Dokumen tersebut menyoroti perkembangan politik awal kemerdekaan Indonesia, mulai dari pengesahan UUD 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden, pembentukan departemen dan pemerintah daerah, badan-badan negara, kabinet, partai-partai politik, komite van aksi, badan-badan perjuangan, hingga lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang tahapan penting dalam pembentukan neg
Rapat PPKI tanggal 18-22 Agustus 1945 membentuk pemerintahan Indonesia dengan menetapkan presiden, wakil presiden, menetapkan wilayah administrasi provinsi, membentuk komite nasional dan kementerian, serta mengesahkan undang-undang dasar sementara.
PPKI membentuk berbagai badan dan lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk pemerintahan, dan badan-badan pendukung seperti Komite Nasional, partai politik, dan Badan Keamanan Rakyat.
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara IndonesiaBoedi Santosa,
Teks tersebut merangkum proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas dasar negara, dan Ir. Sukarno memperkenalkan lima asas yang disebut Pancasila. Setelah kemerdekaan, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam UUD 1945. Pancasila tercantum dalam Pembuka
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANRizki Fitrah
Pembentukan pemerintahan dan kekuatan pertahanan Indonesia pada awal kemerdekaan terdiri dari 3 langkah: 1) mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden, 2) membentuk kementerian dan membagi wilayah menjadi provinsi, 3) mendirikan badan-badan seperti KNI, PNI, dan BKR serta mengubah BKR menjadi TKR yang kemudian menjadi TNI.
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
Rapat PPKI tanggal 18-22 Agustus 1945 membentuk pemerintahan Indonesia dengan menetapkan presiden, wakil presiden, menetapkan wilayah administrasi provinsi, membentuk komite nasional dan kementerian, serta mengesahkan undang-undang dasar sementara.
PPKI membentuk berbagai badan dan lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia seperti menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, membentuk pemerintahan, dan badan-badan pendukung seperti Komite Nasional, partai politik, dan Badan Keamanan Rakyat.
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara IndonesiaBoedi Santosa,
Teks tersebut merangkum proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas dasar negara, dan Ir. Sukarno memperkenalkan lima asas yang disebut Pancasila. Setelah kemerdekaan, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam UUD 1945. Pancasila tercantum dalam Pembuka
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANRizki Fitrah
Pembentukan pemerintahan dan kekuatan pertahanan Indonesia pada awal kemerdekaan terdiri dari 3 langkah: 1) mengesahkan UUD 1945 dan memilih presiden serta wakil presiden, 2) membentuk kementerian dan membagi wilayah menjadi provinsi, 3) mendirikan badan-badan seperti KNI, PNI, dan BKR serta mengubah BKR menjadi TKR yang kemudian menjadi TNI.
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945kiswasalsa raskia
Dokumen tersebut merangkum proses pembentukan dan pemantapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari sidang BPUPKI pada tahun 1945 hingga hasil akhir yang ditetapkan dalam sidang PPKI. Proses ini melibatkan berbagai usulan dan diskusi mengenai rumusan dasar negara sebelum akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai lima sila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Tiga tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia adalah Soeharto yang menjabat sebagai presiden terlama, Soekarno sebagai presiden pertama yang memainkan peran penting dalam kemerdekaan, dan Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah.
1. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI menyusun UUD.
2. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
3. Hasil sidang PPKI meliputi penetapan UUD 1945 dan pembentukan KNIP untuk membantu presiden sebelum lembaga negara terbentuk.
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Sejarah proses perumusan pancasila sebagai dasar negaraRai127
Dokumen ini menjelaskan sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama mereka. Panitia Sembilan kemudian dibentuk untuk merumuskan Pancasila secara rinci, yang menghasilkan Piagam
Sejarah perumusan pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya dan titik k...Yasirecin Yasir
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan Pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya. Secara singkat, Pancasila dirumuskan melalui berbagai perdebatan dan diskusi sejak masa penjajahan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Rumusan Pancasila yang resmi diadopsi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu lima sila yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat makna seperti pen
Ringkasan singkat tentang sejarah perumusan Pancasila adalah:
(1) Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, (2) Pancasila awalnya dirumuskan oleh BPUPKI yang dibentuk pemerintah Jepang pada 1945, (3) Proses perumusan melibatkan berbagai usulan hingga akhirnya ditetapkan lima sila.
Rancangan perumusan pancasila dan undang undang 1945kiswasalsa raskia
Dokumen tersebut merangkum proses pembentukan dan pemantapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, mulai dari sidang BPUPKI pada tahun 1945 hingga hasil akhir yang ditetapkan dalam sidang PPKI. Proses ini melibatkan berbagai usulan dan diskusi mengenai rumusan dasar negara sebelum akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai lima sila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota BPUPKI mengusulkan lima sila Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai panitia. Pancasila kemudian dijadikan dasar negara dalam UUD 1945 berkat semangat kebangsaan para pendiri negara.
Tiga tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah Indonesia adalah Soeharto yang menjabat sebagai presiden terlama, Soekarno sebagai presiden pertama yang memainkan peran penting dalam kemerdekaan, dan Ahmad Dahlan pendiri organisasi Muhammadiyah.
1. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPKI menyusun UUD.
2. PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 yang menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 serta memilih Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden.
3. Hasil sidang PPKI meliputi penetapan UUD 1945 dan pembentukan KNIP untuk membantu presiden sebelum lembaga negara terbentuk.
1. Dokumen ini membahas perumusan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembentukan BPUPKI dan hasil sidang keduanya.
2. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1945 untuk menyelidiki persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang keduanya membahas rancangan UUD dan menyetujui naskah UUD 1945.
3. UUD 1945 dijadikan sebagai konstitusi Indonesia dan menjadi pedoman penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila.
Sejarah proses perumusan pancasila sebagai dasar negaraRai127
Dokumen ini menjelaskan sejarah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berawal dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan. BPUPKI kemudian merumuskan Pancasila sebagai dasar negara pada sidang pertama mereka. Panitia Sembilan kemudian dibentuk untuk merumuskan Pancasila secara rinci, yang menghasilkan Piagam
Sejarah perumusan pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya dan titik k...Yasirecin Yasir
Dokumen tersebut membahas sejarah perumusan Pancasila dan makna yang terkandung di dalamnya. Secara singkat, Pancasila dirumuskan melalui berbagai perdebatan dan diskusi sejak masa penjajahan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan. Rumusan Pancasila yang resmi diadopsi tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu lima sila yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat makna seperti pen
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas sejarah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dan proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Dokumen tersebut membahas latar belakang pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) sebagai lembaga legislatif sementara Indonesia setelah kemerdekaan. BP-KNIP dibentuk pada Agustus 1945 dengan tugas membantu Presiden dan terdiri atas 28 anggota dipimpin Sutan Sjahrir. Usulan BP-KNIP adalah menyerahkan kekuasaan legislatif dan penetapan GBHN kepada KNIP serta menyerahkan
Dokumen tersebut merangkum sejarah perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Ringkasannya adalah: BPUPKI dan PPKI merupakan badan yang membahas dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka, yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia.
Pancasila pertama kali disebutkan dalam kitab Sutasoma abad ke-14 sebagai lima perintah kesusilaan. Pada 1945, konsep dasar negara dipaparkan oleh beberapa tokoh seperti Yamin, Soepomo dan Soekarno. Panitia Sembilan kemudian merumuskan Piagam Jakarta yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan lima sila. PPKI kemudian mengesahkan UUD 1945 dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum latar belakang pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) oleh pemerintah pendudukan Jepang. BPUPKI dibentuk pada 1 Maret 1945 untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka, yang kemudian menghasilkan Pancasila pada 1 Juni 1945. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk me
[Ringkasan]
Pada akhir September 1945, beberapa organisasi kepanduan di Yogyakarta sepakat membentuk satu organisasi kepanduan nasional bernama Kepanduan Rakyat Indonesia. Namun, hingga 1961 terdapat banyak organisasi kepanduan yang berdiri. Pada 9 Maret 1961, Presiden Soekarno membubarkan semua organisasi kepanduan untuk dilebur menjadi satu gerakan bernama Pramuka berdasarkan Pancasila. Gerakan Pramuka secara resmi diluncurkan pada
Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945, mengangkat Sukarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional untuk membantu pemerintah. Sidang selanjutnya membentuk 12 kementerian dan KNIP sebagai lembaga legislatif sementara.
1. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada April 1945 untuk membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI membahas bentuk negara dan rumusan dasar negara selama dua sidang.
2. Pada sidang pertama Mei-Juni 1945, Soekarno memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari lima sila. Gagasan Pancasila kemudian diadopsi sebagai dasar negara Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum proses persiapan kemerdekaan Indonesia sejak masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terdapat upaya Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI. Akhirnya, teks proklamasi dirumuskan dan dibacakan Soekarno dan Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai organisasi kemanusiaan nasional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1945 untuk membantu meringankan penderitaan manusia akibat bencana, dengan menjelaskan sejarah, tugas, struktur organisasi, sumber daya manusia dan dana, serta kegiatan-kegiatan utamanya dalam bidang kesehatan, tanggap darurat, dan pengelolaan transfusi darah.
Similar to Keadaan & situasi politik pada awal kemerdekaan indonesia (20)
Proposal penelitian ini membahas pendidikan karakter bagi para preman melalui pembinaan keagamaan di Pesantren Al Barokah Waliyullah Kebumen. Penelitian ini bertujuan mengetahui metode pendidikan karakter dan hasil yang dicapai dalam membentuk para preman menjadi individu yang lebih baik. Secara garis besar, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pesantren tersebut melakukan pembinaan keagamaan untuk membangun karakter para preman mel
Dokumen ini membahas tentang sewa-menyewa dalam Islam. Ia menjelaskan bahwa sewa-menyewa disebut ijarah dalam fiqih Islam, yang berarti imbalan atas jasa seperti penyediaan tempat tinggal atau tenaga kerja. Dokumen ini juga membahas syarat dan rukun sewa menyewa, serta hal-hal yang dapat membatalkan kontrak sewa menyewa.
Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan budaya nasionalMustofa Hidayat
Rendahnya kesadaran generasi muda akan budaya daerah dan nasional menyebabkan lunturnya budaya Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya pembelajaran, komunikasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya. Dampaknya adalah melemahnya jati diri bangsa dan klaim atas budaya Indonesia oleh negara lain. Solusinya adalah meningkatkan kesadaran nasionalisme melalui pendidikan, komunikasi, dan
Materi tentang Pacaran oleh PIK R SMANSAKA 2018Mustofa Hidayat
Dokumen tersebut membahas tentang pacaran yang sehat dan tidak sehat pada remaja. Pacaran sehat ditandai dengan saling menghormati privasi, terbuka, dan mengendalikan emosi, serta tidak melanggar norma sosial. Sebaliknya, pacaran yang tidak sehat ditandai dengan posesif, intimidasi seksual, dan kekerasan fisik/verbal. Dokumen ini menyarankan remaja untuk mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat dan memperkenalkan pac
Mewaspadai Ancaman terhadap NKRI PPKN Kelas XI SMAMustofa Hidayat
Dokumen tersebut membahas upaya untuk mewaspadai ancaman terhadap kesatuan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut bermuatan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dokumen juga menyarankan penerapan sistem pancasila, pemerintahan, sumber daya alam, budaya, dan pertahanan keamanan untuk menanggulangi berbagai ancaman tersebut serta menekankan peran seluruh
Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Penjajahan Bangsa Eropa Sejarah...Mustofa Hidayat
Dokumen ini membahas strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan barat sebelum dan sesudah abad ke-20. Sebelum abad ke-20, perlawanan bersifat lokal dan tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mudah diredam penjajah. Bangsa Indonesia kemudian menyadari perlu strategi baru yang lebih terorganisasi guna melawan penjajah yang terorganisasi.
Ringkasan presentasi tas WeBe oleh Hilda Azkiyatul M. dan Ida Ristiyana D. Tas WeBe dipilih karena produk populer dan karya anak bangsa. Tas dibuat dari bahan ramah lingkungan dan kualitas ekspor dengan berbagai model. Keuntungan tas termasuk bahan yang baik, kualitas ekspor, desain terbaru, dan harga terjangkau.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Keadaan & situasi politik pada awal kemerdekaan indonesia
1. KELOMPOK 1
NAMA ANGGOTA : 1. AFNI NURVITA DEWI (04)
2. ANDITYA PUTRA C (06)
3. BAMBANG H (11)
4. ELISA MARYAMAH (16)
5. GUNTUR NURSETO (20)
6. IDA RISTIYANA DEWI (22)
7. PUTRI WULANDARI (27)
8. RATNA SURYA W (29)
2. KEADAAN POLITIK AWAL MERDEKA
1. Pengesahan UUD 1945 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Kelengkapan-kelengkapan negara harus segera dipenuhi oleh Indonesia, salah satu hal
terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 18 Agustus
1945, PPKI melakukan sidang yang menghasilkan persetujuan dan pengesahan Undang-Undang
Dasar (UUD). Sebelum konsep itu di sahkan, atas prakarsa Moh. Hatta, berdasarkan pesan dari
tokoh kristen dari Indonesia bagian timur, sila pertama dasar negara yang tercantum dalam
pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam
bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan itu telah
dikonsultasikan Hatta kepada pemuka agama Islam seperti, Ki Hajar Dewantara, Wahid Hasyim,
Kasman Singodimejo, dan Tengku Moh. Hasan.
Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945.
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. SETELAH PROKLAMASI
RAPAT PERTAMA PPKI DI
PEJAMBON (GEDUNG PANCASILA)
11.30 WIB
(SIDANG DIBUKA OLEH SOEKARNO)
TUGAS: MERUMUSKAN PEMBAGIAN WILAYAH
INDONESIA
PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Ir. SOEKARNO DAN Drs. Moh. HATTA
(TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN ATAS USUL AKLAMASI DARI OTTO
ISKANDARDINATA)
ACARA PEMANDANGAN UMUM
(PEMBAHASAN BAB DEMI BAB DAN PASAL
DEMI PASAL)
MENUNJUK 9 ORANG ANGGOTA PPKI SEBAGAI
PANITIA KECIL
(DIPIMPIN : OTTO ISKANDARDINATA)
4. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintah Daerah
19 AGUSTUS 1945
SIDANG PPKI KEMBALI DILANJUTKAN
ACARA PERTAMA
MEMBAHAS HASIL KERJA PANITIA KECIL
(DIPIMPIN : OTTO ISKANDARDINATA)
SEBELUM ACARA DIMULAI
PRESIDEN SOEKARNO MENUNJUK AHMAD
SOEBARJO, SUTARJO KARTOHADIKUSUMO
DAN KASMAN SINGODIMEJO SEBAGAI
PANITIA KECIL
TUGAS : MERUMUSKAN BENTUK
DEPARTEMEN BAGI PEMERINTAH RI,
TETAPI BUKAN PERSONILNYA
(PEJABATNYA)
OTTO ISKANDARDINATA
MENYAMPAIKAN HASIL KERJA PANITIA
KECIL DAN HASIL KEPUTUSANNYA NKRI
DIBAGI MENJADI 8 PROVINSI (JAWA
TENGAH, JAWA TIMUR, KALIMANTAN,
SULAWESI, MALUKU, SUNDA KECIL,
DAN SUMATRA) DAN MASIH
DITAMBAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN SURAKARTA
SIDANG DILANJUTKAN MENDENGARKAN
LAPORAN AHMAD SUBARJO MENGENAI NKRI
DIBAGI ATAS 12 DEPARTEMEN (KEMENTRIAN :
DALAM NEGERI, LUAR NEGERI, KEHAKIMAN,
KEUANGAN, KEMAKMURAN, KESEHATAN,
PENGAJARAN, SOSIAL, PERTAHANAN,
PENERANGAN, PERHUBUNGAN, PEKERJAAAN
UMUM), DISAMPING ITU JUGA ADA
KEMENTRIAN NEGARA
5. 3. Pembentukan Badan-Badan Negara
MALAM HARI TANGGAL 19 AGUSTUS 1945 DI JLN.
GAMBIR SELATAN (MERDEKA SELATAN) NO. 10 (PRESIDEN
SUKARNO, WAKIL PRESIDEN HATTA, MR. SARTONO,
SUWIRJO, OTTO ISKANDARDINATA, SUKARDJO
KARTOHADIKUSUMO, SUKARDJO WIRJOPRANOTO, DR.
BUNTARAN, MR. A.G. PRINGGODIGDO, DAN
DRTAJULUDDIN) BERKUMPUL MEMBAHAS SIAPA SAJA
YANG DIANGKAT SEBAGAI ANGGOTA KOMITE NASIONAL
INDONESIA PUSAT (KNIP)
9 AGUSTUS 1945
DIRENCANAKAN RAPAT KNIP
DAN
22 AGUSTUS 1945
PPKI KEMBALI MENGADAKAN SIDANG
(MEMUTUSKAN MENGENAI PEMBENTUKAN
KOMITE NASIONAL MSELURUH INDONESIA
DENGAN PUSATNYA DI JARATA)
KOMITE NASIONAL DIBENTUK SEBAGAI
PENJELMAAN TUJUAN DAN CITA-CITA
BANGSA INDONESIA UNTUK
MENYELENGGARAKAN KEMERDEKAAN
INDONESIA YANG BERDASAR KEDAULATAN
RAKYAT
29 AGUSTUS 1945
KNIP ( KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT)
DIRESMIKAN DAN ANGGOTA-ANGGOTANYA DILANTIK DI
GEDUNG KESENIAN PASAR BARU, JAKARTA ( KETUA : MR.
KASMAN SINGODIMEJO, DAN BEBERAPA WAKILNYA :
SUTARJO KARTOHADIKUSUMO, MR. LATUHARHARY, DAN
ADAM AMLIK)
16 OKTOBER 1945
SIDANG KNIP DISELENGGARAK DI GEDUNG BALAI
MUSLIMIN INDONESIA, JAKARTA (DIPIMPIN : KASMAN
SINGODIMEJO). SIDANG INI MENGUSULKAN KEPADA
PRESIDEN AGAR KNIP DIBERI HAK LEGISLATIF SELAMA
DPR DAN MPR BELUM TERBENTUK
SYAHIR DAN AMIR SYARIFUDIN
MENGUSULKAN ADANYA BPKNIP (BADAN
PEKERJA KNIP) UNTUK MENGHADAPI
SUASANA GENTING. BPKNIP AKAN
MENGERJAKAN TUGAS OPERASIONAL DARI
KNIP
6. 4. Pembentukan Kabinet
PRESIDEN MEMBENTUK KABINET (DIPIMPIN : PRESIDEN SUKARNO),
KABINET INI PARA MENTERI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN
ATAU KABINET PRESIDENSIAL
2 SEPTEMBER 1945
KABINET RI YANG PERTAMA DIBENTUK OLEH PRESIDEN SUKARNO
TERDIRI ATAS PARA MENTERI SEBAGAI BERIKUT :
1. MENTERI DALAM NEGERI R.A.A. WIRANATA KUSUMAH
2. MENTERI LUAR NEGERI MR. AHMAD SUBARJO
3. MENTERI KEUANGAN MR. A.A. MARAMIS
4. MENTERI KEHAKIMAN PROF. MR. SUPOMO
5. MENTERI KEMAKMURAN IR. SURAKHMAD COKROADISURYO
6. MENTERI KEAMANAN RAKYAT SUPRIYADI
7. MENTERI KESEHATAN DR. BUNTARAN MARTOATMOJO
8. MENTERI PENGAJARAN KI HAJAR DEWANTARA
9. MENTERI PENERANGAN MR. AMIR SYARIFUDDIN
10. MENTERI SOSIAL MR. IWA KUSUMASUMANTRI
11. MENTERI PEKERJAAN UMUM ABIKUSNO COKROSUYOSO
12. MENTERI PERHUBUNGAN ABIKUSNO COKROSUYOSO
13. MENTERI NEGARA WAHID HASYIM
14. MENTERI NEGARA DR. M. AMIR
15. MENTERI NEGARA MR. R.M. SARTONO
16. MENTERI NEGARA R. OTTO ISKANDARDINATA
7. 5. Pembentukan Berbagai Partai Politik
22 AGUSTUS 1945
SIDANG PPKI MEMUTUSKAN ADANYA PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK
NASIONAL YANG KEMUDIAN TERBENTUK PNI (PARTAI NASIOANL INDONESIA)
MAKLUMAT 3 NOVEMBER 1945
BPKNIP MENGUSULKAN PERLU DIBENTUKNYA PARTAI POLITIK YANG
KEMUDIAN DITINDAKLANJUTI OLEH WAKIL PRESIDEN
BEBERAPA PARTAI POLITIK YANG KEMUDIAN TERBENTUK :
1. MASYUMI (MAJELIS SYURA MUSLIMIN INDONESIA), BERDIRI TANGGAL 7 NOVEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH DR.
SUKIMAN WIRYODANJOYO
2. PKI (PARTAI KOMUNIS INDONESIA), BERDIRI 7 N0VEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH MR. MOH. YUSUF. OLEH TOKOH-
TOKOH KOMUNIS, SEBRENARNYA PADA TANGGAL 2 OKTOBER 1945 PKI TELAH DIDIRIKAN
3. PBI (PARTAI BURUH NASIONAL), BERDIRI TANGGAL 8 N0VEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH NYONO
4. PARTAI RAKYAT JELATA, BERDIRI TANGGAL 8 NOVEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH SUTAN DEWANIS
5. PARKINDO (PARTAI KRISTEN INDONESIA), BERDIRI TANGGAL 10 NOVEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH DR.
PRABOWINOTO
6. PSI ( PARTAI SOSIALIS INDONESIA), BERDIRI TANGGAL 10 NOVEMBER 1945, DIPIMPIN AMIR SYARIFUDDIN
7. PRS ( PARTAI RAKYAT SOSIALIS), BERDIRI TANGGAL 10 N0VEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH SUTAN SYAHRIR
8. PKRI (PARTAI KATHOLIK INDONESIA), BERDIRI TANGGAL 8 DESEMBER 1945
9. PERSATUAN RAKYAT MARHAEN INDONESIA, BERDIRI TANGGAL 17 DESEMBER 1945, DIPIMPIN OLEH JB ASSA
10. PNI (PARTAI NASIONAL INDONESIA), BERDIRI TANGGAL 29 JANUARI 1946. PNI MERUPAKAN PENGGABUNGAN DARI
PARTAI RAKYAT INDONESIA (PRI), GERAKAN REPUBLIK INDONESIA, DAN SERIKAT RAKYAT INDONESIA, YANG
MASING-MASING SUDAH BERDIRI DALAM BULAN NOVEMBER DAN DESEMBER 1945
8. 6. Komite van Aksi dan Lahirnya Badan-Badan
Perjuangan
KOMITE VAN AKSI DIBENTUK SUKARNI DAN ADAM
MALIK (TUGASNYA : PELECUTAN SENJATA
TERHADAP SERDADU JEPANG DAN MEREBUT
KANTOR-KANTOR YANG MASIH DIDUDUKI JEPANG)
MUNCULNYA KOMITE VAN AKSI DISUSUL LAHIRNYA BADAN
PERJUANGAN SEPERTI API (ANGKATAN PEMUDA
INDONESIA), BARA (BARISAN RAKYAT INDONESIA), DAN BBI
(BARISAN BURUH INDONESIA)
DI BERBAGAI DAERAH BERKEMBANG PULA BADAN-BADAN
PERJUANGAN SEPERTI DI SURABAYA MUNCUL BBI PADA
TANGGAL 21 AGUSTUS 194. PADA TANGGAL 25 AGUSTUS
1945 DIBENTUK ANGKATAN MUDA OLEH SUMARSONO
DAN RUSLAN WIJAYASASTRA
DI YOGYAKARTA, SURAKRTA, DAN SEMARANG
JUGA MUNCUL BADAN PERJUANGAN SEPERTI
ANGKATAN MUDA DAN PEMUDA DI SEMARANG,
ANGKATAN MUDA DI SURAKARTA, ANGKATAN
MUDA PEGAWAI KESULTANAN ATAU DIKENAL
PEKIK (PEMUDA KITA KESULTANAN) DI
YOGYAKARTA
Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar jawa, antara lain :
1. Di Aceh terdapat API ( Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimppin oleh Syauman Gaharu dan BPI ( Barisan Pemuda
Indonesia) kemudian menjadi PRI (Pemuda Republik Indonesia) yang dipimpin oleh A. Hasyim
2. Di Sumatra Utara terdapat pemuda Republik Andalas
3. Di Sumatra Barat terdapat pemuda andalas dan pemuda republik Indonesia andalas barat
4. Di Lampung terdapat API (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh Pangeran Emir Mohammad Noor
5. Di Bengkulu terdapat PRI ( Pemuda Republik Indonesia) dipimpin oleh Nawawi Manaf
6. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI (Pemuda Penyongsong Republik Indonesia). Tokoh-tokohnya, antara lain Musani Rani dan
Jayadi Saman
7. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI (Persatuan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Rusbandi
8. Di Bali terdapat AMI (Angkatan Muda Indonesia) dan PRI (Pemuda Republik Indonesia)
9. Di Sulawesi Selatan terdapat PPNI (Pusat Pemuda Nasional Indonesia)yang dipimpin oleh Manai Sophian, AMRI (Angkatan
Muda Republik Indonesia), Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia
9. 7. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia
a. Badan Keamanan Rakyat
BADAN KEAMANAN RAKYAT DIDIRIKAN
TANGGAL 22 AGUSTUS 1945 DAN DIBENTUK
OLEH PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN
INDONESIA
TUGASNYA : PEMELIHARAAN KEAMANAN
BERSAMA-SAMA DENGAN RAKYAT DAN JAWATAN-
JAWATAN NEGARA
DIPIMPIN OLEH : MOEFRENI MOEKMIN
DAN
MARKAS BESAR : JAKARTA
DIBUBARKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 1945
(DIUBAH MENJADI TKR (TENTARA KEAMANAN
RAKYAT)
b. Tentara Keamanan Rakyat
TENTARA KEAMANAN RAKYAT DIDIRIKAN TANGGAL
5 OKTOBER 1945 (NAMA ANGKATAN PERANG
PERTAMA YANG DIBENTUK OLEH PEMERINTAH
INDONESIA
TUJUANNYA : UNTUK MENGATASI SITUASI YANG
MULAI TIDAK AMAN, AKIBAT KEDATANGAN KEMBALI
TENTARA SEKUTU KE INDONESIA SETELAH JEPANG
MENYERAH TANPA SYARAT KEPADA SEKUTU
DIPIMPIN OLEH :
PANGLIMA BESAR (JENDERAL SOEDIRMAN) DAN
MENTERI PERTAHANAN (AMIR SYARIFUDDIN)
DAN
MARKAS BESAR : YOGYAKARTA
DIBUBARKAN PADA TANGGAL 26 JANUARI 1946
(DIUBAH NAMANYA MENJADI TENTARA REPUBLIK
INDONESIA)
10. c. Dari TKR, TRI ke TNI
PEMERINTAH MENGELUARKAN PENETAPAN PEMERINTAH NO.2/SD 1946 TANGGAL 1 JANUARI 1946 YANG BERISI :
MENGUBAH NAMA TENTARA KEAMANAN RAKYAT MENJADI TENTARA KESELAMATAN RAKYAT, KEMENTRIAN
KEAMANAN RAKYAT DIUBAH MENJADI KEMENTRIAN PERTAHANAN, BELUM GENAP SATU BULAN TENTARA
KESELAMATAN RAKYAT DIGANTI DENGAN TRI (TENTARA REPUBLIK INDONESIA), HAL INI BERDASARKAN PADA
MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL 26 JANUARI 1946. DI DALAM MAKLUMAT TERSEBUT DITEGASKAN BAHWA TRI
MERUPAKAN TENTARA RAKYAT, TENTARA KEBANGSAAN, ATAU TENTARA NASIONAL.
5 MEI 1947
PRESIDEN MENGELUARKAN DEKRIT YANG BERISI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA YANG DISEBUT PANITIA
PEMBENTUKAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL YANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN SUKARNO
SETELAH PANITIA ITU BEKERJA AKHIRNYA KELUAR PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PEMBENBTUKAN ORGANISASI TNI
(TENTARA NASIONAL INDONESIA). MULAI TANGGAL 3 JUNI 1947, SECARA RESMI TELAH DIAKUI BERDIRINYA TNI
SEBAGAI PENYEMPURNA DARI TRI. ORGANISASI INI TELAH DIMILIKI TNI ANGKATAN DARAT, TNI ANGKATAN LAUT, TNI
ANGKATAN UDARA. SEMUA ITUNTERKENAL DENGAN SEBUTAN ABRI (ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA)
DAN SAAT INIANGKATAN BERSENJATA BREPUBLIK INDONESIA KEMBALI BERNAMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERIMA KASIHTERIMA KASIH