2. ARGUMENTASI adalah suatu proses akal yg digunakan sebagai
landasan untuk menyampaikan suatu keteguhan.
ARGUMENTASI HUKUM (AH) merupakan suatu ketrampilan
ilmiah (ars) yg bermanfaat u/ dijadikan pijakan oleh para ahli
hukum dalam mendapatkan dan memberikan solusi hukum.
Argumentasi Hukum dapat digunakan untuk membentuk
peraturan yang rasional dan accseptable, sehingga sanksinya
dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat yang tidak taat
hukum.
Peraturan hukum yang dibentuk dengan ketentuan yang rasional
dan memenuhi rasa keadilan dapat menumbuhkan kesadaran
hukum dan kepercayaan masyarakat.
3. Pada komunitas praktisi hukum, penguasaan dan
implementasi yang baik terhadap argumentasi hukum dalam
setiap aktivitas profesinya dapat menjadi parameter: mana
praktisi hukum yang berdebat yuridis dan mana praktisi hukum
yang berdebat kusir.
Berbagai macam ilmu yang digunakan sebagai pengantar
untuk mendapatkan pemahaman yang baik terhadap
Argumentasi Hukum (AH), diantaranya: ilmu Logika Dasar,
ilmu Mantiq dan Logika Praktis, yang kesemuanya memberikan
pemahaman awal untuk pengembangan Argumentasi Hukum;
Pengunaan istilah yang berbeda hanya merupakan faktor
bahasa, sehingga AH lazim juga org menyebut dengan Legal
Reasoning.
4. Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) ini pada
dasarnya adalah to give a reason dalam pelaksanan
tugas profesi advokat, dalam bidang:
a. Preventif (Non Litigation Area )
misal: Legal Consultation, Legal Negotiation
termasuk membuat Legal opinion),dan
b. Repressif (Litigation Area ) penanganan perkara :
Gugatan, permohonan, Pledoi, replik, Putusan dsb.
5. Teori argumentasi berkembang sejak
Aristotales yang dimulai dgn studi sistematis
tentang logika yang intinya logical scuence
yang konsisten dalam premis sampai
kesimpulan.
Aristotles mengembangkan logika kearah
Dialektika sbg ajaran berdebat dan berlanjut
pada kemampuan Retorika (kemampuan
meyakinkan)
6. Argumentasi Deduksi (logika tradisional), yaitu
penerapan suatu aturan hukum pada suatu kasus.
- Norma : Pencuri harus dihukum (Psl 362 KUHP)
(Premis Mayor)
- Fakta : Johan adalah Pencuri. (Premis Minor)
- Kesimpulan: maka Johan harus dihukum (Konklusi)
JenisArgumentasi ini populer dalam Civil law system
(argumentation based on rules), sedangkan dalam
Common Law System, argumentasi beranjak dari
kasus tertentu (principal based reasoning)
7. Argumentasi Hukum dgn logika Induksi,
(terutama untuk penanganan perkara dipengadilan /
litigasi).
Langkah-langkah logika/penalaran Induksi dalam
Hukum:
a. Merumuskan fakta: merangkum semua fakta
(peristiwa, perbuatan atau keadaan/fakta yuridis in
concreto).
b. Mencari hubungan kausalitas (sebab akibat):
(kausalitas selalu tergantung pada jenis hukumnya
: Pidana, Perdata, Adminstrasi Negara,Tata Usaha
Negara dll).
8. kausalitas dlm Hukum Pidana:
Hubungan Causal Delik Formil tidak jelas, tetapi
hubungan causalitas sangat erat hubungan dan
manfaatnya dengan DELIK MATERIIL (Psl 338, Psl 351 )
contoh: perbuatan (sebab) kematian (akibat)
Apakah suatu perbuatan tertentu menimbulkan matinya
seseorang, dapat dijelaskan dgn “teori hubungan kausal”
dalam hukum Pidana, (teori conditio cinequo non,
adequat, teori yg mengeneralisir, teori objektif, teori
relevansi)
Menurut sistem hukum di Indonesia menggunakan :
akibat langsung dan adequat (dapat diduga menimbulkan
akibat).
9. Kausalitas dalam Hukum Perdata:
Contoh: PMH (sebab)--kerugian (akibat)
Dalam hukum Perdata dikenal teori hubungan kausal:
Conditio cinequa non, causa proxima, teori adequat
(dapat diduga menimbulkan akibat).
Kausalitas dalam Hkm Administrasi Negara
(sengketaTUN)
contoh: KeputusanTUN (sebab) kerugian (akibat)
Teori yang digunakan dlm hkm adminstrasi negara
adalah hubungan langsung.
10. c. Probabilitas
- merupakan konsep sentral dalam penalaran
induktif;
- Probabilitas dlm hukum tergantung standar
pembuktian (alat bukti& beban pembuktian)
Perdata: dalil & bukti,
Pidana: Keyakinan Hakim & bukti.
11. a. Lapisan Logika : struktur internal argumentasi
Masuk wilayah logika tradisional, isue utama pada lapisan ini:
apakah alur premis sampai kepada konklusi dari suatu argumenttasi
itu logis ?
(penyalahgunaan wewenang pengadaan barang pemerintah dengan
kewajiban tender, ditafsirkan sebagai kesalahan prosedur)
b. Lapisan Dialektika: perbandingan pro-kontra argumentasi.
Proses dialektika dalam adu argumentasi menguji kekuatan nalar
suatu argumentasi yang terletak pada logika.
(contohGugatanTUN terhadap “pengumuman BI” yg oleh saksi ahli
Penggugat dinyatakan sebagai KTUN futuristik tidak logis)
c. Lapisan Prosedur (Hukum Acara)
- Hkm acara merupakan aturan main proses argumentasi litigasi
dipengadilan (prosedur dialektika diatur hukum acara).
contoh: beban pembuktian, tergantung ketentuan hukum acara
hukum apa.
12. - PENGUMPULAN FAKTA yuridis
(perbuatan, peristiwa atau keadaan)
Pengumpulan fakta didasarkan pada ketentuan
tentang alat bukti.
- KLASIFIKASI Permasalahan Hukum
(berkaitan dengan hukum positif klasifikasi hukum
publik atau privat).
jika hukum publik: HTN, HAN & Hkm Inter Publik,
jika hukum Privat: perdata, dagang dan lain lain->
terkait kompetensi absolut pengadilan.
13. IDENTIFIKASI ISU Hukum yang relevan.
(question of fact & question of law)
Pernyataan tentang fakta akan menyimpulkan fakta hukum
(jika didukung alat-alat bukti). Identifikasi isu hukum
berkaitan dgn konsep hukum yang menjadi dasar dan
kemudian dipilah-pilah elemen-elemen pokok.
Contoh: malpraktek dokter, apakah wanprestasi atau PMH ?
- analisis atas KonsepWanprestasi:
1. adakah hubungan kontraktual dokter pasien ?
2. adakah cacat prestasi dalam tindakan dokter terhadap
pasien?
14. analisis isu PMH:
1. apakah tindakan dokter suatu tindakan hukum ?
2. apakah tindakan dokter suatu PMH ?
Apa kriteria melanggar hukum?
3. apa kerugian yang diderita pasien ?
Apakah kerugian itu akibat lanngsung perbuatan
dokter ?
- masing-masing isu dibahas dgn mendasarkan pada
fakta (hubungan dokter-pasien) dikaitkan dgn hukum,
teori & asas hukum yang berlakuditarik simpulan
(opini) tiap isu. Berdasarkan opini ditarik simpulan
atas pokok masalah: ada atau tidaknya wanprestasi
dan/atau PMH.
15. PENEMUAN HUKUM
1. Pada civil law: based on rules, penelusuran peraturan
perundang-undangan (UU No.10/2004 UU No. 12/2011) :
perUUan: hukum tertulis, dibuat oleh lembaga/pejabat yg
berwenang, isinya mengikat umum statute approach;
2. mengidentifikasi norma (norma=proposisi, yang merupakan
rangkaian konsep karena itu harus difahami konsepnya;
3. Conceptual approach.
Contoh : Psl 1365 KUHPer : setiap PMH yg menimbulkan
kerugian, mewajibkan yg menimbulkan kerugian itu
membayar ganti rugi.
16. Dalam norma Psl 1365 KUHPer ini konsep yg harus
dijelaskan adalah:
a. Konsep perbuatan (harus dijelaskan ingat :
citizen law suit , akan menjelaskan perbuatan
siapa & siapa yg bertanggung jawab);
b. Konsep melangar hukum (melanggar hak orang
lain, bertentangan dengan kewajiban,
melanggar kepatutan, kesusilaan).
c. Konsep kerugian (kerusakan yang diderita,
keuntungan yg diharapkan, biaya keluar).
17. Dengan contoh diatas tidak cukup hanya dengan
menerapkan norma hukum tertulis langsung pada
fakta hukum, norma sifatnya abstrak & konsep
merupakan konsep terbuka / kabur.
Dengan kondisi ini dilakukalah RECHTSVINDING dgn
2 teknik :
1) interpretasi;
2) konstruksi hukum meliputi: analogi, penghalusan /
penyempitan hukum, & argumentum a contrario.
(fungsi rechtsvinding menemukan norma kongkrit
untuk diterapkan pd fakta)
18. PENERAPAN HUKUM
Setelah menemukan norma kongkrit
langkah berikutnya menerapkan pada fakta
hukum. (contoh: ada kejelasan konsep
perbuatan dalam konteks Psl 1365
KUHPerdata, dimana “gempa bumi” tidak
termasuk dalam pengertian perbuatan)
19. Kasus Posisi (summary) hrs memuat:
- rumusan singkat fakta hukum
- daftar isu hukum
- summery legal opinion
Ketentuan Hukum (Rumusan Fakta)
- fakta dirumuskan lengkap, tetp tdk panjang;
- intinya yg dijadikan isu hukum
Pertanyaan Hukum (isu hukum)
- isu hkm dirumuskan lengkap & diberi nomor;
- diikuti pertanyaan hukum
20. Analisis isu hukum
- setiap isu ditelusuri ketentuan hukum, yurisprodensi, doktrin
yang diberikan dengan isue tsb
-Tuliskan ketentuan hukum & yurisprodensi yang ditemukan.
- Identifikasi problem hukum relevan dengan kasus yang
dianalisis
- Berikan pendapat & bagaimana ketentuan hukum itu
diterapkan dalam kasus tsb.
Kesimpulan (conclusion & opinion)
- Rumuskan pendapat hukum yang berkenaan dengan fakta
hukum tersebut.
- catatan: semua kasus (yurisprodensi), ketentuan hukum yg
digunakan.
