Pengertian kerangka

1. http://www.free-powerpoint-templates-design.com
PENGERTIAN, REGULASI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Oleh : Chairani Adelina, S.E.

2. Pengertian Akuntansi
Sektor Publik
Regulasi Akuntansi
Sektor Publik
Content :

3. Pengertian Akuntansi Sektor Publik
Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap
sesuatu hal.
Publik
Sektor publik adalah bidang-bidang yang menyangkut kepentingan publik atau
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, telekomunikasi, transportasi, perdagangan, energi listrik, air minum,
perumahan, dan lain-lain.
Sektor Publik
Organisasi sektor publik adalah organisasi yang tujuannya tidak mencari laba/
keuntungan atau nirlaba (non profit motive).
Organisasi Sektor Publik
Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana
masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di
bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun
pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.
Akuntansi Sektor Publik

4. Kenapa
butuh
Regulasi dan
Standar ????
Karena pada era keterbukaan seperti sekarang ini,
informasi berperan penting bagi kita semua. Informasi
merupakan sarana komunikasi efektif antar anggota
masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau
antara suatu entitas tertentu dengan masyarakat di
sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi
yang utuh akan menciptakan transparansi dan pada
gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik.

5. UUD 1945 Amandemen IV, secara
khusus diatur mengenai Keuangan
Negara, yaitu pada BAB VIII pasal 23
Ayat 1.
Penyusunan keuangan negara
didasarkan atas Rencana Strategi
dalam UU Propenas, dan
pelaksanaannya dituangkan dalam
UU yang harus dijalankan oleh
Presiden/Wakil Presiden dan
Menteri-menteri serta pimpinan
Lembaga Tinggi Negara Lainnya.
Dasar Hukum Keuangan
Negara
Berdasarkan pasal 18 UUD
1945, tujuan pembentukan
daerah otonom adalah
meningkatkan daya guna
penyelenggaraan pemerintah
untuk melayani masyarakat dan
melaksanakan program
pembangunan.
Dasar Hukum Keuangan
Daerah
Dasar Hukum Keuangan Sektor Publik

6. Standar Akuntansi Sektor Publik
International Federation of Accountants - IFAC (Federasi
Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite
khusus yang bertugas menyusun sebuah standar
akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku
secara internasional yang kemudian
disebut International Public Sector Accounting
Standards - IPSAS (Standar Internasional Akuntansi
Sektor Publik). Kemudian IPSAS meliputi seluruh
organisasi sektor publik termasuk juga lembaga
pemerintahan baik pemerintah pusat dan daerah
(Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik-Ikatan
Akuntan Indonesia (IAI)) yang kemudian membentuk
KSAP yang bertugas mempersiapkan penyusunan
konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-
prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71
Sebagai Regulasi Terkini di Indonesia
Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai
pengganti PP 24 tahun 2005.
Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini
dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010
terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I
merupakan Standar Akuntansi Pemerintah
berbasis Akrual yang akan dilaksanakan
selambat-lambatnya mulai tahun 2014,
sedangkan Lampiran II merupakan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju
Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014.
Regulasi Akuntansi Sektor Publik

7. Kerangka Konseptual ASP
01 02 03 04
Tujuan dan Peranan Ruang Lingkup Tujuan Asumsi Dasar
Tim penyusun standar
akuntansi keuangan sektor
Penyusun laporan keuangan
Auditor, seperti BPK dan KAP
para pemakai laporan
keuangan sektor publik.
1. Perencanaan publik
2. Penganggaran publik
3. Realisasi anggaran publik
4. Pengadaan barang dan
jasa publik
5. Pelaporan sektor publik
6. Audit sektor publik
7. Pertanggungjawaban
public
Menyediakan informasi
untuk pengambilan
keputusan dan
mendemostrasikan
akuntabilitas entitas,
sumber-sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya
finansial, pendanaan kas,
evaluasi kinerja, kondisi
keuangan dan perubahan,
serta evaluasi kinerja.
a. Dasar Akrual
b. Keberlangsungan
usaha

8. Kerangka Konseptual ASP
05 06 07 08
Karakteristik Kualitatif LKSP Elemen LKSP
Pengakuan dan Pengukuran
LKSP
Beda Basis Kas dan Basis
Akrual
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan
4. Dapat dibandingkan
5. Materialitas
6. Penyajian jujur
7. Subtansi mengungguli ben
tuk
8. Netralitas
9. Pertimbangan sehat
10. Kelengkapan
1. Aktiva
2. Kewajiban
3. Ekuitas
1. Pengukuran unsur
laporan keuangan
2. Probabilitas manfaat
ekonomi masa depan
3. Kendala pengukuran
4. Pengakuan aktiva
5. Pengakuan kewajiban
6. Pengakuan pendapatan
7. Pengakuan biaya
8. Pengukuran unsur
laporan keuangan
1. Basis Kas
Sistem akuntansi ini hanya
mengakui arus kas masuk
dan kas keluar
2. Basis Akrual
Sesuai PSAP No. 2

9. THANK YOU