Pelayanan obstetri di era Jaminan Kesehatan Nasional; bagaimana JKN mempengaruhi perilaku profesional.
disampaikan pada PIT POGI Surabaya 2019: Controversy in JKN era.
Oleh dr Dwirani Amelia SpOG
seminar kasus Preaterm premature rupture of membrane.pptx
JKN dan Perilaku Profesional
1. Pelayanan Obstetri di Era Jaminan Kesehatan Nasional:
Bagaimana JKN Mempengaruhi
Perilaku Profesional
Controversy in JKN Era
dr Dwirani Amelia, SpOG
Anggota POKJA JKN POGI
2. outline
• Latar belakang
• Proses pengambilan keputusan klinik dalam kebidanan
• Kemajuan teknologi kedokteran dan kemajuan ekonomi
• Tekanan dalam aspek medikolegal
• Peran bidan dan pelayanan obstetri berbasis komunitas
• Pengambilan keputusan klinik dalam pilihan cara persalinan
• Pembiayaan dalam Pelayanan Obstetri di era JKN:
akankah ekonomi membentuk sikap profesional tenaga
medis?
• Fee for service
• Value-based care: From Evidence based medicine to Value
based medicine
• Bagaimana sikap profesi obgyn?
• Penutup
5. BMJ 2018;360:k55 | doi: 10.1136/bmj.k55 Within country inequalities in caesarean section rates:
Observational study of 72 low and middle income countries
6. Some “fishy” facts
• Di Bangladesh, hampir 60% persalinan terjadi di
rumah, dan ketika persalinan terjadi di RS maka
65% adalah dg SC
• Angka ini makin tinggi di faskes swasta, di Brazil 80-
90% persalinan di RS Swasta adalah SC
dibandingkan dengan 30-40% di RS pemerintah
• Peningkatan yang sangat tinggi tersebut sebagian
besarnya adalah SC elektif, yang terkadang
indikasinya dapat dipertanyakan.
7. Some “non-evidence-based” practice
• Hampir semua RS di USA (2014) melakukan rutin
CTG dan melakukan tindakan SC pada kondisi bayi
yang 99,8% menunjukkan false positif fetal distress
• Tindakan SC dengan indikasi “suspek CPD” tanpa
melewati trial of labor
• Tindakan SC dengan indikasi kehamilan ganda
• Persalinan pada bekas SC – 91% adalah SC
8. At population level
• CS rate at population level of more than 10% -- not
associated with reduced maternal mortality.
• Every effort should be made to provide caesarean
sections to women in need, rather than striving to
achieve a specific rate.
At Hospital level
• WHO proposes the Robson classification system as a
global standard for assessing, monitoring and
comparing caesarean section rates within healthcare
facilities over time, and between facilities.
9. Pembiayaan Kesehatan di Indonesia
dan Angka Kematian Ibu
446
360
310
250
126
390
334
307
228
359360
346
305
244
1990 1995 2000 2005 2007 2010 2012 2014 2015
MMR/100.000LH
Tahun Survei
UN/WHO SDKI Census
13. • Kemajuan teknologi
kedokteran
• Tekanan aspek
medikolegal
• Kebijakan pelayanan
kebidanan
• Perkembangan sosial
ekonomi
Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan
Keputusan Klinik
14. Pembiayaan dalam Pelayanan Obstetri di era JKN:
Akankah Ekonomi Membentuk Sikap
Profesional Tenaga Medis?
16. Prinsip Universal Health Coverage
1. peningkatan pelayanan; kualitas, akses dan
reliabilitas
2. meningkatkan kesehatan populasi dan
3. mengendalikan dan mengurangi pembiayaan
kesehatan per kapita.
18. What UHC is not?
• Bukan free coverage for all intervention tanpa
memperhatikan cost – tidak ada negara yang mampu
menyediakan free services
• Bukan merupakan health financing – yang meliputi
seluruh komponen sistem kesehatan
• Bukan sekedar memastikan minimum pembiayaan –
memastikan pengembangan sistem kesehatan dan
proteksi finansial dengan memanfaatkan
pengembangan sumber daya yang ada
• Bukan fasilitas pengelolaan individu – berbasis populasi
• Di dalamnya mempertimbangkan pula faktor ekuitas,
penyusunan prioritas, inklusi dan kohesi sosial
21. Macam Pembiayaan Kesehatan
1. Fee for service
2. Kapitasi
3. Episode/Bundled
4. Pay for performance
5. Shared saving models
22. Fee for service
• Mendorong pelayanan
yang optimal
• Fleksibel dan tdk
membutuhkan struktur
organisasi yang rumit
• Trust
• Sulit menganalisis
inefisiensi dan
unnecessary care
• Hambatan dalam
penanganan
multidisiplin
• Pasien terbebani
pembiayaan
23. Kapitasi
• Menguntungkan secara
finansial utk nakes
• Menyediakan
fleksibilitas bagi
pembayaran nakes
• Nakes memiliki nilai
tawar dengan payers
• Menyediakan sistem
informasi yang
terstandar
• Risiko terjadinya
penundaan pelayanan
kesehatan pasien –
birokrasi
• Pasien dengan potensi
masalah pembiayaan
kesehatan di atas pagu
– tdk bisa ditanggung
• Risiko finansial bagi
nakes/faskes pada
kasus2 kompleks/kronik
24. Episode/Bundled
• Meningkatkan koordinasi
lintas nakes/faskes
• Fleksibel dalam hal tempat
dan waktu pelayanan –
network
• Penanganan efektif dari
episode – mengurangi
pelayanan/mengelola cost
• Kemudahan billing
• akuntabilitas dalam
pelayanan untuk episode
tertentu
• Kesulitan dalam
menentukan batas-batas
dari sebuah episode
• Membuat barrier bagi
pasien utk memilih
nakes/faskes
• Tidak ada insentif untuk
mengurangi episode yang
tdk perlu terjadi
• Kecenderungan untuk
menghindar dari pasien yg
diperkirakan akan melebihi
pagu pembiayaan
26. Apa itu Value-based care?
• Sarpras, administrasi, morbiditas,
mortalitas, kepuasan pelanggan, … (?)
• Higher quality of care at lower
price == improve VALUE
29. culture
commit
ment
capacity
Beberapa Prinsip Perubahan yang
Diperlukan oleh Semua Pihak
• Fleksibel, dalam arti responsif – terbuka
– respek terhadap perubahan yang
terjadi.
• Menaruh fokus perhatian kepada
peningkatan luaran klinis yang terukur.
• Menekan sedapat mungkin pengeluaran
pembiayaan kesehatan perkapita.
• Menggunakan indikator kinerja yang
berbasis bukti dan relevan serta
disepakati bersama dengan pembayar.
• Menggunakan ukuran-ukuran yang multi-
dimensional dan komprehensif baik
untuk kualitas maupun pembiayaan.
https://www.aafp.org/about/policies/all/value-based-payment.html
30. Beberapa Prinsip Perubahan yang
Diperlukan oleh Semua Pihak
• Mendorong praktik yang memanfaatkan
teknologi informasi kesehatan.
• Mengupayakan dan menggunakan data
yang reliabel, ilmiah, valid, transparan
dan update.
• Mengenali arah peningkatan
kualitas/kendali mutu dan kendali biaya
dalam praktik kedokteran, dan bukan
hanya berpedoman pada luaran klinis.
• Selalu bersikap akuntabel kepada pasien,
fasilitas kesehatan dan pembayar.
• Selalu mengembangkan pengetahuannya
terhadap pelayanan yang efektif dan
efisien.
https://www.aafp.org/about/policies/all/value-based-payment.html
31. culture
commit
ment
capacity
Beberapa Prinsip Perubahan yang
Diperlukan oleh Semua Pihak
• Menentukan kapasitas dokter dalam
menjalankan risiko kinerja dan toleransinya.
• Mengenali, mengatasi dan menyeimbangkan
antara beban administratif dan pembiayaan
pada dokter dan tenaga kesehatan lain.
• Memahami sepenuhnya timbal balik dalam
penentuan nilai pelayanan kesehatan.
• Sensitif terhadap isu-isu kesenjangan dalam
pelayanan kesehatan.
• Menyepakati model pembiayaan di antara
pemangku kepentingan.
• Melibatkan secara aktif dokter yang aktif
berpraktik dalam mendisain program
pembiayaan.
https://www.aafp.org/about/policies/all/value-based-payment.html
32. Waktunya untuk Beradaptasi
• Mempertahankan sikap profesional sebagai dokter
–kepentingan pasien di atas segalanya.
• Mengembangkan pemahamannya tentang konsep
pembiayaan kesehatan.
• Berkomunikasi erat dengan pihak-pihak terkait --
advokasi.
• Terbuka dan mau beradaptasi dengan
perkembangan teknologi informasi terutama di
bidang kesehatan dengan tetap memperhatikan
unsur-unsur standar kinerja profesional dan etika
profesi.