Downloaded 38 times
![keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 33
T
epuk tangan ratusan
orang atas pembacaan
nota keuangan Presiden
Joko Widodo di gedung
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Rabu, 16 Agustus lalu, menandai
dimulainya secara resmi pengajuan
Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Oleh sejumlah pihak, RAPBN
2018 yang diketahui meningkat
menjadi Rp2.204,4 triliun itu
dianggap menunjukkan optimisme
pemerintahan Joko Widodo-Jusuf
Kalla dalam mengelola perekonomian
ke depan.
Di hadapan sidang paripurna,
Presiden Jokowi memang
terlihat sangat optimistis dalam
menyampaikan pertumbuhan
ekonomi. Presiden mengatakan
pertumbuhan ekonomi akan tercapai
pada level 5,4 persen, nilai tukar
akan berada pada level Rp13.500
per dolar, dan penerimaan pajak
bakal berjumlah Rp1.609,7 triliun.
““Pertumbuhan ekonomi yang
optimis tersebut akan dicapai melalui
dukungan konsumsi masyarakat yang
terjaga, peningkatan investasi, dan
perbaikan kinerja ekspor dan impor,”
ujar dia.
Jokowi pun memaparkan
optimisme tersebut bukan tanpa
alasan. Sejauh ini, sudah ada tiga
strategi yang disiapkan untuk
menjaga RAPBN supaya
tetap realistis. Pertama,
optimalisasi pendapatan
negara melalui
peningkatan rasio
pajak, pengelolaan
sumber daya alam
dan aset negara. Kedua,
dengan cara penguatan
kualitas belanja melalui
peningkatan kualitas belanja
modal yang produktif. Di samping
tentu, efisiensi belanja non prioritas
seperti belanja barang dan belanja
subsidi.
Terakhir, kebijakan keberlanjutan
dan efisiensi pembiayaan yang
dilakukan melalui pengendalian
defisit dan rasio utang, defisit
keseimbangan primer yang semakin
menurun, serta pengembangan
creative financing, semisal skema
kerjasama pemerintah dengan badan
usaha (KPBU).
Menteri Keuangan, Sri Mulyani
menegaskan optimisme tinggi yang
diusung Presiden dalam RAPBN
2018 tetap realistis. Pasalnya,
dengan perekonomian dunia yang
akan tumbuh 3,6 persen dan rata-
rata proyeksi pertumbuhan negara
berkembang 4,8 persen, lingkungan
perekonomian global tampak mulai
kondusif dan terjaga resikonya.
“Berdasarkan capaian pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang relatif stabil
dan cenderung menguat
dua tahun terakhir, target
pertumbuhan 5,4 persen
tersebut insya Allah
akan secara maksimal
diupayakan dicapai,”
ucap mantan Direktur
Pelaksana Bank Dunia
itu.
Dari sisi konsumsi,
konsumsi rumah tangga diharap
bakal tumbuh 5,1 persen. Dan, untuk
itu, stabilitas harga barang pokok
dan ketersediaan pasokan pangan
juga akan dijaga. Program bantuan
sosial yang komprehensif dan
lebih tepat sasaran akan diperkuat
seperti Program Keluarga Harapan,
Beras Sejahtera, Kartu Indonesia
Pintar, dan Belanja Kesehatan.
Sementara itu, konsumsi pemerintah
diproyeksikan juga dapat tumbuh
3,8 persen dengan fokus anggaran
belanja yang makin efisien, konsisten
dengan prioritas untuk menunjang
pemberantasan kemiskinan,
mengurangi kesenjangan dan
memperbaiki produktivitas ekonomi.
Selanjutnya, investasi juga akan
didorong melalui keberlanjutan
pembangunan infrastruktur dasar dan
proyek fisik lainnya yang terfokus
pada pemerataan antar wilayah.
Termasuk, juga upaya kebijakan
simplikasi peraturan, percepatan,
dan mempermudah kegiatan usaha
RAPBN 2018 yang diajukan Presiden Joko Widodo
dianggap terlalu ambisius. Anggaran negara itu juga
dituduh sarat dengan kepentingan politik Jokowi
menjelang pemilihan presiden.
[ ]](https://image.slidesharecdn.com/edisi08-180326071134/75/Potret-Tindak-Lanjut-Temuan-BPK-33-2048.jpg)
Uploaded byPusat Kajian Keuangan Negara
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Dokumen ini membahas temuan audit BPK RI mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, menunjukkan perbaikan namun masih ada banyak temuan yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu, ada fokus pada kebijakan penguatan APIP untuk mencegah korupsi dan diskusi mengenai dana insentif daerah serta tantangan dalam pengelolaannya. Redaksi berharap artikel ini dapat menginspirasi pengambil kebijakan dalam perbaikan tata kelola keuangan.
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
- 1. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 1
- 2. keuangan negara |no. 008 vol. iii 20172
- 3. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 3 EDITORIAL SEGERA TINDAKLANJUTI TEMUAN BPK RI A da beberapa isu mutakhir yang berhubungan dengan tata kelola keuangan negara yang patut menjadi perhatian kita semua. Yang utama tentu saja berkaitan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang tertuang di dalam IHPS 1 tahun 2017 yang memberi gambaran yang cukup komprehensif tentang perkembangan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Ketika redaksi mempelajari hasil audit tersebut, ada perkembangan yang menggembirakan baik soal perkembangan opini maupun jumlah temuan lembaga auditif tersebut. Hal itu ditegaskan pimpinan BPK RI saat melaporkan IHPS 1 tahun 2017 kepada Presiden Jokowi,DPR RI dan DPD RI,bahwa tata kelola keuangan negara cenderung mengalami perbaikan dan peningkatan. Namun demikian, ketika melihat 687 LHP BPK, dapat kita jumpai temuan pemeriksaan yang masih cukup besar, yaitu sebanyak 9.729 temuan serta total rekomendasi sebanyak 25.937. Adapun pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2005 sampai 30 Juni 2017 sebagai berikut: (a) Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 320.136 rekomendasi (69,0 persen) senilai Rp132,16 triliun. (b) Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.551 rekomendasi (22,1 persen) senilai Rp103,38 triliun. (c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 38.657 rekomendasi (8,3 persen) senilai Rp37,68 triliun. (d) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.371 rekomendasi (0,6 persen) senilai Rp12,01 triliun. Temuan dan rekomendasi tersebut sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban entitas untuk menindaklanjuti.Kecepatan entitas dalam tindak lanjut temuan BPK RI menjadi salah satu indikator akuntabilitas, mencerminkan kepatuhan entitas, dan dapat menjadi solusi perbaikan bagi tata kelola keuangan di tahun berikutnya. Dalam edisi kali ini, redaksi juga mengetengahkan kajian dan laporan yang menarik, antara lain mengenai peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang akhir-akhir ini disorot terkait kasus OTT kepala daerah. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan pimpinan KPK bersepakat merumuskan kebijakan penguatan APIP, yang konon saat ini sedang digodog pemerintah. Kita berharap kebijakan penguatan APIP ini dapat diterbitkan dalam waktu dekat, sehingga para pengambil keputusan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan. Selain itu, redaksi juga mengkaji tentang hasil audit kinerja terhadap BUMN dan 11 entitas pemerintah pusat yang gagal meraih opini WTP. Redaksi ketengahkan juga perubahan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018, anggaran pemerintahan Jokowi yang ambisius,serta tidak lupa liputan keberhasilan para kepala daerah dalam membangun daerahnya. Redaksi berharap kajian dan liputan di Majalah Keuangan Negara dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta inspirasi para pengambil kebijakan khususnya tentang tata kelola keuangan negara. Salam Akuntabilitas!
- 4. DEWAN PAKAR AchmadDjazuli, Jariyatna, Krishna Hamzah l PENASIHAT HUKUM Haryo Budi Wibowo, SH, MH l PIMPINAN REDAKSI Prasetyo l SEKRETARIS REDAKSI Abdulloh Hilmi l SIDANG REDAKSI Achmad Djazuli, Jariyatna, Krishna Hamzah, Prasetyo l REDAKTUR PELAKSANA Megel Jekson l REPORTER Kartika Puty Andiny, Hendrik Sugara, Ayu Andini, Ema Fitriyani, Rojaul Huda, Tsani Arianti, Syukron Jamal, Aprilia Hariani l DESAIN Boedy S. Pasoepati l MARKETING/IKLAN Edi Purwanto l SIRKULASI/PENJUALAN Syahroni l ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN Kantor Pusat Kajian Keuangan Negara Jl. Kartini Raya No.17B, Jakarta Pusat Telepon: (021) 29922743 Fax: (021) 29922743 l PERSON CONTACT 081348489334 l WEB www.keuangan.co l E-MAIL keuangan.negara@gmail.com,marketing@ keuangan.or.id l TWITTER @keuangannegara l FB Majalah Keuangan Negara l REKENING BANK Giro Bank Rakyat Indonesia KCP BPKP No Acc: 1148.01.000117.307 a/n Pusat Kajian Keuangan Negara l PENERBIT Pusat Kajian Keuangan Negara l ISSN 24607304 l SK No.0005.24607304/JI.3.2/SK. ISSN/2015.08-20 Agustus 2015 Redaksi menerima kontribusi tulisan yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. OPINI 8| Setelah WTP, Lalu Apa? LAPORAN UTAMA 10| Potret Tindak Lanjut Temuan BPK Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI merupakan komitmen entitas untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan. 14| Ketua BPK: Efektifitas Pemeriksaan BPK Bergantung Pada Tindak Lanjut Entitas 15| Ir. Isma Yatun, M.T. Anggota V BPK-RI: Manfaat Pemeriksaan Terbesar Ada di Tindak Lanjut 16| Dr. Harry Azhar Azis Anggota VI BPK RI: Ada Korelasi Antara Kepatuhan Tindak Lanjut Dengan Akuntabilitas ANGGARAN 22| Babak Baru Dana Insentif Daerah Setelah berjalan selama 7 tahun, pemerintah kembali mengubah kebijakan dana insentif daerah (DID). Kali ini, musababnya disinyalir bersumber dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan DID secara efektif dan efisien. Aturan anyar tersebut pun kemudian diklaim bakal mendorong penggunaan DID menjadi lebih baik. 32| Anggaran Ambisius Presiden Jokowi RAPBN 2018 yang diajukan Presiden Joko Widodo dianggap terlalu ambisius. Anggaran negara itu juga dituduh sarat dengan kepentingan politik Presiden menjelang pemilihan presiden. 14 8 321615
- 5. DAFTAR ISI SUCCESS STORY 28| I Nyoman Giri Prasta, Bupati Badung: Prioritas Meningkatkan Kesejahteraan 52| M. Qurais H. Abidin, Walikota Bima: Karunia Alam Untuk Pembangunan Ekonomi Bima 60| Achmad Fikry, Bupati Hulu Sungai Selatan:Tiga Jalan Kesejahteraan Hulu Sungai Selatan 63| Moh. Suhaili Fadhil Tohir, Bupati Lombok Tengah: Strategi Menyiasati Anggaran Terbatas 66| Nadjmi Adhani, Walikota Banjarbaru: Menjadi Kota Sejuta Pelayanan 69| Fauzan Khalid, Bupati Lombok Barat: Rumus Anggaran Mengatasi Kemiskinan AUDIT 38| Hasil Audit Kinerja BUMN Tahun 2017 46| Mengapa Kementerian Dan Lembaga Ini Gagal Raih WTP? ANTARLEMBAGA 54| Ikhtiar Memperkuat Pengawasan Internal Secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusulkan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah aksi korupsi di daerah. Tak main-main, KPK menginginkan penguatan independensi APIP agar tak cuma menjadi pajangan di daerah. 56| Peran BPKP: Memudahkan Tugas Audit BPK 58| Kepala BPKP: Sistem Pengendalian Intern Itu Tanggung Jawab Pimpinan AKUNTABILITAS 72| Realisasi Dana Desa dan Efektifitas Pembangunan Desa REGULASI 74| PP 36 Tahun 2017 Untuk Menindaklanjuti Program Tax Amnesty SOSIAL BUDAYA 76| Demi Kebudayaan Pribumi Jakarta 78| Bamus Betawi: Kami Ingin Penganggaran Model Bkk, Bukan Hibah! PESONA INDONESIA 76| Senggigi Sunset Jazz REPORTASE 84| Melalui Workshop BPK Perkuat Sinergi dengan Penegak Hukum 85| Pusaka Negara Anggap Rapbn 2018 Tak Sesuai Dengan Nawacita 86| Penghargaan Kemenkeu Atas Konsistensi Meraih WTP 88| Kota UMKM Bernama Sidoarjo PERSPEKTIF 89| Infrastruktur dan Persoalan Bangsa SOSOK 92| Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB):Tips Meraih WTP Ala TGB RESENSI 94| Di Bawah Bendera Pa$ar Dari Nasionalisasi Menuju Liberalisasi Ekonomi 58 54 86 92
- 6. keuangan negara |no. 008 vol. iii 20176 Surat Pembaca POLEMIK ONGKOS PENGAWASAN DANA DESA ------------------------------------------------------ Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan desa yang diwujudkan dengan pengalokasian dana desa yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Total anggaran yang telah digelontorkan oleh pemerintah untuk dana desa berjumlah 127,74 triliun, dengan rincian tahun 2015 sebesar Rp20,76 triliun, Rp49,98 triliun pada tahun 2016 dan sebesar Rp60 triliun untuk tahun 2017. Tercatat, jumlah desa yang sudah menerima dana tersebut lebih dari 74 ribu desa. Namun, tujuan mulia dari pengalokasian dana desa tersebut dinodai dengan adanya kasus penyelewengan dana desa yang dibuktikan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Desa Dassok, Pamekasan, Jawa Timur, 2 Agustus kemarin. OTT juga sempat berlangsung atas sejumlah kepala desa di rumah dinas Camat Karangganeng, Lamongan, awal Juni lalu. Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo kemudian memberi instruksi untuk menangani setiap kasus penyelewengan dana desa, meskipun ongkos penanganan lebih besar daripada kerugian yang muncul. Hal tersebut dilakukan agar menimbulkan efek jera, sehingga diharapkan tidak akan ada lagi penyelewengan dana desa di masa yang akan datang. Dalam kacamata ekonomi, hal tersebut akhirnya mengundang perdebatan. Menurut Arthur O’Sullivan, biaya untuk pencegahan atau penanganan tindak kejahatan paling efisien berada pada tingkat di mana tambahan biaya untuk mengurangi satu tindak kejahatan sama dengan tambahan nilai kerugian akibat bertambahnya satu tindak kejahatan. Dengan kata lain, pemerintah dapat menambah biaya untuk mengurangi satu tindak pidana korupsi, apabila biaya tersebut setara dengan bertambahnya kerugian akibat peningkatan satu tindak pidana korupsi. Namun, pertimbangan yang dilakukan dalam upaya pemberantasan korupsi bukan semata-mata kalkulasi untung-rugi. Dalam kasus penyelewengan dana desa, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dari sisi materi. Sebab, korupsi dana desa sudah tentu menimbulkan biaya sosial yang sangat tinggi. Penyelewengan dana desa dapat menghambat perbaikan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat desa, dan lain sebagainya. Yang ingin disampaikan, penanganan korupsi harus dilakukan secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Efektivitas pemberantasan korupsi harus dijadikan prioritas dalam memilih strategi pencegahan maupun penanganan kasus korupsi. Jangan sampai, upaya pemberantasan korupsi justru menimbulkan kerugian yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat yang signifikan. Untuk mengawal penggunaan dana desa secara tepat, pemerintah perlu mengevaluasi sistem penyaluran serta pengawasan penggunaan dana desa agar cita-cita pengalokasian dana desa dapat tercapai. Evia Zulfah Alumni Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UIN Jakarta HATI-HATI, DANA INSENTIF DAERAH ------------------------------------------------------ Salah satu pos belanja negara dalam postur APBN ialah transfer ke daerah yang terdiri dari Dana Transfer Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Otonomi Daerah dan Khusus. Kebijakan ini merupakan instrumen penting dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal, dan untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Secara teoretis, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Alokasi Khusus (Transfer Perimbangan) diperuntukkan untuk menambahkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian program prioritas nasional khusus bagi daerah yang tertinggal, perbatasan dengan negara lain, kepulauan, dan transmigrasi. Dalam APBN 2017, anggaran yang dialokasi pada DAU sebesar Rp495,5 triliun atau turun 2 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp494,4 triliun. Sementara pada APBN 2017, alokasi DAK sebesar
- 7. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 7 Pembaca dipersilahkan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik, konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Majalah Keuangan Negara. Surat pembaca atau komentar dikirim ke email: keuangannegara. magazine@gmail. com, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri. AYO, BENAHI TATA KELOLA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ------------------------------------------------------ Supaya kewenangan yang dimilik Pemerintah Daerah (Pemda) dipergunakan tepat sasaran dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka diterbitkanlah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Setelah tiga paket peraturan tersebut diterbitkan sebagai lonceng reformasi sistem pengelolaan keuangan baru, maka pemerintah membuat peraturan Nomor 24 tahun 2005 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Akhirnya, sebagai pedoman pelaksanaan standar baru bagi Pemda, maka Menteri Dalam Negeri kemudian membuat peraturan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan. Kaitannya dengan penerapan basis akrual, Pemda dirasa belum mempu memberikan kualitas pengelolaan keuangan yang baik sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kekhawatiran tersebut dibuktikan dengan temuan pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2016 yang menyebut masih adanya kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) TA 2015 yang terdiri dari sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan sebesar 54.55 persen, sistem pelaksanaan APBD sebesar 33.88 persen, dan struktur pengendalian sebesar 11.57 persen. Kelemahantersebutterjadisekurang-kurangnyakarenaduafaktor,yaknifaktor sumber daya manusia (SDM) dan regulasi. Pertama, faktor SDM yang bertindak sebagai pihak pelaksana sistem pengelolaan keuangan dari mulai pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pencatatan, hingga pelaporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Kelemahan yang berasal dari SDM ini sebagian besar disebabkan oleh kesalahan pada pemilihan dan penyeleksian yang tepat. Padahal untuk mengisi suatu bagian semestinya disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Istilahnya “the right man, in the right place”. Hal lain tentu soal skill dan kemampuan SDM. Diperlukan pengembangan keilmuwan dan skill untuk update dan upgrade kemampuan SDM dengan cara mengadakan atau mengikuti Pelatihan dan Pendidikan, Workshop, Bimbingan Teknis akuntansi keuangan daerah. Kedua, faktor regulasi. Regulasi merupakan aturan-aturan yang dibuat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan yang bagus. Namun, ada saja pemda yang melanggar/menyimpang dari aturan yang ditetapkan yang menimbulkan potensi pendapatan akan hilang, seperti pengelolaan dan penatausahaan pajak restoran dan hotel. Berdasarkan potret di atas, Kepala Daerah berkewajiban membenahi sistem tata kelola keuangannya dengan sangat serius. Namun, selain Kepala Daerah, dibutuhkan peran aktif dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawasi dan membina jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya fungsi pengawasan dan pembinaan intern oleh APIP, daerah diharapkan dapat membenahi permasalahan tata kelola keuangan Pemda. Ini menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan yang baik mencerminkan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel. Hadi Saputra Mahasiswa STEI Tazkia, Bogor Rp176 triliun atau turun 16,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada dasarnya, anggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dasar hukum dan formulasi DID yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa penggunaan DID tidak hanya terikat pada fungsi pendidikan, melainkan juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan lain dalam rangka melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Pada penjelasan tersebut, terlihat tidak ada ketegasan pemerintah dalam penggunaan DID. Sehingga hal ini menjadi rawan penyelewengan oleh aparat daerah. Sebagai informasi, DID dalam APBN 2017 direncanakan sebesar Rp7,5 triliun, lebih besar dibanding tahun sebelumnya yang hanya senilai Rp5 triliun. Norma Maulidatul Fitria Mahasiswa, Jawa Timur
- 8. keuangan negara |no. 008 vol. iii 20178 B adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan pemeriksaannya kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, dan DPD RI. Pada semester I tahun 2017, BPK menerbitkan 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 113 LHP Pemerintah Pusat, 537 LHP Pemerintah Daerah, serta LHP BUMN dan Badan Lainnya sebanyak 37 LHP. Dari seluruh LHP tersebut, BPK menyampaikan total temuan sebanyak 9.729 temuan serta total rekomendasi sebanyak 25.937. Kemudian bila dilihat dari raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), secara nasional terjadi peningkatan dari 60 persen pada tahun sebelumnya, menjadi 73 persen pada tahun ini. Di Pemerintah Pusat, raihan opini WTP meningkat dari 65 persen di tahun 2014 menjadi 71 persen pada 2015, lalu naik kembali menjadi 84 persen di tahun 2017. Sedangkan untuk entitas Pemerintah Daerah, perkembangan raihan opini WTP juga mengalami peningkatan, dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 5 persen pada tahun 2015, kemudian naik lagi menjadi 70 persen di tahun ini. Perkembangan tersebut tentu menggembirakan.Terlebih raihan opini WTP atas LKPP 2016 juga pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun lamanya. Berdasarkan Rencana Strategis BPK RI Tahun 2016-2020, target raihan opini WTP untuk pemerintah pusat tahun 2019 sebesar 95 persen dan opini WTP untuk LKPD sebesar 85 persen. Lalu apa dan bagaimana setelah entitas berhasil meraih opini WTP? Pertanyaan ini menjadi sangat penting menjadi refleksi kita bersama, mengingat opini WTP bukanlah akhir dari segalanya. Opini tertinggi atas laporan keuangan tersebut, menjadi salah satu instrumen untuk mengukur, apakah entitas telah benar-benar menyajikan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Mengacu pada deskripsi di atas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah entitas berhasil meraih opini WTP. Pertama, entitas diharapkan segera menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK.Tindak lanjut atas rekomendasi ini merupakan upaya melakukan perbaikan tata kelola keuangan, sehingga di tahun berikutnya diharapkan tidak akan terjadi temuan berulang. Kedua, entitas diharapkan dapat merumuskan perencanaan pembangunan dengan matang, fokus dan didasarkan pada prioritas. Perencanaan juga perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan penganggaran, sehingga lebih memudahkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Ketiga, khusus pemerintah daerah, di tengah sempitnya ruang fiskal daerah yang terjadi hampir di seluruh Kota dan Kabupaten di Indonesia, diharapkan entitas mampu mengendalikan belanja daerah yang lebih tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga anggaran mampu menjadi pendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Keempat, entitas diharapkan dapat meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)—dalam hal ini inspektorat, sebagai garda terdepan pengawasan keuangan di pemerintahan daerah. Wacana penguatan APIP yang mengemuka akhir-akhir ini perlu segera direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat, sehingga keberadaan APIP menjadi organisasi yang kuat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas. Bahrullah Akbar Wakil Ketua BPK RI Guru Besar Ilmu Pemerintah IPDN SETELAH WTP, LALU APA? OPINIO
- 9. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 9
- 10. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201710 POTRET TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI merupakan komitmen entitas untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan. LAPORAN UTAMAL S etiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di antaranya berisi beragam temuan dan rekomendasi kepada entitas pengelola keuangan negara. Sayangnya, tindak lanjut atas rekomendasi itu terbilang masih rendah. Berdasarkan IHPS Semester I/2017, prosentase rekomendasi BPK terlihat mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, total rekomendasi BPK berjumlah 41.559, kemudian tahun 2016 berjumlah 39.794, dan tahun 2017 sejumlah 21.663 rekomendasi. Secara prosentase, jumlah rekomendasi tahun 2017 menurun drastis yaitu sebesar 46 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya turun 4 persen. Dari total 103.016 rekomendasi selama periode 2015-2017, prosentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 47.953 rekomendasi (46,5 persen) senilai Rp14,45 triliun. Sedangkan tindak lanjut yang belum sesuai atau dalam proses sebanyak 37.304 rekomendasi (36,2 persen) senilai Rp54,87 triliun. Kemudian rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh entitas sebanyak 17.677 rekomendasi (17,2 persen) senilai Rp65,09 triliun. Dan, rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 82 rekomendasi (0,1 persen) senilai Rp0,61 triliun. Hal yang patut dicermati, prosentase tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi tahun 2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 21 persen. Demikian pula status rekomendasi yang belum sesuai dan atau dalam proses, juga mengalami kenaikan sebesar 47 persen. Namun, rekomendasi BPK yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh entitas justru mengalami kenaikan, dari 24 persen di tahun 2016 menjadi 40 persen per semester I/2017. “Hal di atas menggambarkan bahwa banyak entitas yang diperiksa BPK telah berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Namun melihat prosentasi tindak lanjut rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti cukup besar yaitu 40 persen, itu menunjukkan bahwa entitas yang bersangkutan kurang cepat dan kurang tanggap menindaklanjuti temuan BPK.Bisa jadi karena regulasi, pergantian struktur, atau mungkin entitas tersebut memang kurang paham persoalan,” komentar Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan
- 11. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 11 Prosentase tindak lanjut BPK yang sesuai rekomendasi tahun 2017 mengalami kenaikan signifikan. Negara, Prasetyo, ketika dihubungi Redaksi. Total rekomendasi BPK tahun 2015-2017 yang berjumlah 103.016 rekomendasi didominasi oleh temuan pemeriksaan di Pemerintah Pusat sebanyak 15.580 rekomendasi (15,1 persen), Pemerintah Daerah sebanyak 82.566 rekomendasi (80,1 persen), BUMN sebanyak 3.642 rekomendasi (3,5 persen), dan Badan lainnya sebanyak 1.228 rekomendasi (1,2 persen). Adapun rinciannya, pemeriksaan BPK di Pemerintah Pusat yang meliputi 98 kementerian/lembaga dengan total temuan sebanyak 15.580 pada periode 2015-2017. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.268 rekomendasi (40,2 persen) senilai Rp5,19 triliun. Kemudian sebanyak 5.580 rekomendasi (35,8 persen) senilai Rp19,15 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan atau dalam proses. Sedangkan 3.695 rekomendasi (23,7 persen) senilai Rp18,15 triliun
- 12. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201712 LAPORAN UTAMAL Tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK cermin perbaikan tata kelola belum ditindaklanjuti.Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara senilai RP1,21 triliun. Kemudian, pemantauan TLRHP di Pemerintah Daerah periode 2015- 2017 terdapat 82.566 rekomendasi senilai Rp45,69 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 39,463 rekomendasi (47,8 persen) senilai Rp3,10 triliun. Sebanyak 30.550 rekomendasi (37,0 persen) belum sesuai dengan rekomendasi dan atau dalam proses senilai Rp8,12 triliun. Kemudian sebanyak 12.524 rekomendasi (15,1 persen) senilai Rp34,32 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak 29 rekomendasi (0,1 persen) senilai Rp0,15 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah yang telah ditindaklanjuti senilai Rp2,87 triliun. Dalam hal tata kelola BUMN, BPK telah menyampaikan 3.642 rekomendasi selama periode 2015- 2017 senilai Rp30,33 triliun. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 1.732 rekomendasi (47,6 persen) senilai Rp5,25 triliun. Sebanyak 773 rekomendasi (21,2 persen) senilai Rp23,39 triliun belum sesuai atau dalam proses, sebanyak 1.123 rekomendasi (30,8 persen) senilai Rp1,69 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 14 rekomendasi (0,4 persen) senilai 0,02 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Adapun entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp2,31 triliun. BPK juga telah menyampaikan 1.228 rekomendasi atas pemeriksaan periode 2015-2017 senilai Rp16,46 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 490 rekomendasi (39,9 persen) senilai Rp0,90 triliun. Sebanyak 401 rekomendasi (32,7 persen) senilai Rp4,20 triliun belum sesuai dengan rekomendasi atau dalam proses, sebanyak 335 rekomendasi (27,3 persen) senilai Rp10,93 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak 2 rekomendasi (0,1 persen) senilai Rp0,43 triliun tidak dapat ditindaklanjuti.Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/badan lainnya senilai Rp161,17 miliar. Sebagaimana diketahui, rekomendasi BPKadalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Adapun Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status yaitu (a) Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, (b) Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, (c) Rekomendasi belum ditindaklanjuti, (d) Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada entitas yang bersangkutan. Untuk Perbaikan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis menilai,TLRHP merupakan salah satu unsur yang harus dilaksanakan oleh entitas pengelola keuangan negara, sebagai bentuk kepatuhan terhadap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh lembaga auditif. Ia berpandangan bahwa tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi cermin perbaikan tata kelola keuangan di tahun-tahun mendatang. “Kalau melihat dari Undang- Undang, entitas yang tidak menindaklanjuti itu bisa diancam hukuman. Misalnya dilihat dalam UU No 15 Tahun 2004 Pasal 26 ayat (2) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di situ menyatakan “Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil
- 13. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 13 pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tegas Harry. Harry menjelaskan, ada dua jenis rekomendasi BPK yaitu rekomendasi yang bersifat finansial dan non- finansial. Rekomendasi yang bersifat finansial jika belum ditindaklanjuti dalam rentang waktu 60 hari, maka BPK berdasarkan undang-udnang akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH). “Kalau yang non finansial itu lebih gampang. Misalnya memperbaiki sistem pengendalian internal (SPI) atau di bagian tertentu yang menjadi temuan. Mereka (entitas) tinggal memperbaiki SOP-nya saja.Tapi kalau uang harus dikembalikan sebesar uang yang direkomendasikan,” jelasnya. Ia menambahkan saat ini di BPK Perwakilan wilayah Indonesia Timur pihaknya sudah minta kepala para kepala perwakilan untuk melakukan pemetaan di masing-masing entitas yang mereka periksa.Sehingga dengan harapan pimpinan BPK bisa mengetahui apa-apa saja jenis dan bentuk rekomendasi yang dihasilkan. Auditor Utama Keuangan Negara VI, Dori Santosa menjelaskan perkembangan TLRHP BPK terutama di wilayah Indonesia Timur. Berdasarkan LHP BPK, TLRHP di wilayah Indonesia Timur perkembangannya sudah mulai bagus. “Bahkan ada beberapa Pemda yang sudah mencapai 90 persen dalam pelaksanaan TLRHP. Dan saat ini, BPK juga sedang berusaha menyelesaikan rekomendasi yang sudah 5 tahun ke atas belum ditindaklanjuti,” katanya. Ia menjelaskan prosedur BPK dalam mengumpulkan rekomendasi yang sudah 5 tahun ke atas belum ditindaklanjuti dengan cara meminta kepada seluruh perwakilan untuk mendata, kemudian dibuat tim perumus untuk memetakan permasalahan-permasalahan yang belum ditindaklanjuti. “Untuk kasus perbendaharaan akan disampaikan ke BPK, sedangkan non perbendaharaan akan disampaikan ke majelis-majelis Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN),” jelas Dori, mantan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur ini. Adapun beberapa penyebab banyaknya rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti oleh entitas, antara lain adalah perubahan organisasi terkait administrasi, misalnya yang bersangkutan telah meninggal dunia atau pindah. Dan semua itu membutuhkan data pendukung agar dapat dinyatakan selesai. Ia berharap, ke depan Pemerintah Daerah harus menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPK karena tercatat dalam Undang-Undang BPK. Aturannya pun sudah jelas bahwa batas waktu penyelesaian tindak lanjut rekomendasi adalah 60 hari. Jika tidak dapat menindaklanjuti, harus menginformasikan dengan jelas alasannya. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wahyu Priyono, menjelaskan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang telah dilaksanakan entitas di wilayahnya. “Secara rata-rata tindak lanjut entitas di NTB sudah di atas 75 persen, secara nasional lebih tinggi,” ungkapnya. Wahyu menceritakan resep BPK Perwakilan NTB dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK secara cepat. “Satu tahun terakhir ini kita menjalin sinergi antara BPK dengan Pemerintah Daerah, terutama dengan Inspektorat. Karena di daerah yang mengoordinasi tindak lanjut rekomendasi BPK di SKPD-SKPD adalah Inspektorat,” jelas Wahyu. Mengenai rekomendasi yang telah lampau, Wahyu mengingatkan bahwa perkara tindak lanjut yang lama tetap harus diselesaikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa persoalan tersebut bisa diselesaikan. Walaupun trend-nya sudah baik, akan tetapi temuan yang lama-lama ini harus segera diselesaikan juga. “Supaya tetap ada kesungguhan dari Pemda untuk meyakinkan lembaga kita, bahwa itu benar-benar tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah,” kata Wahyu mengingatkan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Utara, Tornanda Syaifullah menjelaskan tindak lanjut rekomendasi atas entitas daerah bergantung pada kepala derah masing-masing. “Ini sebenarnya tergantung dari visi misi maupun keinginan masing-masing kepala daerah. Karena masing-masing kepala daerah ini berbeda-beda,” tukasnya. Tornanda menegaskan bahwa perkara tindak lanjut sebenarnya merupakan kepentingan kepala daerah, dan bukan kepentingan BPK. “Karena tadi, BPK itu tugasnya memantau. Sedangkan mereka bertugas menindaklanjuti. Efeknya kepada perbaikan mereka juga,” pungkasnya.
- 14. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201714 K etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara menegaskan lembaganya memang memiliki mandat untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang (UU) yang menjadikan BPK sebagai lembaga yang paling berwenang memeriksa keuangan negara. “Reformasi keuangan negara tahun 2003 telah memberi mandat yang lebih besar kepada BPK,” ujar dia saat penyerahan IHPS I 2017 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) awal Oktober lalu. Terkait hal itu, Moermahadi pun mengaku, sejumlah langkah dan kontribusi sudah dilakukan BPK. Misalnya melalui peningkatan akuntabilitas pemerintah, perbaikan kinerja pemerintah, BUMN/BUMD, penyelamatan uang dan aset negara, serta penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi. Dalam hal peningkatan akuntabilitas pemerintah, BPK pun turut berkontribusi memperbaiki transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah yang terlihat dari peningkatan capaian opini Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Dari opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sepanjang 2004-2008 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2009-2015, hingga mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016. Hal demikian juga terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Awalnya hanya 7 persen yang memperoleh WTP pada 2004, kemudian setelah peran aktif BPK, opini WTP LKPD meningkat signifikan menjadi 70 persen pada 2016. Menurut Moermahadi, setidaknya ada 463.715 rekomendasi BPK yang membuat pemerintah, BUMN/BUMD dan Badan Lainnya bekerja lebih tertib, hemat, efisien, dan efektif. Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 320.136 rekomendasi atau sebesar 69 persen telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Karena itu kemudian dirinya pun mengklaim BPK telah menyelamatkan uang dan/atau aset negara secara riil senilai Rp145,28 triliun. Penyelamatan tersebut berasal dari penyerahan aset/penyetoran kas negara/daerah sebesar Rp72,61 triliun, koreksi belanja subsidi sebesar Rp44,54 triliun, dan koreksi cost recovery sebesar Rp28,13 triliun. “Efektifitas pemeriksaan BPK hanya akan tercapai bila laporan hasil pemeriksaannya ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa,” tuturnya. KETUA BPK: Efektifitas Pemeriksaan BPK Bergantung Pada Tindak Lanjut Entitas LAPORAN UTAMAL
- 15. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 15 Selanjutnya, untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasalnya, setiap hasil pemeriksaan BPK yang mengandung unsur temuan akan selalu menghasilkan rekomendasi kepada entitas terkait. Anggota V BPK-RI, Isma Yatun memberi catatan penting terkait tindak lanjut pemeriksaan ini. Saat menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, awal Juli lalu, Isma mengatakan besarnya manfaat pemeriksaan BPK justru ada pada tindak lanjut rekomendasi, dan bukan pada temuan yang dilaporkan. Apalagi, kepatuhan atas tindak lanjut rekomendasi BPK sudah diatur melalui Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Aturan tersebut menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Tak ayal, Isma pun berharap pimpinan Pemerintah Daerah memperhatikan serius ikhwal tindak lanjut ini. Misalnya, dengan menciptakan dan memelihara proses sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut rekomendasi BPK. “BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib dan taat undang- undang,” ujarnya. Di bawah kepemimpinan dirinya, LKPD wilayah Jawa dan Sumatera terus mengalami perbaikan.Tercatat, di tahun 2016, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan BPK kembali bertambah, dari 116 menjadi 210 entitas di tahun 2016. Sebaliknya, opini Wajar Di bawah Pengecualian (WDP) mengalami pengurangan, dari 109 pada tahun 2015 menjadi 63 entitas di tahun 2016. Kecenderungan serupa juga terjadi pada opini Disclaimer atau tidak menyatakan pendapat, yang berkurang dari 8 menjadi 5 entitas di tahun yang sama. Isma mengaku hal ini tak lepas dari upaya BPK mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di sistem akuntansi maupun penyajian LKPD. Upaya lain, menurutnya, dengan meningkatkan komunikasi yang intens dengan stakeholder, pemeriksaan dukungan pada organisasi perangkat daerah, serta persiapan dan pelaksanaan audit LKPD yang efektif. Akan tetapi, dirinya tetap mengingatkan opini WTP tetap tak menjamin tiadanya tindak kecurangan. Sebab, tujuan pemeriksaan keuangan yang dilakukan hanyalah memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Jika pemeriksa menemukan adanya kecurangan, praktis hal ini harus tetap diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan. “WTP tak berarti tidak adanya kecurangan,” tandasnya. AH MANFAAT PEMERIKSAAN TERBESAR ADA DI TINDAK LANJUT Ir. Isma Yatun, M.T. Anggota V BPK-RI S ebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang memiliki peran sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, setiap tahun, BPK kemudian menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
- 16. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201716 LAPORAN UTAMAL ADA KORELASI ANTARA KEPATUHAN TINDAK LANJUT DENGAN AKUNTABILITAS rekomendasi (18,5 persen) senilai Rp25,79 triliun. d. Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 83 rekomendasi (0,1 persen) senilai Rp614,21 miliar. Pada periode itu, BPK pun telah menyampaikan 61.374 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp20,43 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 29.242 rekomendasi (47,6 persen) senilai Rp2,23 triliun. Sebanyak 21.645 rekomendasi (35,3 persen) senilai Rp7,63 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Kemudian, sebanyak 10.445 rekomendasi (17,0 persen) senilai Rp10,42 triliun belum ditindaklanjuti, lalu sebanyak 42 rekomendasi (0,1 persen) senilai Rp151,72 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara senilai Rp2,04 triliun. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, berikut kutipan wawancara Majalah Keuangan Negara dengan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz, akhir Agustus lalu. S etiap tahun, BPK menerbitkan beragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit. Termasuk diantaranya tentu yang berpotensi merugikan keuangan negara. Ketentuannya diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Disebutkan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat. Sejauh ini, BPK telah menyampaikan 76.094 rekomendasi atas hasil pemeriksaan selama periode 2015-2016 kepada entitas, dengan nilai pemeriksaan sebesar Rp58,70 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut: a. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 35.350 rekomendasi (46,5 persen) senilai Rp5,09 triliun. b. Belum sesuai dan/atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 26.559 rekomendasi (34,9 persen) senilai Rp27,21 triliun. c. Belum ditindaklanjuti sebanyak 14.102 LAPORAN UTAMAL Dr. Harry Azhar Azis Anggota VI BPK RI
- 17. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 17 Dalam konteks tata kelola keuangan negara di pemerintahan daerah, rekomendasi menjadi sangat penting. Bagaimana sebenarnya urgensi dari tindak lanjut rekomendasi ini? Ya, kalau melihat dari Undang- Undang (UU) BPK, entitas yang tidak menindaklanjuti itu bisa diancam hukuman. Ancamannya berat kalau ada kasus yang sifatnya finansial. Kalau yang non finansial itu biasanya lebih gampang. Misalnya memperbaiki sistem pengendalian internal atau di bagian tertentu, itu biasanya tinggal mereka memperbaiki SOP-nya saja.Tetapi kalau uang harus dikembalikan sebesar uang yang direkomendasikan. Nah, ada kemungkinan rekomendasi ini sampai puluhan belum ditindaklanjuti. Sekarang di Indonesia wilayah Timur, saya sudah minta Kepala Perwakilan untuk melakukannya di entitas yang mereka periksa masing-masing, sehingga saya bisa mengetahui apa saja jenis dan bentuk rekomendasi yang dihasilkan. Meskipun jumlah temuan relatif berkurang, namun rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah tetap menunjukkan tren yang menurun. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin auditor kita tidak terlalu proaktif. Kedua, di auditing- nya barangkali lebih banyak yang non-finansial. Jadi jumlah yang direkomendasi, totalnya itu dibagi dua: Rekomendasi yang jumlahnya finansial dan yang non-finansial. Nah, yang lebih gampang memang yang non-finansial. Kalau yang finansial kita sedang merencanakan, kalau bisa lima tahun ke belakang yang tidak ditindaklanjuti itu akan kita laporkan ke APH (Aparat Penegak Hukum). Nah, silahkan APH yang mengurus. Nantinya, di lajur kita rekomendasinya sudah selesai. Tinggal kita memantau pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh APH. Selama ini, respon pemerintah daerah sendiri bagaimana? Ada pemerintah daerah yang pasif yang bahkan mungkin tidak mengerti. Karena itu saya meminta auditor yang mengurus itu, harus proaktif. Sampai nantinya pada satu titik, bila kita anggap sudah tidak bisa lagi, kita serahkan ke APH. Lantas apakah ada korelasinya antara kepatuhan tindak lanjut dengan akuntabilitas? Kalau menurut saya, ada. Jadi sekarang kan tren opini WTP semakin meningkat. Misal, di tahun 2009 yang daerah itu WTP baru 3 persen, kemudian tahun 2015 yang lalu itu WTP sudah 57 persen. Dari 539 pemerintah daerah dan 34 provinsi, sekitar 400-an itu kabupaten dan 100 itu kota. Nah, saya perhatikan kalau misalnya sekarang sudah boleh dikatakan posisinya sudah 65 persen di tahun 2016 yang lalu, itu yang WTP. Sedangkan yang disclaimer kalau tidak salah masih ada sekitar 7 persen. Kalau trennya semakin WTP, artinya semakin sadar termasuk juga dia ada menindaklanjuti itu.Tetapi ada juga yang cuma memperhatikan WTP-nya tapi tidak diperhatikan tindak lanjutnya. Padahal kan di dalam UUD jelas itu, pengelolaan keuangan negara harus bersifat terbuka dan bertanggung jawab. Ini yang menjadi
- 18. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201718 kewenangan yang diserahkan kepada BPK untuk menilai. Nah, itu dengan pola opini yang sering kita sebut seperti governance. Semakin governance-nya naik semakin dia WTP kan. Undang-undang mengatakan temuan BPK setelah 60 hari itu akan diserahkan kepada APH. Bagaimana sebenarnya format pemilahannya? Semua yang kita serahkan kepada APH itu menjadi wewenang KPK, kejaksaan, kepolisian. Kita tidak bisa memaksa APH, yang ini dulu atau yang itu dulu. Itu terserah mereka. Itu sudah bukan lagi wilayah kita, itu wilayah APH. Setiap rekomendasi atau temuan itu bergulir, apa yang bisa dilakukan BPK untuk memperkuat posisi itu? Kalau memang mau memperkuat secara tegas, itu mesti ada di dalam UU BPK. Misalnya, disebutkan bahwa yang diserahkan oleh BPK ke APH itu first in first out. Nah itu dulu yang menjadi prioritas. Akan tetapi yang terjadi kan bisa yang masuk belakangan diurus kemudian oleh APH, kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Karena itu wilayah penegakan. BPK sepertinya sedang mengembangkan sistem pemantauan untuk tindak lanjut. Itu efektivitasnya bagaimana? Sistem itu sebenarnya semakin mempermudah, baik di sisi auditor maupun bagi auditing. Itu pasti ada password, dan hanya orang itu saja yang bisa mengetahuinya. Kemudian kalau misalnya sudah masukkan SIPTL itu, lalu diperiksa. Bila si auditor menganggap ini belum cukup, dia bisa komunikasi langsung atau dia minta auditing-nya untuk datang menjelaskan jikalau seandainya belum dimengerti oleh auditor. Itu harus dikomunikasikan. Dengan demikian beberapa celah yang terjadi karena miss persepsi itu tidak terjadi lagi. Kedua, sinyal. Karena dia menggunakan IT, di beberapa daerah terpencil belum ada. Itu yang jadi persoalan. Bagaimana potret akuntabilitas keuangan negara selama ini? Kalau sekarang kita mengukur akuntabilitas itu dari opini. Jumlah opini untuk pemerintah pusat sekarang WTP, kalau untuk pemerintah daerah itu sebesar 65 persen yang WTP. Nah, ini suatu saat kan nanti semuanya harapannya menjadi 100 persen. Tapi di UUD tidak berhenti disitu. Tidak berarti kalau seorang bupati sudah WTP, sudah governance. Bahwa uang yang dia kelola itu, harus memakmurkan rakyat. Kita mau coba memasukkan unsur yang baru, bagaimana menghitung kemakmuran. Salah satunya itu melalui indikator pengangguran yang sudah ada di UU APBN, namanya target pembangunan. Itu tiap tahun berkurangnya pengangguran berapa, tiap tahun berkurangnya gini rasio berapa, dan tiap tahun berapa kenaikan IPM yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, apa harapan Anda pada pemerintah daerah? Saya berharap khususnya seluruh kepala daerah itu minimal mempunyai pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan. Misalnya, pemahaman bahwa pengelolaan keuangan daerah itu tidak seperti pengelolaan uang nenek moyangnya. Itu uang rakyat. Jadi, dia tidak boleh pakai untuk apa saja. Nah, pemahaman minimal seperti ini menurut saya harus terus meningkat. Yang kedua baru pemahaman tentang efisiensi nilai rupiah bagi kesejahteraan. Ada keluhan kemarin muncul dari salah satu Walikota datang ke saya: “Pak, kami mengalokasikan dana untuk rakyat- rakyat yang tidur di depan toko- toko,”. Itu dianggap belanja tidak produktif oleh pemerintah pusat. Memang mekanismenya begitu. Jadi tidak dianggap misalnya menyantuni orang miskin itu sebagai belanja yang produktif. Ini harus diubah mindset- nya. AP/AH LAPORAN UTAMAL
- 19. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 19
- 20. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201720 T ak banyak orang yang mampu mengakhiri karir dengan cata- tan yang luar biasa. Diding S. Anwar, mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) termasuk salah satu diantaranya. Diding yang memimpin Jamkrindo selama lima tahun tersebut, berhasil menorehkan prestasi yang berharga. Kinerja Perum Jamkrindo di bawah kepemimpinan Diding mon- cer sedemikian rupa. Laba perusa- haan sepanjang 2011-2016 naik 153 persen menjadi Rp573,3 miliar. Aset perusahaan pun melonjak signifi- kan hingga mencapai angka Rp14,14 triliun. Perum Jamkrindo berhasil tumbuh sebagai perusahaan penja- min kredit yang paling berpengaruh di dalam negeri. Tak ayal, sejumlah penghargaan Tangan Midas di Perusahaan Penjamin Kredit diberikan kepada Perum Jamkrindo. Mulai dari pemilik kinerja keuangan terbaik, predikat the best BUMN mar- keting hingga penghargaan khusus sebagai pemberdaya UMKM. Peng- hargaan ini kemudian membuktikan bahwa kinerja Perum Jamkrindo me- mang bermanfaat dan diakui publik. Perjalanan Diding bersama Perum Jamkrindo dimulai dari September 2012 lalu, usai menjabat sebagai Dirut PT. Jasa Raharja. Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kala itu menunjuk Diding se- bagai Dirut karena beralasan Perum Jamkrindo membutuhkan figur tang- guh dan baik untuk meningkatkan ki- nerja perusahaan. Terbukti, beragam inovasi ber- munculan selama Diding memimpin Perum Jamkrindo. Selain pendirian PT. Jamkrindo Syariah, satu hal yang paling tampak menarik perha- tian adalah pengembangan sejumlah produk Jamkrindo. Tercatat hingga kepemimpinannya berakhir, Perum Jamkrindo mampu memiliki sekitar 16 produk unggulan. Jumlah cabang juga bertambah signifikan. Hingga semester I 2017, Perum Jamkrindo terdata sudah me- miliki 56 kantor cabang dan 16 unit kantor pelayanan. Penambahan jar- ingan operasional ini diyakini banyak pihak memperluas jangkauan potensi dan segmen pasar Perum Jamkrindo. Inovasi lain yang dilakukan Did- ing adalah memperkenalkan layanan call center 1500701. Lewat layanan ini, masyarakat dan nasabah dapat berkomunikasi dan memperoleh in- formasi lengkap mengenai produk- produk Jamkrindo. Diding S. Anwar Dirut Perum Jamkrindo 2012-2017
- 21. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 21 Fokus Pada UMKM Mengembangkan Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi memang menjadi salah satu misi keberadaan Perum Jamkrindo. Sebagai perusahaan pelat merah, Perum Jamkrindo memang bertugas membantu keduanya terus bertum- buh menggerakkan perekonomian nasional, dengan instrumen penjami- nan kredit. “Jamkrindo kan tugasnya mengembangkan UMKM,” ujar Diding dalam sebuah sosialisasi dengan me- dia, Mei lalu. Tak heran, dari total realisasi volume penjaminan kredit sebe- sar Rp72,3 triliun, proporsi seban- yak Rp24,8 triliun atau sebesar 35 persennya dikontribusikan untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ini menjadi bentuk komitmen Perum Jamkrindo kepada perkem- bangan bisnis UMKM dan Koperasi. Sejak 2015 lalu, Perum Jamkrindo bahkan memulai aktivitas pemer- ingkatan UMKM. Diding berpendapat langkah ini penting dilakukan agar UMKM lebih mudah untuk menda- patkan akses pembiayaan. Tercatat hingga saat ini, tak kurang 250 UMKM sudah mendapatkan peringkat dari Perum Jamkrindo. Terhitung 7 September 2017 ke- marin, masa kepemimpinan Diding di Perum Jamkrindo memang resmi berakhir. Akantetapi dengan capa- iannya sejauh ini, sejumlah orang tak ragu menyebut tangan Midas Did- ing berhasil mengubah wajah peru- sahaan nasional penjamin kredit ini menjadi jauh lebih baik. Tentu saja, bersamaan dengan itu, sejuta apre- siasi dan terimakasih sudah dituju- kan kepada figur orang tua yang di- anggap “tidak biasa” ini.
- 22. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201722 Babak Baru Dana Insentif Daerah A turan baru yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 4 April lalu, memulai babak baru kebijakan dana insentif daerah (DID). Beleid anyar yang diregistrasi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tersebut diklaim bakal membuat penyaluran DID lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, bukan hanya DID, aturan tersebut juga membahas perubahan semua komponen dana transfer daerah. Mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) hingga Dana Keistimewaan DIY, semua mekanisme penyalurannya diubah. Daerah diminta berbenah memperbaiki pengelolaan dana yang ditujukan sebagai insentif (imbalan) baik atas kinerja pemerintah daerah. Salah satunya, kinerja serapan dana daerah yang menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam penyaluran DID dan unsur komponen transfer daerah yang lain.Tumpukan dana daerah senilai ratusan triliunan yang sempat mengendap di sejumlah perbankan membuat pemerintah pusat geram, dan memiliki alasan kuat untuk mengubah pengelolaan dana transfer daerah. ANGGARANA Setelah berjalan selama 7 tahun, pemerintah kembali mengubah kebijakan dana insentif daerah (DID). Kali ini, musababnya disinyalir bersumber dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menyalurkan DID secara efektif dan efisien. Aturan anyar tersebut pun kemudian diklaim bakal mendorong penggunaan DID menjadi lebih baik.
- 23. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 23 Tak ayal, perbaikan mekanisme penyaluran dana Transfer Daerah menjadi salah satu tujuan kehadiran PMK tersebut. Lewat perbaikan itu pula, pemerintah berharap alokasi transfer daerah nantinya bisa dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas belanja infrastruktur dan pelayanan dasar publik. Problem Pengelolaan Fakta belum membaiknya kualitas pembangunan dan kesenjangan layanan publik di daerah memberi kesan pengelolaan keuangan daerah dianggap belum dikelola dengan baik. Di tengah alokasi dana transfer daerah-DID termasuk di dalamnya-dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus meningkat setiap tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru belum menunjukkan perubahan signifikan. Catatan kritis tersebut setidaknya disampaikan Menteri Keuangan awal Maret lalu. Dari pengamatannya di lapangan, Sri Mulyani menilai pembangunan fasilitas pelayanan publik belum mampu dinikmati masyarakat di sejumlah daerah. Padahal, menurutnya, hal tersebut merupakan fasilitas dasar yang dapat menentukan kualitas manusia dan negara. “Perbaikannya sangat sedikit. Jumlah uangnya naik luar biasa, tapi kualitas manusianya, pendidikan dan kesehatan enggak meningkat cukup besar,” ujarnya. APBN mencatat budget transfer daerah memang mengalami kenaikan signifikan dalam rentang waktu 7 tahun terakhir. Pada 2010, alokasi dana tersebut hanya berjumlah Rp344,6 triliun, sementara tahun ini sudah mencapai angka Rp704,9 triliun. Mirisnya, kondisi itu berkebalikan dengan indikator tidak efektif, tidak efisien dan tidak optimal, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki,” ucapnya. Boediarso memberi contoh dana transfer daerah yang cenderung tidak terpakai atau idle. Usai digelontorkan dalam jumlah besar, sebagian pemerintah daerah justru tak siap menyerap dan melaksanakannya. Dana tersebut pun akhirnya mengendap dan menumpuk di perbankan hingga ratusan triliun rupiah. Sampai Juni 2017 kemarin, Bank Indonesia (BI) mencatat dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, mencapai jumlah Rp222,59 triliun. Karena alasan itulah kemudian pemerintah pusat berkeinginan memperbaiki pola pengalokasian dana transfer daerah. Supaya tak mengendap, pola penyaluran budget transfer daerah termasuk DID pun harus diubah.Tak ayal, pengalokasiannya, ungkap Boediarso, harus berbasis kinerja pelaksanaan yang meliputi kinerja penyerapan dan output penggunaan. “Kalau belum diserap masak kita kasih terus. Yang disalurkan tahap sebelumnya harus dihabiskan dulu, baru kita transfer lagi. Penyaluran harus berbasis kinerja pelaksanaan,” Menurut Boediarso, di tengah kondisi belanja daerah yang peruntukannya sebagian besar untuk belanja pegawai, pemerintah daerah memang harus dipaksa untuk belajar meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pemerintah daerah bahkan harus mengoptimalkan setiap rupiah dana yang diterima untuk kemakmuran rakyat dan kualitas layanan dasar publik. Dengan dana transfer daerah yang semakin besar, pemerintah daerah juga kian dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih baik. kesejahteraan yang berhasil dicapai pemerintah daerah. Statisik menyebutkan IPM nasional di tahun 2015 hanya mampu berada pada level 59,55, cuma naik 3 poin dari angka IPM 2010 yang berada di level 56,53. Menteri Keuangan pun berpendapat kondisi demikian mengindikasikan adanya krisis manajemen dan kepemimpinan di pemerintahan.Terutama, manajemen tata kelola keuangan negara yang dianggapnya belum maksimal. “Ini indikator krisis manajemen dan pemerintahan,”. Ditemui pertengahan April lalu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo juga menyoal hal tersebut. Fakta kesenjangan layanan publik yang terjadi serta ketimpangan kesejahteraan antar daerah, dianggapnya, memberi penegasan adanya kekeliruan pengelolaan dan penggunaan dana transfer daerah yang terjadi. “Seberapa pun besarnya dana tapi kalau penggunaannya Tumpukan dana daerah senilai ratusan triliunan yang sempat mengendap di sejumlah perbankan membuat pemerintah pusat geram, dan memiliki alasan kuat untuk mengubah pengelolaan dana transfer daerah.
- 24. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201724 Formulasi Baru Secara historis, anggaran DID memang merupakan insentif bagi daerah berprestasi. Sejak pertama kali diperkenalkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010, DID yang ditempatkan sebagai penghargaan (reward), diberikan kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja bagus bidang pendidikan. Selain pendidikan, kriteria lainnya terkait kinerja pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah dituntut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menetapkan APBD dengan tepat waktu, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kriteria terakhir menyangkut kemampuan meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah diminta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja ekonomi dan kesejahteraan. Senyampang, kinerja pemerintah daerah juga tampak mengalami peningkatan sejak diberlakukannya DID. Setidaknya secara statistik, Boediarso, formulasi DID pun berubah. Pemerintah pusat kemudian menambah sejumlah format baru dalam aturan DID teranyar. Pertama, pemerintah pusat menyederhanakan format dengan hanya membuat dua kriteria, yakni kriteria utama dan kriteria kinerja. Indikator kriteria utama masih tak jauh berbeda dari kinerja utama dalam formulasi lama yang berisi opini BPK dan penetapan APBD tepat waktu. Sementara terkait indikator kriteria kinerja, pemerintah hanya memindahkan ketiga aspek kinerja dalam format lama ke dalam satu kriteria kinerja di format yang baru. Di situ, dijabarkan kriteria kinerja yang dimaksud melip uti kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta ekonomi dan kesejahteraan. Tak ayal, sejumlah perubahan praktis juga terjadi pada mekanisme, waktu dan syarat pengalokasian DID. Dalam hal mekanisme dan waktu, pemerintah akan membedakan penyaluran Alokasi Kinerja (AK) dan Alokasi Minimum (AM). Bagi pemerintah daerah yang hanya mendapat AM, penyaluran DID dilakukan sekaligus pada semester I di bulan Februari. Sebaliknya, bagi pemerintah daerah yang menerima AK, penyalurannya dibagi dalam dua semester. Lima puluh persen dilakukan pada semester I, sem entara sisanya dibagi pada semester jumlah penerima DID semakin bertambah dari tahun ke tahun. Dari awalnya yang hanya berjumlah 12 daerah, penerima DID bertambah signifikan menjadi 317 daerah di tahun 2017. Nilai anggaran DID pun meningkat, dari nominal sebesar Rp1,38 triliun berubah menjadi Rp7,5 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah pusat kemudian mendorong sejumlah perubahan ketentuan. Efektifitas pengalokasian, penyaluran, pelaporan dan penggunaan dana Transfer Daerah diklaim sebagai alasan pokok untuk memperbaiki aturan. Pemerintah Pusat berkeinginan pemerintah daerah segera memperbaiki kinerja birokrasi anggarannya. Dirjen Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh menyebut penyempurnaan kriteria sebagai alasan penting mengubah ketentuan DID. Boediarso pun menjelaskan revisi aturan tersebut serta merta bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran DID dan optimalisasi penggunaan DID. “Menyempurnakan kriteria dalam pengalokasian DID berdasarkan beberapa indikator tertentu, yakni pengelolaan keuangan daerah melalui e-budgeting, dan e-procurement, serta peningkatan pelayanan dasar publik seperti pengurangan angka gizi buruk dan kemiskinan,” ujar dia. Imbas hal tersebut, ungkap Di tengah kondisi belanja daerah yang peruntukannya sebagian besar untuk belanja pegawai, pemerintah daerah memang harus dipaksa untuk belajar meningkatkan produktivitas dan efisiensi ANGGARANA
- 25. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 25 pemerintahan daerah. Semua kriteria dan model penggunaan DID yang berubah hanya sekedar cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik. “Secara prinsip, reward DID ini tetap memiliki tujuan khusus, yaitu mendorong pemerintah daerah mengelola keuangan dengan lebih baik,” jelas dia. Karena itulah, sambung Prasetyo, DID dalam format baru tampak seperti insentif plus bagi pemerintah daerah. Selain memiliki tambahan persyaratan baru, DID justru memberi sejumlah keleluasaan pengelolaan bagi pemerintah daerah. Hasilnya diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat daerah secara lebih nyata. Sebagai daerah yang juga turut menerima DID, Bupati Lombok berikutnya. Sementara, dalam hal persyaratan, penyaluran DID semester I baru dapat dilakukan bila Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun berjalan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan. Pemerintah daerah juga diminta lebih dahulu menyampaikan rencana penggunaan DID dan laporan realisasi penyerapan tahun sebelumnya. “Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada DID,” kata Boediarso. Namun, tak hanya ketentuan yang diubah, aspek fasilitas penerima DID juga berubah. Pagu anggaran juga bakal ditambah atau diperbesar. Penggunaan DID, disebut Boediarso, bahkan tidak lagi terbatas pada fungsi pendidikan. Hal itu dimaksudkan agar tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera tercapai. “Penyempurnaan ini memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dasar publik dan kesejahteraan ekonomi,” tutur dia. Perubahan konsep pengalokasian dan penerima DID yang diusung pemerintah itu, ternyata cukup mendapat respon positif kalangan masyarakat sipil. Misalnya, Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), Adie Prasetyo, yang memberi dukungan atas pengelolaan DID yang tidak lagi terbatas pada fungsi pendidikan. Dengan kondisi demikian, menurut Prasetyo, pemerintah daerah dapat memiliki ruang gerak yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan prioritas lain. “DID sekarang ini bisa digunakan untuk mendukung kegiatan yang sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Bisa dipergunakan untuk membangun infrastruktur daerah seperti memperbaiki sarana kantor pemerintah daerah atau membiayai kegiatan lainnya,”ucapnya. Prasetyo kemudian memberi catatan penting soal desain baru DID. Penyempurnaan kriteria penerima DID, bagi dirinya, harus diiringi dengan pemberian indikator-indikator kinerja yang jelas agar pemerintah daerah mampu memperlihatkan kinerja yang sesungguhnya.Tujuannya semata-mata, supaya budget DID lebih mudah untuk dikontrol dan dievaluasi pemerintah pusat. “Acuan indikator memang harus benar-benar terarah agar dapat dikontrol dan di-review,”. Menjadi Insentif Plus Meskipun terdapat banyak perubahan, namun konsepsi DID sebagai insentif bagi daerah berprestasi tetap tidak berubah. DID dalam format baru, tetap diyakini sebagai strategi untuk memotivasi pemerintah daerah melakukan kinerja baik dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan. Prasetyo pun menyebut hal ini sebagai bentuk tantangan baru Semua kriteria dan model penggunaan DID yang berubah hanya sekedar cara untuk mendorong kinerja pemerintah daerah menjadi lebih baik
- 26. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201726 Barat, Fauzan Khalid juga meyakini karakter DID sebagai insentif belum berubah. Pasalnya, sejak dulu hingga sekarang, DID memang ditempatkan sebagai penghargaan bagi daerah. Pemerintah daerah, kata Fauzan, harus terlebih dahulu memenuhi sejumlah kriteria sebelum mendapatkan dana tersebut. “Ini kan hasil penilaian. Pertama, WTP. Kedua, sejauh mana APBD dimanfaatkan untuk belanja publik.Terakhir, aspek efektifitas dari pemanfaatan,” ujarnya. Oleh karena itulah, Fauzan pun mengaku tak repot-repot mengupayakan penerimaan anggaran DID. Dalam format lama ataupun baru, dia mengatakan pemerintah daerah hanya perlu bekerja sebaik mungkin memenuhi kriteria yang ditentukan. “Tidak pernah mengurus dengan rumit.Tinggal menunggu penilaian saja,”. Akhir 2016 lalu, Lombok Barat ditetapkan sebagai penerima anggaran DID 2017, dengan nilai anggaran sebesar Rp53,8 miliar. Keberhasilan itu diberikan karena pemerintah daerah Lombok Barat dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan. Hingga sejauh ini, ungkap Dirjen Boediarso Teguh, belum ada penolakan pemerintah daerah terkait format baru DID. Sebab, pada dasarnya, para Kepala Daerah mengerti dan memahami hakikat perubahan DID. Pemerintah daerah, dianggapnya hanya perlu waktu untuk belajar sepanjang masa transisi ini. “Mungkin ada persoalan-persoalan yang perlu dipelajari, akan tetapi Kepala Daerah sejauh ini secara prinsip sangat mengerti,” ujarnya. Lulusan Doktor Universitas Indonesia ini pun meyakini kepala daerah akan terbiasa mengikuti mekanisme baru DID. Sepanjang memenuhi aturan main, maka selama itu pula lah pemerintah daerah tidak akan kesulitan akses untuk mendapatkan DID. Meskipun demikian Boediarso tak bisa menjamin aturan baru DID ini tidak akan kembali berubah. Pasalnya, setiap tahun selalu ada review dari kebijakan yang sedang berjalan. Bila format baru DID ini dirasa tidak efektif menghasilkan perubahan nyata bagi pengelolaan keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, tentu saja peluang revisi akan selalu ada. “Policy public kan never ending, tidak ada akhirnya. Selalu dinamis mengikuti perubahan,” tutupnya. MJ/RH/TA ANGGARANA
- 27. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 27
- 28. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201728 PrioritasMeningkatkan Kesejahteraan memastikan tidak ada lagi masyarakat Badung yang kekurangan makan, air, listrik dan rumah layak. Pemerintah kabupaten Badung, ungkapnya, sudah menyediakan program bedah rumah dengan nominal Rp55 juta setiap rumah. Kedua, pendidikan dan kesehatan. sebagai warisan etis dalam mengelola pemerintahan yang dipimpinnya. Nyoman kemudian menjelaskan lima bidang pembangunan yang menjadi skala prioritas pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Pertama, pangan, sandang, dan papan. Dirinya pun K alimat Sansekerta Chura Darma Raksaka yang berarti pemerintah wajib melindungi rakyat, menjadi prinsip utama pemerintah Badung dalam menjalani kewajibannya. Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta menyebut kewajiban tersebut Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 79,80, kabar kesejahteraan masyarakat kabupaten Badung praktis bukan isapan jempol belaka. Terlebih, pemerintah daerah mengaku memiliki skala prioritas pembangunan untuk menggapai capaian kesejahteraan tersebut. I Nyoman Giri Prasta Bupati Badung SUCCESS STORYA foto:humas keuangan negara | no. 008 vol. iii 201728
- 29. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 29 Pemerintah Kabupaten Badung menjamin pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Sarana dan prasana pendidikan digaransi diberikan kepada setiap anak didik. Lewat Kartu Badung Sehat (KBS)- program yang dikemas dari aplikasi BPJS-, masyarakat bahkan hanya tinggal datang ke instalasi kesehatan, dan tak perlu untuk mengeluarkan biaya sepeser pun.Termasuk, untuk keperluan membayar obat. “Pemerintah Badung memegang prinsip, proses lahir, hidup, dan mati warga menjadi tanggung jawab kami,” ujar dia. Ketiga, terkait jaminan tenaga kerja, pemerintah kabupaten Badung membuat standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan Upah Minimum Sektoral (UMS). Sebagian besar pemangku kepentingan (Stakeholder) didorong menyepakati upah layak bagi para buruh yang bekerja di Badung. Utamanya, yang bergerak di sektor pariwisata. Keempat, bidang adat, agama, dan budaya. Bagi pemerintah kabupaten Badung, menjaga adat merupakan keputusan rakyat Badung. Sehingga, sebisa mungkin semua urusan kebudayaan merepresentasikan karakteristik budaya Bali. Terkait agama, pemerintah Badung berupaya untuk membuat warga selalu hidup berdampingan dan saling membantu. Pemerintah bahkan selalu mengucurkan bantuan pendirian tempat ibadah bagi setiap agama di Badung. “Termasuk umat Muslim, kami bantu tempat ibadah dan sekolahnya,”. Kelima atau yang terakhir, bidang pariwisata. Bidang ini merupakan skala prioritas bagi kabupaten Badung, karena menjadi penopang utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah, ungkap Nyoman, berusaha untuk terus menggenjot transparansi, pendataan dan penagihan pajak di bidang ini. Pemerintah kabupaten Badung tampak serius berusaha meningkatkan penerimaan pajak di sektor pariwisata. “Syukur, APBD kita naik sebanyak Rp1 triliun tahun ini” lanjut Nyoman. Namun demikian, optimisme Nyoman tak semata-mata hanya karena potensi sektor pariwisata. Dukungan perencanaan yang matang juga membuat target realisasi anggaran terpenuhi.Terlebih dengan hadirnya program e-planning dan e-musrenbang, semua rencana dan kebutuhan pembangunan Badung menjadi lebih tertata. Terkait e-government, Badung memang sedang mengarahkan hal ini ke tatanan Badung Smart Sosiality, frase baru yang lebih jauh daripada Badung Smart City. Nyoman mengatakan pengembangan e-government tetap diprioritaskan pada persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Misalnya, membuat kartu KBS mampu menyimpan semua rekam medik masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu membutuhkan lagi data rujukan saat berupaya menyembuhkan penyakit yang dideritanya. “Kami harus bekerja keras dan bekerja ceras,” tutur dia. foto:humas Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri foto:humas keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 29
- 30. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201730 SUCCESS STORYA level 4,15 persen menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.Tak jauh berbeda, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,89 persen relatif lebih rendah daripada TPT tahun sebelumnya yang berkisar 1,99 persen. Namun, Nyoman pun mengingatkan sejumlah langkah yang tak boleh diabaikan dalam penyusunan anggaran. Pertama, segala sesuatu yang sudah dianggarkan harus mengedepankan kebijakan politik legalisasi, yang berarti aturannya harus jelas. Kedua, politik anggaran yang diorientasikan kepada kepentingan masyarakat. Ketiga, politik pengawasan yang berarti pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan perencanaan. “Kalau tiga hal ini kita pegang dengan baik,maka tidak ada alasan program tidak terwujud,” Secara prosedural, sebelum menjadi Rancangan APBD (RAPBD), proses perencanaan dan penganggaran dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di bulan Januari, yang kemudian Raihan WTP dan Kesejahteraan Rakyat Berkat kerja keras menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan dan kepatuhan terhadap undang-undang, pemerintah kabupaten Bandung berhasil meraih kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016 lalu. Itu berarti, prestasi tinggi ini untuk ketiga kalinya didapatkan Kabupaten Badung sejak tahun 2014. Namun bagi Nyoman, WTP bukan sekedar penghargaan. Opini WTP selama tiga tahun berturut-turut itu justru hadir sebagai pengingat bahwa pemerintah kabupaten Badung harus bekerja lebih baik lagi. APBD harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “WTP merupakan cambuk bagi kita untuk mengalokasi anggaran semakin baik,”. Dalam APBD 2018 yang berjumlah lebih dari Rp6 triliun, dapat dilihat bahwa belanja publik jauh lebih besar daripada belanja aparatur. Persentasenya secara berurutan, berkisar antara 74 persen dan 24 persen. Hal ini sebagai bukti bahwa orientasi anggaran kabupaten Badung memang lebih diprioritaskan bagi masyarakat. “Saya yakin siapapun yang melihat itu sudah tahu berapa yang harus dinikmati oleh masyarakat,” ujar Giri Prasta asal desa Petang ini. Dengan orientasi semacam itu, hasil yang diperoleh pemerintah kabupaten Badung sungguh luar biasa. Hingga September 2016, tingkat kemiskinan Badung yang berada pada dilanjutkan ke Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) di bulan Maret. Setelah Musrenbangda, barulah kemudian anggaran dialokasikan pada Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Demi mencegah potensi penyimpangan, Nyoman juga membuat akta integritas yang bila dilanggar terdapat peringatan, ancaman degradasi atau pemecatan. Bahkan, berdasar akta integritas, seluruh pegawai, mulai dari pejabat tinggi hingga Kepala Dusun, harus melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi). “Totalnya ada 90 ribu orang lebih yang sudah tandatangani akte integritas,”. Namun, tak berhenti sampai disitu. Demi meningkatkan integritas, pemerintah kabupaten Badung juga memberi fasilitas laptop dan tunjangan bagi setiap pegawai. Menurut Nyoman, ini dilakukan semata- mata untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Badung. MJ/AK keuangan negara | no. 008 vol. iii 201730
- 31. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 31 Pemprov DKI Jakarta Berbenah LKPD S ejak dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada senin kemarin, Sandiaga Salahudin Uno kini sudah mulai ‘ngantor’ di Balaikota. Di hari pertamanya bekerja, Sandi menyampaikan keinginannya untuk memperbaiki laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Sebab menurut catatan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) I 2017 yang dikeluarkan BPK RI, Provinsi DKI Jakarta sudah 4 (empat) tahun berturut-turut diganjar opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni dari tahun 2013 sampai 2016. Melihat persoalan laporan keuangan tersebut, pengusaha yang sekaligus mantan Akuntan ini bertekad untuk memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) DKI Jakarta hingga mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Saya mantan akuntan, jadi buku laporan keuangan bukan WTP, saya galau nggak bisa tidur. Kalau di dunia usaha qualified opinion ini pasti 50-50, pemegang saham bisa nerusin kerja saya sebagai CEO atau diganti,” kata Sandi pada pertemuan dan pengarahan SPKD dan camat se-DKI Jakarta di Ruang Pola Blok G Balai Kota Jakarta, Selasa (17/10). Tak mudah memang untuk meraih opini tertinggi itu, namun Sandi mengajak kepada seluruh SKPD untuk mulai bekerja keras untuk meraih opini WTP tahun depan. Sebab ia menilai bahwa capaian opini WTP ialah sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan uang negara. “Kalau tidak bisa WTP itu ya kita enggak akuntabel. Capaian di sini enggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya pikir betul. Bukan hanya serapan tapi persiapan laporan keuangan yang akan kita hadirkan,” jelas dia. Capaian opini WTP, lanjutnya, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap efektivitas penyerapan anggaran, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan yang juga harus dipikirkan bersama. Sandi mengatakan, program OKE OCE tidak hanya jadi pekerjaan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Irwandi, tapi seluruh instansi terkait. “Lapangan kerja bisa lewat OKE OCE. Tapi harus betul-betul multisektoral. Setiap aktivitas di setiap lini bisa menghasilkan lapangan kerja yang berkualitas. Kita berharap lapangan kerja mudah di Jakarta,” imbuh dia. Sandi juga ingin peran Jakarta Smart City lebih maksimal dibanding sekarang ini. Jakarta Smart City bisa menggunakan big data analisis untuk mengetahui apa saja kekurangan yang harus ditingkatkan pemerintah saat ini. “Tugas berat Jakarta Smart City bukan hanya menerima keluhan, tapi memberikan input kebijakan. Ada yang namanya big data analisis. Jangan ujug-ujug. Setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data di lapangan. Jakarta Smart City akan jadi entitas yang penting,” ucap Sandi.
- 32. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201732 ANGGARAN AMBISIUS PRESIDEN JOKOWI ANGGARANA
- 33. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 33 T epuk tangan ratusan orang atas pembacaan nota keuangan Presiden Joko Widodo di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rabu, 16 Agustus lalu, menandai dimulainya secara resmi pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Oleh sejumlah pihak, RAPBN 2018 yang diketahui meningkat menjadi Rp2.204,4 triliun itu dianggap menunjukkan optimisme pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam mengelola perekonomian ke depan. Di hadapan sidang paripurna, Presiden Jokowi memang terlihat sangat optimistis dalam menyampaikan pertumbuhan ekonomi. Presiden mengatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai pada level 5,4 persen, nilai tukar akan berada pada level Rp13.500 per dolar, dan penerimaan pajak bakal berjumlah Rp1.609,7 triliun. ““Pertumbuhan ekonomi yang optimis tersebut akan dicapai melalui dukungan konsumsi masyarakat yang terjaga, peningkatan investasi, dan perbaikan kinerja ekspor dan impor,” ujar dia. Jokowi pun memaparkan optimisme tersebut bukan tanpa alasan. Sejauh ini, sudah ada tiga strategi yang disiapkan untuk menjaga RAPBN supaya tetap realistis. Pertama, optimalisasi pendapatan negara melalui peningkatan rasio pajak, pengelolaan sumber daya alam dan aset negara. Kedua, dengan cara penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal yang produktif. Di samping tentu, efisiensi belanja non prioritas seperti belanja barang dan belanja subsidi. Terakhir, kebijakan keberlanjutan dan efisiensi pembiayaan yang dilakukan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, defisit keseimbangan primer yang semakin menurun, serta pengembangan creative financing, semisal skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan optimisme tinggi yang diusung Presiden dalam RAPBN 2018 tetap realistis. Pasalnya, dengan perekonomian dunia yang akan tumbuh 3,6 persen dan rata- rata proyeksi pertumbuhan negara berkembang 4,8 persen, lingkungan perekonomian global tampak mulai kondusif dan terjaga resikonya. “Berdasarkan capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan cenderung menguat dua tahun terakhir, target pertumbuhan 5,4 persen tersebut insya Allah akan secara maksimal diupayakan dicapai,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Dari sisi konsumsi, konsumsi rumah tangga diharap bakal tumbuh 5,1 persen. Dan, untuk itu, stabilitas harga barang pokok dan ketersediaan pasokan pangan juga akan dijaga. Program bantuan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran akan diperkuat seperti Program Keluarga Harapan, Beras Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, dan Belanja Kesehatan. Sementara itu, konsumsi pemerintah diproyeksikan juga dapat tumbuh 3,8 persen dengan fokus anggaran belanja yang makin efisien, konsisten dengan prioritas untuk menunjang pemberantasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan memperbaiki produktivitas ekonomi. Selanjutnya, investasi juga akan didorong melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar dan proyek fisik lainnya yang terfokus pada pemerataan antar wilayah. Termasuk, juga upaya kebijakan simplikasi peraturan, percepatan, dan mempermudah kegiatan usaha RAPBN 2018 yang diajukan Presiden Joko Widodo dianggap terlalu ambisius. Anggaran negara itu juga dituduh sarat dengan kepentingan politik Jokowi menjelang pemilihan presiden. [ ]
- 34. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201734 serta proses bisnis yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, investasi pada 2018 diharapkan dapat tumbuh 6,3 persen. “Pemerintah akan mendorong dan memperkuat seluruh sumber pertumbuhan,” tutur Menteri yang akrab dengan panggilan Ani ini. Secara statistik, sebagian besar komponen RAPBN 2018 memang lebih tinggi daripada APBN tahun sebelumnya. Komponen Belanja diketahui meningkat, komponen Pendapatan juga bertambah menjadi Rp1.878,4 triliun. Selanjutnya, Penerimaan Perpajakan dipatok sebesar Rp1.609,4 triliun, Belanja Pemerintah Pusat naik menjadi Rp1.443,3 triliun, sementara Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkurang sedikit menjadi Rp761,1 triliun. RAPBN Ambisius Namun demikian, sejumlah pihak justru berpendapat postur RAPBN teranyar itu sangat ambisius. Kondisi perekonomian dunia yang masih berada dalam pemulihan serta belum membaiknya harga minyak dan sejumlah komoditas internasional lainnya, menjadi alasan sulitnya percaya indikator makro ekonomi RAPBN 2018 akan sebagus itu. Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menyebut pemerintah memang terlihat sangat ambisius dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri pada tahun depan. Sebab, di tengah outlook perekonomian sejumlah negara yang masih akan melambat, kecil kemungkinan Indonesia justru mampu tumbuh secara signifikan. “Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,4 persen, nampaknya terbilang ambisius. Outlook semua negara masih akan melambat. China juga melambat, dan ini akan berdampak,” ujarnya saat ditemui akhir Agustus lalu. Bhima beralasan perekonomian negara Tirai Bambu yang masih mengalami perlambatan, tentu akan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Musababnya, aktivitas ekspor-impor dalam negeri banyak ditujukan ke wilayah China.Tak pelak, bila perekonomian China tak mampu tumbuh, maka sulit bagi perekonomian nasional untuk tumbuh secara signifikan. “Bahkan ditengarai, jika ekonomi China turun 1 persen, maka ekonomi kita akan turun 0,11 persen,” Namun, bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi saja. Bagi Bhima, penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp1.609,4 triliun juga sulit untuk dipercayai. Berakhirnya program amnesti pajak (Tax Amnesty) dan tidak maksimalnya basis data pajak baru dari Tax Amnesty, membuat target penerimaan pajak sangsi untuk tercapai. “Darimana uangnya? Tahun depan enggak ada tax amnesty. Kalaupun ada basis data dari tax amnesty itu, berapa sih yang didapatkan? Orangnya itu- itu saja,” sambung dia. Terlebih, program pertukaran akses informasi keuangan untuk perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) baru berjalan efektif pada September 2018. Sehingga, prediksinya, instrumen tersebut tak akan berpengaruh besar terhadap kas penerimaan negara. “Kalau bicara AEoI dari Singapura, Macau, AS, berapa lama proses mulai dari mendapatkan data hingga penyelidikan? Apa 2018 bisa ANGGARANA sumber: economic world bank
- 35. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 35 langsung masuk uang dari AEoI ke kas negara,” ucapnya. Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate tak sependapat bila RAPBN 2018 dituduh terlalu ambisius. Menurut dirinya, sikap demikian justru ditunjukkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji-janji Nawacita. Semisal, pembangunan infrastruktur transportasi dan perumahan yang memang menjadi prioritas dalam pembangunan bidang infrastruktur. “Mau pemerintah konservatif atau optimis? Kalau saya berharap pemerintah optimis, bukan kerja dengan santai-santai,”. Terlebih, perhelatan pilpres dan Asian Games yang digelar 2018, dinilai Johnny akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, meski kondisi dunia masih tampak lesu. Kegiatan-kegiatan ini semacam ini, dipercaya akan mampu membuat aktivitas konsumsi dan belanja pemerintah meningkat. Johnny pun menambahkan penetapan target yang ditinggi juga harus dimaknai sebagai upaya memancing atau katalis, agar proses pembangunan terus digenjot pemerintah. Presiden Joko Widodo, ungkap Johnny, tampak berusaha menepati target pembangunan menjelang berakhirnya masa kepemimpinannya. “RPJMN, Presiden Jokowi, dan kabinetnya memang berusaha menempatkan target tinggi, untuk merangsang kita ikut mencapai target itu,” ujarnya Mengandalkan Utang Meskipun nilai RAPBN 2018 meningkat menjadi Rp2.204,4 triliun, namun seiring dengan hal tersebut, defisit APBN juga tetap dalam posisi tinggi. Walaupun lebih rendah dari tahun sebelumnya, defisit yang berjumlah Rp325,9 triliun tersebut ternyata membutuhkan pembiayaan utang yang lebih tinggi. Yakni, senilai Rp399,2 triliun, lebih besar Rp15 triliun dari kebutuhan pembiayaan utang APBN tahun sebelumnya. Padahal, utang Indonesia dianggap kian berisiko. Selain jumlahnya yang membesar, kepemilikannya yang didominasi asing menyebabkan Indonesia rentan terkena capital outflow (aliran dana keluar) dalam jumlah yang besar.Tak ayal, pandangan yang menganggap utang Indonesia masih berada dalam batas aman, menurut Bhima, sangat tidak tepat. “Indonesia dibanding Jepang dan AS itu nggak nyambung, karena 70 persen utang mereka dimiliki oleh masyarakat mereka sendiri. Sementara Indonesia, sekitar 39 persennya dikuasai asing,” ujarnya/ Apalagi sebagian besar dana utang infrastruktur dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Secara eksplisit, akhirnya utang tersebut hanya dirasakan manfaatnya oleh BUMN, dan bukan oleh masyarakat. Bhima pun menilai ada yang kurang tepat dalam penyaluran utang untuk pembangunan infrastruktur dengan model tersebut. Terang saja, pendapat itu ditentang Johnny G. Plate. Politikus Partai NasDem tersebut justru mengatakan rasio utang Indonesia hingga kini masih dalam batas aman. Johnny beralasan, jumlah utang Indonesia yang berkisar Rp3.600 triliun, masih berada pada rasio 27-28 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Negara lain sekelas Indonesia, rasio utangnya ada yang sekitar 60 persen,”. Terlebih, utang tersebut juga digunakan untuk tujuan yang produktif. Belanja yang produktif itu diyakini Johnny bakal menghasilkan penerimaan baru yang akan digunakan untuk membayar pinjaman kembali. Tahun Politik Oleh sejumlah pihak, optimisme berlebihan anggaran Presiden Jokowi dianggap kental dengan motif politik. Sesaat menjelang tahun politik, Presiden Jokowi tampaknya ingin membangun kesan pemerintahannya berhasil di bidang ekonomi. Sekjen Forum Indonesia, Suhardin Mansyur melihat ambisiusitas Presiden Jokowi memang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan sumber. bi.go.id
- 36. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201736 ANGGARANA presiden (Pilpres) 2019. Pasalnya, meski terus membangun di sana-sini, Presiden Jokowi, ungkap Suhardin, belum mampu membuat kinerja perekonomian dalam negeri meroket. “Ekonomi dan APBN adalah modal terakhir yang dimiliki Presiden Jokowi,” ucapnya. Kecurigaan Suhardin bahkan semakin menjadi-jadi. Kenaikan anggaran subsidi dalam RAPBN 2018, merupakan gejala terang meningkatkan popularitas Jokowi menjelang pilpres.Terlebih, subsidi listrik yang naik menjadi Rp52,2 triliun, tampak sebagai upaya untuk menenangkan suara negatif atas kebijakan listrik di era Jokowi. “Apalagi jika melihat anggaran subsidi energi, sulit rasanya membantah ambisiusitas Jokowi tak terkait dengan Pilpres,”. Namun, Menteri Keuangan membantah bila RAPBN 2018 sarat dengan kepentingan politik Presiden Jokowi. Menurut dia, dalam RAPBN teranyar, pemerintah memang memberi prioritas tinggi pada aspek keadilan sosial dan penurunan kesenjangan. Belanja negara sebesar Rp2.204 triliun, difokuskan untuk menciptakan lapangan kerja dan pengurangan masyarakat miskin. “Untuk penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan sosial,” tegas dia. Sri Mulyani menjelaskan alokasi anggaran tersebut diarahkan pada perluasan program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp17,3 triliun, cakupan bantuan pangan non tunai (BPNT) sebesar Rp13,5 triliun, dan subsidi pangan (rastra) sebesar Rp7,3 triliun. Selain itu, dianggarkan juga jaminan kesehatan bagi 92,4 juta rakyat miskin sebesar Rp25,5 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan alokasi sebesar Rp10,5 triliun dan beasiswa bidik misi dengan angka senilai Rp4,1 triliun. Meskipun demikian, sebagian pihak tetap menganggap bahwa RAPBN 2018 ini kental dengan nuansa politis. Setidaknya, bagi pengamat ekonomi, Enny Sri Hartati, ini sekedar pencitraan. Bila tidak berhasil, maka kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi akan menurun, dan elektabilitasnya juga akan terancam dalam pilpres mendatang. “Ini warning dan langkah antisipatif pemerintah,”. KPA/ AA/MJ sumber: kemenkeu.go.id
- 37. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 37
- 38. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201738 HASIL AUDIT KINERJA BUMN TAHUN 2017 I khtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema Perekonomian dan Keuangan Negara. Pemeriksaan dilakukan atas 8 objek pemeriksaan pada BUMN. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 104 temuan yang memuat 129 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan, 27 ketidakefisienan senilai Rp222,40 miliar,93 ketidakefektifan senilai Rp1,31 triliun, 3 potensi kerugian senilai Rp169,53 miliar, dan 5 kekurangan penerimaan senilai Rp425,57 miliar. Pada semester I 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 8 objek pemeriksaan pada AUDITA BUMN terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan niaga dan transportasi gas; pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat; efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi; penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja; pengelolaan KPR Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/Subsidi Selisih Bunga; dan pengelolaan pelayanan penerbangan haji. Akan tetapi, sekali lagi yang harus dipahami, hasil audit BPK bukanlah daftar kesalahan BUMN. Hasil audit tersebut justru merupakan dorongan untuk menindaklanjuti perbaikan administrasi atau perubahan kebijakan dengan segera. Prinsipnya, setiap hasil audit sama dan sebangun dengan rekomendasi yang justru harus menjadi prioritas untuk melakukan perbaikan. Sekali lagi yang harus dipahami, hasil audit BPK bukanlah daftar kesalahan BUMN. Hasil audit tersebut justru merupakan dorongan untuk menindaklanjuti perbaikan administrasi atau perubahan kebijakan dengan segera.
- 39. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 39 P emeriksaan efektivitas kegiatan niaga dan transportasi gas dilakukan pada PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya tahun 2014, 2015, dan semester I 2016 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan niaga gas dan menilai efektivitas kegiatan transportasi gas. BPK menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan niaga dan transportasi gas pada Pertagas masih kurang efektif. Penyebabnya antara lain: • Pada kegiatan niaga gas, Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai US$16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai US$11,86 juta. Kerugian tersebut disebabkan oleh penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME). • Pada kegiatan transporatasi gas, terdapat proyek pipanisasi Belawan KIM-KEK (Kawasan Industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus) senilai US$59,58 juta dan Rp3,00 miliar berpotensi membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas Terhadap permasalahan tersebut, Direksi PT Pertagas setuju dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK. Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Presiden Direktur PT Pertagas agar: • Melakukan evaluasi dan menetapkan prosedur mengenai penentuan jumlah maksimum shipper stock, pengalihan nominasi, dan mekanisme penyampaian informasi atas rate inforce pada kondisi tertentu dan melakukan upaya penagihan terhadap piutang macet PT ME dan apabila tidak dapat diselesaikan agar dilanjutkan ke proses hukum. • Menyusun ulang feasibility study dan keekonomian project berdasarkan kondisi yang riil serta berkoordinasi dengan internal dan eksternal agar aset pipa Belawan-KIM-KEK dapat dimanfaatkan secara optimal. Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan niaga dan transportasi gas pada PT Pertagas, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 11 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,28 triliun, 2 permasalahan potensi kerugian senilai Rp161,93 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp14,17 miliar. foto:humas
- 40. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201740 AUDITA P emeriksaan atas kinerja pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat tahun 2015 dan triwulan I 2016 dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (PT GI), anak perusahaan dan instansi terkait di Tangerang, Medan, Batam, Jakarta, Sydney, London, Paris dan Beijing. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan pemasaran luar negeri telah dilaksanakan secara efektif dan pemeliharaan pesawat telah dilaksanakan secara efisien dalam rangka menjadikan perusahaan tumbuh secara berkesinambungan untuk senantiasa memberi nilai tambah bagi stakeholders dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sasaran pemeriksaan meliputi: • Efektivitas pemasaran luar negeri yang meliputi aspek promosi, produksi, harga dan saluran distribusi pada PT GI tahun anggaran 2015 sampai triwulan I tahun 2016. • Efisiensi pemeliharaan pesawat bagi PT GI dan PT Citilink Indonesia (PT CI) selaku operator pesawat meliputi aspek plan, do, dan check dan PT GMF Aeroasia (PT GMF) selaku perusahaan perawatan pesawat meliputi aspek man, money, method dan fasilitas/material tahun anggaran 2015 sampai dengan triwulan I tahun 2016. BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemasaran luar negeri yang dilaksanakan kurang efektif. Permasalahan terkait dengan efektivitas kegiatan pemasaran luar negeri, di antaranya: Kinerja penerbangan internasional belum sesuai dengan target yang diharapkan. 1) Terdapat 28 rute penerbangan internasional yang dilayani belum memberikan keuntungan bagi perusahaan, di antaranya kerugian terbesar selama tahun 2016 yang dialami rute penerbangan CGK- SIN-LHR-CGK. 2) Performance rute destinasi China belum optimal, dan 3) Evaluasi rute tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), tidak ada standarnya, serta hasil evaluasi tidak memberikan dampak perubahan kinerja. Akibatnya, penerbangan rute CGK-SIN-LHR-CGK memberikan kontribusi kerugian bagi perusahaan terbesar dibanding rute-rute yang lain sejak dibuka (Maret 2016)- Juli 2016 senilai US$16,43 juta, performance Area Internasional 3 yang meliputi region China dan Taiwan kurang optimal dan evaluasi rute yang dibuat unit Strategy and Business Development belum memberikan perbaikan yang signifikan bagi perusahaan. Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat foto:humas
- 41. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 41 Efisiensi dan Efektivitas Produksi Alat Transportasi semester I tahun 2016. Sedangkan pada PT Industri Kereta Api (PT INKA), pemeriksaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas produksi kereta dan alat transportasi lainnya yang baru selesai atau masih dikerjakan pada tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2016. Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan Pada kegiatan pemeliharaan pesawat, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan cukup efisien. Permasalahan yang terkait dengan efisiensi kegiatan pemeliharaan pesawat, di antaranya: • Perjanjian pemeliharaan pesawat antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF) dan pelanggan tidak secara optimal menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi mengganggu cashflow PT GMF. • Pemeliharaan pesawat udara milik PT GI dan PT CI oleh PT GMF belum sepenuhnya mencapai target Service Level Agreement (SLA) yang disepakati, sehingga PT GMF berpotensi didenda senilai US$2,06 juta untuk serviceability dan US$204,32 ribu untuk Dispatch Reliability. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan: • Untuk menyempurnakan SOP penyusunan feasibility study pembukaan rute dan evaluasi rute lebih komprehensif yang memuat setiap proses penyusunan beserta standar yang digunakan dan mengevaluasi kinerja rute secara periodik dan menyiapkan tahapan rencana untuk meningkatkan kinerja rute, sehingga ada indikator yang jelas untuk pengambilan keputusan dalam rangka menilai keberlangsungan rute yang dilayani. • Kepada Direktur PT GMF, memerintahkan unit Treasury dan Account Manager untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak PT GI dan CI terkait dengan tagihan perhitungan denda keterlambatan pembayaran PT GI dan PT CI berdasarkan data invoice senilai Rp6,71 miliar, Sin$12,54 ribu dan US$2,89 juta serta kemudian melakukan penagihan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut. • Melakukan evaluasi atas ketersediaan komponen untuk mempercepat pemenuhan komponen perawatan pesawat udara dan melakukan pembayaran denda setelah melakukan penelitian dan koordinasi dengan PT GI dan PT CI. Hasil pemeriksaan pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat mengungkapkan 27 temuan yang memuat 32 permasalahan, meliputi 20 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,77 miliar dan 11 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp163,27 miliar, selain itu terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp45,35 miliar. P emeriksaan atas efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi dilakukan atas 2 objek pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung dan PT Industri Kereta Api (Persero) di Madiun. Pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI), pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi produksi pesawat terbang dan helikopter untuk tahun 2014 sampai dengan foto:istimewa
- 42. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201742 AUDITA produksi pesawat terbang dan helikopter pada PT DI serta kereta dan alat transportasi lainnya pada PT INKA belum sepenuhnya efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain: • Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Helikopter pada PT DI dengan No.TRAK/1397/RM/XI/2011/ AU dan TRAK/1548/PDN/XII/2011/AU dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia senilai Rp178,08 miliar dan Rp170,12 miliar mengalami hambatan produksi karena beberapa komponen mengalami obsolescence (sudah tidak diproduksi lagi). • Pemanfaatan aset lahan PT KAI berupa lajur emplasemen uji kereta (test track) dengan sistem sewa tidak efektif. PT INKA memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lajur emplasemen Stasiun Kereta Api Madiun milik PT KAI yang disewa PT INKA sebagai test track. • Penyelesaian proyek pengadaan 36 unit single bus pada PT INKA berlarut-larut.Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena seluruh fungsi terkait pengadaan pada Dishub DKI Jakarta dihentikan kewenangannya oleh Gubernur DKI Jakarta sampai waktu yang tidak terbatas, dan PT INKA menanggung biaya tambahan dikarenakan tertundanya penyerahan hasil pekerjaan. Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan: • Direksi PT DI agar membuat SOP kajian bisnis. • Memerintahkan Direktorat Niaga dan Restrukturisasi agar berkoordinasi dalam membuat kajian bisnis dan kajian risiko serta mendokumentasikan semua bukti pendukung dalam membuat kajian bisnis. • Memerintahkan kepada seluruh Komite Manajemen Risiko agar membuat suatu dokumen kajian risiko dalam perencanaan proyek helikopter. • Mengupayakan percepatan penjualan NSP 22 C1+ untuk menghindari terganggunya likuiditas (cashflow) perusahaan. • Direksi PT INKA untuk berkoordinasi dengan PT KAI dan Kementerian BUMN untuk mengupayakan kepemilikan lahan test track oleh PT INKA berdasar azas saling menguntungkan termasuk opsi untuk membeli lahan tersebut dari PT KAI. Sedangkan terkait dengan proyek pengadaan 36 single bus, Direksi PT INKA agar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk mencari penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi mengungkapkan 20 temuan yang memuat 25 permasalahan, yaitu 2 permasalahan ketidakefisienan, 22 permasalahan ketidakefektifan, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp24,64 juta.
- 43. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 43 P emeriksaan atas kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja dilakukan atas 2 objek pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali I dan PT PG Rajawali II tahun 2014 sampai dengan semester I 2016 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi atas efektivitas penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula serta efisiensi pengolahan tebu dan pengelolaan modal kerja. BPK mencatat adanya upaya dan capaian PT PG Rajawali I dan PT PG Rajawali II dalam usaha mewujudkan pengelolaan kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu dan penjualan gula yang makin baik, antara lain: • PT PG Rajawali I telah memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan berbagai analisis terkait dengan efisiensi pabrik. • PT PG Rajawali I telah menerapkan mekanisme pengeluaran atau penyerahan produk gula yang memadai, baik untuk gula direksi maupun penjualan lokal atau gula Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR). • PT PG Rajawali II mampu mendapat sumber dana dari non bank yang sangat membantu perusahaan dalam pemenuhan modal kerja guna kelangsungan operasional perusahaan, dalam kondisi keuangan perusahaan PT PG Rajawali II yang tidak sehat, likuiditas tidak stabil dan tidak bankable. Pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha industri gula PT PG Rajawali I cukup efektif dalam aspek pengelolaan penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula serta cukup efisien dalam aspek pengolahan tebu. Sedangkan pengelolaan usaha industri gula PT PG Rajawali II kurang efektif dalam aspek kegiatan penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula, serta kurang efisien dalam aspek kegiatan pengolahan tebu dan pengelolaan modal kerja. Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja, antara lain: • Penyediaan bahan baku tebu PT PG Rajawali I belum memiliki komposisi varietas tanaman tebu yang ideal. • PT PG Rajawali I belum optimal dalam menerapkan mekanisme penetapan rendemen bagi hasil pada PG RAB dan PG KB yang mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan dalam perhitungan gula petani di PG RAB senilai Rp2,35 miliar dan tambahan rendemen di PG KB senilai Rp41,54 miliar. • PT PG Rajawali II dalam mengelola KTG (kebun tebu giling) musim tanam 2013/2014, 2014/2015, dan 2015/2016 belum optimal. • Penjualan Gula PT PG Rajawali I dan II dalam mengemas dan menimbang gula kemasan 50 kg belum dilakukan secara akurat. • Pengelolaan Modal Kerja Penjualan produk gula dan tetes melalui forward sales dan dana talangan kurang menguntungkan PT PG Rajawali II. Hal tersebut mengakibatkan PT PG Rajawali II terindikasi kehilangan pendapatan senilai Rp8,38 miliar atas penggunaan skema forward sale. Atas permasalahan tersebut, PT PG Rajawali I dan II menyampaikan menerima temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. • Direksi PT PG Rajawali I agar memerintahkan General Manager (GM) PG KB dan PG RAB untuk menyusun rencana pemanfaatan lahan TS baik Hak Guna Usaha (HGU) maupun sewa untuk seoptimal mungkin mengurangi penyimpangan varietas ideal di lapangan. • Direksi PT PG Rajawali I agar memerintahkan GM PG KB dan GM RAB untuk menyempurnakan mekanisme pengajuan usulan tambahan rendemen dan mendokumentasikannya secara memadai. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja mengungkapkan 25 temuan yang memuat 25 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp59,12 miliar dan 14 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp25,51 miliar. Penyediaan Bahan Baku dan Pengelolaan Tebu, Penjualan Gula, serta Pengelolaan Modal Kerja
- 44. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201744 Pengelolaan KPR Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/Subsidi Selisih Bunga P emeriksaan atas efektivitas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dan subsidi selisih angsuran (SSA)/subsidi selisih bunga (SSB) dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/SSB yang dilakukan oleh Bank BTN. Bank BTN telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KPR Sejahtera dan SSA/SSB. Usaha tersebut diwujudkan melalui penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan approval kredit dan optimalisasi human capital. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/SSB menunjukkan bahwa secara umum Bank BTN dalam menjalankan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/SSB cukup efektif. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain: • Pemberian Fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) sebesar Rp3,00 miliar dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) sebesar Rp2,00 miliar kepada PT AUDITA RJ tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta penyaluran KPR tidak sesuai dengan ketentuan dan pembangunan unit rumah kepada 34 debitur termasuk 31 debitur KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan SSA/SSB Perumahan Gerbang Mahkota/Taas Korpri di Manado senilai Rp2,38 miliar terbengkalai sejak tahun 2012. • Sebanyak 5.108 unit KPR Sejahtera FLPP dan SSA/SSB belum dimanfaatkan oleh debitur. Dari 5.108 unit rumah tersebut, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim dan 4.570 unit berasal dari laporan Bank BTN. • Bank BTN belum proaktif mengajukan potensi klaim asuransi kredit macet senilai Rp366,01 miliar dan belum sepenuhnya melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank BTN untuk: • Memberi sanksi sesuai dengan ketentuan internal Bank BTN kepada para pengelola kredit Bank BTN KC Manado atas pemberian fasilitas KYG dan KPL PT RJ serta penyaluran KPR atas 34 debitur Perumahan Gerbang Mahkota/Taas Korpri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta secara berjenjang melakukan penyelamatan/penyelesaian fasilitas KYG dan KPL PT RJ dan 34 debitur KPR Perumahan Gerbang Mahkota/Taas Korpri untuk memulihkan kerugian. • Memerintahkan para Kepala Kantor Cabang membentuk tim pemantauan pemanfaatan rumah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada BLU PPDPP, sehingga BLU PPDPP dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan rumah serta melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf d Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2016 dan secara bulanan melaporkan kepada BLU PPDPP. Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/Subsidi Selisih Bunga (SSA/ SSB) mengungkapkan 10 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp7,60 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp366,01 miliar.
- 45. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 45 Pengelolaan Pelayanan Penerbangan Haji P emeriksaan kinerja atas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji tahun 1437 H/2016 M dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero),Tbk (yang selanjutnya disebut PT GI) di Cengkareng, Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Jeddah/Medinah-Saudi Arabia. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan pelayanan penerbangan haji PT GI telah efektif terhadap tujuan perusahaan dan menilai bahwa pengelolaan penyusunan tarif penerbangan haji telah efisien untuk kepentingan nasional dengan menggunakan standar kriteria yang telah disepakati bersama, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan tarif penerbangan haji dan pengelolaan kegiatan pelayanan haji dengan standar kriteria yang telah disepakati bersama, kontrak dan ketentuan lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan penerbangan haji baik pada fase pemberangkatan dan pemulangan cukup efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan haji tahun 2016. Selain itu, PT GI juga telah menyusun tarif penerbangan haji tahun 1437H/2016M dengan memperhitungkan komponen biaya yang diatur dalam pedoman pelaksanaan haji yang disusun Kementerian Agama serta tarif penerbangan haji yang diajukan PT GI telah disetujui oleh pemerintah dan telah memiliki standar operasional prosedur perencanaan tarif. Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji mengungkapkan 11 temuan yang memuat 16 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan, 3 permasalahan ketidakefisienan, dan 12 permasalahan ketidakefektifan.
- 46. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201746 AUDITA MENGAPA KEMENTERIAN DAN LEMBAGA INI GAGAL RAIH WTP? B ersamaan dengan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016. Hasilnya pemeriksaan tersebut menunjukkan 73 Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL)-termasuk BPK-dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 LKKL memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP) alias Disclaimer Opinion. Ada banyak faktor yang menyebabkan 14 Kementerian/Lembaga gagal meraih opini WTP. Akan tetapi secara umum ada tiga hal yang membuat sejumlah instansi tersebut diganjar WDP dan bahkan disclaimer. Pertama, sistem pengendalian internal yang masih lemah, di mana hal ini menunjukkan Kementerian/Lembaga belum menyiapkan sistem yang meminimalisir terjadinya pelanggaran hingga berakibat pada kemungkinan celah korupsi. Kedua, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada satu kasus, faktor ini erat kaitannya dengan perilaku korupsi.Terakhir, pengadaan barang yang ternyata tidak sesuai dengan peruntukan. Biasanya, hal ini akan berakhir dengan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi institusi yang paling banyak memiliki temuan BPK. Disusul Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang ternyata menyimpan sejumlah permasalahan pencatatan dan penataan aset serta keuangan. Nilai anggaran yang terus bertambah setiap tahun ternyata tak mendorong 14 Kementerian/Lembaga tersebut untuk konsisten meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 47. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 47 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Nilai Anggaran KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer) Nilai Anggaran Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 1.084,2 2015 825,0 2016 6.113,9 Sebagaimana diungkap dalam Laporan Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyajikan piutang bukan pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp3,348 miliar, diantaranya merupakan piutang yang dikelola oleh Ditjen PHPL sebesar Rp1,658 miliar yang berasal dari piutang PSDH, DR, IUPH, PNT, dan GNRT. Kemudian dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 6.521,5 2015 6,726,0 2016 13.801,2 melaporkan persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp854,14 miliar. Saldo persediaan tersebut sebesar Rp367,37 miliar merupakan saldo persediaan berupa 12 kapal perikanan, 684 unit kapal perikanan dalam proses, dan 834 unit mesin kapal perikanan. Atas persediaan kapal perikanan, KKP mencatat persediaan kapal berdasarkan pembayaran 100 persen fisik pekerjaan kapal yang belum diselesaikan 100 persen. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.206,14 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat aset tetap tanah seluas +/-469.870 m2 terletak di Kabupaten Sidoarjo yang berasal dari perjanjian ruislag tanah yang belum dicatat, disajikan, dan diungkapkan dalam Neraca per 31 Desember 2016. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp471,82 miliar. Dari nilai tersebut, sebesar Rp20,70 miliar merupakan realisasi pembelian tahap pertama atas tanah milik PT Pertamina. Sedangkan pembayaran tahap kedua tidak direalisasikan karena terkendala pengosongan lahan. Atas realisasi pembayaran tahap pertama tersebut, KKP belum menerima haknya. Selain itu, KKP juga mencatat sebanyak 272 unit Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) yang memiliki nilai negatif dengan total nilai sebesar Rp76,70 miliar. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan kumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.676,36 miliar. Dari nilai tersebut, terdapat aset tetap yang belum dilakukan penyusutan senilai Rp59,65 miliar. Selain itu terdapat nilai akumulasi penyusutan aset tetap negatif Rp0,62 miliar yang mengakibatkan nilai buku melebihi nilai perolehannya. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan aset tak berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp94,68 miliar. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp4,34 miliar berupa 24 hasil kajian/penelitian. Dari hasil kajian/penelitian tersebut, masih terdapat 127 hasil kajian/penelitian yang belum disajikan di neraca. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan aset lain-lain per 31 Desember 2016 sebesar Rp219,80 miliar. Dari nilai tersebut, sebesar Rp4,45 miliar berupa aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya. Atas Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp8,95 miliar. Dari nilai tersebut, masih terdapat transaksi di tahun 2016 yang berdampak pada penyajian akun dan belum disajikan di laporan keuangan.Transaksi tersebut berasal dari pengadaan mesin kapal perikanan dan pengadaan kapal perikanan. KLHK juga menyajikan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3,024 miliar. Nilai tersebut diantaranya sebesar Rp455,72 miliar merupakan aset tetap hasil penggabungan dari eks KLHK yang dilakukan inventarisasi oleh Kementerian LHK. Namun inventarisasi tersebut belum melibatkan pihak lain yang kompeten sesuai dengan rekomendasi BPK tahun lalu. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.499,68 miliar. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan menyajikan piutang netto per 31 Desember 2016 sebesar Rp3,64 miliar. Dari nilai tersebut masih terdapat transaksi di tahun 2016 yang berdampak pada penyajian akun dan belum disajikan dalam laporan keuangan.Transaksi tersebut berasal dari pekerjaan pembangunan kapal perikanan. Selanjutnya, KKP juga
- 48. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201748 AUDITA Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, Bekraf menyajikan Belanja Pegawai Tahun 2016 sebesar Rp11,69 miliar. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan Belanja Pegawai masih sangat lemah sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran tunjangan struktural kepada PNS yang sudah mengundurkan diri, dan kelebihan pembayaran uang makan karena kesalahan perhitungan tarif sebesar Rpl22,61 juta yang berdampak pada kewajaran Belanja Pegawai. Selain itu, terdapat pembayaran tunjangan kinerja sebesar Rp840,79 juta yang tidak dilengkapi bukti yang memadai sesuai dengan ketentuan. Dalam Laporan Keuangan, Bekraf menyajikan Belanja Barang Tahun 2016 sebesar Rp319,13 miliar. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kegiatan pada Bekraf tersebut sangat lemah, sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp499,43 juta dan pertanggungjawaban belanja yang tidak didukung dengan bukti yang memadai sebesar Rp20,47 miliar yang berdampak BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Nilai Anggaran BADAN EKONOMI KREATIF (BEKRAF) Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Nilai Anggaran Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 2.888,4 2015 3.294,7 2016 3.864,7 Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 - 2015 - 2016 1.113,8 pada kewajaran Belanja Barang. Selain itu, terdapat pula realisasi Belanja Barang sebesar Rpl5,92 miliar yang proses pengajuan dan pencairannya tanpa melalui verifikasi dari Pejabat Bagian Keuangan Bekraf serta Belanja Barang pada kegiatan lainnya yang tidak didukung dengan bukti yang memadai. Laporan Keuangan Bekraf menyajikan Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rpl79,32 juta. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan Persediaan pada Bekraf masih sangat lemah, sehingga terdapat sisa persediaan yang tidak tercatat, dan Persediaan sebesar Rpl49,95 juta tidak dapat diyakini kewajarannya. Sebagaimana diungkap dalam Neraca atas Laporan Keuangan, Bekraf menyajikan Piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp0,00. Piutang tersebut belum memperhitungkan sisa dana pelaksanaan kegiatan yang belum disetorkan ke Kas Negara dan masih berada pada pihak ketiga sebesar Rpl.34 miliar, yang seharusnya diakui sebagai Piutang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Rp22,65 miliar. Catatan D.7 atas Laporan Keuangan, BKKBN menyajikan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2016 sebesar Rp598,90 miliar. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan Persediaan masih lemah, diantaranya pencatatan mutasi Persediaan antar satker di BKKBN tidak didukung dengan dokumen sumber dan Kartu Persediaan yang memadai. Pencatatan Persediaan ke dalam Aplikasi Persediaan pun tidak dilakukan secara tertib, dan persediaan belum sepenuhnya merupakan hasil Stock Opname. Atas Laporan Keuangan, BKKBN menyajikan Belanja Barang Tahun 2016 sebesar Rp2,19 triliun. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan Belanja Barang masih lemah sehingga menimbulkan lebih saji Belanja Barang atas kelebihan pembayaran sebesar Rp1,59 miliar dan sisa Belanja Barang dari dana LS Bendahara yang terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp877,48 juta. BKKBN juga menyajikan Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1,06 triliun. Catatan D.3 atas Laporan Keuangan, BKKBN menyajikan nilai Beban Persediaan Tahun 2016 sebesar
- 49. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 49 BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Nilai Anggaran LEMBAGA PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualiaan Nilai Anggaran LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Nilai Anggaran Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 - 2015 - 2016 334,8 Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 998,5 2015 889,0 2016 864,4 Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 1.075,6 2015 866,6 2016 930,3 Sebagaimana diungkapkan dalam laporan keuangan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan Belanja Modal, Bakamla menyajikan KDP per 31 Desember 2016 sebesar Rp458,37 miliar dan realisasi belanja modal sebesar Rp580,95 miliar. Dari jumlah belanja modal tersebut, realisasi tiga kegiatan sebesar Rp430,56 miliar dihentikan transaksi keuangan dan perjanjian kontraknya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas perencanaan dan pelaksanaan tiga kegiatan tersebut, BPK juga menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, rincian KDP atas kontrak pengadaan Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, LPP RRI menyajikan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp45,48 miliar dan menyajikan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp41,70 miliar. Sistem pengendalian PNBP pada LPP RRI tidak memadai antara lain setiap pegawai di RRI boleh mencari mitra kerja dan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang luas, perangkapan fungsi Seksi Layanan Pengembangan Usaha dengan Petugas Penyetor PNBP, perikatan jasa siaran dengan Mitra/Klien tidak tertib, penyusunan laporan bulanan LPU satker pada Tahun 2016 masih berdasarkan realisasi pelunasan kerja sama/Media Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, LPP TVRI menyajikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp412,64 miliar. Atas jumlah tersebut, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3,44 miliar tidak diyakini kewajarannya karena tidak terdapat dokumen yang memadai atas belanja tersebut. Selanjutnya, LPP TVRI menyajikan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp42,83 miliar. BPK mengungkapkan penatausahaan Kas Lainnya dan Setara Kas di LPP TVRI Kantor Pusat kurang memadai. Kemudian LPP TVRI juga menyajikan Uang Muka Belanja per 31 satellite monitoring senilai Rp22,23 miliar tidak cukup menjadi dasar BPK untuk melakukan pengujian dan meyakini kewajaran belanja modalnya. Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Belanja Barang, Bakamla menyajikan realisasi belanja barang sebesar Rpl48,05 miliar antara lain untuk pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp79,53 miliar dan pemeliharaan gedung sebesar Rp2,38 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rpl3,95 miliar digunakan tidak sesuai peruntukannya dan sebesar Rp5,88 miliar tidak dapat dijelaskan penggunaannya. Order (MO) oleh klien, perikatan kerja sama pemanfaatan aset tidak tertib, tidak jelasnya perbedaan pemakaian auditorium karena penyelenggaraan kegiatan layanan publik dengan kegiatan komersil, LPP RRI tidak memiliki monitoring atas penyewaan menara pada seluruh satker, tidak memiliki data jumlah menara yang akurat yang dapat dijadikan sebagai alat monitoring penerimaan PNBP umum serta LPP RRI masih belum mengungkapkan kerja sama barter dalam laporan keuangan. Selanjutnya, LPP RRI menyajikan nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3,55 miliar dan Rp5,37 miliar. BPK menilai penatausahaan piutang secara menyeluruh belum dilakukan secara tertib. Desember 2016 sebesar Rp29,02 millar. BPK mengungkapkan pengelolaan Uang Muka Belanja tidak memadai. Laporan Keuangan LPP TVRI menyajikan Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp4,03 miliar. Hasil Pemeriksaan BPK mengungkapkan adanya kelemahan SPI berupa tidak diselenggarakannya pencatatan mutasi persediaan secara memadai dan tidak adanya pelaksanaan stock opname atas persediaan yang berada di masing-masing unit kerja LPP TVRI, dan pengamanan gudang persediaan Mechanical Electrical (ME) yang tidak memadai.
- 50. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201750 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Nilai Anggaran BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Nilai Anggaran KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA (KEMENPORA) Dasar Opini Tidak Menyatakan Pendapat Nilai Anggaran Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 15.410,4 2015 1.134,2 2016 1.648,1 Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 802,6 2015 721,0 2016 865,5 Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 1.881,2 2015 1.781,2 2016 3.302,3 Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, KPU menyajikan Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2016 senilai Rp1,96 triliun. Dari nilai tersebut terdapat permasalahan diantaranya yaitu: (1) terdapat perbedaan pencatatan nilai Kas Lainnya dari Hibah yang berasal dari Hibah Pilkada 2015 dan 2017 antara laporan keuangan dengan Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, BIG menyajikan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya tanggal 31 Dsember 2016 serta Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 masing-masing senilai Rp124,34 miliar dan Rp154,67 miliar. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi atas ATB Lainnya dan ATB Hasil Kajian/ Penelitian senilai Rp1,44 triliun yang memiliki masa manfaat terbatas, tetapi masa manfaatnya per jenis ATB belum ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan, Kemenpora menyajikan Belanja Barang sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp2,18 triliun. Belanja tersebut termasuk realisasi Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp610,77 miliar pada kegiatan The 6th Tafisa World Sportfor AH Games 2016, Fasilitasi Persiapan Asian Games XVIII Tahun 2018, Penyelenggaraan Pra PON XIX Jawa Barat, kegiatan KONI, dan kegiatan KPM1. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan kegiatan-kegiatan tersebut sangat lemah. Hal tersebut menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.53 miliar dan sisa dana pelaksanaan kegiatan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp3.36 miliar yang berdampak pada kewajaran Belanja Barang. serta belanja rekening penampung dan buku pembantu kas tunai hibah pada 78 satker senilai Rp196,24 miliar, (2) terdapat selisih kas antara catatan pembukuan dengan nilai kas yang sebenarnya senilai Rp566,49 juta, dan (3) nilai sisa Kas Lainnya dari Hibah Pilkada 2015 pada tiga satuan kerja KPU senilai Rp2,08 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, BIG juga belum menyajikan nilai perolehan atas 359.009 unit ATB Data Informasi Geospasial Analog hasil pelaksanaan inventarisasi di Tahun 2012 dan 2014, sehingga belum diperhitungkan nilai Beban dan Akumulasi Amortisasi ATB-nya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat, karena tidak tersedia data dan informasi terkait nilai perolehan, perhitungan beban dan akumulasi amortisasi atas ATB tersebut. yang belum dipertanggungjawabkan dan/ atau dipertanggungjawaban dengan bukti yang tidak memadai sebesar Rp93,23 miliar. Selanjutnya, Kemenpora juga menyajikan saldo Kas Lainnya dan Sctara Kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp32,59 miliar. Sistem pengendalian intern atas pengelolaan Belanja LS BP masih sangat lemah, sehingga terdapat sisa kas dari Belanja LS BP dan BPP sebesar Rpl,24 miliar yang belum dipertanggungjawabkan. Laporan Keuangan Kemenpora menyajikan Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp222,89 miliar. BPK menilai Sistem pengendalian intern atas pengelolaan persediaan masih sangat lemah. AUDITA
- 51. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 51 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG PEMERINTAH (LKPP) Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian Nilai Anggaran Tahun Anggaran (Rp miliar) 2014 167,0 2015 158,4 2016 240,8 Sebagaimana diungkap dalam Laporan Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyajikan nilai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp186,82 miliar dan Rp68,28 miliar. Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa juga menyajikan Aset Tetap-Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rpl55,13 milyar dan Rpl50,62 milyar. Pada tahun 2016, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melakukan inventarisasi atas saldo peralatan dan mesin. Hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa peralatan dan mesin sebanyak 2.060 item senilai Rpl35,71 miliar telah dilakukan inventarisasi, sehingga terdapat peralatan dan mesin sebanyak 6.158 item senilai Rp51,11 miliar yang belum dilakukan inventarisasi. Hasil cek fisik secara uji petik atas peralatan dan mesin sebanyak 388 item senilai Rpl8,31 miliar diketahui bahwa sebanyak 131 item senilai Rp9,06 miliar dapat ditunjukkan keberadaannya. Adapun peralatan dan mesin sebanyak 257 item senilai Rp9,25 miliar tidak dapat ditunjukkan keberadaannya. Pada tahun 2016, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melakukan pengadaan pekerjaan Pengembangan Data Center lanjutan senilai Rp2,68 miliar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan karena nilai HPS tidak handal dan disusun dari data yang terindikasi tidak benar, adanya indikasi persekongkolan antarpeserta lelang, penggunaan dokumen yang tidak benar pada pelaksanaan adendum kontrak serta adanya indikasi kerugian negara. AH/ AA/KPA
- 52. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201752 SUCCESS STORYA Keindahan Indonesia yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur sudah tak terbantahkan lagi. Salah satu titiknya datang dari Kota Bima. Kota yang saat ini dipimpin HM. Qurais H. Abidin yang memang memiliki pesona alam yang sangat memikat. Hamparan pantainya yang luas dilengkapi dengan kekayaan bawah laut yang mempesona. S ebut saja, Pantai Lawata. Pantai yang berada di arah selatan Kota Bima ini menjadi pantai yang paling populer di Kota Bima. Berada di batas terluar Kota Bima, pantai ini dikelilingi jajaran gunung yang berbaris. Awal April 2017 lalu, pemerintah kota Bima berupaya merevitalisasi destinasi wisata ini dengan membuat aktivitas perahu hias dan kegiatan Gebyar Bayar Ikan. Aktivitas ini dilakukan untuk meramaikan kembali potensi pariwisata di daerah tersebut. Bersamaan dengan itu, pemerintah Kota Bima juga meresmikan Taman Kalaki di Pantai Kalaki. Pantai yang kerap kali menjadi tujuan snorkeling para pengunjung ini, dipenuhi terumbu karang dan habitat laut yang masih terjaga. Tak ayal, pantai ini juga menjadi bagian dari rangkaian Festival Pesona Tambora. Modal Membangun Perekonomian Namun, bukan hanya soal destinasi wisata. Kota Bima juga dikaruniai sumber daya pertanian, peternakan dan perikanan yang melimpah. Lahan dan iklimnya yang memang cocok untuk pengembangan pertanian, serta letaknya yang berada di pinggir teluk Bima, membuat Bima setiap tahun mampu menghasilkan puluhan ribu ton padi dan ratusan ton ikan. Saat berkunjung ke Kota Bima, Oktober 2016 lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengamini hal itu. Di hadapan M. Qurais H. Abidin Walikota Bima KARUNIAALAM UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMIBIMA keuangan negara | no. 008 vol. iii 201752
- 53. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 53 masyarakat kota Bima, Luhut bahkan menyatakan kekayaan yang dimiliki Kota Bima bisa diandalkan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Walikota Bima, Qurais Abidin yang mendampingi Menteri Luhut, menyebut ketiga hal tadi memang menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi Kota Bima. Sehingga, menurut dia, tak mengherankan bila saat ini Kota Bima terus berkembang menjadi kota jasa dan perdagangan. Belakangan, Kota Bima juga mengembangkan diri sebagai Kota Tepian Air atau Water Front City. Selain faktor lokasi, kebijakan ini dilatarbelakangi fakta kian strategisnya kawasan pelabuhan Bima. Selain menjadi pintu keluar-masuk hasil bumi Bima, pelabuhan semakin menasbihkan posisinya sebagai kunci perkembangan ekonomi. “Aktivitas pelabuhan memberi kontribusi signifikan bagi pembangunan kota,” ucapnya kepada wartawan. Qurais mengaku telah melibatkan sejumlah tim ahli dari berbagai universitas untuk membangun kawasan Kota Tepian Air di Bima. Beberapa lokasi diantaranya kawasan pantai Ni’u, pantai Lawata dan pantai Amahami. Dirinya percaya langkah terobosan ini akan membawa percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kota Bima. Mengatasi Kemiskinan Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan memang selalu menjadi problem rutin yang dihadapi pemerintah pusat maupun daerah. Namun demikian, Wali Kota Bima punya cara lain untuk mengatasi kedua persoalan tersebut. Dia berfokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) untuk mengatasi kemiskinan. Saat mengikuti tahapan penilaian calon penerima penghargaan Upakarti Jasa Kepedulian dari Kementerian Perindustrian, pertengahan Juli lalu, Qurais menyampaikan sejumlah aspek kebijakan yang harus diperhatikan agar pengembangan IKM (industri kecil dan menengah) efektif mengurangi kemiskinan. Beberapa aspek itu antara lain teknologi, kualitas SDM, promosi, dan pemasaran. Kebijakan pengembangan aspek teknologi dilaksanakan melalui pemberian bantuan peralatan mesin bagi para perajin, serta program peningkatan kapasitas teknologi, yakni dari sistem tradisional ke pola yang lebih modern. Selanjutnya, untuk peningkatan kualitas SDM, Pemerintah Kota Bima rutin melaksanakan kegiatan pelatihan dan magang bagi para perajin. Sementara untuk aspek promosi, dukungan Pemerintah ditunjukkan melalui kegiatan pameran, lomba rancang busana dan fashion show yang menghadirkan seniman maupun perancang nasional.Terakhir, terkait aspek pemasaran, pemerintah bersama pelaku IKM mengembangkan showroom pada setiap sentra tenun. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut kemudian memberikan dampak yang besar bagi pengembangan IKM di Kota Bima. Tercatat, setiap tahun jenis usaha IKM Kota Bima terus bertambah. Berdasarkan statistik, di tahun 2012 ada 1.192 unit usaha, sementara pada tahun 2016 meningkat menjadi 2.421 unit usaha. Imbas pengembangan IKM yang menyerap tenaga kerja, angka kemiskinan juga tercatat mengalami penurunan.Terbukti di tahun 2011, angka kemiskinan di Kota Bima yang masih berada pada angka 11,69 persen, berkurang cukup tajam menjadi 9,85 persen di tahun 2015. Capaian tersebut sejauh ini merupakan angka kemiskinan paling rendah di NTB. Qurais mengaku keberhasilan ini merupakan buah semangat kebersamaan masyarakat kota Bima yang dikenal dengan sebutan Gerakan Rasa Ma Raso. Nilai kearifan lokal itulah yang diyakininya mampu membuat Kota Bima maju dalam kebersamaan. Apalagi, awal Oktober lalu, Kota Bima juga sudah menandatangani piagam zona integritas yang dimaksudkan untuk menciptakan wilayah Bima yang bebas korupsi. Langkah yang digagas Wali Kota Qurais ini kemudian menyempurnakan karunia alam dan kemajuan ekonomi yang dimiliki Kota Bima. AH/AA keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 53
- 54. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201754 ANTARLEMBAGAA Ikhtiar Memperkuat Pengawasan Internal semata-mata persoalan kualitas personilnya, melainkan karena alasan posisi independensi APIP yang tidak kuat. Saat ini posisi APIP yang berada di bawah kewenangan Kepala Daerah, dinilai Alex, sangat rentan untuk diintervensi. Karena itu, bagi KPK, penting mengusulkan format baru keberadaan APIP. Selain bermaksud mengubah independensi, format baru tentu bertujuan mengefektifkan agenda pengawasan internal di daerah. “Supaya APIP tak hanya sebatas menjadi pajangan,” ucap dia. Ada dua format yang diusulkan KPK terkait penguatan posisi APIP. Pertama, keberadaan APIP dinaikkan satu tingkat dari objek pengawasannya. Misalnya, APIP di Pemerintahan Daerah tingkat II, berarti kendali atau pembinaannya ada di tingkat satu. Maka APIP yang berada di bawah Pemerintahan Daerah Tingkat I ada dalam kendali Kementerian Dalam Negeri. Kedua, Presiden menggunakan BPKP untuk mengumpulkan seluruh BPKP di tingkat daerah dan menjadi pembina APIP. Sehingga ke depan, penempatan inspektorat, inspektur atau auditor di APIP, harus berdasarkan rekomendasi BPKP. November 2016 lalu, usulan tersebut sudah disampaikan resmi KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alex pun mengklaim Presiden Jokowi menyetujui usulan yang diajukan KPK. Secara resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusulkan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah aksi korupsi di daerah. Tak main-main, KPK menginginkan penguatan independensi APIP agar tak cuma menjadi pajangan di daerah. S etahun sebelum usulan penguatan APIP disampaikan KPK, Presiden Joko Widodo mengelus dada usai menerima laporan soal kondisi APIP yang jauh dari harapan. Betapa tidak, laporan yang disampaikan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Adrian Adi Perdana menyebut sebagian besar APIP masih belum mampu memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik. Adrian menjelaskan saat itu posisi level audit APIP sebagian besar memang masih berada level satu. Dan, itu artinya APIP belum mampu menjadi unit pengawasan intern yang efektif. “Posisinya secara nasional, 85 persen aparat pengawasan internal ada di level satu. Kemudian di level III hanya 1 persen, dan sisanya sebanyak 14 persen berada di level II,” kata dia saat ditemui di kantornya, akhir September lalu. Padahal agar mampu menjadi pengawasan internal yang efektif, APIP harus berada pada level III. Dalam posisi itu, APIP sudah memiliki kemampuan mencegah, mendeteksi, dan menindaklanjuti penyimpangan- penyimpangan yang terjadi. “Sudah menjadi pengawasan intern yang cukup efektif mem-prevent, men-detect ataupun menindaklanjuti,” Akan tetapi menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwatta, perkara ketidakefektifan APIP bukan hanya
- 55. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 55 Temuan dalam pemeriksaan yang harus diselesaikan dengan pimpinan, membuat pengawas internal potensial melakukan kerjasama atau kongkalikong. Firdaus pun kemudian mengusulkan APIP diberikan kewenangannya untuk menyampaikan temuannya kepada Aparat Penegak Hukum.Tujuannya, supaya APIP tidak sekedar menjadi pelengkap sehingga temuannya pun berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. “APIP harus diberikan kebolehan untuk menyampaikan ini kepada aparat penegak hukum tanpa takut diintervensi penyelenggara daerah atau pejabat,”. Hampir serupa, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar menyoroti sinergi pengawasan APIP yang seharusnya semakin diperkuat. Menurutnya, bersama dengan aparat pengawasan lain seperti BPK dan BPKP, APIP semestinya menjadi bagian dari kebijakan pengawasan nasional. “Ini harus dilakukan untuk memperluas cakupan audit pengawasan,” ujar dia Anggaran Untuk APIP September lalu, usai bertemu dengan KPK, Mendagri memastikan rencana penguatan APIP dapat direalisasikan sebelum 2017 berakhir. Penguatan peran APIP bahkan diklaim akan dilakukan hingga inspektorat di tingkat kabupaten/kota. “Sudah kita serahkan ke Presiden (Suratnya dari KPK). Sehingga bisa tahun ini dilaksanakan,” kata dia kepada wartawan. Kemendagri dan KPK pun akhirnya bersepakat posisi APIP harus setingkat dengan Sekda agar independensi lebih terjaga.Tindak lanjut audit APIP atau inspektorat daerah dapat dilakukan hingga satu tingkat pemerintahan di atas wilayah kerja inspektorat terkait. Namun, tak berhenti sampai disitu. Kemendagri dan KPK juga menginginkan supaya ada pendanaan yang pasti untuk inspektorat. Sehingga bila ada hal itu, penguatan APIP tidak lagi bergantung pada komitmen kepala daerah. Alokasi anggaran diyakini juga membuat jangkauan pengawasan audit internal sampai ke tingkat desa. Bujet yang cukup dianggap membuat pengawasan lebih efektif dan tidak bersifat parsial. “Kalau anggaran sudah teralokasi, dia bisa audit lebih banyak,” ucap Deputi Pencegahan KPK yang mengunjungi Kemendagri. AH/RH/MJ Meningkatkan Independensi Usai menyampaikan usulan resmi kepada Presiden, setidaknya ada dua kali pertemuan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPK sepanjang tahun ini sudah dua kali terjadi. Pertama, akhir Mei 2017. Kala itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang mengunjungi gedung KPK. Kedua, pertengahan September lalu, saat KPK yang balik mendatangi Kemendagri. Dalam dua kesempatan tersebut,Tjahjo selalu mengatakan lembaganya berkeinginan menguatkan pengawasan di daerah. Dia berpendapat jika pengawasan kuat, APIP selayaknya bisa maksimal mencegah praktek korupsi di daerah. “Kita ingin penguatan pengawasan di daerah. Fungsi pencegahannya dapat diperkuat melalui APIP,” ujarnya saat diwawancarai awak media. Namun demikian,Tjahjo mengakui posisi APIP saat ini yang berada di bawah Sekretaris Daerah (Sekda) menyulitkan tugas pengawasan di daerah. Sebab, dalam posisi tersebut, APIP menjadi kurang independen lantaran tak leluasa mengawasi objek pengawasannya. “Kalau inspektorat ada di bawah Sekda, lalu bagaimana dia mengontrol SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),”. Senada dengan hal tersebut, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas juga mengakui persoalan independensi APIP. Menurutnya, dengan formasi demikian, temuan APIP atas penyimpangan hanya diselesaikan secara internal dan cuma bersifat rekomendasi. “Bagaimana bisa independen, dalam siklus pemeriksaan, temuan inspektorat harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada pimpinannya,”. Karena itulah, Firdaus menduga aparat pengawas kemungkinan menjadi bagian dari lingkaran korupsi.
- 56. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201756 ANTARLEMBAGAA Peran BPKP: Memudahkan Tugas Audit BPK Keputusan Presiden (Keppres). Sementara BPK muncul lewat amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Imbasnya kemudian BPKP hanya menjadi lembaga pemerintah, sedangkan BPK merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Secara historis, kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bermula dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJKPKN) yang berada dalam naungan Departemen Keuangan (Depkeu) pada 1966. Alat kelengkapan Depkeu yang bertugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara itu akhirnya ditransformasikan menjadi BPKP di tahun 1983, dengan pertimbangan kebutuhan lembaga pengawasan yang leluasa melaksanakan fungsinya dalam pemerintahan. Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menjelaskan tugas BPKP menurut regulasi yang ada, yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.Tugas tersebut kemudian dirinci Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 sebagai fungsi pengawasan internal atas kegiatan program yang bersifat lintas sektoral, kebendaharaan umum negara, dan penugasan lain dari Presiden. Namun, pengawasan internal yang dimaksud bukan hanya sekedar melakukan audit. Fungsi S ejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014, fungsi dan kelembagaan BPKP semakin kuat. Lembaga negara ini bahkan semakin mengukuhkan diri sebagai bagian mekanisme pengawasan intern pemerintah yang bertugas mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Hingga kini, cukup banyak orang yang belum memahami tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, karena namanya mirip dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-lembaga auditif negara-, sejumlah pihak tetap mengira BPKP merupakan kepanjangan tangan dari BPK. Namun, ternyata bukan hanya kesamaan. Simpangsiur menyebut BPK dan BPKP punya pekerjaan yang agak tumpang tindih. Kewenangan melakukan pengawasan keuangan negara/daerah yang dimiliki BPKP, dianggap sama dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakoni BPK. Padahal eksistensi BPKP lahir dari dasar hukum keuangan negara | no. 008 vol. iii 201756
- 57. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 57 pengawasan yang dilakukan BPKP, menurut Ardan melampaui itu semua, semisal reviu, evaluasi dan bahkan hal-hal yang bersifat assurance service. “Sifatnya bisa consulting, pendampingan, bantuan teknis dan semua hal yang memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan,” Ardan mengatakan, secara kelembagaan BPKP saat ini berada di bawah Presiden. Lembaga yang secara karakteristik termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) ini, kemudian bertanggungjawab langsung terhadap Presiden. “BPKP ini pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab pada presiden,” tandasnya. Sinergi BPKP Merujuk pada PP 60 Tahun 2008, BPKP memang dituntut untuk melakukan sinergi dengan seluruh inspektorat pemerintah di seluruh tingkatan. Mulai dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi hingga Inspektorat Kabupaten/Kota. Bahkan, sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 194 Tahun 2014 tentang BPKP, kewajiban sinergi menjadi lebih kuat. Presiden Joko Widodo meminta sinergi BPKP dengan Inspektorat, terkait reviu atas penyerapan anggaran dan dukungan terhadap agenda penegakan hukum Akantetapi, fungsi pengawasan yang dilakukan BPKP terbatas pada lembaga pemerintah dan bukan lembaga negara. Itu artinya relasi hubungan dengan lembaga negara BPK sebenarnya tidak sejajar. BPKP sebagai LPND mengawasi keuangan internal pemerintah atau berperan sebagai Auditor nternal, sementara BPK sebagai lembaga tinggi negara memeriksa dan mengawasi keuangan pemerintah, atau bertindak sebagai Auditor Eksternal. Tak ayal, sinergi yang dapat dilakukan BPKP dengan BPK hanyalah koordinasi atas kualitas laporan keuangan negara, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ardan kemudian berpendapat fungsi BPKP yang melakukan reviu dan asistensi Laporan Keuangan hanyalah sebagai upaya untuk memudahkan tugas pemeriksaan atau audit BPK. “Selama ini koordinasi dengan BPK, pengertiannya adalah apa yang kita kerjakan sekiranya bisa dimanfaatkan BPK. Tujuannya agar pelaksanaan audit BPK menjadi lebih efisien,” sambung dia. Ardian mengaku dalam rentang waktu 2008- 2013, catatan statistik atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LK K/L dan LKPD memang menunjukkan kenaikan cukup signifikan. Hasil tersebut diperoleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah usai BPKP melakukan fungsi asistensi di sana. Sebagai contoh, LK K/L di tahun 2013 yang mengalami kenaikan 34 persen menjadi 75,58 persen dibanding lima tahun sebelumnya. Namun, bagi Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar, sinergi pengawasan dapat dilakukan BPKP. Pendapat itu didasari dari argumen, empat jenis pengawasan yang selayaknya bersinergi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keempat pengawasan tersebut antara lain pengawasan legislatif yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD0 dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pengawasan eksekutif yang dimiliki oleh Presiden dan jajaran di bawahnya.Terutama, badan khusus yang melaksanakan pengawasan internal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, pengawasan Yudikatif yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi, dan Komisi Yudisial.Terakhir, pengawasan auditif yang dimiliki oleh BPK. Keempatnya bagi Bahrullah, harus bersinergi supaya akuntabilitas keuangan negara semakin tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. “Agar dapat menghasilkan output dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia. Apalagi dalam kerangka penegakan hukum, kemampuan BPKP cukup dibutuhkan BPK untuk membantu upaya penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan negara. Fungsi BPKP dalam pengawasan internal pemerintah, dianggap Bahrullah, memiliki posisi penting bagi BPK untuk memastikan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur pemerintahan. AH/RH/MJ keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 57
- 58. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201758 ANTARLEMBAGAA artinya penugasan dari Menteri Keuangan. Yang ketiga, penugasan dari presiden atau dari pemerintah. Ini tiga hal yang sebenarnya fokus dari BPKP. Sementara tugas pokok BPKP ini melakukan pengawasan intern pemerintah dan bertanggung jawab pada presiden.Tugas utamanya sebetulnya berkaitan dengan akuntabilitas, mengawal akuntabilitas keuangan negara melalui tugas-tugas pengawasan intern. Pengawasan internalnya sendiri bukan hanya audit. Karena di dalam aturan disebutkan, kalau audit jelas bisa kemudian reviu, kemudian evaluasi dan sifatnya mungkin lebih pada assurance service. Nah, sementara ada hal lain yang dilakukan pengawas intern yang sifatnya consulting, pendampingan kemudian bantuan untuk bantuan teknis. Semua ini dilakukan dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan maupun kinerja pelaksanaan pemerintahan untuk pembangunan. Dalam menjalankan tupoksinya, apakah BPKP melakukan sinergi dengan instansi lain, dan seperti apa mekanismenya? Dengan PP 60 kelihatan disitu siapa mengerjakan apa. BPKP bersinergi dengan inspektorat di kementerian lembaga, di provinsi kabupaten kota. Untuk ke daerah kita bahkan sangat erat kordinasi dan sinergi dengan inspektorat jenderal kementerian dalam negeri. Misalnya sejak tahun 2015, semasa pemerintahan presiden Jokowi, kordinasi dan sinergi dilakukan dalam bentuk reviu terhadap penyerapan anggaran. Hasilnya, kita laporkan ke presiden dan kementerian terkait sinergi yang dilakukan dengan jajaran pengawasan intern di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian sinergi lain karena tugas kita mendukung aparat penegak hokum (APH). Sinergi kita dalam hal itu,audit investigasi, audit perhitungan kerugian negara sampai dengan pemberian keterangan ahli di persidangan, Seperti apa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP terhadap keuangan negara? Sebetulnya kalau kita melihat tugas ini kita harus merefer pertama kali kepada reformasi di bidang keuangan Negara, dengan terbitnya Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2003,UU 15 Tahun 2004, UU 15 Tahun 2006. Dari situ diturunkan peran pengawasan intern.Turunan itu adalah pp 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern. Kalau dilihat pasal 43, itu sudah diatur apa peran BPKP dan apa peran Inspektorat jenderal, inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten/kota. Fungsi pengawasan BPKP ada tiga. Pertama yang terkait dengan program-program lintas sektoral. Kemudian yang kedua terkait kegiatan perbendaharan umum Negara, Kepala BPKP: Sistem Pengendalian Intern Itu Tanggung Jawab Pimpinan
- 59. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 59 termasuk dengan KPK. Ini didasari atas undang-undang yang mengatur hal itu dan perpres 194 yang menyatakan adaanya tugas-tugas terkait itu. Kemudian, kalau mau disebut sinergi barangkali dengan BPK.Tapi yang jelas BPK kan dengan Undang- Undang, sementara BPKP kan dengan Perpres tapi basisnya kan UU juga. Yang saya sampaikan, bahwa selama ini kordinasi dengan BPK pengertiannya apa yang kita kerjakan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh BPK. Kita sampaikan tujuannya semata-mata agar lebih efisien pelaksanaan audit BPK. Bagaimana sinergitas BPKP dengan inspektorat dalam rangka mencegah tindakayan“penyelewengan”oleh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah? Memang ada tugas BPKP membina institusi atau pejabat fungsional auditor yang merupakan elemen utama. Dalam arahan Presiden Jokowi, inspektorat ini diharapkan betul-betul bisa lebih efektif lagi. Kami sebenarnya sudah membuat semacam roadmap bagaimana agar supaya makin hari ke depan itu inspektorat makin efektif makin tajam. Roadmap itu mendasarkan kepada apa yang dikenal sebagai internal audit capalitity model sebagai international base practice. Nah itu ada level 1,2,3,4 dan 5. Kami mendorong agar supaya inspektorat ini level kapabilitinya naik terus. Presiden Jokowi mencanangkan tahun 2019 ini seharusnya 85 persen dari pengawas internal bisa mencapai level 3. Ini target yang begitu berat. Level 3 itu artinya pengawas intern itu sudah bisa menjadi unit pengawasan intern yang cukup efektif mem-preven, men- detect ataupun menindaklnjuti apabila ada penyimpangan- penyimpangan. Bagaimana respon BPKP terhadap wacana penguatan Inspektorat? Pembicaraan menteri dalam negeri dengan KPK sebenarnya sudah sangat melihat peta potret kapabilitas inspektorat yang sebagian besar masih di level 1. Sehingga, perlu ada penguatan-penguatan. Sebenarnya, format inspektorat sekarang bertanggung jawab kepada sekda ini sebagai base practice, sebab laporan ini masuk ke kepala daerah.Tapi kemudian setelah banyak kejadian seperti ini, barangkali supaya lebih independen untuk laporan-laporan tertentu jangan ke kepala daerah, tapi langsung ke tingkatan yang lebih tinggi. Tugas BPKP itu mengawal akuntabilitas bukan cuma insurance service, tapi juga sarting services. Karena itu sejak lama sebetulnya kalau untuk pemerintah daerah, kami mencoba secara preventif akuntabilitas itu menguat. Kami mendorong supaya ada satu aplikasi yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk mempermudah pengelolaan keuangan Negara, sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan begitu rambu-rambu sistem kontrol itu bisa ditanam dalam aplikasi tadi. Sehingga katakanlah, kalau misalnya menggunakan aplikasi ini, para pejabat tidak serta merta mengusulkan atau meminta pembayaran terhadap satu transaksi. Kalau tidak ada anggarannya akan ditolak. Kalau di pemda ini namanya simda. Ini hampir digunakan di 437 pemda. Banyaknya OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap kepala daerah, menurut anda apa yang perlu diperbaiki? Cara meningkatkan kualitas akuntabilitas itu ada dua pilar. Pertama, sistem pengendalian intern. Yang kedua, baru aparat pengawasan. Jadi yang pertama, seharusnya sistem pengendalian internalnya dulu yang dilakukan oleh manajemen. Apalagi PP-nya juga bunyinya begitu. Yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem pengendalian intern itu adalah pimpinan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian dalam PP 60 disebutkan paling tidak ada lingkungan penegndalian. Lalu, ada identifikasi resiko, aktivitas pengendaliannya, komunikasi dan informasi, monitoring dan evaluasi. Lima unsur ini harusnya dibangun dalam organiasi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Nah, sekarang kalau terkait dengan korupsi kan sebagian besar terkait pengadaan. Kita bisa bedah, apakah sistem pengendalian intern untuk kegiatan pengadaan itu berjalan atau tidak. Kalau pakai elemen yang pertama, misalnya lingkungan pengendalian itu mesti ada kode etik, ada aturan perilaku, dan ada pakta integritas. Kalau bicara elemen kedua identifikasi resiko, proses pengadaan ini dari mulai perencanaannya sampai dengan barang, itu digunakan oleh user. Itu kan proses yang panjang dan setiap tahapannya memiliki resiko. Kalau sampai ada resiko bagaimana caranya untuk menghindari resiko. Dalam fase ini, yang bertanggung jawab pimpinanya, dan bukan aparat pengawasan. Sistem pengawasan hanya ngecek berjalannya sistem. Kalau seandainya lemah, sebenarnya yang pertama harus dibangun adalah sistem pengendalian. Nah, kalau ada identifikasi resiko seperti itu berikutnya adalah kontrol sistemnya. Jadi PP 60 sebetulnya menegaskan pilar pertama sistem pengendalian merupakan tanggung jawab pimpinan, dan bukan inspektorat. Menganggap ini adalah tugasnya inspektorat untuk membangun sistem adalah kekeliruan. RH/AH
- 60. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201760 SUCCESS STORYA TigaJalanKesejahteraan HuluSungaiSelatan Persoalan kemiskinan masih menjadi fokus utama pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tiga kebijakan unggulan yang dibuat Bupati Achmad Fikry, diklaim mampu menekan angka kemiskinan. K esejahteraan rakyat merupakan mimpi terbesar yang dimiliki Achmad Fikry, Bupati Hulu Sungai Selatan. Lahir dan besar di tanah Borneo, membuatnya semakin cinta dan berambisi untuk memajukan daerah kelahirannya. Fikry pun berharap, suatu saat nanti masyarakat Hulu Sungai Selatan mampu merasakan aman, damai dan sejahtera. Dia mengaku akan terus berbenah dan mengejar ketertinggalan daerah yang ia cintai. Sebagai daerah agraris, pertanian menjadi salah satu potensi unggulan di wilayah Hulu Sungai Selatan. Terlebih, lebih dari 80 persen penduduk di sini memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun, sayangnya, lahan pertanian masih menjadi permasalahan utama. Sebagian petani di Hulu Sungai Selatan justru tidak memiliki lahan tetap, dan hanya bekerja sebagai penggarap. Menjawab hal itu, Bupati Fikri pun menggelontorkan program cetak sawah. Dengan menggandeng Achmad Fikry Bupati Hulu Sungai Selatan Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), program ini berupaya mencetak sawah sebanyak 500 hektar. Selanjutnya, sawah tersebut kemudian dibagikan ke petani miskin dengan luas sawah masing-masing yang diberikan sebanyak 1 hektar. Namun, tak cukup sampai disitu.Tingginya tingkat kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ternyata menjadi persoalan tersendiri. Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry, dalam kegiatan sosialnya. keuangan negara | no. 008 vol. iii 201760
- 61. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 61 Bayangkan saja, statistik penduduk miskin di tahun 2016 mencapai jumlah 23 ribu orang lebih. Sedari awal masa kepemimpinannya, Fikry ingin mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis, dan Produktif atau SEHATI. Ini merupakan icon penting semasa ia berkampanye dahulu. Misinya, antara lain konsep pemerintahan yang melayani, serta pemerataan dan peningkatan infrastruktur di semua pelosok dan kualitas sumber daya manusia. Fikri pun memperkenalkan tiga program kebijakan unggulan yang diklaimnya mampu menyentuh kebutuhan kalangan menengah ke bawah. Pertama, bantuan subsidi beras gratis. Program ini ditujukan untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat miskin. Fikri berpendapat takkan ada kesejahteraan tanpa ketersediaan pangan. “Kesejahteraan itu kan bisa diukur dari ketersediaan pangan,” Program kedua, berwujud Rumah Sejahtera untuk lima ribu rumah yang harus direnovasi. Program ini bertujuan menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat kelas bawah dengan cara memberi sejumlah dana. Masyarakat kemudian diminta membangun seluruh kelengkapan fasiltas rumah. “Kita intervensi dana sekitar Ro 13,9 juta per rumah, agar rumah warga Hulu Sungai Selatan mendekati konsep rumah sehat,” sambung Fikri. Terakhir, program sekolah gratis bagi anak keluarga tidak mampu. Program ini diberikan sampai anak- anak tersebut memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Di dalamnya, sudah termasuk jaminan pengobatan gratis bila anak-anak tersebut menderita sakit. Hingga tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah berjumlah Rp1,3 triliun. Kurang lebih, sekitar 10 persen pendapatannya atau sebesar Rp105 miliar, dikontribusikan oleh komponen pendapatan retribusi. Meskipun demikian, Pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan mengaku akan terus berupaya mengintensifkan potensi daerah yang lain, demi memaksimalkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di antaranya, melalui pajak bangunan dan pendapatan di sektor pariwisata. Diganjar Penghargaan Salah satu anugerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah wilayahnya yang terdiri dari pegunungan, daratan dan rawa-rawa. Wilayah yang disebut terakhir bahkan memiliki luas sebanyak 90.060 hektar. Jauh lebih besar dari luas daratan yang ditumbuhi rerumputan, yang hanya berjumlah 50.119 hektar.Tak pelak, masyarakat yang hidup di sekitar Rawa itu pun, biasanya menjadikan ternak keramba ikan sebagai mata pencaharian. Bupati Fikry memiliki cerita unik terkait masyarakat yang tinggal di sekitar Rawa. Bantuan sosial yang sering disampaikan pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan, ungkapnya, seringkali dijual daripada dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi jajarannya sebelum memberikan bantuan. “Mengawal orang miskin tidak mudah, saya pernah mencoba. Kadang mereka kalau diberikan sesuatu itu bisa langsung dijual. Aakantetapi,apa kita menunggu dulu mentalnya siap, baru kita membantu? kan tidak. Jadi kita bantu dulu, mungkin sikap mentalnya berubah,” ujarnya. Demi menangani masalah kemiskinan tersebut, Bupati Fikry acapkali melibatkan semua pemangku kepentingan, tak terkecuali Majelis Ulama. Sesuai porsi kedudukannya, Majelis Ulama memang memiliki andil untuk merubah pola pikir masyarakat miskin, agar termotivasi merubah kehidupannya ke arah yang lebih baik. Ada pula program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera atau SPDS, yang ditujukan untuk membantu aparatur desa dalam Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry, bersama warganya. keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 61
- 62. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201762 SUCCESS STORYA SUCCESS STORYA mengelola administrasi dan surat menyurat. Selain ditempatkan di 144 desa dan 4 kelurahan, kelompok sarjana ini akhirnya dapat difungsikan sebagai pemantau pembangunan di tiap- tiap desa. “Lewat SPDS, saya senang aspirasi masyarakat bisa di- cover,”. Sejauh ini, Dana Desa, klaim Fikry, telah dikelola sedemikian apik dan efektif untuk kemakmuran daerah Hulu Sungai Selatan. Dana tersebut dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pendidikan, kesehatan, rumah layak dan ketersediaan pangan menjadi prioritas anggaran desa yang dialokasikan. Dalam pelaksanaannya, anggaran tersebut bahkan dikawal khusus oleh tim pendamping Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dari Dinas Sosial. Karena komitmennya menjaga anggaran, selama empat tahun berturut-turut, Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi itu juga diperoleh Fikry lantaran mampu bekerjasama baik dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Usai melakukan evaluasi kinerja, Bupari Fikry biasanya langsung berkonsultasi dengan auditor BPK untuk segera melakukan perbaikan. “Kami bersyukur bisa mempertahankan 4 tahun WTP berturut-turut. Ini berkat bimbingan dari BPK juga,” Bukan hanya soal penyusunan laporan keuangan, kerja sigap dan cemerlang juga ditunjukkan Fikry dalam tindak lanjut rekomendasi BPK. Sebab, sebelum mendapatkan hasil audit resmi, Kabupaten Hulu Sungai Selatan biasanya sudah menyiapkan sejumlah rencana tindak lanjut. Fikry beralasan setiap penghargaan yang diterima harus sejajar dengan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, segala bentuk temuan BPK sebisa mungkin diminimalisir lebih dahulu supaya tidak menjadi kerugian. “Setiap rupiah yang kita kelola itu harus bermuara dengan apa yang dirasakan masyarakat,” Imbas cara berpikir demikian, prestasi pun mulai dekat dengan Hulu Sungai Selatan. Selain diganjar WTP, peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pemerintah daerah Hulu Sungai Selatan akhirnya dinaikkan dari predikat C menjadi predikat B. Pada tahun 2017 ini, program Rumah Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan bahkan masuk dalam 99 program inovatif Kementerian Pendayagunaan Aparatun Negara dan Reformasi Birokrasi. Bermodal sejumlah prestasi itulah, Fikry optimistis mampu kembali mendapatkan penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) untuk membangun daerahnya. TA/MJ Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry menerima penghargaan WTP. keuangan negara | no. 008 vol. iii 201762
- 63. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 63 Strategi Menyiasati Anggaran Terbatas Di tengah pendapatan asli daerah yang belum optimal, pemerintah kabupaten Lombok Tengah dituntut memiliki strategi ampuh menyiasati anggaran daerah yang semakin terbatas. Belanja daerah harus diprioritaskan pada bidang yang mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Moh. Suhaili Fadhil Tohir Bupati Lombok Tengah keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 63
- 64. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201764 SUCCESS STORYA Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Tak ayal, nilai rata-rata rasio kemandirian daerah secara nasional pun masih cukup rendah. Belum selesai, kendala lain muncul dari meningkatnya kebutuhan belanja anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang menggunakan APBD. Aturan teranyar, PP Nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan hak administratif pimpinan dan anggota DPRD menyebut penambahan tunjangan untuk pimpinan dan anggota DPRD bersumber dari APBD. Regulasi ini praktis semakin membebani anggaran pemerintah daerah yang sumber pendapatannya terbatas seperti Lombok Tengah. Apalagi, banyak oknum yang merasa DPRD dapat mengelola anggaran daerah cukup besar untuk kegiatan operasional mereka. Sejumlah anggota dewan beralasan, dana tersebut digunakan untuk memenuhi janji mereka ke masyarakat. Padahal, dana-dana yang sering bernama akselerasi dan aspirasi tersebut tak dikenal dalam mekanisme penganggaran selama ini. Suhaili menyebut, dana tersebut rancu alias sudah menyimpang dari sistem yang berlaku di wilayah eksekutif. Belanja Infrastruktur Sebagai Belanja Efektif Meskipun berada dalam kondisi demikian, Suhaili memastikan pembangunan infrastruktur yang dialokasikan dari APBD, mulai dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Dengan dibangunnya jalan seluas 1.700 kilometer dan proyek belanja daerah Lombok Tengah. Terlebih, kondisi riil kepegawaian Lombok Tengah memang sudah dilematis. Dengan jumlah pegawai yang sudah sangat besar, mencapai 13 ribu orang, pemerintah daerah tidak diperkenankan lagi mengangkat pegawai. Kepala Daerah akhirnya dituntut mengambil keberanian untuk memutuskan jalan keluar dari situasi jebakan membengkaknya pegawai. Menghadapi hal itu, Suhaili kemudian mengambil siasat dengan memberikan Surat Keputusan (SK) guru tidak tetap.Tindakan tersebut diambilnya supaya ribuan guru di Lombok Tengah dapat diakui pemerintah pusat, lalu kemudian dilakukan sertifikasi. “Aparat kita gemuk, PAD kita rendah, kemampuan untuk belanja langsung juga kurang. Jadi, itu kondisinya,” ujar putera asli Lombok Tengah ini, saat ditemui redaksi Majalah Keuangan Negara pertengahan Juli lalu. Menurutnya, kondisi demikian besar kemungkinan juga terjadi di daerah lain. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum, hampir seluruh pemerintah daerah masih bergantung kepada pemerintah pusat lewat I mbas terus membengkaknya jumlah pegawai, pemerintah kabupaten Lombok Tengah berupaya mencari alternatif solusi untuk mengatur kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Terlebih, sejumlah komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pemerintah pusat, sudah dialokasikan untuk bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Bupati Lombok Tengah, Moh. Suhaili Fadhil Tohir atau sering dipanggil Suhaili pun menyebut penambahan pegawai itu belum menjangkau kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga medis.Tak ayal, pelayanan yang diberikan pada kedua sektor tersebut menjadi kurang maksimal. Masyarakat pun potensial dirugikan bila kedua layanan dasar publik tersebut tidak optimal. Dalam APBD 2017 tercatat pendapatan kabupaten Lombok Tengah mencapai angka Rp1,84 triliun. Anggaran belanja diketahui juga berada pada kisaran yang sama, sebesar Rp1,841 triliun. Komponen Belanja Pegawai masih mengambil porsi dominan dalam kebutuhan Bupati Lombok Tengah, Moh. Suhaili Fadhil Tohir di tengah persawahan. keuangan negara | no. 008 vol. iii 201764
- 65. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 65 irigasi yang massif, aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di Lombok Tengah semakin terus berkembang. “Infrastruktur menunjang mereka untuk beraktivitas dan berkegiatan, lalu memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi,” Padahal, ungkapnya, daerah Lombok Tengah pada 2010 sempat diketahui sebagai zona merah yang rawan keamanannya. Lewat pembangunan infrastruktur pun, pemerintah daerah sebenarnya ingin menegaskan bahwa Lombok Tengah sudah aman bagi investor untuk masuk menanamkan modalnya. Akhirnya, animo investor untuk berinvestasi pun semakin tinggi. “Pemerintah daerah bahkan menjamin tingkat keamanan dan ketertiban akan terus terjaga,” kata dia. Sepanjang tiga tahun terakhir, imbas infrastruktur, pertumbuhan ekonomi di Lombok Tengah cukup terjaga. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB) mampu mencapai level 5 sampai 6 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tampak semakin didorong oleh sektor pertambangan, konstruksi, serta informasi dan komunikasi. Terkait infrastruktur, Suhaili mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo pada awal Januari 2017 kemarin, yang menyatakan sinergitas dan konektivitas antar wilayah sebagai salah satu problem utama pembangunan nasional. Sehingga, kesan yang muncul, setiap daerah berlomba-lomba membangun wilayahnya namun tanpa memiliki perencanaan terintegrasi dalam sebuah kawasan. Karena itu, melalui infrastruktur, Suhaili menginginkan Lombok menjadi wilayah yang terkoneksi, tidak tersekat- sekat dengan kepentingan sektoral wilayah.Tiap- tiap daerah yang sudah memiliki segmen industri unggulan tersendiri harus terus mengembangkan potensinya dan menjadi support system bagi wilayah-wilayah Lombok yang lain. Seluruh kabupaten di kawasan ini harus bersinergi dalam meningkatkan kualitas pembangunan sosial- ekonomi di seluruh Lombok. “Itu yang saya coba ini, supaya jangan berpikir dengan sekat-sekat egosentris. Menyelesaikan pembangunan wilayah Lombok Tengah bukan berarti tidak menyelesaikan Lombok Barat dan Lombok Timur. Sekarang ada sirkuit Moto-GP terbangun di Lombok Tengah, jika tidak cukup hotelnya di sana, pasti kan membias ke Lombok Timur, Lombok Barat dan sebagainya,”. AH/AP Bupati Lombok Tengah, Moh. Suhaili Fadhil Tohir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW. keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 65
- 66. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201766 Menjadi KotaSejutaPelayanan SUCCESS STORYA P ilihan itu tentu bukan tanpa alasan. Kota Banjarbaru, seperti diketahui tidak memiliki kawasan pertambangan dan pertanian/perkebunan seperti kabupaten atau kota lain yang ada di Kalimantan Selatan.Tak ayal, Banjarbaru pun memilih untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di daerahnya. Salah satunya, bidang pariwisata. “Jadi, sebuah kota memang perlu arah yang jelas kemana,” ungkapnya saat ditemui Redaksi Majalah Keuangan Negara di kota Banjarbaru, pertengahan Juli lalu. Untuk menjadi sebuah kota Pelayanan, dirinya mengaku perlu mengubah kota yang berpenduduk 247 ribu jiwa ini menjadi kota Jasa yang memiliki nilai dan karakter yang khas.Terlebih, Banjarbaru juga memiliki sejumlah keunggulan komparatif, seperti letak atau posisi yang strategis-berada dipersimpangan Kota Banjarmasin dan Kota Martapura-, kondisi lahan yang mendukung, dan masyarakat yang heterogen. Bermodal hal tersebut, dirinya yakin mampu menjadikan Kota Banjarbaru sebagai Kota Sejuta Pelayanan. Nadjmi menegaskan pelayanan yang diberikan pemerintahannya adalah pelayanan yang memiliki karakteristik. Dan, karakter yang dimaksud sebenarnya merupakan kebiasaan yang sudah melekat pada masyarakat Banjarbaru. Selama ini, pembangunan karakter masyarakat Banjarbaru memang lebih diarahkan kepada hal yang religius. Sebagai contoh, program pendidikan berkarakter yang berlangsung selama 30 menit di setiap sekolah di Banjarbaru. Selain pendidikan agama, peserta didik dibekali dengan etika, budi pekerti dan materi cinta tanah air. Selain membangun karakter masyarakatnya, kota yang otonom sejak tahun 1999 ini juga tengah membangun karakter pada kotanya. Karakter yang diinginkan, kota ini menjadi kota yang nyaman bagi semua, jalanan yang luas, serta memiliki fasilitas publik yang baik. Salah satu contoh, misalnya pembangunan ruas jalan yang memiliki garis minimal jalan sepanjang 8 meter. Nadjmi pun mengklaim kota Banjarbaru tidak akan lagi mengenal gang sempit.”Kini tidak ada yang namanya gang sempit,” sambungnya. Nadjmi pun memperkenalkan konsep 3F untuk mendukung visi Pelayanan Banjarbaru. Pertama, Food. Banjarbaru ingin dikenal dengan makanannya atau wisata kulinernya. Kedua, Fashion, yakni dengan memperkenalkan batik khas Banjar yang bernama Sasirangan. Bordiran unik yang menghiasi batik ini diklaim sebagai milik Banjarbaru, dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Terakhir, tentu Fun yang bermakna menyediakan ruang publik atau destinasi wisata yang nyaman dan aman, demi memberikan kepuasan kepada pengunjung dan wisatawan. “Nah, 3F ini membuat wajah Banjarbaru bakal berbeda. Itu diferensiasi yang dilakukan untuk membuat kota kita berbeda dengan Visi dan misi pelayanan yang digagas oleh Nadjmi Adhani, Walikota Banjarbaru, membuat kota di tengah Kalimantan Selatan ini tampak berbeda. Destinasi wisata sebagai potensi daerah yang semakin dikembangkan, menjadi musabab Banjarbaru terus berbenah dalam pelayanan. Nadjmi Adhani Walikota Banjarbaru keuangan negara | no. 008 vol. iii 201766
- 67. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 67 yang lain,” lanjutnya. Tak hanya itu, visi dan misi pelayanan bahkan sudah menempel pada alam bawah sadar masyarakat Kota Banjarbaru. Melalui surat edaran Walikota, saat apel pagi para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota terbiasa meneriakkan yel-yel; “Banjarbaru, Berkarakter! Banjarbaru, Melayani! Banjarbaru, Bisa... Bisa... Bisa,”. Meski belum tentu berkorelasi dengan pelayanan yang diberikan, namun lewat hal itu, Nadjmi ingin menegaskan aparaturnya memiliki spirit kuat untuk menjadikan Banjarbaru sebagai kota sejuta pelayanan. Reformasi Birokrasi dan TataKelola Keuangan Visi pelayanan yang diusung Banjarbaru ternyata tidak datang begitu saja. Latar belakang Walikota Nadjmi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang memulai karir dari bawah, turut mempengaruhi visi Banjarbaru menjadi Kota Sejuta Pelayanan. Sehingga tak heran, saat menjalani kampanye, semangat pelayanan itu juga muncul dalam janji politik perubahan yang disuarakannya. Sebagai bukti, urutan pertama di dalam 9 Program Perubahan itu adalah melakukan reformasi birokrasi. Menurut Nadjmi, untuk menciptakan birokrat yang memiliki karakter memang diperlukan reformasi secara kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Sebagai contoh, misalnya soal karir dalam birokrasi. Saat ini, tidak bisa lagi dengan model urut kacang-urutan senioritas dan pangkat-, melainkan langsung melihat kompentensi dan kemampuan (Skill) yang dimiliki oleh pegawai. Untuk melengkapi hal itu, dibentuklah sebuah badan yang fungsinya untuk menilai kelayakan pegawai dalam pangkat dan jabatan. Badan itu kemudian diberi nama Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan atau Baperjakat. Dalam melaksanakan tugasnya, badan ini kemudian melakukan wawancara terkait pakta integritas. Selain perihal internal birokraksi, badan ini juga menelusuri persoalan kepribadian calon pejabat yang bersangkutan. “Ada yang kepemimpinannya di wilayah bagus, namun hubungan istrinya atau suaminya tidak mendukung. Karena itu, kita memang harus mengetahuinya secara komprehensif,” katanya. Demi meningkatkan kompetensi para pegawainya, Nadjmi pun mengirim sejumlah eselon II pemerintah kota Banjarbaru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Bandung. Model pendidikan seperti inilah yang diharapkan mampu Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani saat panen buah melon. keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 67
- 68. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201768 SUCCESS STORYA meningkatkan skill yang dimiliki aparatur pemerintahan Banjarbaru. “Nah, reformasi birokrasi ini akan menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya. Sehingga pada pelantikan berikutnya, 70 persen orang itu sudah tepat pada tempatnya,” ujar Nadjmi. Namun, bukan hanya wajah birokrasi.Tata kelola keuangan daerah Banjarbaru pun menjadi objek perbaikan Walikota Nadjmi. Raihan opini laporan keuangan yang dianggapnya belum cukup baik, menjadi alasan reformasi tata kelola keuangan harus dilakukan. Nadjmi menceritakan, sebelum tahun 2015, Kota Banjarbaru selalu diganjar opini wajar dengan pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dirinya pun melihat beberapa faktor yang mempengaruhi raihan opini laporan keuangan tersebut hanya mandek di WDP saja. Di antaranya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak fokus, tidak adanya koordinasi antar instansi, serta tidak adanya rasa bertanggungjawab dari para pengguna anggaran.Tak ayal, demi perbaikan tata kelola keuangan, akhirnya Nadjmi pun mengalihkan semua urusan akuntabilitas keuangan daerah ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan Inspektorat. “Sejak itu, tahun 2016 Alhamdulillah dapat WTP.Tahun- tahun berikutnya, akhirnya kan cuma mempertahankan. Dan, beruntungnya, semakin banyak lagi indikator- indikator untuk mempertahankan WTP,” kata dia. Alhasil, di tahun berikutnya, Banjarbaru pun berhasil mendapatkan reward Dana Insentif Daerah (DID). Prestasi itu diberikan Pemerintah Pusat, karena kota dengan semboyan Kota Idaman ini, berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan mampu meminimalisir jumlah rekomendasi BPK. Untuk mempertahankan opini WTP tersebut, Nadjmi mengaku terus menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak, termasuk dengan anggota legislatif di daerahnya. Anggaran DID sebesar Rp54 miliar yang didapat oleh Banjarbaru, digunakan untuk program-program yang bersentuhan dengan pelayanan publik atau pelayanan dasar seperti bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Selain faktor kinerja pengelolaan keuangan, angka DID yang relatif lebih besar tersebut, juga diperoleh berkat pengelolaan APBD yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat sebesar 6 persen. Perlu diketahui, alokasi DID tersebut juga membuat APBD Banjarbaru tahun 2017 meningkat menjadi Rp1,06 triliun. AH keuangan negara | no. 008 vol. iii 201768
- 69. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 69 Rumus Anggaran Mengatasi Kemiskinan K abupaten Lombok Barat berhasil menjadi salah satu penerima Dana Insentif Daerah (DID) di tahun 2017. Alasannya, pemerintah Kabupaten Lombok Barat dinilai mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kesejahteraan.Tak main-main, anggaran DID yang dikelola mencapai nilai Rp53,8 miliar. Namun demikian, Bupati Lombok Barat, Fauzan Khalid mengaku tak mau sibuk mengurus hak daerahnya mendapatkan DID. Sebab, menurutnya, semua sudah bergantung pada penilaian Kementerian Keuangan. Jika memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, daerah sudah tentu akan menerima alokasi DID. “DID itu kan memang ada parameternya. Jadi, tidak perlu diurus.Tinggal menunggu penilaian kementerian,” ujarnya. Setidaknya, ungkap Fauzan, ada dua kriteria yang harus terpenuhi. Pertama, daerah harus mampu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kedua, sejauh mana APBD dimanfaatkan untuk belanja publik, dan efektifitasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bila keduanya terpenuhi, maka praktis DID pun sudah di depan mata. Sejauh ini, anggaran DID Lombok Barat memang sudah Lewat strategi anggaran, pemerintah Lombok Barat memiliki rumus khusus dalam mengatasi kemiskinan. Alokasi Dana Insentif Daerah yang berhasil diperoleh Lombok Barat, juga menjadi bagian dalam rumusan tersebut. Fauzan Khalid Bupati Lombok Barat Bupati Fauzan Khalid bersama para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 69
- 70. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201770 SUCCESS STORYA dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengklaim anggaran tersebut digunakan untuk membangun dua Puskesmas dan tambahan fasilitas rumah sakit. Di samping, tentunya sebagian DID juga dialokasikan untuk aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik, semisal bagi kegiatan dinas kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta reward bagi sejumlah inspektorat yang bertugas mengawasi layanan publik. Berkat tambahan DID, nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lombok Barat pada tahun 2017 mencapai jumlah Rp1,60 triliun. Anggaran sekitar Rp500 miliar lebih dialokasikan untuk bidang pendidikan, sementara alokasi sebesar Rp200 miliar dianggarkan untuk bidang kesehatan. Agenda pengentasan kemiskinan sendiri membutuhkan anggaran sebesar Rp480 miliar lebih. Langkah Taktis Kurangi Kemiskinan Hingga tahun ini, pengentasan kemiskinan memang masih menjadi fokus APBD kabupaten Lombok Barat. Namun, menurut Bupati Fauzan, alokasi anggarannya tak bersifat langsung, akantetapi dialokasikan dalam instrumen pendukung pengentasan kemiskinan seperti jalan, sekolah, rumah sakit dan dukungan kepada industri kecil. Pembangunan Jalan memang menjadi agenda prioritas pemerintah kabupaten Lombok Barat. Pasalnya, usai peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, nilai kemantapan jalan Lombok Barat justru mengalami penurunan dari angka 65 menjadi 59. Fauzan pun berkeinginan untuk memperbaiki hal ini menjelang akhir periode kepemimpinannya. “Saya punya target lagi 65 persen di akhir masa jabatan,”. Prioritas lain, imbuh Fauzan, menumbuhkan industri kecil rumah tangga. Sektor ini penting karena kantong kantong kemiskinan justru berada dalam wilayah tersebut, di mana sebagian besar mereka adalah buruh tani. Pemerintah daerah kemudian berupaya mengintervensi penghasilan keluarga dengan mendorong pembentukan kelompok- kelompok usaha rumah tangga. Menurut Fauzan, caranya sungguh sangat sederhana. Pemerintah hanya perlu menyiapkan regulasi yang mengatur titik temu antara suplai barang yang dihasilkan industri rumah tangga dengan kebutuhan masyarakat. Semisal, kopi, gula, teh, garam dan sejenisnya yang diproduksi industri rumah tangga, dijadikan sebagai barang yang wajib dikonsumsi oleh birokrasi dan aparatur pemerintahan. Praktis, langkah ini tentu akan menyebabkan konsumsi produk lokal meningkat. “Kita wajibkan PNS yang berjumlah 6 ribu orang itu untuk membeli garam di industri rumah tangga,” ujarnya. Dan, secara tidak langsung, langkah ini juga akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat. Sebab, dengan pembelian barang lokal, nominal pajak daerah yang diterima juga akan meningkat. Akantetapi, Fauzan tak memungkiri, angka kemiskinan Lombok Barat memang masih relatif tinggi, sekitar 16 persen. Meskipun, dengan rasio Gini sebesar 0,27, menurut analisa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat, tingkat ke dalaman kemiskinan di tanah seribu Masjid itu sebenarnya paling rendah di seantero provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini kemudian menjadi optimisme tersendiri bagi pemerintah Lombok Barat untuk menurunkan kemiskinan di tahun-tahun mendatang. “Mudah- mudahan kita gak terlalu sulit untuk mencapai 15 persen di RPJMD 2019,” lanjut dia. Terkait prosentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih rendah, Bupati Fauzan mengaku tak berdiam diri. Dirinya mengatakan telah meminta inspektorat untuk bersikap tegas terhadap sejumlah temuan yang disebut dalam TLRHP. Apalagi secara internal, Fauzan juga menemukan temuan sebanyak 1,6 juta biaya tiket yang dinilai terlampau mahal. MJ/RH keuangan negara | no. 008 vol. iii 201770
- 71. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 71keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 71
- 72. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201772 AKUNTABILITASA P embangunan dari desa atau pinggiran menjadi agenda Pemerintahan Jokowi-JK , pembangunan yang selama ini fokus di perkotaan, kini dibalik dari perdesaan. Hal ini tertuang dalam komitmen Nawacita-sembilan agenda prioritas Jokowi JK-yang berkeinginan membangun Indonesia dengan memperkuat daerah dan desa. Berdasarkan Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, kini desa memiliki legitimasi kewenangan yang lebih luas serta memiliki otonomi untuk dapat mengatur, mengelola kelembagaan dan tata pemerintahan desa dalam upaya mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui undang- undang desa tersebut pula, desa diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat dengan terobosan politik yang paling signifikan. Selain memberikan kewenangan Rojaul Huda Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara Realisasi Dana Desa dan Efektifitas Pembangunan Desa yang cukup luas, pemerintah juga memungkinkan anggaran desa diberikan langsung kepada masyarakat desa melalui skema penganggaran di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara prosedur, dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kabupaten/ kota dan diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun penghitungan jumlah besaran dana desa dihitung melalui skema alokasi dasar sebesar 90 persen dana desa yang dibagikan merata kepada seluruh desa. Kemudian, sisanya yang sebesar 10 persen, dihitung dengan formula 25 persen dikalikan jumlah penduduk desa, 35 persen dikalikan jumlah penduduk miskin desa, 10 persen dikalikan luas wilayah desa, dan selebihnya sebesar 30 persen dikalikan indeks kemahalan konstruksi. Selama tiga tahun terakhir, realisasi dana desa tercatat terus mengalami kenaikan. Dari Rp20,76 triliun pada 2015 menjadi Rp46,98 triliun tahun 2016, lalu meningkat menjadi Rp60 triliun tahun 2017. Tahun depan, dana desa juga direncanakan berjumlah di atas Rp60 triliun atau rata-rata sebesar Rp800 juta setiap desa. Namun, terkait mekanisme penyaluran, pola distribusi dana desa tampak mengalami perubahan. Misalnya, pada 2015, mekanisme penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap penyaluran.Tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua juga 40 persen, lalu selanjutnya tahap terakhir sebanyak 20 persen dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
- 73. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 73 Diantaranya, telah merampungkan peraturan kepala daerah mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa, serta telah melaporkan realisasi penggunaan pada tahun sebelumnya. Sementara pada 2016, penyaluran dana desa diringkas hanya menjadi dua tahap. Syarat pencairan pada tahap terakhir, diubah dengan ketentuan kewajiban untuk menyalurkan dana desa tahap pertama minimal sebesar 50 persen ke rekening keuangan desa (RKD). Disamping juga, pemerintah daerah diminta terlebih dahulu menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan anggaran tahap sebelumnya. Konsepsi pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa, menyebutkan desa memiliki otonomi yang sangat jelas untuk mengatur semua alokasi penggunaan desa sesuai kebutuhan yang diusulkan melalui musyawarah desa. Karena itu, dalam perencanaan program, penggunaan dana desa harus dapat melibatkan secara langsung partisipasi masyarakat. Baik dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa dan RKP Desa.Tak ayal, keterlibatan aktif masyarakat diharapkan menjadi pilar baru tata kelola pemerintahan, sehingga seluruh kegiatan yang dikerjakan oleh pemerintahan desa pun dapat berjalan efektif Akan tetapi, statistik kementerian keuangan justru mencatat penggunaan dana desa lebih dominan digunakan untuk pembangunan fisik.Terhitung, sebanyak 82,3 persen realisasi penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2015, dialokasikan pada pembangunan desa, sementara untuk pemberdayaan desa, porsinya hanya berkisar 7,7 persen. Kondisi lebih buruk bahkan dibagi rata, dan 10 persen diberikan berdasarkan luas wilayah geografis, jumlah penduduk miskin dan tingkat kesulitan akses desa. Sebab, dengan skema tersebut, mekanisme dana desa justru potensial menimbulkan ketimpangan baru di daerah. Jumlah penduduk miskin di tiap desa yang berbeda-beda, seharusnya tak bisa digeneralisasikan seluruh desa mendapatkan jumlah dana desa yang sama. Beberapa desa yang memiliki penduduk miskin lebih tinggi seharusnya mendapatkan dana desa yang tinggi daripada desa yang penduduk miskinnya lebih sedikit. Tak pelak, ketimpangan baru ini pun harus direspon cepat oleh pemerintah pusat dengan mengevaluasi sistem pembagian dana desa yang semestinya lebih menitikberatkan pada jumlah penduduk miskin, luas wilayah geografis, dan tingkat kesulitan wilayah. Sistem pelaporan keuangan desa juga perlu melakukan penyederhanaan pengadaan dan pertanggungjawaban keuangan. Terutama, dengan format yang harus disesuaikan dengan kemampuan aparat desa. Evaluasi kemudian juga harus dilakukan terhadap pendamping desa. Utamanya, terhadap pengetatan sistem perekrutan pendamping desa. Banyak temuan di lapangan menunjukkan pendamping desa tidak memiliki kemampuan dan kualifikasi sebagaimana yang diharapkan. Yang terpenting, dana desa yang jumlahnya sangat besar itu selayaknya mampu membawa perubahan yang maksimal untuk wilayah pedesaan. Semangat membangun dari desa betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat pedesaan, hanya jika penggunaan dana desa efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. terjadi pada realisasi anggaran tahap pertama Tahun Anggaran 2016. Alokasi untuk pembangunan desa tercatat sebesar 89,8 persen, sedangkan alokasi pemberdayaan desa hanya berjumlah 6,1 persen. Fakta itu akhirnya membangun kesimpulan realisasi dana desa masih berfokus pada pembangunan desa, dan mengesampingkan harapan pemberdayaan masyarakat Desa. Kesimpulan itu setidaknya juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut jumlah penduduk miskin desa yang tak kunjung mengalami penurunan. Tercatat, pada 2014, jumlah penduduk miskin yang berjumlah 17,77 juta orang, tak jauh berbeda dari penduduk miskin desa di tahun 2017 yang masih berada pada angka 17,10 juta orang. Secara eksplisit, fakta tersebut bahkan menunjukkan realisasi dana desa belum menyebabkan penurunan angka kemiskinan desa secara signifikan. Fakta itu secara filosofis juga bertentangan dengan maksud kehadiran dana desa yang bertujuan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Titik Evaluasi Memasuki tahun ke empat realisasi dana desa, pemerintah dituntut melakukan evaluasi serius terhadap alokasi penggunaan dana desa. Mengingat, setelah berjalannya dana desa persoalan baru semakin banyak di temukan di desa. Selain persoalan kualitas SDM dan penyelewengan dana desa, prioritas penggunan dana desa juga harus mendapatkan evaluasi secara menyeluruh demi perbaikan realisasi dana desa ke depan. Evaluasi pemerintah juga harus dilakukan dalam porsi pembagian dana desa yang saat ini masih menggunakan skema 90 persen
- 74. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201774 P rogram ini memang digadang-gadang sebagai ‘juru selamat’ penerimaan pajak di Indonesia. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak tahun 2016 lalu mencapai Rp1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015. Stereotipe sebagai ‘juru selamat’ juga lantaran tax amnesty berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp107 trililun. Rinciannya, Rp103 triliun merupakan uang tebusan, Rp739 miliar dari pembayaran bukti permulaan, serta Rp3,06 triliun dari pembayaran uang tunggakan penagihan pajak. Jika dihitung tanpa tax amnesty, maka jumlah pajak yang terkumpul hanya mencapai Rp998 triliun.Tak ayal, meskipun sudah menggunakan pengampunan pajak, realisasi penerimaan pajak masih berada di bawah target. Dalam APBNP 2017 target pajak sebesar Rp1.283,6 triliun, sementara realisasinya hingga Agustus 2017 baru mencapai Rp686 triliun atau 53,5 persen dari targetnya. Hanya tersisa 5 bulan bagi pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak tersebut. Berbagai upaya terus dilakukan Kementerian Keuangan untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang melampaui ketentuan sebesar tiga persen ini. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017. PP Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan yang baru saja diterbitkan pada September lalu, merupakan regulasi khusus sebagai tindak lanjut kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang disebut- sebut menjadi wujud keadilan bagi peserta program tax amnesty yang telah berakhir pada 31 Maret 2017. Jika ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH peserta tax amnesty, maka perlakuan pajaknya menganggap harta bersih tersebut sebagai penghasilan. Selanjutnya jika peserta tax amnesty yang gagal melaksanakan repatriasi atau investasi dalam negeri, maka perlakuan pajaknya harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Dalam beberapa kesempatan Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa terbitnya PP ini merupakan sebuah konsistensi kebijakan yang menjamin hak dan kewajiban bagi wajib pajak (WP). Sekaligus, melaksanakan amanat Pasal 13 dan pasal 18 UU Pengampunan Pajak yang menyatakan Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data atau informasi harta yang belum diungkapkan dalam surat pernyataan, memiliki konsekuensi dan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) plus sanksinya. Aturan pada PP 36 ini berlaku bagi semua wajib pajak. Bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap, termasuk bagi WP yang tidak memenuhi ketentuan pengalihan dan repatriasi harta. Sementara bagi wajib pajak yang tidak mengikuti amnesti pajak, PP ini menyatakan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh. Berikut, konsekuensi dari PP 36 Tahun 2017 Untuk Menindaklanjuti Program Tax Amnesty REGULASIR Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, menyiratkan bahwa setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak terutang, dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan maupun pidana dengan cara mengungkapkan harta dan membayar tebusan. keuangan negara | no. 008 vol. iii 201774
- 75. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 75 terbitnya PP Nomor 36 Tahun 2017: 1. Bagi Peserta Amnesti Pajak 1) Jika tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun atau mengalihkan harta keluar NKRI sebelum 3 tahun, maka konsekuensinya adalah harta dalam surat keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun pajak 2016 dan dikenai PPh dan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Jika ditemukan harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH maka konsekuensinya adalah harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan dan dikenai PPh sesuai peraturan di bidang PPh dan sanksi denda sebesar 200 persen dari nilai aset bersih. 2. Bagi Yang Tidak Ikut Amnesti Pajak 1) Jika ditemukan harta yang diperoleh sejak 1 januari 1985 s.d 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka konsekuensinya adalah harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan saat ditemukan, dikenai PPh dan sanksi denda sebesar 200 persen dari nilai aset bersih. Akan tetapi, di kalangan pelaku usaha, PP 36 tahun 2016 ini memiliki kekhwatiran tersendiri. Mengingat dalam aturan tersebut, ada mekanisme yang berbeda dengan mekanisme biasanya. Sebelumnya, WP melakukan pelaporan atau pencatatan dalam SPT melalui self assessment. Sementara dalam pasal 5 PP 36/2017 justru disebutkan nilai harta bersih bisa dikenai pajak plus denda, berdasarkan temuan atau pemeriksaan aparat pajak. Hal tersebut praktis memunculkan kekhwatiran. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dicurigai akan memanfaatkan beleid ini untuk main hakim sendiri demi mengeruk penerimaan pajak. Sejumlah pihak akhirnya ikut menyoroti ketentuan peniliain harta yang mengacu pada perhitungan fiskus atau aparatur pajak. Menurut argumen yang beredar, hal itu bertolak belakang dengan privilese yang diperoleh melalui tax amnesty, di mana WP justru melakukan self assessment atau menghitung jumlah pajak terutang pribadi, Selain berpotensi menimbulkan perselisihan (dispute), mereka juga mengkhawatirkan munculnya ruang tawar menawar antara WP dan fiskus dalam mengkalkulasi harta. Ruang itu kemudian diyakini bakal rentan dengan perilaku korupsi. keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 75
- 76. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201776 DEMI KEBUDAYAAN PRIBUMI JAKARTA Sebagai masyarakat asli yang mendiami Jakarta, kondisi kehidupan sebagian warga Betawi masih belum mapan. Cenderung terpinggirkan, masyarakat Betawi bahkan hampir kehilangan kehidupan sosial dan budayanya. C erita sinetron “Si Doel Anak Sekolahan” yang berkisah tentang perjuangan masyarakat Betawi dalam menggapai cita-citanya, masih melekat kuat dalam ingatan sebagian besar penduduk Indonesia. Pasalnya, sebagai masyarakat asli Jakarta, kehidupan mereka tak jauh berbeda dengan nasib masyarakat yang tinggal jauh di pelosok daerah. Susah mendapat pekerjaan yang layak, sulit berpendidikan tinggi. Ekspresi itu juga kuat tersirat dari pernyataan Ketua Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi, Zainudin atau yang lebih dikenal dengan ‘Oding’, saat disambangi Redaksi Majalah Keuangan Negara, pertengahan Oktober lalu. Oding mengatakan imbas pembangunan, penduduk Betawi yang beralih tinggal ke pinggiran dan luaran Jakarta, rentan kehilangan kehidupan sosial dan budayanya. “Beralih ke pinggiran, lama-lama penduduk inti Jakarta ini hilang,” jelas dia. Apalagi, dengan sejumlah fakta ketertinggalan masyarakat Betawi. Kualitas pendidikan, tingkat kesejahteraan hingga sumber daya manusia (SDM) betawi yang masih tertinggal, membuat peran masyarakat Betawi terlihat sangat minim dalam pembangunan Jakarta. Karena itulah, kemudian, menurut Oding, derajat dan martabat masyarakat Betawi harus dikembalikan. Lembaganya, Bamus Betawi yang memang didirikan dengan maksud tersebut, berupaya mendorong peran masyarakat Betawi semakin besar dalam pembangunan Jakarta. Lewat pelatihan keterampilan, etos kerja hingga peningkatan kualitas pendidikan. Semua cara, klaim Oding, dilakukan untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat masyarakat betawi. Tentu, tak terkecuali juga soal tradisi kultur dan budaya orang Betawi. Lembaga yang dipimpin Oding ini senantiasa berkomitmen untuk menggerakkan, melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi. Salah satunya, melalui sanggar- sanggar keterampilan yang dibangun di tiap-tiap pelosok Jakarta. “Betawi juga udah lama tidak konsentrasi memikirkan adat istiadat dan budayanya. Sekarang, waktunya untuk kita majuin Jakarta. Majuin budayanya,” Secara statistik, jumlah masyarakat Betawi sekitar 2,8 juta orang atau 28,3 persen dari total populasi Jakarta sebesar 10,17 juta orang. Angka tersebut, menurut Oding, cenderung mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. “Kalau beberapa yang tahun yang lalu SOSIAL BUDAYAS
- 77. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 77 26 persen, sekarang malah sudah 28,3 persen,” ujarnya. DUKUNGAN PEMDA DKI Kehadiran sejumlah peraturan baru pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang berisi dukungan terhadap pengembangan kebudayaan Betawi, membuat Oding optimistis masyarakat Betawi akan segera mampu mengejar ketertinggalan. Alasannya, selain memastikan dukungan pemda DKI, hadirnya peraturan baru juga semakin menegaskan legalitas keberadaan masyarakat Betawi di Ibu Kota. Sebagai contoh, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang disahkan pada pertengahan Agustus 2015 lalu. Perda tersebut mengamanatkan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta melakukan Pelestarian Kebudayaan Betawi, dan menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat. Salah satu mekanismenya, melalui pembiayaan yang dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Sekarang hibah Pemprov DKI sebesar Rp5 miliar,” ungkap Oding. Aturan lain, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 229 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang menjadi turunan dari Perda Nomor 4. Pergub ini kemudian mengatur dengan rigid unsur-unsur yang penting dalam aspek pelestarian kebudayan Betawi, seperti kesenian, kesejarahan, kebahasaan dan kesusasteraan, nilai tradisi dan adat istiadat, ornamen/ arsitektur, souvenir/cenderamata, kuliner, dan lain-lain. Karena hal itu, ungkap Oding, mulai saat ini segala bentuk pembangunan Jakarta harus bercita rasa Betawi dan mengedepankan kebudayaan Betawi. Setiap gedung pemerintah, perkantoran, dan perhotelan wajib menggunakan ornamen ‘Gigi Balang’ Betawi. Hotel-hotel di Jakarta kemudian diharuskan memberikan souvenir- souvenir berkarakter Betawi. Mal dan pusat perbelanjaan juga diwajibkan menyediakan counter khusus yang memasarkan produk-produk kesenian Betawi. “Ini akan menjadikan Jakarta sebagai Kota Budaya,” sambung dia. Jika hal itu berjalan, Oding pun percaya kehidupan ekonomi warga Betawi dan masyarakat Jakarta secara keseluruhan, akan semakin bergairah. Miliaran rupiah akan dihasilkan dari beragam ekonomi kreatif yang melibatkan perajin produk betawi dan pegiat budaya ini. “Ini juga bisa menjadi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD),”. Namun demikian, meskipun perhatian Pemda DKI cukup baik, dukungan anggaran bagi kerja-kerja pengembangan kebudayaan Betawi, dianggap Oding masih belum maksimal. Sebab, menurut dirinya, di tengah animo sebagian masyarakat Betawi yang sedang merayakan kebebasan membangun budayanya, nilai anggaran yang ada justru dirasa tidak cukup. Untuk memenuhinya, Bamus Betawi bahkan menginisiasi gerakan penghimpunan dana secara swadaya. Tak ayal, Oding pun meminta Pemprov DKI dapat memperlakukan Bamus Betawi seperti organisasi masyarakat adat lain di Indonesia. Misalnya, seperti Majelis Tinggi Pertimbangan dan Pembinaan Budaya (Listibiya) Bali yang mendapat bantuan keuangan khusus (BKK) pengembangan budaya dari Pemprov Bali. Model pendanaan ini kemudian dianggap lebih fleksibel karena diatur secara khusus dan tak terpaku pada nomenklatur anggaran. “Tidak seperti Dana Hibah di Jakarta yang harus memiliki detil anggaran untuk keperluan apa saja, pendanaan BKK justru bersifat tidak kaku,”. Oding mengaku kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan menjadi momentum perubahan dukungan pengembangan kebudayaan Betawi. Organisasi yang dipimpinnya, Bamus Betawi akan meminta secara resmi perubahan alokasi pendanaan dari bersifat hibah menjadi model BKK. AH/MJ
- 78. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201778 SOSIAL BUDAYAS RI- agar penduduk inti Jakarta tidak hilang dan beralih ke pinggiran, kami harus dikonsolidasikan dalam bentuk sebuah organisasi yang bertujuan mempertahankan keberadaan masyarakat Betawi, sekaligus juga aspek adat istiadat dan budayanya. Saat ini, berapa banyak orang Betawi yang masih tinggal di Jakarta? Dalam catatan resmi statistik ada 28,3 persen dari 10,17 juta populasi penduduk Jakarta atau sekitar 2,8 juta orang. Secara prinsip, apa fungsi keberadaan Bamus Betawi? Ya, tugas utamanya mengangkat harkat martabat derajat kaum Betawi di ibu kota. Agar lebih bisa memainkan perannya dalam pembangunan Jakarta. Mulai dari aspek pendidikannya, kualitas sumber daya manusia- nya, keterampilannya, etos kerjanya dan macam-macam lainnya. Bamus Betawi juga menginginkan bagaimana tradisi kultur budaya orang Betawi di ibukota ini terjaga dengan baik. Ini visi yang sama saat organisasi ini berdiri sejak 22 Juni 1982. Saat itu, ada saran dari Pak Harto –Presiden BAMUS BETAWI: KAMI INGIN PENGANGGARAN MODEL BKK, BUKAN HIBAH! I mbas kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, Badan Musyawarah Masyarakat (Bamus) Betawi menjadi mitra resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam seluruh kegiatan pelestarian kebudayaan Betawi.Tak ayal, lembaga yang didaulat sebagai organisasi induk masyarakat Betawi ini, menerima hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Akan tetapi, dalam perjalanannya, hibah yang dianggarkan Pemprov DKI belum cukup memenuhi aneka kegiatan pengembangan kebudayaan Betawi yang diagendakan Bamus Betawi. Ditemui di kantornya pertengahan Oktober lalu, Ketua Umum Bamus Betawi, Oding pun menyampaikan keluh kesahnya soal mekanisme penganggaran pengembangan budaya Betawi yang dialokasikan kepada Bamus. Berikut, penjelasan yang diutarakannya dalam wawancara dengan Redaksi Keuangan Negara, Megel Jekson.
- 79. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 79 Salah satu fungsi yang memang harus dianggarkan dalam keuangan daerah adalah yang berkaitan dengan sosial budaya. Biasanya seperti apa mekanisme penganggaran itu di tempat lain? Saya pernah ke provinsi Bali, salah satu daerah yang budayanya maju dan berkembang dan kemudian bisa menghidupi orang Bali. Di sana ada yang namanya bantuan keuangan khusus (BKK) untuk LISTIBIYA (Majelis Tinggi Budaya) Bali. Dari mulai tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, kecamatan, desa adat, sampai ke tingkat banjar. Sejauh ini, sudah berapa anggaran yang dialokasikan kepada Bamus? Anggaran bamus ini baru diberikan dalam beberapa tahun ini saja. Ya, mungkin sekitar 10-15 tahun kemarin. Harus diakui, Bamus betawi mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Mekanismenya, lewat pemberian bantuan dalam bentuk dana hibah. Dari mulai Rp500 juta, Rp1 miliar, Rp1,5 miliar, 2 miliar. Nah, sekarang (Tahun 2017) sudah Rp5 miliar rupiah. Peruntukkannya sepenuhnya untuk menggerakkan budaya Betawi, melestarikannya, mengembangkannya, dan memperkenalkannya di masyarakat Jakarta. Lalu, apa yang membedakan Hibah dengan BKK? Nah, namanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Dia diatur secara khusus begitu sehingga tidak terpaku pada nomenkelatur anggaran. Misal hari ini ada rencana kegiatan lomba tari, hari ini ada lomba lukis, nah itu langsung dicairkan. Di Jakarta beda, namanya dana hibah. Dana hibah ini harus ada pakta integritasnya, untuk apa saja. Sampai hal- hal terkecil detail programnya apa saja. Dana Hibah sudah memiliki pos masing-masing. Kenapa perlakuannya bisa berbeda? Mungkin karena Bali lebih lama dalam konteks mengembangkan budayanya. Jakarta ini, budaya Betawi baru sah sekitar tujuh bulanan. Karena ada Perda baru tahun 2015, diikuti Pergub yang muncul pada 2016 dan 2017. Ke depan, saya akan menyampaikan kepada pak Gubernur Anies Baswedan dan kepada DPRD DKI Jakarta, bagaimana dana hibah khusus budaya untuk penduduk asli diubah dengan bantuan keuangan khusus saja. Apa yang bisa dilakukan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk membantu tugas Bamus Betawi? Di dalam perda dan pergub kan sudah dicantumkan keterlibatan banyak pihak yang ikut menggerakan budaya ini. Contohnya, hotel-hotel harus memberikan souvenir- souvenir kepada tamunya, kuliner, dan welcome drink- nya. Mal-mal juga harus menyediakan tariannya dan soto Betawi. Kemudian ornamen Betawi (Gigi Balang) juga harus dipasang di seluruh bangunan di Jakarta ini. Busana Betawi juga wajib dipakai, sehingga dengan begitu para sanggar atau perajin-perajin itu bisa berkembang dan bangkit bergerak. Saya kira ini bisa potensial menjadi kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Anda apakah memang lebih baik penganggaran dengam model BKK? Lebih baik seperti BKK, jadi kita tidak kaku.Toh, itu juga akan kita pertanggungjawabkan dengan baik. AH/MJ
- 80. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201780 J ika anda adalah penyuka rekreasi pantai, Pantai Senggigi adalah salah satu destinasi wisata yang tidak boleh terlupakan. Pantai Senggigi terletak di sebelah barat Pulau Lombok. Pemandangan garis pantainya yang panjang, membuat Pantai Senggigi memiliki panorama sangat indah apabila dilihat dari kejauhan dan ketinggian. Selain itu, gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih yang disuguhkan juga amat memanjakan mata para wisatawan. Ombak yang tidak terlalu besar dan air laut yang jernih serta bersih membuat turis- turis senang menghabiskan waktu untuk berenang, snorkeling, atau sekedar berjemur dan bermain-main di tepi pantai. Yang membuat Pantai Senggigi terasa makin sempurna adalah event “Senggigi Sunset Jazz 2017”. Acara tersebut digelar selama dua hari, yaitu 22-23 Sept 2017 pada pukul 15.00-22.00 WITA di pelataran pantai Kila Senggigi Beach Hotel. Senggigi Sunset Jazz 2017 ini adalah pagelaran yang kedua kalinya setelah pada tahun 2016 lalu sukses digelar dengan tajuk “Pesona Senggigi Jazz World Music Festival”. Perpaduan antara panorama senja di Pantai Senggigi yang indah dengan alunan musik jazz menjadi sebuah harmoni yang menyejukan mata dan telinga para wisatawan. Senggigi Sunset Jazz 2017 digelar dengan konsep sebagai pertunjukan budaya dan daya tarik untuk meningkatkan pariwisata. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merencanakan festival jazz tersebut menjadi agenda rutin tahunan. Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid berharap Pantai Senggigi dapat terangkat namanya ke dunia internasional melalui rencana tersebut. Karena Pantai Senggigi adalah salah satu ikon pariwisata Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan para musisi jazz ternama dalam event Senggigi Sunset Jazz 2017 ini diharapkan dapat menyuguhkan pertunjukan yang luar biasa. Pemkab Lombok Barat menargetkan pada tahun ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok mencapai 750 ribu. Pada semester pertama tahun 2017, telah tercatat 500 ribu wisatawan yang mengunjungi Lombok. Festival jazz ini juga digelar dengan harapan dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk datang ke Lombok bahkan melebihi jumlah yang telah ditargetkan. Sama halnya tahun lalu, panitia Senggigi Sunset Jazz yang juga terdiri dari komunitas jazz lokal seperti Bandini Koffie, menyediakan dua panggung yaitu Rinjani Stage dan Tambora Stage. Sejumlah musisi PESONA INDONESIAP Norma Jean penyanyi Jazz dari USA. Bonita and the Husband sedang perform. foto:@senggigisunsetjazz foto:@senggigisunsetjazz keuangan negara | no. 008 vol. iii 201780
- 81. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 81 jazz nasional dan internasional tampil secara bergilir selama dua hari dan dibagi di dua panggung tersebut. Hari pertama (22/9/2027) di Tambora Stage dibuka dengan sambutan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid yang kemudian menampilkan musisi jazz nasional yaitu Pelita Harapan Jazz, Swaramantra, Amy Kurniawan & Band,Tesla Manaf, Ricad Hutapea, dan Tohpati Bertiga. Sedangkan di Rinjani Stage ditampilkan Chandra Giant Adjie, Bandini Koffie, Duadrum, dan Yura Yunita, serta musisi jazz internasional asal Venezuela Cellomano dan juga Line asal Tokyo. Pada hari kedua (23/9/2017), beberapa musisi jazz nasional ternama seperti Toni Moersaid Keroncong, Sambava, Ary Juliyant, Indro Hardjodikoro dan Jazz Muda Indonesia, Fusion Stuff, dan Syaharani & Queenfireworks di Tambora Stage. Sedangkan di Rinjani Stage ada 5 Kancing Baju, Sura Dipa and Friends, Just One-1st winner Mldjazz Wanted Feat Enda Ungu, Bonita and The Hus band, serta musisi jazz asal USA Norma Jean. Dengan keindahan pantai Senggigi dan tata panggung yang apik, Senggigi Sunset Jazz 2017 bakal menjadi suguhan yang sempurna antara musik dan keindahan alam. KPA Yura Yunita Performe musik Jazz. Queen Fireworks. Performa Senggigi Sunset Jazz Tesla Manaf foto:@senggigisunsetjazzfoto:@senggigisunsetjazz foto:@senggigisunsetjazz foto:@senggigisunsetjazz foto:@senggigisunsetjazz foto:@senggigisunsetjazz keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 81
- 82. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201782 KILASK P eraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 121/ PMK.07/2027 yang mengatur tentang tata cara sanksi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dana tau Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang memiliki tunggakan pinjaman ke pemerintah pusat mulai diberlakukan 5 September 2017. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengubah besaran sanksi yang sebelumnya beragam sesuai kapasitas fiskal, menjadi seragam dengan patokan 15 persen. Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Wibowo menuturkan bahwa besaran pemotongan tetap akan memperhatikan penundaan transfer dana lain dan kecukupan dana yang dimiliki Pemda tersebut agar tidak menganggu pemenuhanbelanja yang bersifat mengikat. Sedangkan menurut Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Ubaidi Socheh Hamidi, sanksi pemotongan DAU dan DBH hanya dapat dikenakan terhadap pinjaman Pemda yang naskah perjanjian pinjaman atau perubahannya mencantumkan ketentuan sanksi pemotongan DAU dan DBH. Pemotongan DAU dan DBH juga baru akan dilakukan apabila terdapat permintaan pemotongan dari Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara atau Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. R ealisasi penerimaan pajak hingga Agustus 2017 masih sangat minim, yakni hanya mencapai Rp685,6 T. Jumlah tersebut baru mencapai 53,5 persen dari target Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 sebesar Rp1.283,57 T. Meski terbilang masih sangat jauh dari target, Menteri Keuangan Sri Mulyani optimis dapat mengejar target setoran pajak hingga akhir tahun yang hanya menyisakan waktu kurang dari empat bulan. Sri Mulyani menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengejar kekurangan realisasiatas target pajak. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah dengan terus memantau kondisi perekonomian dan mengidentifikasi berbagai potensi yang bisa digali pajaknya. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga akan mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum digarap, mengingat tahun ini tidak ada program tax amnesty seperti tahun lalu. Administrasi perpajakan yang dirasa terlalu kompleks dapat membuat kinerja penerimaan pajak menjadi kurang optimal.Tim reformasi perpajakan juga akan mengevaluasi administrasi perpajakan. Di samping itu, Ditjen Pajak akan memanfaatkan data yang telah dimiliki untuk mengejar target pajak, terutama data dari amnesty pajak untuk mendongkrak pajak penghasilan (PPh). Semua langkah strategis tersebut dilakukan dalam rangka menggapai target penerimaan pajak tahun ini, tanpa membuat masyarakat menjadi khawatir. Daerah Memiliki Utang, DAU dan DBH Dipangkas dengan Patokan 15 persen Realisasi Penerimaan Pajak Minim, Pemerintah Kejar Setoran Hingga Akhir Tahun keuangan negara | no. 008 vol. iii 201782
- 83. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 83keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 83 6EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp300.000,- Rp350.000,- 12EDISI BERLANGGANAN jabodetabek luar jabodetabek Rp600.000,- Rp650.000,- Ya! saya mau berlangganan Nama: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Alamat Pengiriman: Kantor Rumah: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Kode Pos: ____________________________________________________________________ Telp/Fax: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ E-Mail: ________________________________________________________________________ Data Pelanggan Beri tanda pada paket yang dipilih 6 EDISI 12 EDISI Jumlah Eksemplar: ____________________________________________ Ingin berlangganan mulai: Bulan: _________________________________ Tahun _________________ Pilih Paket Berlangganan P Kirim Formulir Berlangganan melalui Fax: 021-29922743 atau E-Mail: keuangan. negara@gmail. com dengan subject BERLANGGANAN. Info lebih lanjut hubungi EDY PURWANTO 081348489334 Berlangganan & KINI HADIR DI TOKO BUKU GRAMEDIA TERDEKAT DI KOTA ANDA FORMULIR BERLANGGANAN
- 84. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201784 REPORTASER B adan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) menggelar Workshop Hubungan Kerja dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penghitungan Kerugian Negara, Pemeriksaan Investigatif dan Pemberian Keterangan Ahli, di Mataram, NTB, Selasa (9/8). Workshop tersebut dibuka Wakil Ketua BPK-RI, Bahrullah Akbar dengan pemateri dari Kabareskrim Komjen Ari Dono S, Deputy Investigasi BPKP Iswan Elmi, Jampidsus Kejaksaan Agung RI, Arminsyah. Workshop ini diselenggarakan berdasarkan alasan perlunya BPK meningkatkan mutu tugas pemeriksaannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, serta pemberian keterangan ahli. Selain itu, BPK juga perlu menjalin komunikasi dan berbagi informasi terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli tersebut. Pihak-pihak yang terlibat itu antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, BPKP, serta lembaga lainnya. Materi yang disampai dalam workshop tersebut membahas beberapa hal penting mengenai mekanisme kerja BPK terkait penghitungan kerugian negara, permintaan audit investigatif, dan pemberian keterangan ahli; penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan BPK; penegasan penghitungan kerugian negara sesuai Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2016; serta peranan BPKP dalam penghitungan kerugian negara. Selain itu, untuk meningkatkan sinergitas antara BPK dengan para APH, BPK terus membangun komunikasi dan informasi dengan pihak lain yang kemudian dilembagakan dalam pola hubungan kerja antara BPK dengan pihak-pihak tersebut. Sehingga pelaksanaan penghitungan kerugian negara, permintaan pemeriksaan investigatif, dan pemberian keterangan ahli dapat berjalan optimal. Wakil Ketua BPK dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa BPK dan APH memiliki nota kesepahaman mengenai tindak lanjut penegakan hukum terhadap hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana dan kerja sama dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Selain pelaporan unsur pidana, hubungan BPK dengan APH juga terwujud dalam pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli. “Diperlukan sinergi yang baik antara BPK dengan instansi penegak hukum agar penyelenggaraan negara Indonesia yang bebas dari praktik korupsi, dapat segera terwujud sesuai harapan dan tuntutan masyarakat,” jelas Bahrullah. Workshop antara lain diikuti oleh Inspektorat Provinsi di wilayah timur, para Kepala Kejaksaan Tinggi di wilayah Timur, serta para Kepala Kepolisian Daerah wilayah Timur. Melalui Workshop BPK Perkuat Sinergi dengan Penegak Hukum Diperlukansinergi yangbaikantara BPKdenganinstansi penegakhukumagar penyelenggaraan negaraIndonesia yangbebasdari praktikkorupsi, dapatsegera terwujudsesuai harapandan tuntutanmasyarakat. Workshop BPK RI dengan aparat penegak hukum NTB (9/8)
- 85. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 85 K oreksi dan catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 disampaikan Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) dan Forum Indonesia dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di Jakarta, akhir Agustus lalu. Kedua organisasi masyarakat sipil ini menyatakan RAPBN teranyar yang disampaikan Presiden Joko Widodo tidak realistis dan masih tetap berjarak dengan target Nawacita yang diinginkan. Direktur Eksekutif Pusaka Negara, Adi Prasetyo mengatakan desain politik anggaran RAPBN 2018 masih belum sesuai dengan agenda Nawacita. Pasalnya, sejumlah target yang ditetapkan dalam RAPBN terlampau berjarak jauh dari capaian yang diharapkan dari Nawacita. “Kalau target Nawacita tidak dicoba dicapai di RAPBN, Nawacita akan selalu berjarak dari capaian pembangunan yang dihasilkan,” ujar dia. Dirinya mencontohkan angka rasio gini yang berada pada level 0,41. Angka tersebut, menurut Prasetyo, menunjukkan belum adanya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia Indonesia yang berarti semasa Presiden Joko Widodo. “Belum ada yang berubah secara signifikan setelah Joko Widodo menjadi Presiden,”. Tak ayal, Prasetyo pun menjelaskan urgensi mewujudkan janji Nawacita ini semakin kuat, lantaran tenggat waktu Presiden Jokowi yang tersisa hanya sekitar 2 tahun lagi. Dengan waktu yang tidak lama tersebut, Presiden Jokowi dinilai Prasetyo, harus mampu mengatasi problem mendasar yang menyebabkan janji Nawacita belum terpenuhi. Senada dengan hal itu, Sekjen Kornas Forum Indonesia, Suhardin Mansyur menambahkan angka-angka fantastis dalam RAPBN 2018 tetap tak bisa membuat agenda Nawacita bakal tercapai dalam waktu dekat. Pasalnya, menurut dia, kondisi yang ada saat ini sudah jauh melenceng dari target ideal yang diinginkan dalam Nawacita. “Jika tak ada upaya keras, sulit merealisasikan Nawacita,”ungkapnya. Suhardin mensinyalir Nawacita sulit untuk diwujudkan karena adanya Menteri yang tak sejalan dengan agenda Nawacita. Sehingga kinerja yang dicapai pun dianggap memunggungi target Nawacita dalam menyejahterakan masyarakat. “Kalau selama tiga tahun Menteri tak berhasil menjangkau target Nawacita, Presiden Jokowi tentu perlu merombak kabinet pemerintahan,” sambung dia. Selain Pusaka Negara dan Forum Indonesia, tiga narasumber lain hadir dalam diskusi yang bertajuk; “Menakar RAPBN 2018 & Agenda Nawacita”. Mereka, antara lain Anggota Komisi IX DPR Johnny G Plate, Ekonom Indef Bhima Yudhistira, dan Pengamat Hukum Haryo Budi Wibowo. AH Pusaka Negara Anggap RAPBN 2018 Tak Sesuai Dengan Nawacita Urgensimewujudkan janjiNawacita inisemakinkuat, lantarantenggat waktuPresiden Jokowiyangtersisa hanyasekitar2tahun lagi. Diskusi Publik Pusat Kajian Keuangan Negara, dari kiri ke kanan, Direkstur Eksekutif Pusaka Negara Adi Prasetyo, Anggota Komisi IX DPR Johnny G. Plate, Pengamat Hukum Haryo Budi Wibowo, Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adinegara
- 86. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201786 K ementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada seluruh entitas yang konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama lima tahun terakhir. Kemenkeu menilai raihan opini WTP sejumlah Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) selama 5 tahun berturut-turut merupakan suatu pencapaian yang baik. Penghargaan diberikan kepada 26 K/L dan 30 Pemda yang konsisten mencapai WTP dalam rentang waktu 2012-2016. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo, dengan didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, tak cukup hanya opini WTP. Bagi Menkeu, K/L dan pemda juga tetap harus melihat secara detil desain penggunaan anggaran.Terutama, terkait aspek efisiensi dan efektifitas serta bebas dari perilaku korupsi supaya tidak Penghargaan Kemenkeu Atas Konsistensi Meraih WTP berurusan dengan aparat penegak hukum. “Bahwa WTP bukan berarti tidak ada korupsi,” kata Sri Mulyani. Bersamaan dengan penghargaan tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017. Dengan mengambil tema “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelola Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera”, Rakernas bertujuan meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pidatonya, Menkeu pun kembali menegaskan penekanan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, soal akuntabilitas dan transparansi keuangan yang harus difokuskan pada hasil dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itulah, bagi Menkeu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk menjaga pelaksanaan penggunaan anggaran dan tata kelola keuangan Negara agar laporan keuangan tidak hanya menunjukkan akuntabilitas makin tinggi, namun bisa mencapai tujuan yang ingin dicapai. “APIP memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping kita semua agar pelaksanaan penggunaan anggaran dan tata kelola dapat terus terjaga,” tutur Menkeu. PeranAparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)menjadi sangatpenting untukmenjaga pelaksanaan penggunaan anggarandantata kelolakeuangan Negara. REPORTASER Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2017 dihadiri oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani bersama pemerintah pusat dan daerah.
- 87. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 87
- 88. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201788 S iapa yang tak kenal dengan Kabupaten Sidoarjo. Wilayah yang berada di sebelah barat selat Madura ini, sangat kaya dengan hasil perikanan. Dua diantaranya yang berlimpah, Udang dan Kepiting.Tak ayal, daerah ini kemudian memiliki core business di sektor perikanan, industri dan jasa. Kabupaten ini bahkan menjadi salah satu penyangga perekonomian Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, selain sumber daya alam (SDA), Kabupaten Sidoarjo juga dianugerahi sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa. Kabupaten yang terdiri dari 18 kecamatan dan 353 kelurahan ini banyak memiliki industri rumahan yang tersebar di berbagai setiap wilayah. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo diprediksi mencapai angka 134 ribu. Daerah ini pun lantas dijuluki sebagai ‘Kota UMKM’. Bupati Sidoarjo, Saiful Illah menuturkan, ada beberapa faktor pendukung sehingga UMKM tumbuh subur di Kabupaten Sidoarjo. Pertama, soal kemudahan perizinan dalam membuka usaha. Kabupaten Sidoarjo bahkan mendapat predikat sebagai daerah terbaik yang memberikan kemudahan perizinan usaha di Indonesia. “Di Sidoarjo ini, ada sistem kalau pengusaha belum dapat izin, ia harus dilayani dan malah langsung ‘jemput bola’. Sangat bagus sekali Sidoarjo ini kalau dalam masalah perizinan. Peringkat nomor satu dalam hal pelayanan publik dari Kemenpan-RB, dan dijadikan contoh soal perizinan satu atap dari KPK,” ujar Saiful saat ditemui Tim Majalah Keuangan Negara di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, awal Oktober lalu. Selain soal perizinan, Saiful mengaku kondisi infrastruktur menjadi salah satu daya tarik para pelaku usaha mau membuka usahanya di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo memang memiliki akses jalan yang strategis, yakni berada tidak jauh dari pelabuhan dan bandara. Hal tersebut dianggap sejumlah pihak, memudahkan aktivitas ekspor ke luar negeri. Terlebih, infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian di Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sangat memadai. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM di Sidoarjo juga berkualitas tinggi. Banyak brand dagang internasional diketahui memesan produk secara khusus ke UMKM Kabupaten Sidoarjo. Brand tersebut diantaranya Lacoste, Prada, Google, CocaCola, dan masih banyak lagi. Produk- produk tersebut berupa topi, tas, sepatu, dan lain-lain. “Jadi produk–produk UMKM yang di kampung, khususnya di kecamatan Wedhangan itu adalah topi.Terus seperti Intago (Industri Tas dan Koper) itu diminta produksi tas.Tas koper itu kemudian dikirim ke Italia,” kata Saiful yang meraih penghargaan 21 Inspirator Pembangunan Daerah dari Pusat Kajian Keuangan Negara ini. Setelah ditelisik lebih jauh, sebagian besar kaum urban yang berpindah ke Sidoarjo adalah para pekerja UMKM dan industri yang terus bertumbuh. Hal ini praktis membuat perputaran uang relatif cepat, dan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi Sidarjo. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo sempat mencapai angka 7,3 persen, dan berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi, dengan kondisi perekonomian nasional yang memang sedang turun, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo saat ini berada pada level 5,2 persen. Angka pertumbuhan itu pun ternyata masih ada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,01 persen. AH Kota UMKM Bernama Sidoarjo Banyakbrand daganginternasional diketahuimemesan produksecara khususkeUMKM KabupatenSidoarjo. REPORTASER Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah saat menerika kunjungan Redaksi Pusat Kajian Keuangan Negara
- 89. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 89 PERSPEKTIF P M elalui kebijakan fiskalnya, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tampak berupaya menyelesaikan persoalan ketertinggalan infrastruktur. Salah satu program yang diperlihatkan dalam tiga tahun terakhir ini, mengurangi subsidi energi dan mengalihkannya ke subsidi yang lebih produktif, serta mengalokasikan belanja infrastruktur yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Harusdiakui,Indonesiaterlambatdalammembangun infrastruktur. Menurut “The Global Competitiveness Report 2016-2017”yang dirilis World Economic Forum,daya saing infrastruktur Indonesia berada di peringkat ke-60. Walaupun berhasil naik dua peringkat dari periode 2014-2017, tapi posisi tersebut masih kalah dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia,Thailand, dan Brunei. Akan tetapi dalam hal pembiayaan, urusan pembangunan infrastruktur tidaklah mudah. Proyek infrastruktur yang direncanakan pemerintah selama lima tahun sampai dengan 2019, membutuhkan biaya hingga Rp5.500 triliun. Alokasi belanja infrastruktur di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat Rp177,90 triliun pada 2014, Rp290,30 triliun pada 2015, Rp317,10 triliun pada 2016, Rp387,30 triliun pada 2017, dan Rp409,10 triliun pada 2018. Dengan asumsi per tahun, pemerintahan mampu menyediakan belanja infrastruktur sebesar Rp400 triliun saja,total pembiayaan selama lima tahun hanya Rp2.000 triliun. Artinya, bila hanya mengandalkan APBN saja, kebutuhan biaya infrastruktur sebesar Rp5.500 triliun terasa sangat sulit. Pola kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau Private Public Partnership (PPP)bisamenjadisolusipembiayaanyangjustrutidakterbatas.Sebab,denganmemerankan sektor swasta, skema-skema pembiayaan bisa lebih terus berkembang. Misalnya, dengan melakukan sekuritisasi proyek infrastruktur yang sudah jadi, guna menghasilkan dana lagi untuk membangun proyek yang lain. Saling percaya antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat merupakan faktor penting agar prioritas pembangunan infrastruktur bisa berjalan sesuai dengan harapan. Pasalnya,Indonesia sedang berada dalam peta persaingan,di mana setiap negara berlomba- lomba menjadi negara yang lebih kompetitif dan memiliki iklim bisnis yang menarik. Bila negara-negara lain sedang berlari dalam pembangunan infrastruktur,maka Indonesia harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan target daya saing infrastruktur naik ke peringkat 40 pada 2019. Infrastruktur dan Persoalan Bangsa Oleh: Dr. Diding S. Anwar Penulis adalah Ketua Komite Tetap Pembiayaan Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
- 90. P T. Pupuk Kalimantan Timur(Pupuk Kaltim) tidak henti-hentinya melakukan berbagai inovasi. Tidak hanya di pabrik saja, tapi juga di area perkantoran di Kantor Pusat Pupuk Kaltim. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Subroto 2017 pada Rabu (27/9) di Djakarta Theatre Ballroom XXI. Pupuk Kaltim patut berbangga, sebab penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Ignasius Jonan kepada Direktur Produksi Pupuk Kaltim Bagya Sugihartana. Dengan bangganya, Bagya Sugihartana mengangkat piala dan sertifikat penghargaan Juara I dengan kategori Manajemen Energi pada Bangunan Gedung dan Industri (Inovasi Khusus pada Bangunan Gedung). Bagya Sugihartana memberikan apresiasi kepada tim yang telah melakukan inovasi sehingga Pupuk Kaltim dapat meraih penghargaan ini, yaitu Tim Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Pupuk Kaltim. “Saya berharap inovasi ini dapat dikembangkan lagi, tidak hanya energi listrik saja tetapi semua energi yang digunakan oleh Pupuk Kaltim sehingga bisa lebih efisien,” kata Bagya. Tim yang diketuai oleh Erwin Setiawan dari Departemen Manajemen Aset ini melakukan inovasi dalam bidang efisiensi energi listrik pada AC split gedung perkantoran, yaitu di Departemen Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa serta Departemen Diklat & Manajemen Pengetahuan. Inovasi ini kemudian dirangkum dalam bentuk makalah dan diikutsertakan pada lomba Penghargaan Efisiensi Energi Nasional. Keseriusan mereka akhiranya berbuah manis, Tim PEEN Pupuk Kaltim yang di dalamnya adalah Tim Energi Pupuk Kaltim serta seksi listrik dan AC Departemen Manajemen Aset berhasil meraih penghargaan Subroto 2017. “Kami sangat senang dan bertekad akan terus melakukan inovasi dalam bidang manajemen energi lainnya,” kata Erwin. Penghargaan Subroto adalah penghargaan di bidang energi yang diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Penganugerahan penghargaan Subroto digelar pertama kalinya dalam rangka memperingati Hari Jadi Ke-72 Pertambangan dan Energi. Subroto sendiri adalah Mantan Menteri Pertambangan dan Energi (1978-1988). Penganugerahan penghargaan Subroto merupakan apresiasi Pemerintah kepada Penghargaan Bidang Energi KementerianEnergidanSumberDayaMineralRI
- 91. masyarakat, baik individu,golongan maupun instansi, termasuk jurnalis atas kepedulian dalam memajukan sektor ESDM. Tidak cukup sampai disitu, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih Juara 2 Annual Report Award (ARA) 2016 kategori Private Non Keuangan Non Listed yang digelar di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan RI, Jakarta pada Selasa (19/9) malam. Penghargaan diterima oleh Direktur SDM dan Umum Pupuk Kaltim Meizar Effendi. Acara tahunan ini merupakan apresiasi bagi perusahaan yang membuat laporan tahunan, bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ARA bertujuan untuk mendorong penerapan GCG sebagai aspek utama dalam membangun fundamental perusahaan yang kokoh serta kinerja keuangan yang berkelanjutan. Penilaian ARA 2016 dilakukan berdasarkan data publik untuk mengukur keterbukaan informasi laporan tahunan yang sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku dan disajikan secara relevan dan wajar. Dalam ajang ARA, beberapa faktor yang dinilai adalah Profil Perusahaan, Laporan Direksi dan Komisaris,Analisa Keuangan,Analisa Pembahasan Manajemen dan GCG. Bagi Pupuk Kaltim, keberhasilan mengikuti ARA merupakan wujud komitmen untuk menjalankan bisnis Perusahaan sesuai dengan prinsip- prinsip GCG, yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen dan adil. Direktur Utama Pupuk Kaltim Bakir Pasaman mengatakan bahwa pencapaian ARA 2016 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. “Hal ini merupakan rahmat dari Allah, semoga tahun depan kita bisa menjadi Juara 1 dengan persiapan yang lebih sempurna,” kata Bakir. Bakir juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berjuang dalam membuat dan menyusun AR 2016, di mana pada penyusunan AR 2016 didominasi oleh karyawan-karyawan muda Pupuk Kaltim dari berbagai Unit Kerja. Pada kategori Private Non Keuangan Non Listed, Juara 1 diraih oleh PT Semen Tonasa sedangkan Juara 3 diraih oleh PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Kegiatan ARA telah terselenggara untuk ke-16 nya sejak pertama kali diselenggarakan pada 2002. Jumlah total peserta ARA 2016 adalah sebanyak 314 peserta, terdiri atas 301 perusahaan umum dan 13 dana pensiun. Jumlah total peserta ARA 2016 mengalami peningkatan sebanyak 11 perusahaan (3,63 persen) jika dibandingkan dengan pelaksanan ARA 2015.-
- 92. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201792 SOSOKS TIPS MERAIH WTP Ala TGB Muhammad Zainul Majdi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) keuangan negara | no. 008 vol. iii 201792
- 93. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 93 G ubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi tiba-tiba didaulat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengelolaan Keuangan Negara yang diselenggarakan Kementerian Keuangan, pertengahan September lalu. Musababnya, NTB menjadi provinsi yang mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut selama 2011 hingga 2016. Di hadapan puluhan kepala daerah serta pimpinan Kementerian dan Lembaga,Tuan Guru Bajang (TGB)- sapaan akrab Zainul Majdi-menjelaskan bagaimana keberhasilan provinsi yang dipimpinnya, dalam memperoleh dan mempertahankan opini WTP. TGB mengaku, di tahun 2010, laporan keuangan pemerintah provinsi NTB sebenarnya sempat dinyatakan disclaimer atau tidak dinyatakan pendapat oleh BPK. Barulah kemudian, pada tahun 2011, berkat terobosan dan kerjasama antara BPKP dengan tenaga asistensi dari Kementerian Keuangan yakni pegawai KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), NTB bisa meraih kasta tertinggi opini laporan keuangan tersebut. “Jadi sebenarnya yang menarik adalah kami dari tahun 2010 itu disclaimer. Namun, Alhamdulillah dari 2011 sampai sekarang , berkat kerjasama BPKP dan KPPN untuk melatih para pengelola barang dan semua yang terkait dengan pengelolaan keuangan, baik PPKAD atau biro keuangan Dispenda, bendahara di semua SKPD dan UPPD, semuanya memiliki misi dan pemahaman yang sama,” ujar TGB. Sejak menjadi orang nomor satu di Provinsi NTB, TGB memang berkomitmen tidak mentolerir jika laporan keuangan daerahnya hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP). Hal ini kemudian menjadi pemicu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bekerjasama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan konsisten mempertahankan raihan opini WTP. Karena itulah NTB kemudian mendapat penghargaan Menteri Keuangan sebagai provinsi yang konsisten meraih opini WTP. “Jadi saya pikir, pembenahan ini harus langsung ke WTP. Karena saya tidak mentolerir WDP,” lanjutnya. Gubernur NTB yang menjabat dua periode ini pun mengaku bahwa hasil audit yang dilakukan oleh BPK, bukan hanya sekedar pemberian opini saja. Akan tetapi, juga merupakan hasil ikhtisar pemeriksaan yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB. “Alhamdulillah dari hasil-hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan pada ikhtisar dari BPK kepada kami, tidak hanya WTP-nya yang kami dapatkan.Tetapi mudah-mudahan kualitas dari pelaksanaan pembangunan di NTB dikaitkan antara penggunaan anggaran dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Itu Alhamdulillah sudah mulai terasa,” tutur pria peraih Doktor di Universitas Al-Azhar, Kairo ini. AH Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi bersama Wakil Ketua BPK RI, Prof. Dr. Bahrullah Akbar keuangan negara | no. 008 vol. iii 2017 93
- 94. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201794 DI BAWAH BENDERA PA$ARDari Nasionalisasi Menuju Liberalisasi Ekonomi P asar dan pemerintah menjadi dua topik penting yang selalu dibahas dalam diskursus ekonomi di mana pun. Mengapa, karena secara teoretis, ketidaksempurnaan pasar hanya dapat diperbaiki oleh intervensi pemerintah/negara. Perangai mekanisme pasar yang buruk pun dapat berubah menjadi lebih baik dengan intervensi. Namun sayangnya, di dalam kamus konstitusi Indonesia, tidak dikenal redaksional soal “Pasar”. Undang Undang Dasar (UUD) 1945 justru bercorak sosialistis, karena menyebut perekonomian sebagai usaha bersama, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akibatnya, secara normatif, intervensi justru menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah Indonesia. Buku ini kemudian membahas fenomena liberalisasi di Indonesia dalam kaitannya dengan peran pemerintah dan kelompok kepentingan. Tesis utama yang diajukan buku ini ialah bahwa pelaksanaan liberalisasi di Indonesia mengandung sifat anomali, di mana kecenderungan umum untuk membatasi pemerintah seringkali diiringi dengan peningkatan intervensi pada bidang ekonomi yang lain. Anomali tersebut pun disinyalir erat kaitannya dengan peran kelompok kepentingan sebagai aktor yang mengambil keuntungan dari pasar. Secara umum, perjalanan perekonomian Indonesia dapat dicirikan dengan semakin besarnya peran pasar dan kian memudarnya peran pemerintah. Bila semasa Orde Lama, Indonesia menganut sistem perekonomian yang berhaluan nasionalis-sosialistik, maka pada kekuasaan Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia justru tampak mesra dan bersahabat dengan mekanisme pasar. Suasana keras anti kapitalisme dan kolonialisme pun berubah menjadi suasana ramah terhadap penanaman modal asing (PMA) dan liberalisasi. Sepanjang era Orde Baru berlangsung, angin liberalisasi pun tampak berhembus lebih kencang dari era sebelumnya. Akantetapi, agenda liberalisasi yang terjadi tak berdiri sendiri. Liberalisasi, disebut penulis, kental dengan kepentingan bisnis dan ekonomi kelompok tertentu. Sebagai contoh, liberalisasi yang dilaksanakan pada pertengahan 1980-an yang ternyata sangat menguntungkan kelompok kepentingan domestik. Sementara, liberalisasi yang berlangsung sejak krisis finansial 1997-1998, dianggap penulis, sangat menguntungkan kelompok kepentingan asing. Permasalahan utamanya, keuntungan yang didapatkan dua kelompok kepentingan ini justru menyingkirkan peran pelaku ekonomi kecil serta golongan ekonomi lemah. Belum Menyentuh Solusi Secara statistik, data-data ekonomi yang ditampilkan dalam buku ini cukup lengkap dan komprehensif. Data semisal jumlah uang beredar dan tingkat harga sepanjang 1960-1978, kebijakan suku bunga beberapa negara ASEAN selama 2005-2012, dan distribusi sektoral FDI dalam rentang 2004-2012, disampaikan dengan detil dan berasal dari sumber yang kredibel. Lewat semua hal itu, kedua penulis tampak ingin menunjukkan penguasaannya atas wacana dan pemahaman ekonomi dalam negeri. Sayang, hingga bab terakhir, buku ini tak juga menawarkan cara untuk mengembalikan kedaulatan negara Indonesia atas perekonomian. Meskipun, terdapat pendekatan kelembagaan yang digunakan, namun tampaknya penulis tidak menyodorkan strategi nyata untuk mengembalikan kedaulatan negara. Sebagai contoh, pada bab Sektor Industri yang Ringkih. Di akhir tulisan, para penulis hanya menyampaikan analisis mengenai pentingnya kebijakan industri untuk menjawab sejumlah persoalan industri. Tidak ada strategi kebijakan nyata yang dibuat untuk menumbuhkan dan menguatkan pembangunan industri di Indonesia. Pun, pada bab Kebijakan dan Kelembagaan Makroekonomi. Analisis tajam mengenai kondisi fiskal dan moneter akhirnya hanya diakhiri dengan pemberian contoh solusi yang digunakan oleh negara-negara lain. Penulis tampak belum sampai pada kesimpulan bagaimana langkah konkret menata dan membangun kelembagaan ekonomi. Karena itu, di dalam buku ini, anda pun tidak akan menemukan gagasan radikal dan revolusioner seperti pengambilalihan aset, nasionalisasi dan sejenisnya. Wajah buku ini memang lebih kental sebagai karya akademis ketimbang panduan untuk melakukan perubahan. Namun, hadirnya buku ini tentu akan semakin menambah perbendaharaan pemahaman akademis soal paradigma perekonomian nasional. Hemat kami, buku ini justru wajib dibaca oleh mereka yang ingin menguasai pemahaman ekonomi Indonesia secara komprehensif. Penulis : Muhammad Rahmat & Ahmad Erani Yustika Penerbit : EmpatDua, Kelompok Intrans Publishing Cetakan : Februari,2017 Tebal : 350 halaman RESENSIR
- 95. keuangan negara |no. 008 vol. iii 2017 95
- 96. keuangan negara |no. 008 vol. iii 201796