2.
PALANG MERAH INDONESIA
PALANG MERAH INDONESIA
(PMI)
(PMI)
Adalah Perhimpunan Nasional yang
didirikan di Indonesia.
PMI didirikan untuk membantu
meringankan penderitaan sesama
manusia akibat bencana, baik alam
maupun akibat ulah manusia tanpa
membedakan latar belakang korban atas
dasar prioritas yang paling membutuhkan
pertolongan.
3.
PROSES PEMBENTUKAN
PROSES PEMBENTUKAN
1873 : “Nederlands Rode Kruis
Afdeling Indie (NERKAI)”.
21 Oktober 1873,
Belanda Mendirikan
Palang Merah di Indonesia
“Het Nederlands-indische
Rode Kruis (NIRK)”
1932 : Dr. RCL Senduk &
Dr. Bahder Djohan
Menyusun Rancangan
Perhimpunan Nasional
1940: Rancangan ke
Sidang Konferensi NERKAI
Hasilnya DITOLAK.
Saat Pendudukan Jepang
Rancangan diajukan
Hasilnya DITOLAK
3 Sept 1945 :
Perintah Presiden Bentuk BADAN
PALANG MERAH NASIONAL
5 Sept 1945 : PANITIA 5
1. dr. R. Moehtar (Ketua)
2. dr. Bahder Djohan (Penulis)
3. dr. Djuhana (Anggota)
4. dr. Marzuki (Anggota)
5. dr. Sitanala (Anggota)
4.
PEMBENTUKAN PMI
PEMBENTUKAN PMI
• Dibentuk pada tanggal 17 September 1945, sebagai
Perhimpunan Nasional di Indonesia yang dalam
pelaksanaan tugasnya membantu Pemerintah di bidang
kemanusiaan.
5.
KETUA PMI DARI TAHUN KE TAHUN
NO PERIODE NAMA JABATAN
1 1945 - 1946 Drs. Mohammad Hatta Ketua I
2 1946 - 1948 Soetardjo Kartohadikoesoemo Ketua II
3 1948 - 1952 BPH Bintoro Ketua III
4 1952 - 1954 Prof. Dr. Bahder Djohan Ketua IV
5 1954 - 1966 K.G.P.A.A. Paku Alam VIII Ketua V
6 1966 - 1969 Let. Jend. Basuki Rachmat Ketua VI
7 1970 - 1982 Prof. Dr. Satrio Ketua VII
8 1982 - 1986 Dr. H. Soeyoso Soemodimedjo Ketua VIII
9 1986 - 1994 Dr. H. Ibnu Sutowo Ketua X
10 1994 - 1999 Dra. Siti Hardiyanti Rukmana Ketua XI
11 1999 - 2009 Mar’ie Muhammad Ketua XII
7.
DASAR HUKUM PMI
DASAR HUKUM PMI
1. KEPPRES RIS No. 25 Tahun 1950 (16 Januari 1950), yang
menyatakan keberadaan PMI adalah satu – satunya
Perhimpunan Palang Merah di Indonesia, menurut Conventie
Geneva (1864, 1906, 1929, 1949)
2. KEPPRES RI No. 246 Tahun 1963 (29 November 1963) tentang
Tugas Pokok dan Kegiatan PMI.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 023/Birhub/1972
Bahwa PMI Dapat menyelenggarakan Pertolongan Pertama
maupun menyelenggarakan pendidikan pertolongan pertama
serta dapat mendirikan Pos Pertolongan Pertama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Tugas
Khusus kepada PMI untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan
Transfusi Darah (UKTD).
8.
TUGAS POKOK & KEGIATAN PMI
TUGAS POKOK & KEGIATAN PMI
(Keppres RI No 246/1963)
(Keppres RI No 246/1963)
(1) PMI bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia
tentang pelaksanaan hubungan luar negeri dalam lapangan
kepalangmerahan untuk memenuhi sjarat-siarat jang ditentukan
dalam Konvensi Djenewa terhadap dunia luar.
(2) Disamping tugas-tugas jang termaktub pada ajat(l) diatas,
PMI mempersiapkan diri untuk dapat melaksanakan tugas-tugas
baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tudjuan tugas-
tugas bantuan pertama pada tiap-tiap bentiana alam jang terjadi
baik didalam negeri maupun diluar negeri dengan tudjuan
untuk mentjari ketangkasan-ketangkasan dalam melaksanakan
tugas-tugas pada waktu ada perang disampingnja tudjuan pokok
dari PMI dalam lapangan perikemanusiaan.
9.
Iuran anggota
Sumber dana lain yang tidak mengikat:
subsidi pemerintah, sumbangan masyarakat
Usaha – usaha lain yang tidak bertentangan
dengan peraturan yang berlaku
SUMBER DANA
SUMBER DANA
10.
1. Pengurus
2. Staf
3. Anggota :
a. Anggota Biasa
b. Anggota Luar Biasa
c. Anggota Kehormatan
4. Relawan :
a. Palang Merah Remaja /PMR
b. Korps Sukarela / KSR
c. Tenaga Sukarela /TSR
d. Donor Darah Sukarela /DDS
SUMBER DAYA MANUSIA
SUMBER DAYA MANUSIA
11.
STRUKTUR ORGANISASI PMI
STRUKTUR ORGANISASI PMI
PMI Pusat
PMI
Propinsi
PMI
Propinsi
PMI
Propinsi
PMI
Kab/Kota
PMI
Kab/Kota
PMI
Kab/Kota
PMI
Kecamatan
PMI
Kecamatan
PMI
Kecamatan
12.
HEARARKHI ORGANISASI PMI
HEARARKHI ORGANISASI PMI
PMI PUSAT
MUNAS
MUKERNAS
MUKERPROV
PMI KAB/KOTA
PMI PROPINSI
MUKERKAB/KOT
MUSCAM
PMI KECAMATAN
MUSKAB/KOT
MUSPROV
MUKERCAM
13.
Visi PMI
Visi PMI
Terwujudnya PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang
profesional, tanggap dan dicintai masyarakat.
(profesional berarti mempunyai kemampuan khusus dalam
menjalankan kegiatan kemanusiaan dan tanggap berarti
cepat mengetahui dan menyadari gejala/kondisi yang
muncul)
14.
Misi PMI
Misi PMI
1. Menguatkan dan mengembangkan Organisasi.
2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM
(Pengurus, staff, PMR dan Relawan)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Kepalangmerahan.
4. Mengembangkan Kegiatan Kepalangmerahan yang
berbasis masyarakat
5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring
kerjasama
6. Menyebarluaskan, mengadvokasi dan melaksanakan
Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan
Bulan Sabit Merah Internasional.
7. Mengembangkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Kepalangmerahan
20.
TUGAS KHUSUS:
TUGAS KHUSUS:
PENGELOLAAN TRANSFUSI DARAH
PENGELOLAAN TRANSFUSI DARAH
• Dasar : PP 7/2011
• Cakupan tugas :
- Pengerahan & pelestarian donor darah
- Pengambilan darah donor
- Pengolahan dan pengamanan darah
- Penyimpanan dan pendistribusian darah
