3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, dasar hukum pengelolaan keuangan negara, standar internasional akuntansi sektor publik, regulasi perundang-undangan terkait di Indonesia, serta badan yang terkait dengan akuntan sektor publik.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...SitiMardiani5
Makalah ini bertujuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan, semoga dengan adanya makalh ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. mohon maaf bila banyak memiliki kekurangan
terimakasih
Undang-undang dan peraturan terkait mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi tugas menteri keuangan dan kepala instansi dalam menyusun laporan keuangan, serta kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, dasar hukum pengelolaan keuangan negara, standar internasional akuntansi sektor publik, regulasi perundang-undangan terkait di Indonesia, serta badan yang terkait dengan akuntan sektor publik.
Dalam instansi yang bergerak dalam bidang Pemerintahan, software akuntansi sangat dibutuhkan untuk membantu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan adanya software akuntansi pemerintahan maka pembuatan laporan akan lebih mudah.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
Sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi mencakup formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen.
ASP-PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ...SitiMardiani5
Makalah ini bertujuan untuk pembelajaran dan menambah wawasan, semoga dengan adanya makalh ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang. mohon maaf bila banyak memiliki kekurangan
terimakasih
Undang-undang dan peraturan terkait mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan yang meliputi tugas menteri keuangan dan kepala instansi dalam menyusun laporan keuangan, serta kerangka umum sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Artikel ini membahas pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruhnya masih lemah. Pemahaman akuntansi memberikan pengaruh terbesar terhadap kualitas laporan keuangan.
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Bogor (Balai Penelitian Tanah)
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Semester 4
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
Tugas Kelompok Akuntansi Sektor Publik"PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN KOMPETENSI SDM"
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Dokumen tersebut membahas perkembangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia, mulai dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat penjelasan mengenai kerangka hukum, proses penyusunan, komponen-komponen laporan keuangan, serta perbedaan antara SAP basis kas menuju akrual dengan SAP basis akrual."
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
Artikel ini membahas pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banda Aceh. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun pengaruhnya masih lemah. Pemahaman akuntansi memberikan pengaruh terbesar terhadap kualitas laporan keuangan.
Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Organisasi Sektor Publik di Bogor (Balai Penelitian Tanah)
Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Semester 4
Analisis laporan keuangan pemerintah pusat dan daerahharthy_sweet
Dokumen tersebut membahas tentang analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menjelaskan definisi laporan keuangan pemerintah daerah, komponennya, pengguna laporan tersebut, sistem akuntansi pemerintah daerah, serta peranan pelaporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintah.
PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH...CaeCaew
Tugas Kelompok Akuntansi Sektor Publik"PENGARUH PENERAPAN SAP DAN SPIP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR DENGAN KOMPETENSI SDM"
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi pemerintah selama periode pelaporan.
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Dokumen tersebut membahas perkembangan standar akuntansi pemerintahan (SAP) di Indonesia, mulai dari basis kas menuju basis akrual. Terdapat penjelasan mengenai kerangka hukum, proses penyusunan, komponen-komponen laporan keuangan, serta perbedaan antara SAP basis kas menuju akrual dengan SAP basis akrual."
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat Indonesia yang didasarkan pada undang-undang dan peraturan terkait keuangan negara. Sistem ini mengatur prosedur, struktur, dan alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat mulai dari tingkat satuan kerja hingga konsolidasi laporan keuangan negara.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. 2010 2
KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR DI
SEKTOR PUBLIK
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS PUBLIK
3. 2010 3
STANDAR
INTERNASIONAL
AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
TERDAPAT PERBEDAAN STANDAR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI
BERBAGAI NEGARA
INTERNASIONAL FEDERATION
OF ACCOUNTANS (IFAC)
INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARS (IPSAS)
UNTUK MENINGKATKAN
KOMPARABILITAS LAP.KEU
7. BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN
SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang
berada dibawah naungan IAI
2010 7
8. SISTEM AKUNTANSI SINGLE
ENTRY
Sistem akuntansi yang telah berjalan selama ini,
pembukuan hanya dilakukan secara single entry, dan
diselenggarakan oleh instansi-instansi secara terpisah.
2010 8
9. KELEMAHAN SISTEM SINGLE
ENTRY
Proses penyusunan lambat, disusun dari sub
sistem yang terpisah-pisah dan tidak terpadu.
Memakai sistem single entry accounting yang
tidak lagi memadai menampung kompleksitas
transaksi-transaksi keuangan pemerintah.
Sulit dilakukan reformasi antar subsistem
Tidak mendasrkan pada Akuntansi Keuangan
Pemerintah
Tidak dapat menghasilkan neraca Pemerintah
2010 9
10. BASIS AKUNTANSI
Sesuai amanat UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi
akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran
pendapatan dari belanja negara paling lambar tahun
anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang sekarang ini
diterapkan oleh pemerintah dalam pembuatan laporan
keuangan pemerintah sesuai dengan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintahan dalam Standar AKuntansi
Pemerintahan adalah dual basis, yang dimaksud dual basis
adalah pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan
dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas,
sedangkan untuk pengakuan aktiva, kewajiban, dan ekuitas
dalam Neraca menggunakan basis akrual
2010 10
11. BASIS AKUNTANSI (2)
Penggunaan dual basis tersebut di dasarkan pada
kenyataan bahwa pemerintahan diwajibkan membuat
neraca yang hanya dapat dibuat dengan akuntansi
berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga wajib
membuat laporan realisasi anggaran atau yang dulu di
kenal dengan nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN)
yang dibuat dengan akuntansi berbasis kas.
2010 11
12. PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN
BAKUN
Sejak tahun 1982 telah berupaya
membuat Sistem Akuntansi Pemerintah
Pusat (SAPP)
SAPP yang dibuat oleh BAKUN terdiri
dari dua sistem utama yang terpadu,
yaitu :
Sistem AKuntansi Pusat (SAP) yang
diselenggarakan oleh BAKUN
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang
diselenggarakan oleh Departemen/ Lembaga
Pemerintah Non Departemen.
Single entry → double entry → Triple
entry
Bisa membuat neraca
2010 12
13. PRODUK DAN USAHA YANG
DILAKSANAKAN (2)
KASP telah menyusun standar akuntansi untuk sektor
publik/emerintah yaitu Standar Akuntans Pemerintahan
(SAP) PP No, 24 Tahun 2005
Untuk organisasi sektor publik lainnya IAI telah
mengeluarkan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan
Organisasi Nir Laba
2010 13
14. STANDAR PEMERIKSAAN
KEUANGAN NEGARA (SPKN)
BPK telah mengembankan standar
penting yang akan menjadi panduan
dalam prose audit di Indonesia
SPKN menjadi acuan bagi auditor
pemerintah dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pemeriksa (peraturan
BPK No. 1 Tahun 2007)
SPKN hanya mengatur hal-hal yang
tidak terdapat dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPSP)
2010 14
15. SPKN MEMBAGI AUDIT MENJADI
TIGA JENIS
Pemeriksanaan keuangan
Pemeriksanaan kinerja
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
2010 15
19. UU No 17 Tahun 2004 Pasal
30/31
Presiden/Gubernur/Bupati/Wali
kota menyampaikan rancangan
undang-undang tentang
pertanggungjwaban
pelaksanaan APBN/APBD
kepada DPR/DPRD
berupa laporan keuangan
2010 19
20. UU No 17 Tahun 2004 Pasal 32
Bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBN/APBD
sebagaimana dimaksud
disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi
pemerintahan
2010 20
21. UU No 1 Tahun 2005 Pasal 51
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan
akuntansi atas transaki keuangan aset, utang, dan
ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayan dan
perhitungannya.
Kepala satua kerja perangkat daerah selaku
Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi
atas transaksi aset, utang, dan ekuitas dana,
termasuk transaksi pendaptan dan belanja, yang
berada dalam tanggung jawabnya.
Akuntansi sebagaimana dimaksud digunakan untuk
menyususn laporan keuangan Pemerintah Daerah
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2010 21
22. UU No 1 Tahun 2005 Pasal 55
Ayat (1) Kepala Satuan Pengelola Keuangan
Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah menyusun laporan keuangan
pemerintanh daerah untuk disampaikan
kepada guberrnur/bupati/walikota dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Ayat (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang menyusun dan menyampaiakan
laporan keuangan yang meliputi laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan
2010 22
23. UU No 15 Penjelasan Pasal 16 Ayat (1)
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan
pada kriteris (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan
(adequate disclosure), (iii) kepatuahan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas
sistem pengendalian intern.
2010 23
24. UU No 31 Tahun 2005 Pasal 184
Kepala daerah menyampaiakan rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksan Keuangan paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tahun anggaran beakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimasud
sekurag-kurangnya meliputi laporan realisasi
APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatn
atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan
laporan keuangan badan usaha milik negara.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
2010 24
25. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 265 ayat (2) :
Laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan
pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan
2010 25
26. KEDUDUKAN SAP
Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun
2004
Dibutuhkan dalan rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa
laporan keuangan
Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan
pemerintah daerha wajib menerapkan SAP
2010 26