Pelatihan ini membahas implikasi perubahan bentuk hukum BUMD menjadi Perumda atau Perseroda sesuai PP No. 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018. Pelatihan ini juga membahas tugas Dewan Pengawas, Direksi, kewenangan Kepala Daerah, serta pedoman subsidi, pengaturan tarif, dan pelunasan hutang BUMD. Pelatihan ini diikuti oleh Dewan Pengawas PDAM Cilacap dan Direktur PDAM Bangka di Hotel Cemerlang Band

1. Pelaksanaan Training:
Implikasi PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BUMD
dalam PENGELOLAAN BUMD
bagi para Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Cilacap dan Bangka
di Hotel Cemerlang - Bandung, 27-28 Juni 2019
Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayanan umum, disamping
juga mencari keuntungan. Sedangkan bentuk hukum Perseroda berorientasi
pada mencari keuntungan. Agar tujuan tersebut tercapai, Perumda dan
Perseroda harus dikelola dengan baik sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2017,
selain juga harus didukung dengan SDM yang handal dan modal yang memadai.
Organ Perumda dan Perseroda juga harus profesional dalam menjalankan
tugasnya. Implikasi lain dari Perumda dan Perseroda adalah Kepala Daerah
memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan Perumda dan
Perseroda.
Agar Perumda dan Perseroda dapat dikelola dan berkembang dengan
baik, maka Kepala Daerah diharuskan memiliki visi, misi, niat baik, dan
keseriusan untuk mengembangkannya; organ dan pegawai Perumda dan
Perseroda harus direkrut dengan benar sesuai PP No. 54 Tahun 2017; organ

2. Perumda dan Perseroda juga harus memiliki kemandirian dan independensi
dalam menjalankan tugasnya tanpa ada campur tangan dari siapa pun dan
dalam bentuk apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Diakui, memang jumlah BUMD di Indonesia akhir-akhir ini
terjadi peningkatan, seiring dengan adanya keinginan kuat dari pemerintah
daerah di era otonomi daerah untuk mendirikan BUMD guna mengelola potensi
daerah untuk meghasilkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan
pelayanan kepada masyarakat di daerah yang bersangkutan. Seyogyanya
peningkatan kuantitas BUMD tersebut juga diikuti dengan peningkatan kualitas
kinerja BUMD, yang diharapkan juga mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP
No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, tujuan pendirian BUMD
adalah untuk:
a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau
jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi,
karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola
perusahaan yang baik; dan
c) memperoleh laba dan/atau keuntungan. Laba dan/atau keuntungan BUMD
menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat bermanfaat untuk
membiayai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Dengan semangat agar terjadinya pengelolaan BUMD secara Good Corporate
Governance (GCG), yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri,
dan wajar, maka BUMD-BUMD yang ada di Indonesia dipandang perlu untuk
melakukan perubahan bentuk badan usaha menjadi Perumda atau Perseroda.
Hal tersebut juga mengingat ketatnya persaingan BUMD dalam menghadapi
hyper-competition di ASEAN, khususnya di era MEA. Terlebih lagi, di bidang
ekonomi, pemerintah daerah berkeinginan agar BUMD dapat mengelola potensi
daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan
kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat.

3. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif
atas implikasi perubahan bentuk badan hukum BUMD; kewenangan Kepala
Daerah; tugas, kewenangan dan tanggungjawab Dewan Pengawas/Komisaris
dan Direksi BUMD; serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan
Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD. Melalui pelatihan ini juga diharapkan
para peserta memahami tentang kemandirian dan independensi Perumda dan
Perseroda dalam menjalankan aktivitas usahanya, serta peranan perubahan
cara pandang dalam perekrutan dan pengelolaan SDM di Perumda dan
Perseroda, sebagaimana yang diamanatkan PP No. 54 Tahun 2017 dan
Permendagri No. 37 Tahun 2018. Di samping itu, melalui pelatihan ini juga
diharapkan para peserta memahami secara baik tentang kebijakan Pemberian
subsidi dari Pemerintan Daerah kepada BUMD, Tata cara pengaturan tarif, dan
Tata cara pelunasan hutang BUMD, sebagaimana diamanatkan Permendagri
No.70 Tahun 2016, dan Permendagri No.71 Tahun 2016, serta PMK No. 120
Tahun 2008.
PESERTA
Pelatihan ini cocok sekali bagi para Dewan Pengawas, Pimpinan, Manajer dan
Karyawan BUMD, yang memiliki tanggung jawab dalam pengendalian kinerja secara
professional dan kepemimpinan yang efektif. Pada kesempatan kali ini pesertanya
adalah Dewan Pengawas PDAM Cilacap dan Direktur PDAM Bangka.
METODE PELATIHAN
Agar peserta dapat memahami secara komprehensif materi yang diberikan,
maka digunakan beberapa aspek metodologi pembelajaran, antara lain :
penyajian/penyampaian materi di dalam kelas, dengan dukungan
multimedia, role-play, mendiskusikan dan mengevaluasi permasalahan dengan
model case discussion. Evaluasi pada akhir pelatihan

4. mencakup kedalaman materi training, manfaat & efektifitas training, serta
rekomendasi dari peserta.
MATERI PELATIHAN
Pokok bahasan materi pelatihan ini, meliputi a.l:
1. Implementasi PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 Pengertian BUMD: Perumda dan Perseroda
 Kekuasaan Kepala Daerah terkait kepemilikan kekayaan daerah yang
dipisahkan.
 Pelimpahan kewenangan Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan di
BUMD.
 Tujuan pendirian dan sumber modal BUMD.
2. Implementasi Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD
 Pengertian tentang Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMD.
 Proses dan persyaratan pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan anggota
Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi Perumda dan Perseroda.
 Tugas, kewenangan dan tanggungjawab Dewan Pengawas/Komisaris dan
Direksi Perumda dan Perseroda.
 Proses pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi
Perumda dan Perseroda.
3. Implementasi Permendagri No. No.70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian
subsidi dari Pemerintan Daerah kepada BUMD.
 Pengertian tentang subsidi dan tujuan pemberian subsidi kepada BUMD.
 Penganggaran, usulan, proses penetapan dan besaran subsidi kepada BUMD.
4. Implementasi Permendagri No. No.71 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Teknis
Tata cara pengaturan tarif PDAM.
 Pengertian tentang tariff.
 Dasar kebijakan penetapan tarif.
 Jenis tarif, kelompok pelanggan, dan jenis pendapatan PDAM
 Mekanisme dan prosedur penetapan tariff PDAM

5. 5. Implementasi PMK No. 120 Tahun 2008 tentang Pedoman pelunasan hutang PDAM:
 Tujuan penyelesaian piutang negara pada PDAM.
 Cara penyelesaian piutang negara pada PDAM.
 Tata cara penghapusan tunggakan non-pokok dan penjadualan tunggakan
pokok.
 Kewenangan penetapan penghapusan.
 Pelaporan, evaluasi dan pemantauan.
6. Games /Role Play dan case study.

6. PELAKSANAAN KEGIATAN
Training ini diselenggarakan :
Tempat : Hotel Cemerlang-Bandung.
Penyelenggara : P2BKN (BANGPROSDAP) Jakarta.
RESPON DAN TANGGAPAN PESERTA
Penyampaian materi oleh Narasumber/Pemateri dipandang oleh peserta sangat
bagus dan berkesan, yaitu :
 disampaikan secara runtut dan sistematis,
 disampaikan dengan bahasa sehari-hari yang terasa mudah untuk
dipahami oleh para peserta,
 dilengkapi juga dengan contoh-contoh kejadian nyata, serta diulas juga
dengan tip-tip solusi pemecahannya.
 Penyampaiannya dipandang sangat inspiratif bagi para peserta.
 terlebih lagi di sela-sela penyampaian materi juga diselingi dengan jok-
jok (humor-humor) segar, sehingga membuat para peserta tertarik secara
antusias untuk mengikuti sesi demi sesi kegiatan training.
Munculnya berbagai pertanyaan saat diskusi dengan peserta, yang ditanggapi
dengan baik oleh Narasumber, yang berkisar antara lain:
 Langkah apa saja yang yang perlu disiapkan dalam perubahan bentuk
badan hukum BUMD?.
 Bagaimana hubungan keterkaitan kewenangan Pemerintah Daerah dengan
kemandirian dan independensi Perumda dan Perseroda dalam
menjalankan aktivitas usaha?.
 Sejauhmana peranan perubahan cara pandang terhadap SDM Perumda
dan Perseroda dikaitkan dengan human capital?.
 Apa saja perbedaan yang nyata antara Dewan Pengawas di Perumda
dengan Komisaris di Perseroda?.
 Apakah ada persyaratan khusus bagi calon Anggota Dewan
Pengawas/Komisaris dan Direksi baik di Perumda maupun Perseroda?.
 Bagaimana penetapan masa tugas dan batasan usia Dewan
Pengawas/Komisaris dan Direksi baik di Perumda maupun Perseroda?.
 Kapan saat perlunya dibentuk Satuan Pengawasan Internal dan Komite
Audit di BUMD?.

7. NARASUMBER/ PEMATERI/ FASILITATOR
KANAIDI, SE., M.Si., cSAP
adalah seorang yang enerjik, humoris, dan sangat memotivasi. Berjiwa muda,
sukses beberapa kali sebagai Dosen Favorite di beberapa Perguruan
Tinggi. Beliau suka menulis dan sudah berhasil menerbitkan beberapa
buku di bidang Advertising, e-Marketing, juga Buku Koperasi & UMKM dan
Kewirausahaan hasil karya beliau dan telah berhasil dipublikasikan. Terlebih
lagi beliau adalah seorang yang Certified di Bidang Enterprise Resources
Planning (ERP) & System, Aplications, and Product in Data Processing (SAP).
Di samping itu, beliau adalah seorang praktisi yang berpengalaman lebih
dari 30 tahun berkerja di salah satu Perusahaan BUMN, dengan berbagai posisi
jabatan: mulai dari Manajer UPT, Kepala Kantor di beberapa Kota di Indonesia
s.d di tingkat Kantor Pusat. Beliau juga menggeluti aktivitas bisnis dan juga
seorang Blogger yang rajin mengelola sedemikian banyak Blog dan beberapa
web komersial, yang menghasilkan passive income yang cukup spektakuler.
Beliau seorang Trainer dan Pemateri/Instruktur/Narasumber yang sukses
di beberapa kegiatan Training dan Workshop/Seminar di berbagai Perusahaan
di Indonesia. Terlebih lagi, beliau adalah seorang konsultan dan peneliti
marketing yang berdedikasi dengan segudang karya ilmiah yang beliau hasilkan.
---------------------------------------------------------------------------
Info LENGKAP dikompilasi oleh (Narasumber):
Kanaidi, SE., M.Si., cSAP
e-mail : kanaidi963@gmail.com atau kanaidi@yahoo.com
HP. 0812 2353 284 WA.0878 2330 6608
-----------------------------------------------------