b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Digitalisasi penanggulangan ODOL (Over Dimension Over Load)Togar Simatupang
Ketentuan pelarangan ODOL ditetapkan pada tahun 2017.
Pihak pengusaha angkutan meminta penundaan pelaksanaan selama satu tahun sehingga diberlakukan per 1 Agustus 2018.
Upaya mengatasi pelanggaran ODOL telah berlangsung lebih dari dua tahun tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan.
Paparan ini mengusulkan Sistem Informasi Registrasi dan Identifikasi dan Registrasi Truk Nasional (SIReTNa).
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru, jika ingin Beli Perjanjian, kunjungi situs ini:
https://sdkpermit.company.site/products/Template-Perjanjian-Kerjasama-Konsorsium-Riset-Proyek-p525224215
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
Byzondere Delicten: Kejahatan Terhadap Harta Benda (Buku II KUHP)
Kelompok 12 (PKn 2013-A)
Apif Rosyidi (1301612)
Ayu Sulastri (1305098)
Deni Suprayogi (1301399)
Raden Levia Asriana (1306964)
Apa itu kejahatan terhadap harta benda?
Kejahatan perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim
Harta benda segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan berupa benda.
Kejahatan terhadap harta bendasuatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum
Ciri:
Merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain
Pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum
Simons
Obyek pencurian:
Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain
Pemerasan (Pasal 368)
Bentuk Pokok: Ayat 1
Unsur Objektif:
Memaksa seseorang
Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan
Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain
Untuk membuat suatu pinjaman /piutang
Untuk meniadakan suatu piutang
Unsur Subjektif:
Dengan maksud
Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Pidana penjara maks.9 thn
Pengancaman (Pasal 369)
Unsur Objektif:
Memaksa Seseorang
Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain
Untuk membuat suatu pinjaman
Untuk meniadakan suatu piutang
Dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis atau membuka rahasia
Unsur Subjektif:
Dengan maksud
Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Ancaman pidana maks. 4 tahun
Penggelapan (BAB XXIV, Pasal 372-377)
Unsur objektif:
Memiliki
Barang yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan
Unsur Subjektif:
Sengaja
Melawan hukum
Diancam pidana penjara maks 4 thn/denda maka Rp. 60,-
Penipuan (BAB XXV, Pasal 378-394)
Bentuk Pokok (Pasal 378)
Unsur Objektif:
Perbuatan menggerakan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat
Yang digerakkan adalah orang
Unsur Subjektif:
Maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain
Melawan hukum
Diancam pidana penjara maks 4 thn
Penipuan dalam bentuk khusus (Pasal 379-Pasal 393)
Kekhususan disebabkan, antara lain, oleh: obyeknya, cara melakukannya
Pasal 379: penipuan ringan (pidana penjara maks. 3 bln/denda maks Rp. 60,-)
Pasal 379a: Flessentrekkerij /kebiasaan (pidana penjara paling lama 4 th)
Pasal 380: penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda (pidana penjara maks. 2 thn 8 bln/denda maks. Rp. 5.000,-
Pasal 381 (maks. 4 thn penjara) dan Pasal 382 (maks. 5 thn penjara) :
b) Pelaksanaan pidana militer menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
Hukum Pidana Militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan atau merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya.
Dalam penerapannya,Hukum Pidana Militer dipisahkan menjadi KUHPM sebagai hukum materialnya dan hukum acara pidana militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai hukuman formal.
Kualifikasi Penggunaan Hukum Perdata Internasional Dalam Kasus Sengketa Merek...Rio Cahya Nandika
Makalah ini membahas kualifikasi penggunaan Hukum Perdata Internasional dalam kasus sengketa merek yang terjadi antara Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa yang didalamnya membahas antara lain titik taut primer dan sekunder dalam penyelesaian kasus sengketa ini. Serta membahas dasar hukum yang dipakai dalam memutus perkara ini.
Digitalisasi penanggulangan ODOL (Over Dimension Over Load)Togar Simatupang
Ketentuan pelarangan ODOL ditetapkan pada tahun 2017.
Pihak pengusaha angkutan meminta penundaan pelaksanaan selama satu tahun sehingga diberlakukan per 1 Agustus 2018.
Upaya mengatasi pelanggaran ODOL telah berlangsung lebih dari dua tahun tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal dan oleh karena itu perlu ditingkatkan.
Paparan ini mengusulkan Sistem Informasi Registrasi dan Identifikasi dan Registrasi Truk Nasional (SIReTNa).
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru, jika ingin Beli Perjanjian, kunjungi situs ini:
https://sdkpermit.company.site/products/Template-Perjanjian-Kerjasama-Konsorsium-Riset-Proyek-p525224215
Perjanjian Jasa Pengangkutan Barang ini berisi draf perjanjian yang mengikat kerja sama antara pemilik barang dengan pengangkut barang untuk melakukan pekerjaan Jasa Pengangkutan Barang melalui jalur darat.
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
Byzondere Delicten: Kejahatan Terhadap Harta Benda (Buku II KUHP)
Kelompok 12 (PKn 2013-A)
Apif Rosyidi (1301612)
Ayu Sulastri (1305098)
Deni Suprayogi (1301399)
Raden Levia Asriana (1306964)
Apa itu kejahatan terhadap harta benda?
Kejahatan perbuatan pidana yang berat, ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim
Harta benda segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dimanfaatkan berupa benda.
Kejahatan terhadap harta bendasuatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum
Ciri:
Merugikan harta kekayaan orang lain atau menimbulkan bahaya merugikan harta kekayaan orang lain
Pelaku bertujuan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau setidaknya menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum
Simons
Obyek pencurian:
Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain
Pemerasan (Pasal 368)
Bentuk Pokok: Ayat 1
Unsur Objektif:
Memaksa seseorang
Dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan
Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain
Untuk membuat suatu pinjaman /piutang
Untuk meniadakan suatu piutang
Unsur Subjektif:
Dengan maksud
Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Pidana penjara maks.9 thn
Pengancaman (Pasal 369)
Unsur Objektif:
Memaksa Seseorang
Untuk menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain
Untuk membuat suatu pinjaman
Untuk meniadakan suatu piutang
Dengan mengancam untuk membuat malu secara lisan atau tertulis atau membuka rahasia
Unsur Subjektif:
Dengan maksud
Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Ancaman pidana maks. 4 tahun
Penggelapan (BAB XXIV, Pasal 372-377)
Unsur objektif:
Memiliki
Barang yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
Barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena kejahatan
Unsur Subjektif:
Sengaja
Melawan hukum
Diancam pidana penjara maks 4 thn/denda maka Rp. 60,-
Penipuan (BAB XXV, Pasal 378-394)
Bentuk Pokok (Pasal 378)
Unsur Objektif:
Perbuatan menggerakan dengan nama palsu, keadaan palsu, kata-kata bohong, tipu muslihat
Yang digerakkan adalah orang
Unsur Subjektif:
Maksud utk menguntungkan diri sendiri/orang lain
Melawan hukum
Diancam pidana penjara maks 4 thn
Penipuan dalam bentuk khusus (Pasal 379-Pasal 393)
Kekhususan disebabkan, antara lain, oleh: obyeknya, cara melakukannya
Pasal 379: penipuan ringan (pidana penjara maks. 3 bln/denda maks Rp. 60,-)
Pasal 379a: Flessentrekkerij /kebiasaan (pidana penjara paling lama 4 th)
Pasal 380: penipuan dengan pemalsuan nama atau tanda (pidana penjara maks. 2 thn 8 bln/denda maks. Rp. 5.000,-
Pasal 381 (maks. 4 thn penjara) dan Pasal 382 (maks. 5 thn penjara) :
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )Muhammad Idris
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )
bahasa arab dengan gambar (Kwartet arabiyyah )
