai social
Secara umum nilai social mempunyai fungsi
sebagai berikut :
Nilai berfungsi sebagai petunjuk arah
Nilai berfungsi sebagai pemersatu yang dapat
mengumpulkan orang banyak dalam kesatuan
atau kelaompook tertentu atau masyarakat.
Nilai social berfungsi sebagai pengawasa
dengan daya tekan dan pengikat tertentu
Nilai berfungsi senbagai benteng perlindungan
Nilai berfungsi sebagai alat pendorong atau
motivator atau denda.