EDICITION

1. MAKALAH
SEMINAR AKUNTANSI
“STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN”
Disusun Oleh :
1. Nanda Nahdhyiah A31113525
2. Riski Amalia Ode A31113038
3. Castelein M Latanna A31113527
4. Safiyulloh A31113531
5. George Holatila A31113317
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2016

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah berkaitan
dengan “Standar Akuntansi Pemerintahan” ini tepat pada waktu yang telah
ditentukan, yang akan digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah
Seminar Akuntansi.
Tak lupa kami haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat
bagi siapa saja yang membutuhkannya.
Namun makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kritik dan saran
yang membangun sangat kami harapkan untuk masa yang akan datang.
Makassar, 22 April 2016
Penyusun

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ................................................................................................................. i
Daftar Isi............................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................
A. Latar Belakang.................................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................ 2
C. Tujuan .............................................................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................................
A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan ................................................................ 3
B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Sebagai Regulasi Terkini di Indonesia ........ 4
C. Akuntansi Perusahaan vs Akuntansi Pemerintahan.......................................... 7
D. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan .............................................................. 9
E. Proses Penyusunan SAP ...................................................................................... 11
F. Tantangan yang Dihadapi Akuntansi Pemerintahan ............................................... 16
BAB III PENUTUP ..........................................................................................................
A. Simpulan........................................................................................................... 18
Daftar Pustaka................................................................................................................... iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Akuntansi dikelompokan dalam beberapa konsentrasi keilmuan,
Kusnadi, dkk (1999) mengelompokan akuntansi menjadi 11 bidang, yaitu :
Akuntansi Keuangan, Pemeriksaan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen,
Akuntansi Perpajakan, Sistem Akuntansi, Akuntansi Anggaran, Akuntansi
Internasional, Akuntansi Non Profit, Akuntansi Sosial, Instruksi Akuntansi.
Berapapun banyaknya pembagian konsentrasi akuntansi, sebenarnya
hanya bermuara pada 2 kelompok akuntansi, yaitu akuntansi komersial dan
akuntansi pemerintahan. Sebagian orang mengelompokkannya sebagai
akuntansi sektor publik, tetapi untuk konsistensi bahasa dalam artikel ini
penulis hanya akan menyebutnya dengan istilah akuntansi pemerintahan.
Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah
lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya
akuntansi di sektor komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar
Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (1994), kebutuhan
standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan
Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai
mengembangkan standar akuntansi.
Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah lama dinantikan oleh berbagai pihak telah
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13
Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP), yang kemudian
PP ini diganti dengan PP No. 71 tahun 2010. Dengan ditetapkannya PP SAP
maka untuk pertama kali Indonesia memiliki standar akuntansi pemerintahan.
Menandai Dimulainya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Wakil
Presiden RI meluncurkan Standar Akuntansi Pemerintahan di Istana Wakil
Presiden pada tanggal 6 Juli 2005. Acara ditandai dengan penyerahan Standar
Akuntansi Pemerintahan Kepada Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri
Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Toli-Toli dan Walikota Pangkal

5. Pinang. Dalam sambutannya Wakil presiden menyatakan keharusan
implementasi SAP bagi pemerintah pusat dan daerah.
Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini
terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa
Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan
Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP
71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain.
Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I
merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang akan
dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan Lampiran II
merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang
hanya berlaku hingga tahun 2014.
Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera
diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri),
Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap
untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II
merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP
24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Berdasarkan hal-hal tersebut
diatas, tulisan ini mencoba membahas beberapa aspek yang berhubungan
dengan akuntansi pemerintahan.
B. Rumusan Masalah
 Apa perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan dengan
Standar Akuntansi Keuangan?
 Apa saja isu krusial dalam Standar Akuntansi Pemerintahan?
C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan makalah ini adalah :
 Mengetahui perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan
dengan Standar Akuntansi Keuangan.
 Mengetahui isu krusial dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya sudah ada sejak ribuan
tahun yang lalu. Kemunculannya lebih dipengaruhi pada interaksi yang
terjadi pada masyarakat dan kekuatan sosial di dalam masyarakat. Kekuatan
sosial masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan – organisasi
sektor publik ini, dapat diklasifikasikan dalam:
a. Semangat kapitalisasi (Capitalistic Spirit).
b. Peristiwa politik dan ekonomi (Economic and Politic Event).
c. Inovasi teknologi (Technology Inovation).
Pengertian/definisi Akuntansi Pemerintahan menurut Revrisond
Baswir adalah: “Akuntansi Pemerintahan (termasuk di dalamnya akuntansi
untuk lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba lainnya), adalah
bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-
lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Akuntansi Sektor Publik juga
dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang
diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi
negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN,
BUMD, LSM dan yayasan sosial.
Ciri-ciri umum entitas yang menjalankan akuntansi pemerintahan
adalah :
a. Non-Profit Motive
b. Sumber Pendanaan dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah,
laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara dsb.
c. Pertanggungjawaban keuangan dan operasional kepada masyarakat
(publik) dan parlemen (DPR/DPRD).
d. Struktur Organisasi bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis.
e. Karakteristik anggaran terbuka untuk publik.
Berdasarkan pengertian di atas Akuntansi Pemerintahan adalah
akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan / lembaga

7. yang tidak bertujuan untuk mencari laba, dan merupakan suatu bagian dari
disiplin ilmu akuntansi yang utuh.
Pemerintah sebagai entitas yang menjalankan akuntansi publik
memiliki tujuan menjalankan pemerintahan dengan baik dan supaya tujuan
negaranya menjadi terwujud. Tujuan akuntansi pemerintahan memang bukan
mutlak mencari laba, namun bukan berarti diharamkan mencari laba. Atas
nama terselenggaranya kehidupan bernegara lebih baik, laba dapat juga
diambil, tentu dengan mementingkan pelayanan kepada masyarakat terlebih
dahulu.
Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas
dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Keluasan wilayah
publik tidak hanya disebabkan keluasan jenis dan bentuk organisasi yang
berada di dalamnya, tetapi juga kompleksitas lingkungan yang mempengaruhi
lembaga-lembaga publik tersebut.
Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan
pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah),
perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan,
universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).
B. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Sebagai Regulasi Terkini di Indonesia
Dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka
13, 14, 15, dan 16, dapat dilihat bahwa definisi pendapatan dan belanja
negara/daerah berbasis akrual karena disana disebutkan bahwa : Pendapatan
negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dan Belanja negara/daerah adalah kewajiban
pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih. Namun kita diperkenankan untuk transisi karena saat itu praktik yang
ada adalah dengan menggunakan basis kas, dimana pendapatan dan belanja
diakui saat uang masuk/keluar ke/dari kas umum negara/daerah.
Dispensasi ini tercantum dalam Pasal 36 ayat 1 UU 17 Tahun 2003
yang intinya ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan

8. belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima)
tahun, artinya sampai dengan tahun 2008. Untuk masa transisi itulah PP 24
tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit, dimana kita
memakai basis Kas Menuju Akrual (Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan
basis kas, Neraca berdasarkan basis Akrual). Dalam pelaksanaan PP 24
Tahun 2005 tersebut hingga Laporan Keuangan Pemerintah tahun 2008
selesai diaudit di tahun 2009, ternyata opini yang didapat pemerintah saat itu
masih menyedihkan. Untuk itulah, Pemerintah akhirnya berkonsultasi dengan
Pimpinan DPR, dan disepakati bahwa basis akrual akan dilaksanakan secara
penuh mulai tahun 2014.
Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah PP ini
terbit maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya baik berupa
Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan
Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP
71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2
buah lampiran.
PP No 24 Tahun 2005
(Basis Kas Menuju Akrual)
PP No 71 Tahun 2010
(Basis Akrual)
o Laporan Realisasi Anggaran
(LRA)
o Neraca
o Laporan Arus Kas
o Catatan atas Laporan
keuangan
o Laporan Realisasi Anggaran
o (LRA)
o Laporan Perubahan Saldo
o Anggaran Lebih (LSAL)
o Neraca
o Laporan Arus kas
o Laporan Operasional (LO)
o Laporan Perubahan Ekuitas
o Catatan Atas Laporan
Keuangan
Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014, sedangkan

9. Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju
Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak
tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi
pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku
selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP
Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang
memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa
perubahan sedikit pun.
Perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara Lampiran
I dan Lampiran II adalah sebagai berikut:
Lampiran I
 Laporan Anggaran (Budgetary Reports): Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 Laporan Keuangan (Financial Reports): Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,
dan Catatan atas Laporan Keuangan
Lampiran II
 Laporan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Dengan perbedaan jenis Laporan Keuangan yang akan dihasilkan,
otomatis penjelasan pada setiap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
(PSAP) yang terkait dengan masing-masing Laporan Keuangan akan
mengalami perubahan.
Perbedaan daftar isi pada Lampiran I dan Lampiran II adalah sebagai
berikut:
Lampiran I
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
Kas;
- PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

10. - PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
- PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;
- PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan,
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Operasi yang Tidak Dilanjutkan;
- PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
- PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
Lampiran II
- Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan
- PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
- PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;
- PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;
- PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;
- PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;
- PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan;
- PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
- PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
- PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;
Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang
diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini adalah dengan beranjak
dari PP 24 tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian
terhadap PP 24 tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan

11. pembaca PP 71 tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas
perubahan-perubahan tersebut karena lebih mudah memahami perubahannya
dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International
Public Sector of Accounting Standards (IPSAS) yang diacu oleh KSAP.

12. C. Akuntansi Perusahaan vs Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan berbeda
disebabkan karena perbedaan sifat dan karakteristik. Perbedaan karakteristik
perusahaan dengan entitas pemerintahan (diolah dari berbagai sumber, e.g.
Mardiasmo (2002) dan Bastian (2001)) seperti yang ditunjukkan pada tabel di
bawah ini
Akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial memiliki persamaan
dan perbedaan yang menurut BPKP (2002 : 40) persamaan akuntansi
pemerintahan dan akuntansi komersial adalah :
1) Memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi.
2) Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima secara
umum.
3) Merupakan bagian terpadu dari sistem ekonomi yang sama dan juga
menggunakan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan.
4) Menggunakan dan mengkonversi sumber daya yang langka yang
akan diolah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam bentuk yang
lebih berguna.
5) Menghasilkan laporan keuangan.
6) Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan informasi yang sangat
bergunan bagi proses pengambilan keputusan.
7) Memerlukan informasi yang akurat.
Keterangan Pemerintahan Perusahaan
Tujuan entitas Non-Laba Laba/orientasi profit
Sumber pendanaan
Pajak , retribusi , utang ,
penerbitan obligasi
pemerintah, laba
BUMN/BUMD,
penjualan asset negara
Laba ditahan ,
penjualan asset, utang
bank , penerbitan
saham, penerbitan
obligasi
Pertanggungjawaban
Masyarakat ( public )
dan parlemen (
DPR/DPRD )
Para pemegang saham
dan kreditor
Sruktur organisasi Birokratis Fleksibel
Karakteristik anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Stakeholder Lingkup luas Lingkup sempit

13. Jadi, meskipun memiliki perbedaan, pada dasarnya fungsi akuntansi
dalam bidang apapun adalah sama yaitu menyajikan informasi bagi berbagai
pihak tentang kejadian-kejadian ekonomi sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Namun selain fungsi umum, akuntansi pemerintahan memiliki fungsi
khusus, yaitu :
1) Menghitung layanan yang dicapai oleh pemerintah.
2) Membantu mengamankan dan mengawasi semua hak dan kewajiban
pemerintah khususnya dari segi ukuran finansial.
3) Memberikan informasi yang sangat berguna kepada para pihak yang
berkepentingan.
4) Mengukur efektifitas dan efisiensi kinerja eksekutif di dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Pendapat lain dikemukakan oleh BPKP bahwa fungsi dari akuntansi
pemerintahan adalah :
1) Pertanggungjawaban
Akuntansi pemerintahan memberikan informasi keuangan yang
lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna
bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan unit-unit
pemerintahan.
2) Manajerial
Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan yang
diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan
pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3) Pengawasan
Akuntansi pemerintahan memungkinkan terselenggaranya
pemeriksaan efektif dan efisien oleh aparat pengawasan fungsional.
Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk memberikan jaminan kepada
masyarakat bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor yang benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

14. D. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi pemerintahan tidak hanya berisi tentang penjelasan yang
diberikan pemerintah nasional tetapi diberikan juga oleh PBB ( Perserikatan
Bangsa-Bangsa ) (A Manual Government Accounting) yang dapat diringkas
sebagai berikut (dalam Bachtiar Arif dkk, 2002:9):
1) Dapat memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-
Undang dan Peraturan lain.
Akuntansi Pemerintah dirancang untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, UU dan
Peraturan lain. Apabila terdapat dua yaitu untuk kepentingan
efisiensi dan ekonomis di satu sisi, sedangkan di sisi lain hal tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, UU atau Peraturan
lainnya, maka akuntansi tersebut harus disesuaikan denganUndang-
Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan lainnya.
2) Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran.
Sistem Akuntansi Pemerintahan harus dikembangkan sesuaidengan
klasifikasi anggaran yang telah disetujui pemerintah danlembaga
legeslatif. Fungsi anggaran dan akuntansi harus salingmelengkapi
didalam pengelolaan keuangan negara serta harusdiintegrsikan.
3) Perkiraan-perkiraan harus diselenggarakan.
Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-
perkiraan untuk mencatat transksi-transaksi yang terjadi. Perkiraan-
perkiraan yang dibuat harus dapat menunjukkan akuntabilitas
keuangan negara yang andal dari sisi obyek dan tujuan penggunaan
dana serta pejabat atau organisasi yang mengelolanya.
4) Memudahkan pemeriksaan oleh aparatur pemerintah.
Sistem Akuntansi Pemerintah yang dikembangkan harus
memungkinkan aparat pemeriksaan untuk melakukan tugasnya.
5) Sistem akuntansi harus terus dikembangkan.
Dengan adanya perubahan lingkungan dan sifat transaksi, sistem
Akuntansi Pemerintah harus terus disesuaikan dan dikembangkan
sehingga tercapai efisiensi, efektivitas dan relevansi.

15. 6) Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif.
Sistem Akuntansi Pemerintah harus mengembangkan perkiraan-
perkiraan secara efektif sehubungan dengan sifat dan
perubahanlingkungan sehingga dapat mengungkapkan hasil ekonomi
dankeuangan dari pelaksanaan suatu program.
7) Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan
guna pengembangan rencana dan program.
Sistem Akuntansi Pemerintah harus dikembangkan untuk memenuhi
kebutuhan para pengguna informasi keuangan yaitu, pemerintah,
rakyat (lembaga legeslatif), lembaga donor, Bank Dunia, dan lain
sebagainya.
8) Pengadaan suatu perkiraan
Perkiraan-perkiran yang dibuat harus memungkinkan analisis
ekonomi atas data keuangan dan mereklasifikasi transaksi-transaksi
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan
perkiraan-perkiraan nasional.
E. Proses Penyusunan SAP
Komite standar yang dibentuk Menteri Keuangan sampai dengan
pertengahan tahun 2004 telah menghasilkan draf SAP yang terdiri dari
kerangka konseptual dan 11 pernyataan standar, semua kerangka tersebut
disusun melalui Due Process.
Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan adalah proses yang
berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi
yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena
pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk
memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap – tahap
penyiapan SAP adalah sebagai berikut:
a) Identifikasi Topik untuk dikembangkan menjadi standar.
b) Konsultasi topik kepada komite pengarah
c) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) dalam KSAP.
d) Riset terbatas oleh kelompok kerja.
e) Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja.

16. f) Pembahasan draf oleh komite kerja.
g) Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan.
h) Peluncuran draf publikasian SAP (exposure draft).
i) Dengar pendapat terbatas (limited hearing) dan dengar pendapat
publik (public hearings).
j) Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasian.
k) permintaan pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
l) pembahasan tanggapan BPK
m) Finalisasi standar.
n) pemberlakuan standar
o) sosialisai awal standar
Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, standar dibahas
bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK.
Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan – masukan KSAP
melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada
BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh
BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres. Sehubungan dengan
hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk
Komite Standar Akuntasi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk
kembali menyempurnakan draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar
pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.
Draf SAP pun diajukan kembali kepada BPK pada bulan November
2004 dan mendapatkan pertimbangan dari BPK pada bulan Januari 2005.
BPK meminta langsung kepada Presiden RI untuk segera menetapkan
Standar Akuntasi Pemerintahan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Proses
penetapan PP SAP pun berjalan dengan Koordinasi antara Sekretariat Negara,
Departemen Keuangan, dan Departemen Hukum dan HAM, serta pihak
terkait lainnya hingga penandatanganan peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan oleh Presiden tanggal
13 Juni 2005.

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntasi Pemerintahan terdiri dari:
1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan.
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran.
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas.
4. PSAP 04: Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. PSAP 05: Akuntasi Persediaan.
6. PSAP 06: Akuntasi Investasi.
7. PSAP 07: Akuntansi Aset Tetap.
8. PSAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. PSAP 09: Akuntansi Kewajiban.
10. PSAP 10: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
dan Peristiwa Luar Biasa.
11. PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian.
PP No 71 Tahun 2010(Basis Akrual)
 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 Neraca
 Laporan Arus Kas
 Catatan atas Laporan keuangan
 Laporan Realisasi Anggaran
 (LRA)
 Laporan Perubahan Saldo
 Anggaran Lebih (LSAL)
 Neraca
 Laporan Arus kas
 Laporan Operasional (LO)
 Laporan Perubahan Ekuitas

18.  Catatan Atas Laporan Keuangan
Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat /
daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat
diperbandingkan). Dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh
BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan,
sebelum disampaikan kepada para stakeholder antara lain: pemerintah
(eksekutif), DPR/DPRD (legislatif), investor, kreditor dan masyarakat pada
umumnya dalam rangka tranparansi dan akuntabilitas keuangan negara.
Penerapan SAP Berbasis Akrual
Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis
akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.
SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk PSAP dan
dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis
Akrual dimaksud tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010.
Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses
baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut
merupakan pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat
dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual
Penerapan SAP Berbasis Akrual dilaksanakan secara bertahap dari
penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis
Akrual. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan,
belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas
dana berbasis akrual. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis
Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual

19. secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
Penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dilakukan dengan
memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan. SAP Berbasis Kas
Menuju Akrual dinyatakan dalam bentuk PSAP dan dilengkapi dengan Kerangka
Konseptual Akuntansi Pemerintahan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan dalam rangka SAP Berbasis Kas Menuju Akrual tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Sebelumnya, SAP Berbasis Kas Menuju Akrual digunakan dalam SAP
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran
pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan
pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan
dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat lima tahun. Karena itu, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 digantikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010.
PSAP Dalam Dua Basis SAP
SAP tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010. Lampiran I untuk SAP Berbasis Akrual dan Lampiran II untuk SAP
Berbasis Kas Menuju Akrual.
PSAP
No.
Tentang
SAP
Berbasis
Akrual
SAP
Berbasis
Kas
Menuju
Akrual
– Kerangka Konseptual Akuntansi Lampiran Lampiran

20. Pemerintahan I.01 II.01
PSAP
01
Penyajian Laporan Keuangan
Lampiran
I.02
Lampiran
II.02
PSAP
02
Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) Berbasis Kas
Lampiran
I.03
Lampiran
II.03
PSAP
03
Laporan Arus Kas
Lampiran
I.04
Lampiran
II.04
PSAP
04
Catatan atas Laporan Keuangan
(CALK)
Lampiran
I.05
Lampiran
II.05
PSAP
05
Akuntansi Persediaan
Lampiran
I.06
Lampiran
II.06
PSAP
06
Akuntansi Investasi
Lampiran
I.07
Lampiran
II.07
PSAP
07
Akuntansi Aset Tetap
Lampiran
I.08
Lampiran
II.08
PSAP
08
Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Lampiran
I.09
Lampiran
II.09
PSAP Akuntansi Kewajiban Lampiran Lampiran

21. 09 I.10 II.10
PSAP
10
Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yang Tidak Dilanjutkan
Lampiran
I.11
Lampiran
II.11
PSAP
11
Laporan Keuangan Konsolidasian
Lampiran
I.12
Lampiran
II.12
PSAP
12
Laporan Operasional
(LO)
Lampiran
I.13
–
Perubahan PSAP
Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari
BPK. Rancangan perubahan PSAP disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme
yang berlaku dalam penyusunan SAP. Rancangan perubahan PSAP disampaikan
oleh KSAP kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan menyampaikan usulan
rancangan perubahan PSAP kepada BPK untuk mendapat pertimbangan. Yang
dimaksud dengan “perubahan” adalah penambahan, penghapusan, atau
penggantian satu atau lebih PSAP.
F. Tantangan yang dihadapi Akuntansi Pemerintahan
1) Komitmen dari pimpinan
Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan
dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara
serta undang undang pemerintahan daerah menunjukkan keinginan
yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki
sistem keuangan negara yang di dalamnya juga termasuk perbaikan atas

22. akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah
bagaimana penerapan dari perubahan akuntantansi pemerintahan dalam
pencatatan dan pelaporan oleh Departemen/Lembaga di pemerintah
pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemerintah daerah. Sistem
akuntansi pemerintah pusat mengacu kepada pedoman yang disusun
oleh Menteri Keuangan.
Sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu kepada peraturan daerah
tentang pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah
pusat dan daerah disusun dengan mengacu kepada Standar Akuntansi
Pemerintahan. Karena pengaturan yang jelas dalam perundang-
undangan, nampaknya penerapan akuntansi pemerintahan akan
memperoleh dukungan yang kuat dari para pimpinan
Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di
daerah.
2) Tersedianya SDM yang kompeten
Laporan keuangan diwajibkan untuk disusun secara tertib dan
disampaikan masing-masing oleh pemerintah pusat dan daerah kepada
BPK selambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selanjutnya, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir, laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK tadi
diserahkan oleh Presiden kepada DPR dan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota kepada DPRD.
Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan
SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Pada saat ini kebutuhan
tersebut sangat terasa, apalagi untuk masa awal penerapan akuntansi
pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu secara
serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan.
Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi
yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik KKN oleh SDM
yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Di samping itu, peran dari

23. perguruan tinggi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan
akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.
3) Resistensi terhadap perubahan
Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak
internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk
mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan
dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi
pemerintahan dapat berjalan dengan baik.
4) Lingkungan/masyarakat
Apresiasi dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung
keberhasilan dari penerapan akuntansi pemerintahan. Masyarakat perlu
didorong untuk mampu memahami laporan keuangan pemerintah
sehingga dapat mengetahui dan memahami penggunaan atas
penerimaan pajak yang yang diperoleh dari masyarakat maupun
pengalokasian sumber daya yang ada. Dengan dukungan yang positif
dari masyarakat akan mendorong pemerintah untuk lebih transparan
dan akuntabel dalam menjalankan pemerintahan.
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Dengan ditetapkannya PP 71 Tahun 2010 tentang SAP ini maka PP 24
Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan
berlaku secara substansial PP 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam
rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis Kas Menuju
Akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Sesuai
dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat
dilaksanakan secara bertahap. Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis
Kas Menuju Akrual paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran
2010.
Oleh karena hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa PP Nomor 71
Tahun 2010 mengatur SAP Berbasis Akrual, dan PP Nomor 71 Tahun

24. 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih
digunakan oleh seluruh entitas.
Dan kita juga dapat melihat perbedaan PP 71 tahun 2010 dengan PP 24
tahun 2005. Berikut ini merupakan keunggulan yang dimiliki oleh PP 71
tahun 2010 sehingga sekarang menjadi ditetapkan dan menggantikan PP
24 tahun 2005 (dinyatakan sudah tidak berlaku lagi), yaitu:
1. Ruang Lingkup dan Basis Akuntansi
Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan
basis akrual. Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pelaporan
dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak
termasuk perusahaan negara/daerah.
2. Komponen – komponen dalam Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan
terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan
laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi
sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam
Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan.

25. Penyusunan SAP Berbasis Akrual dilakukan oleh KSAP melalui proses baku
penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP tersebut merupakan
pertanggungjawaban profesional KSAP yang secara lengkap terdapat dalam
Lampiran III. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan
Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar
Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna
laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum
diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik#Sejarah_Akuntansi
_Sektor_Publik (diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 11.24 wita)
Pengertian dan Tujuan Akuntansi Pemerintahan ~ Laman Baca
Kita http://lamanbaca.blogspot.com/2011/10/pengertian-dan-tujuan-
akuntansi.html#ixzz27g3ZAaZb (diakses pada tanggal 22 April 2016
pukul 13.09 wita)
http://ordeck.wordpress.com/2010/09/01/akuntansi-perusahaan-vs-
pemerintahan-modul-diklat-sap_mkw/ (diakses pada tanggal 22 April
2016 pukul 13.15 wita)
http://books.google.co.id/books?id=HKarXQgrf_oC&pg=PA134&lpg=PA
134&dq=pengertian+akuntansi+pemerintah&source=bl&ots=FHgUUEMx
A6&sig=Y6zxEstoDwTLn-
lFtaZqhScJS3A&hl=en&sa=X&ei=3VJkUJT2I8-

26. zrAeM3oDgCw&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false (diakses
pada tanggal 22 April 2016 pukul 13.54 wita)
http://bagjana.wordpress.com/2008/12/30/akuntansi-pemerintahan-di-
indonesia/ (diakses pada tanggal 22 April 2016 pukul 14.02 wita)