Downloaded 12 times
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
- 1. REGULASI DAN STANDARDI SEKTOR PUBLIK
- 2. 2010 KEBUTUHAN REGULASI DANSTANDAR DI SEKTOR PUBLIK INFORMASI MEWUJUDKAN TRANSPARANSI AKUNTABILITAS PUBLIK Keuangan negara dapat diinterpretasikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban warga yang di nilai dengan uang, dalam kerangka tata penyelenggaraan pemerintah DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK : Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun keaungan daerah, sebagai mana yang dimaksud dalam Undang- Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 3. STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSISEKTOR PUBLIK IASB IPSASB IASB Tugasnya menyusun standar Sector Bisnis IPSASB Tugasnya menyusun standar Sector Public Menerbitkan IAS Menerbitkan IPSAS IPSAS Bukan berati menggantikan standar Suatu Negara melainkan Mengembangkan standar suatu negara IFAC (International Federation of Accountant) didirikan di Munic 1977 Merupakan Federasi dan Organisasi Akuntan International Membuat 2 Badan Penyusun Standar yang terpisah yaitu : IPSAS yang berbasis Acrual dikembangkan mengacu pada IFRS sepanjang ketentuan-ketentuan dalam IFRS dapat diterapkan pada Sector Public. IPSASB tetap memperhatikan isu-isu sfesifik yang berkembang pada sector publik
- 5. REGULASI PERUNDANGAN SEKTOR PUBLIK •UU No.15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara • UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Perpres No. 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) • PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. • PP No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional • PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan • PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 6. STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK •International Federation of Accountants-IFAC (Federasi Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebut International Public Sector Accounting Standards-IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). • IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan
- 7. • Komite StandarAkuntansi Pemerintahan (KSAP) bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip- prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. • KSAP bertujuan untuk mengembangkan program- program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk mengembangkan SAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan berorientasi pada IPSAS (International Public Sector
- 8. Dalam menyusun SAP,KSAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh: • International Federation of Accountant (IFAC). • International Accounting Standards Committee (IASC). • International Monetary Fund (IMF). • Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). • Financial Accounting Standards Board (GASB). • Perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Republik Indonesia. • Organisasi profesional lainnya di berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan.
- 9. Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) ini terdiri atas sebuah kerangka konseptual dan 11 pernyataan, yaitu: • PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran • PSAP 03 Laporan Arus Kas • PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan • PSAP 05 Akuntansi Persediaan • PSAP 06 Akuntansi Investasi • PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap • PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan • PSAP 09 Akuntansi Kewajiban • PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa • PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi
- 10. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP)Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap Perubahan basis SAP dari kas menjadi akrual, Peraturan Pemerintah ini mendelegasikan perubahan terhadap PSAP diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Perubahan terhadap PSAP dilakukan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Penyiapan pernyataan SAP oleh KSAP tetap harus melalui proses baku penyusunan SAP dan mendapat pertimbangan dari BPK.
- 11. PERBEDAAN PP 71TAHUN 2010 DENGAN PP 24 TAHUN 2005 PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010 LAPORAN PERUBAHAN SAL Tidak ada laporan tersendiri NERACA Ekuitas Dana terbagi; Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LAPORAN PERUBAHAN SAL Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan Lain-lain; Saldo Anggaran Lebih Akhir. NERACA Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
- 12. PERBEDAAN PP 71TAHUN 2010 DENGAN PP 24 TAHUN 2005 PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010 LAPORAN ARUS KAS Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran LAPORAN KINERJA KEUANGAN Bersifat optional Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos : a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; c) Surplus atau defisit. LAPORAN ARUS KAS Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitasoperasi, investasi, pendanaan LAPORAN OPERASIONAL Merupakan Laporan Keuangan Pokok Menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan-LO (Laporan Operasional) dari kegiatan operasional; b) Beban dari kegiatan operasional ; c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d) Pos luar biasa, bila ada; e) Surplus/defisit-LO.
- 13. PERBEDAAN PP 71TAHUN 2010 DENGAN PP 24 TAHUN 2005 PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Bersifat optional Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah . Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Merupakan Laporan Keuangan Pokok Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. d) Ekuitas akhir. Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama
- 14. BADAN YANG TERKAITDENGAN AKUNTAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA • Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) • Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang berada dibawah naungan IAI
- 15.