Download as ODP, PPTX
Uploaded byJoko Sriyatno
Bab i.pptx kelas xi ipa
Dokumen tersebut merangkum proses persiapan kemerdekaan Indonesia sejak masa pendudukan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terdapat upaya Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui pembentukan BPUPKI dan PPKI. Akhirnya, teks proklamasi dirumuskan dan dibacakan Soekarno dan Hatta di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945.
More Related Content
![Ips [Sejarah] - Persiapan Kemerdekaan Indonesia](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ipssejarah-120806021501-phpapp01-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
![Kemerdekaan Sebagai Modal Pembangunan [PPKN Kelas 8] SMPN 2 BREBES](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/ips-200701090735-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Bab i.pptx kelas xi ipa
- 1. BAB I PEMERINTAHAN INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN A.UPAYA MEMPERSIAPKAN KEMERDEKAAN INDONESIA 1. Persiapan Kemerdekaan Indonesia Situasi Jepang pada akhir tahun 1944 semakin tidak menentu. Di berbagai front semakin terdesak oleh sekutu. Maka, Jepang Mulai mengubah strateginya terhadap Indonesia. Dalam posisi terjepit Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia agar Tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan mau membantu Jepang. pada bulan 9 September 1944 Perdana Menteri Jepang Koiso Mengumumkan janji Kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Dan Jepang berusaha mengurangi
- 2. Permusuhan dengan bangsaIndonesia. Tindakan Jepang antara lain memperkenankan bendera merah putih berkibar di kantor- kantor dan berjajar dengan bendera jepang. Selain itu pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakici Harada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI (Dokuritsu Junbi Cosakai). Dengan janji tersebut diharapkan rakyat Indonesia tetap bersedia membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Sebagai ketua BPUPKI adalah KRT Dr Rajiman Widyodiningrat dibantu oleh RP Suroso dan Ichi Bangase (Jepang) jumlah anggotanya 67 orang, tujuh orang Jepang, tetapi mreka tidak punya hak suara. BPUPKI dilantik tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas : 1) menyelidiki dan mengumpulkan bahan-bahan penting tentang ekonomi, politik dan tata pemerintahan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia.
- 3. 2) Menyediakan segalasesuatu yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya BPUPKI melaksanakan sidang sebagai berikut : a) Sidang BPUPKI I tangga 29 Mei – 1 Juni 1945 Pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI tersebut, Moh. Yamin mengemukakan pidatonya yang berjudul “Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” yang meliputi lima asas antara lain : (1) peri kebangsaan (2) peri kemanusiaan (3) peri ketuhanan (4) peri kerakyatan (5) kesejahteraan rakyat
- 4. Pada sidang tanggal31 Mei 1945, Prof Dr Supomo mengajukan lima rancangan dasar negara Indonesia merdeka yaitu : a. Persatuan b. Kekeluargaan c. Mufakat dan Demokrasi d. Musyawarah e. Keadilan sosial Kemudian Ir Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang berjudul “Dasar Indonesia Merdeka” yang oleh ahli bahasa dinamakan pancasila antara lain: (1) kebangsaan Indonesia (2) internasionalisme atau peri kemanusiaan (3) mufakat atau demokrasi (4) kesejahteraan sosial
- 5. Setelah masa sidangBPUPKI tahap pertama selesai masa reses, sambil menunggu sidang berikutnya, anggota BPUPKI membentuk “panitia kecil” yang terdiri dari : (1) Ir. Soekarno (7) Abdul Kahar Muzakir (2) Moh. Hatta (8) Wahid Hasyim (3) Ahmad Soebardjo (9) Moh. Yamin (4) A.A. Maramis (5) K.H. Agus Salim (6) Abikusno Cokrosuyoso Setelah sidang BPUPKI I selesai, maka anggota BPUPKI yang lain meninggalkan kota Jakarta, sedangkan panitia kecil bekerja keras untuk menyumbangkan sesuatu yang penting kepada negara. Panitia kecil mengadakan rapat pada tanggal 22 Juni 1945 yang menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan “Piagam Jakarta”. Dasar filsafat dalam piagam Jakarta sebagai berikut :
- 6. a. Ketuhanan dengankewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. b. Kemanusiaan yang adil dan beradab c. Persatuan Indonesia d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta kemudian menjadi mukadimah Undang- Undang Dasar 1945, yang disertai perubahan pada sila pertama, yaitu dari “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk- pemeluknya “ menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa “. Perubahan seperti ini disesuaikan dengan keadaan bangsa Indonesia yang beraneka ragam agama.
- 7. b) Sidang BPUPKIII tanggal 10-17 Juli 1945 Sidang BPUPKI II ini membahas rancangan UUD dan Pembukaan UUD . Untuk tugas ini dibentuk panitia perancang yang diketuai oleh Ir. Soekarno yang anggotanya 18 orang. Selain dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Soepomo dengan menjalankan tugas merancang UUD. Pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang yang diketuai Ir. Soekarno melaporkan hasil pekerjaanya sebagai berikut : (1) Pernyataan Indonesia merdeka (2) Pembukaan UUD yang akan diambil dari piagam Jakarta (3) Batang tubuh. Setelah selesai sidang BPUPKI II, maka pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI . b. PPKI ( Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) /Dokuritsu Junbi Inkai PPKI dibentuk oleh Jepang tanggal 7 Agustus 1945 , anggotanya
- 8. Berjumlah 21 orangyang meliputi wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Selanjutnya tanpa izin dari penguasa Jepang anggota PPKI ditambah 7 orang, sehingga menjadi 28 orang. Dengan demikian PPKI secara tidak langsung telah diambil alih oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Pada saat kota Hirosima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945, maka Jepang akan segera mewujudkan janjinya kepada bangsa Indonesia yaitu memberikan kemerdekaan. Untuk itu, pada tanggal 9 Agustus 1945, Ir. Soekarno, Drs Moh. Hatta, Dr Rajiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalath, Saigon Vietnam oleh Marsekal Terauci Untuk menerima pengumuman yang berisi tentang “Pemberian Kemerdekaan bagi Indonesia mengenai Pelaksanaanya diserahkan kepada bangsa Indonesia”.
- 9. HIROSIMA DAN NAGASAKIDIJATUHI BOM ATOM SEKUTU
- 10. B. PROKLAMASI KEMERDEKAANINDONESIA 1. Peristiwa Rengasdengklok Pada tanggal 14 Agustus 1945, pasukan jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita ini diketahui kalngan pemuda tanggal 15 Agustus 1945 melalui siaran berita BBC (British Broadcasting Corporation ) di London. Para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Baru segera mengadakan pertemuan setelah mendengar berita kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 08.00 malam, para pemuda berkumpul di ruang belakang laboratorium bakteriologi jalan Pegangsaan Timur No.13 Jakarta di bawah pimpinan Chaerul Saleh. Para pemuda sepakat , bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hak dan tanggung jawab bangsa Indonesia yang tidak tergantung pada negara lain.
- 11. Segala ikatan danhubungan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan diadakan perundingan dengan golongan muda agar mereka diikutsertakan dalam pernyataan proklamasi. Keputusan rapat disampaikan oleh Wikana dan Darwis pada pada pukul 22.30 kepada Ir.Soekarno di rumahnya, Jln. Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan harapan, Ir.Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu hadiah dan intervensi dari Jepang. Tuntutan Wikana yang disertai ancaman bahwa akan terjadi pertumpahan darah jika Ir.Soekarno tidak menyatakan proklamasi kemerdekaan keesokan harinya. Tuntutan ini menimbulkan ketegangan, Ir. Soekarno marah dan berkata, “Ini leher saya seretlah saya ke pojok itu dan sudahilah nyawa saya malam ini juga,jangan sampai besok. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya”.
- 12. Sebagai ketua PPKI.Karena itu, saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok”. Ketegangan ini disaksikan golongan tua yang lain, seperti Drs.Moh.Hatta, dr.Buntaran,dr.Samsi, Mr.Ahmad Soebarjo dan Iwa Kusumasumantri. Utusan itu menjawab, “ Kalau begitu pendirian Saudara, kami pemuda-pemuda tidak bertanggung jawab, jika besok siang proklamasi belum diumumkan. Kami pemuda- pemuda akan bertindak sesuai dengan yang dikehendaki saudara”. Sekitar pukul 24.00,kedua utusan meninggalkan halaman rumah Ir.Soekarno. Mereka melaporkan kejadian ini pada golongan pemuda yang lain. Menanggapi hal ini, golongan muda mengadakan rapat dini hari tanggall 16 Agustus 1945 di asrama Baperpi, jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat juga dihadiri Soekarni, Yusuf Kunto, dr Moewardi dari Barisan Pelopor dan shudanco Singgih dari Daidan Peta Jakarta. Rapat ini memutuskan “menyingkirkan Ir. Soekarno dan Drs.Moh.Hatta keluar kota dengan
- 13. Tujuan untuk menjauhkansegala pengaruh Jepang” Untuk menghindari kecurigaan dari pihak Jepang. Shudanco Singgihmendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan rencana tersebut dibantu oleh Soekarni dan yusuf Kunto. Rencana itu berjalan lancar karena mendapatkan dukungan perlengkapan tentara peta dari Cudanco Latief Hendraningrat yang pada saat itu menggantikan Daidanco Kasman Singodimejo yang sedang bertugas di Bandung. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 04.30, sekelompok pemuda membawa Ir. Soekarno dan Drs Moh.Hatta keluar kota menuju Rengasdengklok, sebuah kota kawedanan di pantai utara kabupaten Karawang. Agar jauh dari pengaruh pendudukan Jepang. Rengasdengklok dipilih karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta-Cirebon. Disamping itu, mereka dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengasdengklok.
- 14. Rumah seorang keturunanTiong Hoa Jo Ki Song ,yang dijadikan Markas Kedudukan Cudan(kompi)tentara peta Rengasdengklok dengan komandanya Cudanco Subeno. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengasdengklok. Namun dalam pembicaraan, pada akhirnya Ir. Soekarno bersedia menyatakan Proklamasi setelah mereka kembali dari Jakarta. Pada tengah hari Singgih kembali ke Jakarta untuk menyampaikan berita tersebut kepada kawan-kawanya. Sedangkan di Jakarta Ahmad Soebarjo dan Wikana telah tercapai kesepakatan bahwa Proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta dan nyawanya menjadi taruhanya. Laksamana Tadashi Maeda juga memberikan jaminan keselamatan di rumahnya aman dipakai sebagai tempat perumusan Proklamasi. Pada pukul 16.00 Ahmad Subarjo diantar Yusuf Kunto menjemput Ir. Soekarno dan Drs Moh. Hatta yang berada di Rengasdengklok. Rombongan tiba di Jakarta pukul 17.30.
- 15. TEMPAT PENGASINGAN SOEKARNO-HATTADI RENGASDENGKLOK
- 16. 2. Perumusan TeksProklamasi Rombongan tiba di Jakarta pada pukul 23.30, kemudian menuju rumah Laksamana Maeda di jalan Imam Bonjol no. 1 Jakarta. Hal ini disebabkan laksamana Maeda telah menyampaikan kepada Ahmad Subarjo bahwa Ia menjamin keselamatan mereka selama berada di rumahnya, dari kemungkinan serangan Angkatan darat Jepang. Sebelum mereka memulai merumuskan naskah proklamasi terlebih dahulu menemui Somubuco(Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jendral Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai Proklamasi kemerdekaan. Pertemuan tidak mencapai kata sepakat . Nishimura menegaskan bahwa Jepang diberi tanggung jawab penuh untuk mempertahankan status quo yang kemudian diserahkan kepada sekutu. Dengan demikian, Proklamasi dilaksanakan lepas dari campur tangan Jepang. Akhirnya, mereka hanya mengharapkan pihak Jepang tidak
- 17. Menghalangi pelaksanaan proklamasiyang akan dilaksanakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Pada akhirnya mereka kembali ke rumah laksamana Maeda. Naskah Proklamasi dirumuskan tiga tokoh golongan tua,yaitu Ir.Soekarno, Drs.Moh.Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Peristiwa itu disaksikan oleh Miyoshi sebagai kepercayaan Nishimura, bersama tokoh pemuda Sukarni, Sudiro dan B.M.Diah, Sayuti Melik. Sementara itu, tokoh-tokoh lainya, baik golongan muda maupun golongan tua di serambi depan. Ir.Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi, sedangkan Drs. Moh.Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikiran secara lisan. Pada pukul 04.30 konsep naskah proklamasi telah selesai disusun. Selanjutnya mereka menuju ke serambi depan menemui hadirin yang menunggu. Ir Soekarno membacakan konsep naskah proklamasi . Ir. Soekarno meminta kepada seluruh hadirin untuk menandatangani naskah Proklamasi selaku
- 18. Wakil-wakil bangsa Indonesia.Usulan ini ditentang oleh tokoh pemuda. Karena sebagian tokoh-tokoh tua yang hadir dianggap “kepanjangan tangan” dari Jepang. Selanjutnya Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani adalah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Setelah naskah disetujui, kemudian diketik oleh Sayuti Melik disertai perubahan-perubahan. Ada tiga perubahan, yaitu kata” tempoh” diganti dengan” tempo”, sedangkan “wakil-wakil bangsa Indonesia” diganti dengan” atas nama bangsa Indonesia”. Cara menuliskan tanggal juga berubah, yaitu” Djakarta, 17-8-05” menjadi "Djakarta, hari” 17 boelan 8 tahoen 05”. Kemudian, timbul persoalan tempat Proklamasi akan diselenggarakan. Sukarni mengusulkan lapangan Ikada. Tetapi, lapangan Ikada tempat umum rawan terjadinya bentrokan baik kepada rakyat maupun pendudukan militer Jepang. Ir. Soekarno mengusulkan dilaksanakan di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta.
- 19. NASKAH PROKLAMASI TULISANTANGAN Ir. SOEKARNO
- 20. NASKAH PROKLAMASI KETIKANSAYUTI MELIK
- 21. 2. Pelaksanaan Proklamasi Pada pukul 05.00 tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia dari golongan tua dan golongan muda keluar dari rumah. Mereka pulang ke rumah masing-masing setelah berhasil merumuskan naskah proklamasi. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan tepat pukul 10.00. Sebelum pulang, Bung Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor berita dan pers,terutama B.M Diah untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Pagi hari itu, rumah Ir.Soekarno dipadati oleh massa yang berbaris dengan tertib. Untuk menjaga keamanan upacara pembacaan Proklamasi, dr Muwardi(kepala keamanan Ir. Soekarno meminta kepada Cudanco Latif Hendraningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Ir. Soekarno. Menjelang pukul 10.30, para pemimpin bangsa Indonesia
- 22. Telah berdatangan kejalan Pegangsaan Timur No.56 Jakarta, antara lain Mr.A.A.Maramis, Ki Hajar Dewantoro, Sam Ratulangi, K.H.Mas Mansur, Mr. Sartono. M. Tabrani dan A.G Pringgodigdo. Adapun susunan acara yang telah dipersiapkan adalah sebagai berikut : a. Pembacaan Proklamasi b. Pengibaran Bendera Merah Putih c. Sambutan Walikota Suwiryo dan Dr.Muwardi Pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Penyebarluasan Berita Proklamasi berita Proklamasi yang meluas di seluruh Jakarta disebarkan ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Dalam usaha menyiarkan berita proklamsi ke seluruh dunia, teks proklamasi berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan Jepang Domei
- 23.
- 24. Para pejuang yangberada di kantor tersebut di antaranya Adam Malik, Rinto Alwi, Asa Bafaqih, Marconis Wuz dan P.Lubis. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 18.30 WIB. Wartawan kantor berita Syarifudin berhasil memasuki gedung siaran radio Hoso Kanri Kyoku(RRI) untuk menyampaikan teks Proklamasi. Para pejuang seperti Yusuf Ronodipuro, bachtiar Lubis dan Suprapto berhasil menyiarkan berita proklamasi pada pukul 19.00 WIB. Disamping itu, para wartawan sangat besar perananya dalam menyiarkan berita proklamasi melalui surat kabar, diantaranya Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung. Di lain pihak pemerintah RI menugaskan kepada para yang telah diangkat pada tanggal 2 September 1945 untuk kembali ke daerah masing-masing guna menyampaikan berita Proklamasi di wilayahnya. Tokoh-tokoh tersebut antara lain: 1. Teuku Moh. Hassan untuk daerah Sumatra 2. Sam Ratulangi untuk Sulawesi
- 25. 3. Ketut Pujauntuk Nusa Tenggara 4. P.Moh. Noer untuk daerah Kalimantan Makna Proklamasi Republik Indonesia: 1. Lahirnya negara dan bangsa Indonesia 2. Sebagai puncak pergerakan anti penjajahan 3. Dimulainya revolusi Indonesia sebab dengan proklamasi akan terjadi perubahan pemindahan kekuasaan dari penjajah ke pemerintahan bangsa Indonesia sendiri. 4. Sebagai sumber hukum sebab dengan proklamasi berakhirlah hukum kolonial dan lahirlah hukum nasional. 3. Sambutan Terhadap Adanya Proklamasi Sambutan Proklamasi di ibukota Para Pemuda mulai membentuk barisan-barisan muda untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang. Para pemuda yang tergabung dalam komite Van Aksi mengadakan pengerahan
- 26. Untuk rapat raksasamenyambut Proklamasi di lapangan Ikada Jakarta pada tanggal 19 September 1945. Kehadiran Soekarno yang memberikan pidato secara singkat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disambut oleh rakyat. Melihat gejala tersebut Jepang melarang dengan menjaga ketat, maka presiden Soekarno menyampaikan pesan agar rakyat percaya kepada pimpinan dan pulang ke rumah masing-masing secara tertib. Sambutan Proklamasi di berbagai daerah di Indonesia 1. Di Jawa Tengah, berita proklamasi diterima melalui radio Domei, sementara itu Syarief Sulaiman dan MS.Mintarjo membawanya ke gedung Jawa Hokokai yang pada saat itu sedang dilaksanakan sidang di bawah pimpinan Mr. Wongso Negoro. Dalam sidang itu dibacakan teks Proklamasi serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyerukan “Hidup Bung Karno” dan
- 27. Berita proklamasi disiarkanmelalui radio Semarang pada tanggal 19 Agustus 1945. 2. “Peristiwa Tiga Daerah”(Brebes, Pekalongan, Tegal). Sambutan Proklamasi di tiga daerah tersebut diwarnai oleh keributan rakyat terhadap pegawai pamong praja dan pegawai pemerintahan, sebab mereka dianggap sebagai alat Jepang. Peristiwa ini salah penafsiran yang merugikan bangsa Indonesia. 3. Di Medan berita proklamasi dibawa Teuku Muhammad Hasan dan rakyat menyambutnya dengan membentuk Barisan Pemuda Indonesia di bawah pimpinan Ahmad Tahir, yang kemudian mengambil alih gedung pemerintahan dan menyerang Jepang pada tanggal 4 Oktober 1945 dengan semangat juangnya. 4. Di Gorontalo penyambutan Proklamasi dengan merebut kekuasaan dari tangan Jepang dan menyita berbagai senjata milik Jepang. 5. Di Sulawesi Utara para pemuda yang tergabung dalam pasukan
- 28. Pemuda Indonesia mengadakangerakan Tangsi Putih dan Tangsi Hitam di Teling Menado untuk membebaskan tawanan yang pro Republik Indonesia. 6. Insiden Bendera 19 September 1945. Peristiwa ini terjadi di hotel Yamato, yang berpangkal pada tindakan beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Merah Putih Biru, hal ini menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya. Rakyat menyerbu hotel tersebut untuk menurunkan bendera serta merobek warna biru dan mengibarkan kembali sebagai Merah Putih.
- 29. BAB II PEMERINTAHAN INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEMOKRASI TERPIMPIN D.PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DAN KELENGKAPAN NEGARA 1.Proses Terbentuknya Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia Dalam usaha menata rumah tangga negara, sehari setelah Prokalamasi PPKI mengadakan rapat tanggal 18 Agustustus 1945, Sebelum sidang dimulai Soekarno-Hatta berencana menambah 9 anggota baru PPKI yang sebagian dari golongan muda, yaitu Sukarni, Chaerul Saleh dan Wikana. Akan tetapi, golongan muda Kurang berkenan. Mereka masih menganggap PPKI adalah badan Bentukan Jepang.
- 30. Oleh karena itu,Ir.Soekarno hanya mengumumkan 6 anggota baru, yaitu Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantoro, Mr.Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Mr.Iwa Kusuma Sumantri, dan Mr.Ahmad Subarjo. Adapun, rapat PPKI yang pertama ini menghasilkan : a. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar negara yang dibahas dalam sidang BPUPKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dikenal UUD 1945. Rapat PPKI yang pertama dilakukan di gedung Cuo Sangi In, Jln. Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusumo,K.H.Wachid Hasjim, Mr. Kasman Singodimejo dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya” . Hal ini disebabkan pemeluk
- 31. Pemeluk agama lainmerasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Akhirnya rapat yang dipimpin oleh Bung Hatta, dalam waktu 15 menit, berhasil mencapai kesepakatan dan mengubahnya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa “. b. Pengngkatan presiden dan wakil presiden Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Ia mengusulkan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs.Moh. Hatta sebagai wakil presiden. Usul tersebut disetujui oleh hadirin yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. c. Pembentukan Komite Nasional Rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 juga berhasil memutuskan Pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama MPR dan DPR belum terbentuk.
- 32. Sidang PPKI yangkedua tanggal 19 Agustus 1945, menghasilkan keputusan : a. Menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi Sidang PPKI dilanjutkan keesokan harinya tanggal 19 Agustus 1945 pada pukul 10.00 pagi di gedung Cuo Sangi In. Rapat ini membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Oto Iskandar Dinata, yang menghasilkan keputusan sebagai berikut : 1) Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi beserta calon gubernurnya. a) Jawa Barat : Sutarjo Kartohadikusumo b) Jawa Tengah : R.P Suroso c) Jawa Timur : R.A Suryo d) Kalimantan(Borneo) : Ir Moch. Noer e) Sulawesi : Sam Ratulangi f) Maluku : Mr. J Latuharhary
- 33. g) Sunda Kecil(Nusa Tenggara) : Mr I Gusti Ketut Puja h) Sumatra : Mr.Teuku.Moh. Hasan b. Menetapkan Kementrian dalam lingkungan pemerintahan. Dalam sidang PPKI ini juga mendengar laporan dari panitia kecil yang diketuai oleh Ahmad Subarjo. Panitia itu mengusulkan dibentuknya 13 kementrian. Setelah dilakukan pembahasan, sidang memutuskan 12 kementrian yang dibantu oleh menteri negara. Susunan kementrian yang pertama yang berhasil disusun sesuai dengan ketentuan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 2 September 1945 dipimpin oleh presiden Soekarno. Presiden berperan sebagai pemimpin kabinet dan kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Susunan kabinet pertama RI sebagai berikut.
- 34. Menteri Dalam Negeri: R.A.A Wiranata Kusumah Menteri Luar Negeri : Mr.Ahmad Subarjo Menteri Kehakiman : Prof Dr Supomo Menteri Kemakmuran : Ir Surahman Cokroadisuryo Menteri Keuangan : Mr. A.A Maramis Menteri Kesehatan : Dr. Buntaran Martoatmojo Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantoro Menteri Sosial : Mr.Iwa Kusuma Sumantri Menteri Penerangan : Mr. Amir Syarifudin Menteri Perhubungan : Abikusno Cokrosuyoso Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi Menteri Pekerjaan Umum: Abikusno Cokrosuyoso Menteri Negara : Otto Iskandardinata Menteri Negara : Wahid Hasyim Menteri Negara : Dr.M.Amir
- 35. Menteri Negara : Mr. Sartono Dis-amping itu juga diangkat sejumlah pejabat tinggi negara, yaitu : Ketua Mahkamah Agung : Mr. Kusumaatmaja Jaksa Agung : Mr.Gatot Tarunamiharja Sekretaris Negara : Mr.A.G Pringgodigdo Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 Rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat(BKR). a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat Inti dari anggota KNIP adalah anggota PPKI. Di samping itu, anggota KNIP juga berasal dari tokoh-tokoh golongan muda dan tokoh-tokoh
- 36. Menteri Negara : Mr. Sartono Dis-amping itu juga diangkat sejumlah pejabat tinggi negara, yaitu : Ketua Mahkamah Agung : Mr. Kusumaatmaja Jaksa Agung : Mr.Gatot Tarunamiharja Sekretaris Negara : Mr.A.G Pringgodigdo Juru Bicara Negara : Sukarjo Wiryopranoto Sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 Rapat PPKI tanggal 22 Agustus 1945 memiliki agenda utama membahas Komite Nasional Indonesia Pusat(KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat(BKR). a. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat Inti dari anggota KNIP adalah anggota PPKI. Di samping itu, anggota KNIP juga berasal dari tokoh-tokoh golongan muda dan tokoh-tokoh
- 37. Masyarakat dari berbagaidaerah sehingga jumlahnya mencapai 137 orang. Anggota KNIP secara resmi dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di gedung Kesenian Pasar Baru. Sebagai ketua KNIP Kasman Singodinejo. Pada bulan Oktober 1945, kelompok kiri (sosialis) dalam KNIP yang dipimpin oleh Sutan Syahrir berhasil menyusun kekuatan dan mendorong dibentuknya Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP). Langkah berikutnya dari kelompok sosialis adalah mendorong terbentuknya kabinet parlementer. Sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan Parlementer adalah mengubah fungsi KNIP dari sekedar hanya badan penasehat menjadi badan legislatif yang sebenarnya. Dengan alasan : 1) Adanya kesan politik bahwa kekuasaan presiden terlalu besar sehingga dikawatirkan menjadi pemerintahan yang bersifat diktator.
- 38. 2) Adanya propagandaBelanda melalui NICA yang menyiarkan isu politik bahwa pemerintah RI adalah pemerintahan yang bersifat fasis, yang menganut sistem pemerintahan Jepang sebelum perang dunia II. Oleh karena itu, Belanda menganjurkan kepada dunia internasional agar tidak mengakui kedaulatan RI. 3. Untuk menunjukan kepada dunia internasional,khususnya pihak sekutu , bahwa Indonesia baru merdeka adalah demokratis, bukan negara fasis buatan Jepang. Maklumat Pemerintah No.X tanggal 16 Oktober 1945. Maklumat tersebut ditandatangani oleh wakil presiden Moh.Hatta dalam konggres KNIP tanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat tersebut terdiri dari dua materi pokok berikut ini . 1) Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar
- 39. Haluan Negara 2) Berhubunggentingnya keadaan, pekerjaan KNIP sehari-hari dijalankan oleh suatu Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 Pada tanggal 30 Oktober 1945, BP-KNIP mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan kesempatan kepada rakyat seluas- luasnya untuk mendirikan partai-partai politik sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Selain itu, pembentukan partai-partai politik juga merupakan persiapan bagi pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan pada bulan Januari 1946. Pemerintah menyetujui hal tersebut jika keberadaan partai-partai politik itu dapat memperkuat perjuangan bangsa Indonesia mempertahahkan kemerdekaan dan menjamin keamanan
- 40. Masyarakat. Persetujuan pemerintahitu diwujudkan dengan dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh wakil presiden. Isinya antara lain menyatakan. “Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat”. Sehubungan dengan hal itu, pada bulan November dan Desember 1945 para pemimpin rakyat sibuk membentuk partai- partai politik. Partai Politik Pada Awal Kemerdekaan Berate partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 sebagai berikut:
- 41. 1) Masyumi (MajelisSyuro Muslimin Indonesia) berdiri tanggal 7 november 1945, dipimpin oleh Dr.Sukiman Wiryosanjoyo. 2) PKI (Partai Komunis Indonesia) berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Moh.Yusuf. 3) PBI (Partai Buruh Indonesia) berdiri pada tanggal 8Nopember 1945, dipimpin oleh Nyono 4) PRJ (Partai Rakyat Jelata) berdiri tanggal 8 Nopember 1945 oleh Sutan Dewanis. 5) Parkindo (Partai Kristen Indonesia) berdiri tanggal 10 Nopember 1945 dipimpin oleh Probowinoto 6) Parsi (Partai Sosialis Indonesia) berdiri 10 Nopember 1945 dipimpin oleh Amir Syarifudin 7) Paras (Partai Rakyat Sosialis) berdiri pada tanggal 20 Nopember 1945 dipimpin oleh Sutan Syahrir. Parsi dan Paras bergabung menjadi satu menja di Partai Sosialis dipimpin oleh Sutan Syahrir,Amir Syarifudin dan Oei Hwee Goat.
- 42. 8) PKRI (PartaiKatolik Republik Indonesia) berdiri tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J Kasimo 9) Permai (Persatuan Rakyat Marhaen) berdiri tanggal 17 Desember 1945 didirikan oleh J.B Assa 10) PNI (Partai Nasional Indonesia) berdiri pada tanggal 29 Januari 1946 dipimpin oleh Sidik Joyosukarto. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 Sejak permulaan bulan Oktober 1945, beberapa tokoh seperti Supeno, Sukarni, Ir.Sukirman dan Mangunsarkoro bersama anggota KNIP lainya sudah berencana mengubah sistem pemerintahan sistem presidentil menjadi sistem parlementer sehingga kabinet bertanggung jawab kepada KNIP sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Pembentukan pemerintahan parlementer juga diharapkan dapat mengurangi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu besar. Selanjutnya BP-KNIP secara resmi
- 43. Mengajukan usul tersebutkepada pemerintah mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri kepada suatu “Perwakilan Rakyat” (KNIP). Pada tanggal 14 Nopember 1945, pemerintah menyetujui usulan BP-KNIP untuk mengubah bentuk kabinet presidentil menjadi parlementer. Persetujuan pemerintah tersebut diumumkan melalui maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 yang berbunyi. “Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama usahanya menegakan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, tanggung jawab adalah di dalam tangan menteri.
- 44. KNIP dalam sidangketiga tanggal 25-27 November 1945 menyetujui pula adanya pertanggungjawaban menteri tersebut dengan kata-kata “....membenarkan kebijakan presiden perihal mendudukan perdana menteri dan menteri- menteri yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang”. Sistem kabinet parlementer berlaku sejak 14 Nopember 1945 hingga 27 Desember 1949. Selama berlakunya UUD 45 tahap pertama, terdapat sembilan kali pergantian kabinet 1) kabinet presidentil pertama,2-9-1945 s/d 14-11-1945 2) kabinet Syahrir I, 14-11-1945 s/d 12 -3- 1945 3) kabinet Syahrir II, 12 -3 194-6 s/d 20-10-1946 4) kabinet Syahrir III, 20-10-1946 s/d 27-6-1947 5) kabinet Amir Syarifudin I, 3-7-1947 s/d 11-11-1947
- 45. 6) kabinet AmirSyarifudinII, 11-11-1947 s/d 29-1-1948 7) kabinet Hatta I, 29-1-1948 s/d 4-8-1948 8) kabinet darurat (PDRI), 19-12-1948 s/d 13-7-1949 9) kabinet Hatta II, 4-8-1949 s/d 20-8-1949 c. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanaan Negara Pada tanggal 22 Agustus 1945, presiden Soekarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan tiga badan baru, yaitu sebagai berikut : 1) Komite Nasional Indonesia (KNIP) 2) Partai Nasional Indonesia (PNI) 3) Badan Keamanan Rakyat
- 46. BKR bertugas menjagakeamanan umum di daerah- daerah di bawah koordinasi KNI Daerah. Sebagian golongan muda menyambut dengan kecewa pidato presiden tersebut karena mereka menghendaki agar pemerintah segera membentuk tentara nasional, bukan sekedar BKR. Akan tetapi,sebagian lain terutama mantan tentara PETA, KNIL, dan Heiho menanggapinya dengan segera membentuk BKR di daerahnya masing-masing dan memanfaatkanya sebagai wadah perjuangan. Di Jakarta, bekas tentara PETA membentuk BKR pusat agar BKR di daerah di daerah dapat dikoordinasikan secara terpusat. Tokoh yang terpilih secara terpusat. Tokoh yang terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kasman Singodimejo, bekas Daidanco Jakarta. Setelah Kasman diangkat sebagai ketua KNIP, kedudukanya sebagai ketua BKR digantikan oleh Kaprawi, bekas Daidanco Sukabumi, selengkapnya pengurus BKR pusat,
- 47. Yaitu Kaprawi (ketuaumum), Sutalaksana (ketua I), Latif Hendraningrat (ketua II), dan dibantu oleh Arifin Abdurahman, Mahmud, dan Zulkifli Lubis. Mereka melakukan kontak dengan bekas perwira KNIL di Jakarta, Bandung dan pimpinan BKR di daerah-daerah seperti di Jawa Timur (drg. Moestopo), di Jawa Tengah(Soedirman) dan Jawa Barat(Arudji Kartawinata). Pembentukan Tentara Nasional Sebagian pemuda yang tidak puas dengan pembentukan BKR, yang pada umumhya telah membentuk organisasi-organisasi perjuangan pada zaman jepang. Organisasi itu besar perananya bagi tercetusnya proklamasi kemerdekaan. Setelah usulan mereka mengenai pembentukan tentara nasional ditolak presiden dan wakil presiden, mereka menempuh jalan lain. Mereka
- 48. menempuh jalan lain.Mereka membentuk badan-badan perjuangan perjuangan sendiri yang kemudian menyatukan diri dalam sebuah Komite Van Aksi yang bermarkas di jalan Menteng 31 Jakarta. Organisasi ini dipimpin oleh Adam Malik, Chaerul Saleh, dan Maruto Nitimiharjo. Badan-badan perjuangan yang tergabung dalam Komite Van Aksi, yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA, dan Barisan Buruh Indonesia(BBI). Kemudian, muncul pula badan-badan perjuangan lain di jawa, sperti Barisan Banteng, Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi(KRIS), Pemuda Indonesia Maluku (PIM), Hizbullah, Sabilillah, Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pembrontakan Rakyat Indonesia (BPRI). Ada pula badan perjuangan yang bersifat khusus seperti Tentara Pelajar (TP),Tentara Genie Pelajar(TGP)
- 49. dan Tentara RepublikIndonesia (TRIP). Pembentukan badan-badan perjuangan juga dilakukan di Sumatra, Sulawesi dan pulau-pulau lainya. Di Aceh dibentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) dan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) yang kemudian berubah menjadi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Sumatra Utara dibentuk Pemuda Republik Andalas. Di Sumatra Barat dibentuk Pemuda Andalas dan Pemuda Indonesia Andalas Barat. Di Sulawesi Selatan dibentuk Pusat Pemuda Indonesia (PPI) dipimpin oleh Manai Sophian. Sementara itu, tentara sekutu terus berupaya membebaskan dan memepersenjatai kembali pasukan- pasukan Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Menghadapi reaksi tersebut pemerintah RI berencana membentuk Tentara Nasional. Pemerintah memanggil pensiunan KNIL Oerip Soemohardjo untuk segera membentuk tentara Nasional.
- 50. Pada tanggal 5Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagai pimpinan TKR, pemerintah menunjuk Supriyadi,tokoh perlawanan PETA di Blitar, dan Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jendral. Sedangkan, Moh. Sulyoadikusumo, bekas daidanco PETA, diangkat sebagai menteri keamanan rakyat. Dengan dasar maklumat pemerintah itu, Urip Sumoharjo segera membentuk markas tertinggi TKR di Yogyakarta. Selanjutnya,pulau jawa dibentuk 10 divisi dan sumatra 6 divisi. Supriyadi yang ditunjuk pimpinan tertinggi TKR tidak pernah menduduki posnya. Oleh karena itu pada bulan Nopember 1945 diadakan pemilihan pimpinan tertinggi TKR yang baru. Dalam pemilihan itu, Kolonel Sudirman, Komandan Divisi
- 51. V/Banyumas terpilih sebagaipimpinan tertinggi TKR yang baru. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai panglima besar TKR dengan pangkat jendral. Pada tanggal 25 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat diubah Tentara Republik Indonesia (TRI). Dengan penetapan pemerintah No. 6/SD tahun 1946 pada tanggal 9 April 1946 dibentuk Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara TRI-AU, dengan Kepala Stafnya Komodor Suryadi Suryadarma. Sedangkan tanggal 19 Juli 1946, berdirilah Tentara Republik Indonesia Angkatan Laut (TRI-AL) dengan pimpinanya Laksamana Muda Mohammad Nasir. Pada tanggal 3 Juli 1947 Tentara Republik Indonesia secara resmi berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia, sejak tanggal 19 Agustus 1945 merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Kemudianpada tanggal 2 September 1945, pemerintah mengangkat R. Sukanto Cokroatmojo sebagai
- 52. Kepala Kepolisian Negara.Dengan penetapan pemerintah Nomor 11/SD tanggal 25 Juni 1946 Kepolisian dikeluarkan dari Departemen Dalam Negeri dan langsung dibawah Perdana menteri sebagai jawatan tersendiri.Kepala Kepolisian Negara.