Dokumen ini membahas privatisasi BUMN di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja serta mengurangi beban ekonomi pemerintah. Di satu sisi, privatisasi diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi lokal, sementara di sisi lain, terdapat perdebatan terkait pemilikannya dan dampaknya terhadap pendapatan negara. Meskipun beberapa BUMN yang diprivatisasi menunjukkan perbaikan, masih ada tantangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari kebijakan ini.

1. PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang
bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi,
BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai
pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33
UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat
terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar
lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui
penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan
lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk
membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan
masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini
sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan
koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN.
Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum
menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat
rendah. Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi
pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu
upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan
melakukan privatisasi BUMN.
Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan
masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus
tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat
karena terus merugi. Namun ada pula kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa
pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat
mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas
di dalam makalah ini adalah :
1. Bagaimanakah Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Kondisi Ideal Untuk Melakukan Privatisasi di Indonesia ?

2. BAB II
PEMBAHASAN
A. TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Privatisasi
Terdapat banyak definisi yang diberikan oleh para pakar berkenaan dengan istilah privatisasi.
Beberapa pakar bahkan mendefinisi privatisasi dalam arti luas, seperti J.A. Kay dan D.J.
Thomson sebagai “…means of changing relationship between the government and private
sector”. Mereka mendefinisikan privatisasi sebagai cara untuk mengubah hubungan antara
pemerintah dan sektor swasta.[1] Sedangkan pengertian privatisasi dalam arti yang lebih
sempit dikemukakan oleh C. Pas, B. Lowes, dan L. Davies yang mengertikan privatisasi
sebagai denasionalisasi suatu industri, mengubahnya dari kepemilikan pemerintah menjadi
kepemilikan swasta.[2]
Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah
ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke
pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminologi yang mencakup perubahan
hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta, dimana perubahan yang paling signifikan
adalah adanya disnasionalisasi penjualan kepemilikan publik.[3]
Dari berbagai definisi di atas, dapat diperoleh pengertian bahwa privatisasi adalah pengalihan
aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi milik swasta. Pengertian ini sesuai
dengan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yaitu
penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan
masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.[4]
2. Tujuan Privatisasi
Pada dasarnya kebijakan privatisasi ditujukan untuk berbagai aspek harapan, dilihat dari
aspek keuangan, pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi), ekonomi dan
politik.[5] Dari segi keuangan, privatisasi ditujukan untuk meningkatkan penghasilan
pemerintah terutama berkaitan dengan tingkat perpajakan dan pengeluaran publik;
mendorong keuangan swasta untuk ditempatkan dalam investasi publik dalam skema
infrastruktur utama; menghapus jasa-jasa dari kontrol keuangan sektor publik. Tujuan
privatisasi dari sisi pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) yaitu[6]:
1. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
2. Mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan;
3. Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan
dan perilaku bisnis yang menguntungkan;
4. Meningkatkan pilihan bagi konsumen.
Dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu[7] :
1. Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan;
2. Mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta.

3. Tujuan dari segi politik yaitu[8] :
1. Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan
memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel;
2. Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas
kepemilikan kekayaan;
3. Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan
menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi;
4. Meningkatkan kemandirian dan individualisme.
Adapun tujuan pelaksanaan privatisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN adalah meningkatkan kinerja dan nilai
tambah perusahaan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham
Persero. Penerbitan peraturan perundangan tentang BUMN dimaksudkan untuk memperjelas
landasan hukum dan menjadi pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan yang terkait
serta sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN.
Privatisasi bukan semata-mata kebijakan final, namun merupakan suatu metode regulasi
untuk mengatur aktivitas ekonomi sesuai mekanisme pasar. Kebijakan privatisasi dianggap
dapat membantu pemerintah dalam menopang penerimaan negara dan menutupi defisit
APBN sekaligus menjadikan BUMN lebih efisien dan profitable dengan melibatkan pihak
swasta di dalam pengelolaannya sehingga membuka pintu bagi persaingan yang sehat dalam
perekonomian.
3. Metode Privatisasi
Ada beberapa metode yang digunakan oleh suatu negara untuk memprivatisasi BUMN,
diantaranya adalah[9] :
1. Penawaran saham BUMN kepada umum (public offering of shares). Penawaran
ini dapat dilakukan secara parsial maupun secara penuh. Di dalam transaksi ini,
pemerintah menjual sebagian atau seluruh saham kepemilikannya atas BUMN yang
diasumsikan akan tetap beroperasi dan menjadi perusahaan publik. Seandainya
pemerintah hanya menjual sebagian sahamnya, maka status BUMN itu berubah
menjadi perusahaan patungan pemerintah dan swasta. Pendekatan semacam ini
dilakukan oleh pemerintah agar mereka masih dapat mengawasi keadaan manajemen
BUMN patungan tersebut sebelum kelak diserahkan sepenuhnya kepada swasta.
2. Penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of share). Di
dalam transaksi ini, pemerintah menjual seluruh ataupun sebagian saham
kepemilikannya di BUMN kepada pembeli tunggal yang telah diidentifikasikan atau
kepada pembeli dalam bentuk kelompok tertentu. Privatisasi dapat dilakukan penuh
atau secara sebagian dengan kepemilikan campuran. Transaksinya dapat dilakukan
dalam berbagai bentuk, seperti akuisisi langsung oleh perusahaan lain atau ditawarkan
kepada kelompok tertentu. Cara ini juga sering disebut sebagai penjualan strategis
(strategic sale) dan pembelinya disebut invenstor strategis.
3. Penjualan aktiva BUMN kepada swasta (sale of government organization state-owned
enterprise assets). Pada metode ini, pada dasarnya transaksi adalah penjualan
aktiva, bukan penjualan perusahaan dalam keadaan tetap beroperasi. Biasanya jika
tujuannya adalah untuk memisahkan aktiva untuk kegiatan tertentu, penjualan aktiva
secara terpisah hanya alat untuk penjualan perusahaan secara keseluruhan.

4. 4. Penambahan investasi baru dari sektor swasta ke dalam BUMN (new private
investment in an state-owned enterprise assets). Pada metode ini, pemerintah dapat
menambah modal pada BUMN untuk keperluan rehabilitasi atau ekspansi dengan
memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk menambah modal. Dalam
metode ini, pemerintah sama sekali tidak melepas kepemilikannya, tetapi dengan
tambahan modal swasta, maka kepemilikan pemerintah mengalami dilusi
(pengikisan). Dengan demikian, BUMN itu berubah menjadi perusahaan patungan
swasta dengan pemerintah. Apabila pemilik saham mayoritasnya adalah swasta, maka
BUMN itu telah berubah statusnya menjadi milik swasta.
5. Pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan (management/employee buy
out). Metode ini dilakukan dengan memberikan hak kepada manajemen atau
karyawan perusahaan untuk mengambil alih kekuasaan atau pengendalian perusahaan.
Keadaan ini biasanya terkait dengan perusahaan yang semestinya dapat efektif
dikelola oleh sebuah manjemen, namun karena campur tangan pemerintah membuat
kinerja tidak optimal.
Dari beberapa cara tersebut, UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN di dalam pasal 78
hanya membolehkan tiga cara dalam privatisasi yakni :
1. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal.
2. Penjualan saham langsung kepada investor.
3. Penjualan saham kepada manajemen dan/atau karyawan yang bersangkutan.
4. Pro-Kontra Mengenai Privatisasi
Sebagai sebuah kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, program privatisasi masih
disikapi secara pro dan kontra. Berikut ini akan diuraikan mengenai alasan-alasan yang
menyebabkan terjadinya pro dan kontra tersebut.
Alasan-Alasan Yang Mendukung Privatisasi
a. Peningkatan efisiensi, kinerja dan produktivitas perusahaan yang diprivatisasi
BUMN sering dilihat sebagai sosok unit pekerja yang tidak efisien, boros, tidak professional
dengan kinerja yang tidak optimal, dan penilaian-penilaian negatif lainnya. Beberapa faktor
yang sering dianggap sebagai penyebabnya adalah kurangnya atau bahkan tidak adanya
persaingan di pasar produk sebagai akibat proteksi pemerintah atau hak monopoli yang
dimiliki oleh BUMN. tidak adanya persaingan ini mengakibatkan rendahnya efisiensi
BUMN.[10]
Hal ini akan berbeda jika perusahaan itu diprivatisasi dan pada saat yang bersamaan
didukung dengan peningkatan persaingan efektif di sektor yang bersangkutan, semisal
meniadakan proteksi perusahaan yang diprivatisasi. Dengan adanya disiplin persaingan pasar
akan memaksa perusahaan untuk lebih efisien. Pembebasan kendali dari pemerintah juga
memungkinkan perusahaan tersebut lebih kompetitif untuk menghasilkan produk dan jasa
bahkan dengan kualitas yang lebih baik dan sesuai dengan konsumen. Selanjutnya akan
membuat penggunaan sumber daya lebih efisien dan meningkatkan output ekonomi secara
keseluruhan.[11]
b. Mendorong perkembangan pasar modal

5. Privatisasi yang berarti menjual perusahaan negara kepada swasta dapat membantu
terciptanya perluasan kepemilikan saham, sehingga diharapkan akan berimplikasi pada
perbaikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.[12] Privatisasi juga dapat
mendorong perusahaan baru yang masuk ke pasar modal dan reksadana. Selain itu, privatisasi
BUMN dan infrastruktur ekonomi dapat mengurangi defisit dan tekanan inflasi yang
selanjutnya mendukung perkembangan pasar modal.[13]
c. Meningkatkan pendapatan baru bagi pemerintah
Secara umum, privatisasi dapat mendatangkan pemasukan bagi pemerintah yang berasal dari
penjualan saham BUMN. Selain itu, privatisasi dapat mengurangi subsidi pemerintah yang
ditujukan kepada BUMN yang bersangkutan. Juga dapat meningkatkan penerimaan pajak
dari perusahaan yang beroperasi lebih produktif dengan laba yang lebih tinggi. Dengan
demikian, privatisasi dapat menolong untuk menjaga keseimbangan anggaran pemerintah
sekaligus mengatasi tekanan inflasi.
Alasan-Alasan Yang Menolak Program Privatisasi
Beberapa alasan yang diajukan oleh pihak yang mendukung program privatisasi sebagaimana
telah dipaparkan di atas, dinilai tidak tepat oleh pihak-pihak yang kontra. Alasan bahwa
privatisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan yang diprivatisasi
dianggap tidak sesuai dengan fakta. Sebab jika itu yang menjadi motifnya, maka seharusnya
yang diprivatisasi adalah perusahaan-perusahaan yang tidak efisien, produktivitasnya rendah
dan kinerjanya payah. Sehingga dengan diprivatisasi, diharapkan perusahaan tersebut
berubah menjadi lebih efisien, produktivitasnya meningkat, dan kinerjanya menjadi lebih
bagus. Padahal, pada kenyatannya yang diprivatisasi adalah perusahaan yang sehat dan
efisien. Jika ada perusahaan negara yang merugi dan tidak efisien, biasanya disehatkan
terlebih dahulu sehingga menjadi sehat dan mencapai profit, dan setelah itu baru kemudian
dijual.[14]
Alasan untuk meningkatkan pendapatan negara juga tidak bisa diterima. Memang ketika
terjadi penjualan aset-aset BUMN itu negara mendapatkan pemasukan. Namun sebagaimana
layaknya penjualan, penerimaan pendapatan itu diiringi dengan kehilangan pemilikan aset-aset
tersebut. Ini berarti negara akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya. Akan
menjadi lebih berbahaya jika ternyata pembelinya dari perusahaan asing. Meskipun
pabriknya masih berkedudukan di Indonesia, namun hak atas segala informasi dan bagian
dari modal menjadi milik perusahaan asing.[15]
B. ANALISIS
1. Dampak Privatisasi BUMN di Indonesia
Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan pemerintah dan
kontrol regulasi. Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi menuju pasar bebas,
aktivitas ekonomi akan lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan
adanya jaminan tidak ada hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun
subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan kebijakan eksternal yang penting seperti tarif,
tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik,
antara lain keadaan pasar keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi

6. yang adil, dan kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan
munculnya kasus perselisihan bisnis.
Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu menyebarnya kepemilikan
pemerintah kepada swasta, mengurangi sentralisasi kepemilikan pada suatu kelompok atau
konglomerat tertentu. Sebagai sarana transisi menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan
lebih terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif, dengan jaminan tidak ada
hambatan dalam kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun subsidi. Untuk itu
diperlukan perombakan hambatan masuk pasar dan adopsi sebuah kebijakan yang dapat
membantu perkembangan dan menarik investasi swasta dengan memindahkan efek
keruwetan dari kepemilikan pemerintah. Seharusnya program privatisasi ditekankan pada
manfaat transformasi suatu monopoli publik menjadi milik swasta. Hal ini terbatas pada
keuntungan ekonomi dan politik. Dengan pengalihan kepemilikan, salah satu alternatif yaitu
dengan pelepasan saham kepada rakyat dan karyawan BUMN yang bersangkutan dapat ikut
melakukan kontrol dan lebih memotivasi kerja para karyawan karena merasa ikut memilki
dan lebih semangat untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang
sehat. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan produktivitas karyawan yang berujung pada
kenaikan keuntungan.
Privatisasi BUMN di Indonesia mulai dicanangkan pemerintah sejak tahun 1980-an. BUMN-BUMN
yang telah diprivatisasi seperti PT. Telkom (Persero) Tbk., PT. Perusahaan Gas
Negara (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank BNI 46 (Persero) Tbk.,
PT. Indosat (Persero) Tbk., PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk., dan PT. Semen Gresik
(Persero) Tbk., ternyata mampu membrikan kontribusi yang signifikan terhadap likuiditas
dan pergerakan pasar modal.[16] Kondisi ini membuat semakin kuatnya dorongan untuk
melakukan privatisasi secara lebih luas kepada BUMN-BUMN lainnya. Namun demikian,
diketahui pula bahwa terdapat beberapa BUMN yang tidak menunjukkan perbaikan kinerja
terutama 2-3 tahun pertama setelah diprivatisasi, misalkan pada PT. Indofarma (Persero) Tbk.
dan PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Dimana target privatisasi BUMN masih belum tercapai
sepenuhnya[17].
Selain itu, metode privatisasi yang dilakukan pemerintah pun kebanyakan masih berbentuk
penjualan saham kepada pihak swasta. Hal ini menyebabkan uang yang diperoleh dari hasil
penjualan saham-saham BUMN tersebut masuk ke tangan pemerintah, bukannya masuk ke
dalam BUMN untuk digunakan sebagai tambahan pendanaan dalam rangka mengembangkan
usahanya.
Bagi pemerintah hal ini berdampak cukup menguntungkan, karena pemerintah memperoleh
pendapatan penjualan sahamnya, namun sebenarnya bagi BUMN hal ini agak kurang
menguntungkan, karena dengan kepemilikan baru, tentunya mereka dituntut untuk
melakukan berbagai perubahan. Namun, perubahan tersebut kurang diimbangi tambahan
dana segar yang cukup, sebagian besar hanya berasal dari kegiatan-kegiatan operasionalnya
terdahulu yang sebenarnya didapatnya dengan kurang efisien.
Dari segi politis, masih banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan privatisasi saham
kepada pihak asing ini. Pasalnya, kebijakan ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip
nasionalisme. Privatisasi kepada pihak asing dinilai akan menyebabkan terbangnya
keuntungan BUMN kepada pihak asing, bukannya kembali kepada rakyat Indonesia.
2. Kondisi Ideal Untuk Melakukan Privatisasi di Indonesia

7. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ayat (1), maka sistem ekonomi yang dianut Indonesia
adalah sistem ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Konsep sistem ekonomi yang
demikian di Indonesia disebut sebagai konsep Demokrasi Ekonomi. Mubyarto menyebutkan
bahwa dalam konsep demokrasi ekonomi, sistem ekonomi tidak diatur oleh negara melalui
perencanaan sentral (sosialisme), akan tetapi dilaksanakan oleh, dari, dan untuk rakyat. [18]
Demokrasi ekonomi mengutamakan terwujudnya kemakmuran masyarakat (bersama) bukan
kemakmuran individu- individu. Demokrasi ekonomi mengartikan masyarakat harus ikut
dalam seluruh proses produksi dan turut menikmati hasil-hasil produksi yang dijalankan di
Indonesia.
Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, tersirat bahwa poin utama dari perekonomian Indonesia
adalah kesejahteraan rakyat. Di sinilah peran demokrasi ekonomi, yaitu sebagai pemandu
pengelolaan BUMN agar dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat. BUMN harus dapat
beroperasi dengan efektif dan efisien, sehingga dapat menyediakan produk-produk vital yang
berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi rakyat. Selain itu, BUMN juga harus berupaya
memperbaiki profitabilitasnya, sehingga dapat diandalkan sebagai sumber pendanaan utama
bagi pemerintah, terutama untuk mendanai defisit anggarannya. Hal ini akan sangat
berpengaruh pada kesejahteraan rakyat, karena BUMN tidak lain adalah pengelola sumber
daya yang vital bagi hajat hidup rakyat banyak, sehingga tentu akan sangat merugikan rakyat
jika BUMN jatuh bangrut atau pailit.
Praktik privatisasi BUMN yang belakangan marak dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dianggap sebagai jalan keluar yang paling baik untuk melaksanakan amanat demokrasi
ekonomi untuk menyehatkan BUMN-BUMN di Indonesia dalam rangka peningkatan dan
pemerataan kesejahteraan rakyat. Pada beberapa BUMN, ada yang diprivatisasi oleh pihak
asing, bahkan dalam jumlah kepemilikan saham yang cukup signfikan.[19] Privatisasi BUMN
kepada pihak asing ini dinilai “menggadaikan” nasionalisme Indonesia. Selain itu, BUMN
tidak lain adalah pihak yang diberikan wewenang khusus untuk mengelola sumber daya vital
yang meemgang hajat hidup orang banyak. Menurut Pasal 33 UUD 1945, sumber daya yang
seperti demikian itu harus dikelola oleh negara.
Dilihat dari sudut pandang Pasal 33 UUD 1945, tampak bahwa sebenarnya privatisasi BUMN
kepada pihak asing agak kontradiktif dengan jiwa pasal ini. Pihak asing yang bersangkutan
jelas bertindak atas nama swasta yang tentu saja bertindak dengan didorong oleh maksud dan
motif hanya untuk mencari keuntungan yang maksimal. Jika demikian yang terjadi, BUMN
yang diprivatisasi kepada pihak asing hanya akan menjadi keuntungan bagi pihak asing,
sehingga dapat dikatakan manfaatnya akan berpindah kepada pihak asing, bukannya ke
rakyat Indonesia.
Diantara sekian banyak alternatif metode privatisasi, yang paling sering digunakan antara lain
adalah penawaran saham BUMN kepada umum (public offering of shares) yaitu privatisasi
dengan melakukan penjualan saham kepada pihak swasta melalui pasar modal, penjualan
saham BUMN kepada pihak swasta tertentu (private sale of share) yaitu penjualan saham
BUMN kepada satu atau sekelompok investor swasta, dan melalui pembelian BUMN oleh
manajemen atau karyawan (management/employee buy out) yaitu penjualan saham BUMN
kepada pihak karyawan atau manajemen BUMN.
Pilihan model privatisasi mana yang sesuai dengan iklim perekonomian, politik dan sosial
budaya Indonesia haruslah mempertimbangkan faktor-faktor seperti[20] :

8. 1. Ukuran nilai privatisasi ;
2. Kondisi kesehatan keuangan tiga tahun terakhir ;
3. Waktu yang tersedia bagi BUMN untuk melakukan privatisasi ;
4. Kondisi pasar ;
5. Status perusahaan, apakah telah go public atau belum ; dan
6. Rencana jangka panjang masing-masing BUMN.
Diantara tiga metode privatisasi BUMN yang sering digunakan seperti yang telah
dikemukakan di atas, yang dianggap relatif sesuai dengan kondisi BUMN dewasa ini adalah
penawaran saham BUMN kepada umum dan pembelian BUMN oleh manajemen atau
karyawan. Pasalnya, dengan metode penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu
berarti akan ada pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak swasta saja. Hal
ini kurang sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi yang menghendaki pemerataan
kesejahteraaan. Selain itu, pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak atas
BUMN akan sangat berbahaya jika pihak yang bersangkutan mengeksploitisir BUMN untuk
kepentingan keuntungan semata.
Dengan penawaran saham BUMN kepada umum, maka kepemilikan BUMN akan jatuh ke
tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi. Karena dengan demikian,
maka akan dapat dicapai pemerataan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia melalui
pemerataan saham pada publik. Sedangkan dengan pembelian BUMN oleh manajemen atau
karyawan, pemerataan pun dapat dicapai. Akan tetapi, pemerataan kepemilikan hanya akan
terjadi pada karyawan dan manajemen BUMN. Namun cara ini masih dianggap lebih baik
daripada kepemilikan BUMN jatuh ke tangan pihak asing.
Selama ini, praktik privatisasi yang dilakukan di Indonesia masih dianggap kurang optimal.
Idealnya, sebelum diprivatisasi, BUMN yang kurang sehat sebaiknya direstrukturisasi
terlebih dahulu, sehinga pasca privatisasi nanti, kinerja BUMN yang bersangkutan dapat
mengalami peningkatan.
Landasan hukum privatisasi juga hrus kuat, sehingga saat sebuah BUMN diprivatisasi, tidak
ada lagi kontroversi yang sifatnya merugikan. Sedangkan dari segi politis, harus ada
kesepahaman antara segenap rakyat, pemerintah dan para pengambil kebijakan publik,
sehingga semuanya sepakat bahwa privatisasi akan membawa dampak positif bagi
kesejahteraan rakyat, sehingga kebijakan privatisasi pun didukung oleh semua pihak.
Pelaksanaan privatisasi yang belum optimal ini harus segera ditindak lanjuti. Karena
sebenarnya, kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan publik pemerintah yang notabene
akan menentukan nasib rakyat Indonesia. Padahal, jika program ini dilaksanakan dengan
baik, maka akan mampu membawa dampak positif bagi semua pihak. Bagi BUMN itu
sendiri, akan tercapai efisiensi dan perbaikan kinerja manejemen. Bagi pemerintah,
privatisasi BUMN yang optimal akan sangat membantu dalam mendanai defisit anggaran
negara, sehingga pemerintah dapat meminimalkan pinjaman luar negeri. Akhirnya bagi
rakyat Indonesia, keberhasilan privatisasi BUMN akan memperbaiki dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat karena BUMN sebagai pengelola bidang-bidang usaha vital dapat lebih
memanfaatkan sumber daya vital tersebut untuk sebaik-baik kemakmuran rakyat seperti yang
tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.

9. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat pada perubahan kebijakan
pemerintah dan kontrol regulasi seperti tarif, tingkat nilai tukar, dan regulasi bagi
investor asing. Juga menyangkut kebijakan domestik, antara lain keadaan pasar
keuangan, termasuk akses modal, penerapan pajak dan regulasi yang adil, dan
kepastian hukum serta arbitrase untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus
perselisihan bisnis. Dampak lain yang sering dirasakan dari kebijakan privatisasi yaitu
menyebarnya kepemilikan pemerintah kepada swasta.
2. Diantara tiga metode privatisasi BUMN yang sering digunakan, yang dianggap relatif
sesuai dengan kondisi BUMN dewasa ini adalah penawaran saham BUMN kepada
umum dan pembelian BUMN oleh manajemen atau karyawan. Pasalnya, dengan
metode penjualan saham BUMN kepada pihak swasta tertentu berarti akan ada
pemusatan kepemilikan pada satu atau sekelompok pihak swasta saja. Hal ini kurang
sesuai dengan jiwa demokrasi ekonomi yang menghendaki pemerataan
kesejahteraaan.
B. Saran
Saran yang dapat penulis berikan ialah Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara BUMN,
seyogyanya mempersiapkan diri dalam rangka pergeseran peran dari penentu kebijakan dan
pelaksana kegiatan di BUMN menjadi fasilitator dan regulator kegiatan BUMN.

10. DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Erani Yustika. 2002. Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian
Indonesia. Grasindo : Jakarta
Dewi Hanggraeni. Apakah Privatisasi BUMN Solusi yang Tepat Dalam Meningkatkan
Kinerja?, Artikel dalam Manajemen Usahawan Indonesia No.6 Tahun 2009
Indra Bastian. 2002. Privatisasi di Indonesia : Teori dan Implemantasi. Salemba Empat :
Jakarta
Heidirachman Ranupandojo. 1990. Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan. UPP AMP YKN :
Yogyakarta
Kwik Gian Gie. 1994. Analisis Ekonomi Politik di Indonesia. Gramedia : Jakarta
Rahmat S.Labib. 2005. Privatisasi Dalam Pandangan Islam. Wadi Press : Jakarta
Sri Redjeki Hartono. 2000. Kapita Selekta Hukum Perusahaan. Mandar Maju : Bandung
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN
Memuat...