PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
•
0 likes•938 views
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. (Halaman 17 dalam I. UMUM paragraf 1) Terlepas dari Pro Kontranya, #Karhutla menjadi alasan utama dalam revisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. PP 71/2014 dapat dibaca di http://bit.ly/2h64OS5 dan Lampirannya di http://bit.ly/2h94LW9
Report
Share
Report
Share
Download to read offline
Recommended
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN
HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:
KESEMPATAN DAN TANTANGAN
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Panitia MHA Kab. Kerinci
Keputusan Bupati Kerinci No 410/Kep 31/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci untuk mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mempercepat proses usulan penetapan Hutan Adat Temedak MHA Rio Gilang Desa Keluru oleh MenLHK sesuai Permenlhk 9/2021 tentang Perhutanan Sosial yang menjadi Hutan Adat Pertama yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992, dan melengkapi usulan penetapan Hutan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning & Desa Bintang Marak
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri yang bertanggal 13 Februari 2020 ini ditujukan kepada Bupati/Walikota yang di wilayah administrasinya telah ada Izin Areal Kerja Perhutanan Sosial (AKPS) sesuai dengan Lampirannya dimana juga menampilkan Luasan AKPS dan Jumlah Penerima Manfaatnya.
Pemetaan Batas Desa
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017.
Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah.
Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan peta yang memuat kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
Peta IAPS ini direvisi setiap 6 bulan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Untuk mendapatkan Peta IAPS revisi I ini bagi wilayah Sumatera, silahkan sedot di http://bit.ly/2zSXSSj
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Species novum of Orang Utan from south west of Toba Lake that published in Journal of Current Biology on 02 November 2017.
Recommended
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA: KESEMPATAN...
MEMASUKI MUSIM SEMI PENGELOLAAN
HUTAN DAN LAHAN GAMBUT INDONESIA:
KESEMPATAN DAN TANTANGAN
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan
pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan
pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier
effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.
Panitia MHA Kab. Kerinci
Keputusan Bupati Kerinci No 410/Kep 31/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci untuk mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mempercepat proses usulan penetapan Hutan Adat Temedak MHA Rio Gilang Desa Keluru oleh MenLHK sesuai Permenlhk 9/2021 tentang Perhutanan Sosial yang menjadi Hutan Adat Pertama yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992, dan melengkapi usulan penetapan Hutan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning & Desa Bintang Marak
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri yang bertanggal 13 Februari 2020 ini ditujukan kepada Bupati/Walikota yang di wilayah administrasinya telah ada Izin Areal Kerja Perhutanan Sosial (AKPS) sesuai dengan Lampirannya dimana juga menampilkan Luasan AKPS dan Jumlah Penerima Manfaatnya.
Pemetaan Batas Desa
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018.
(c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017.
Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah.
Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan peta yang memuat kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.
Peta IAPS ini direvisi setiap 6 bulan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Untuk mendapatkan Peta IAPS revisi I ini bagi wilayah Sumatera, silahkan sedot di http://bit.ly/2zSXSSj
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Species novum of Orang Utan from south west of Toba Lake that published in Journal of Current Biology on 02 November 2017.
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018.
Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya.
Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.
Peta PIAPS versi 1
Dokumen ini merupakan Surat Dirjen PSKL kepada Para Pihak terkait Link Peta PIAPS versi 1.
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial ini berisi berbagai turunan Permenlhk 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial. Dokumen ini dirangkum oleh BPSKL Wilayah Sumatera dan didistribusikan melalui Media Sosial.
Usulan Sitasi:
BPSKL Wilayah Sumatera. 2017. Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial. BPSKL Wil. Sumatera, Dirjen PSKL, KemenLHK. Jakarta
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
Ada banyak pilihan memang bagi sebuah proses penyelamatan lingkungan termasuk mengatasi sampah di lokasi wisata alam. Pilihan-pilihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat dan kemampuan pengelolanya. Namun hal itu bukan berarti harus mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk menghancurkan pariwisata di suatu lokasi dengan menebarkan sampah seenak perutnya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu dan mendukung tata kelola sampah sebagai bagian dari pengelolaan lokasi wisata alam. Let’s we see…
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KALUMPANG ini merupakan edisi ke-2 dari kumpulan foto-foto yang dibuat oleh Ryadhi Sikay secara voluntary yang bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang terekam selama berkegiatan di wilayah Kalumpang Kab. Mamuju dan sekitarnya.
For further information please contact us @ethnicitizen
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL mengenai Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa ini merupakan aturan teknis dari PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dimana salah satunya adalah dalam skema Hutan Desa
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri ini merupakan revisi penggabungan dari kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mengenai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.
For discussion about this subject, please contact us
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan penggunaan GPS dalam berbagai kebutuhan khususnya pemetaan, akhirnya Panduan Sederhana ini dapat diselesaikan. Panduan ini juga disiapkan bagi percepatan proses-proses pemetaan ruang dan wilayah masyarakat baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh para pengguna pemula.
Panduan ini lebih banyak berisikan gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan GPS sebagai alat navigasi dibandingkan teks-teks yang teoritis. Sehingga panduan ini tidak mencantumkan referensi-referensi layaknya sebuah buku panduan akademis kecuali Guideline dari alat navigasi yang digunakan pada panduan ini.
Sebagai sebuah Panduan Sederhana sangat memungkinkan adanya banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai intisari yang diharapkan. Namun Panduan ini memang ditujukan bagi masyarakat yang hanya membutuhkan GPS sebagai alat navigasi untuk menghasilkan Koordinat dan Jalur yang dilaluinya.
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas kali ini mengangkat tema tentang
membangun harmoni dalam pelaksanaan
PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati kepada
seluruh komponen masyarakat desa merupakan
kunci utama dari keberhasilan ini.
Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas
Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya
Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan
pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Permendagri
No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya
tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan
Batas Desa di kecamatan Kalumpang.
Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita
petik dari proses pelaksanaan Program ini. Semoga
dengan selesainya seluruh segmen batas
di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian
hukum wilayah administrasi desa dalam pemanfaatan
ADD ataupun sumber-sumber lain untuk
pembangunan desa di masa yang akan datang.
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Buku ini merupakan panduan sederhana kepada kelompok masyarakat Tim Pelaksana Desa yang akan melakukan tugas pengukuran batas desa menggunakan teknologi GPS.
Pemanfaatan GPS di masa depan di masyarakat akan semakin dibutuhkan.
Panduan Sederhana ini dapat juga menjadi rujukan dalam penggunaan
GPS kepada pihak pihak lain yang juga membutuhkan panduan penggunaan
GPS untuk pengukuran batas wilayah yang dilakukan secara partisipatif.
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Kumpulan foto-foto landscape, aktivitas sosial dan flora fauna yang dishoot di wilayah Kerinci sselama tahun 2013 hingga 2015 yang ditampilkan dalam layout sederhana.
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
asan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
pilkada hukum dan lainnya
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
More Related Content
More from Ryadhi EthniCitizen
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018.
Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya.
Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.
Peta PIAPS versi 1
Dokumen ini merupakan Surat Dirjen PSKL kepada Para Pihak terkait Link Peta PIAPS versi 1.
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial ini berisi berbagai turunan Permenlhk 83/2016 mengenai Perhutanan Sosial. Dokumen ini dirangkum oleh BPSKL Wilayah Sumatera dan didistribusikan melalui Media Sosial.
Usulan Sitasi:
BPSKL Wilayah Sumatera. 2017. Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial. BPSKL Wil. Sumatera, Dirjen PSKL, KemenLHK. Jakarta
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
Ada banyak pilihan memang bagi sebuah proses penyelamatan lingkungan termasuk mengatasi sampah di lokasi wisata alam. Pilihan-pilihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat dan kemampuan pengelolanya. Namun hal itu bukan berarti harus mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk menghancurkan pariwisata di suatu lokasi dengan menebarkan sampah seenak perutnya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu dan mendukung tata kelola sampah sebagai bagian dari pengelolaan lokasi wisata alam. Let’s we see…
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KALUMPANG ini merupakan edisi ke-2 dari kumpulan foto-foto yang dibuat oleh Ryadhi Sikay secara voluntary yang bertujuan untuk berbagi informasi dan pengetahuan yang terekam selama berkegiatan di wilayah Kalumpang Kab. Mamuju dan sekitarnya.
For further information please contact us @ethnicitizen
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL mengenai Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa ini merupakan aturan teknis dari PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial dimana salah satunya adalah dalam skema Hutan Desa
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri ini merupakan revisi penggabungan dari kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat mengenai Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan.
For discussion about this subject, please contact us
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia.
Sitasi:
Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan penggunaan GPS dalam berbagai kebutuhan khususnya pemetaan, akhirnya Panduan Sederhana ini dapat diselesaikan. Panduan ini juga disiapkan bagi percepatan proses-proses pemetaan ruang dan wilayah masyarakat baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh para pengguna pemula.
Panduan ini lebih banyak berisikan gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan GPS sebagai alat navigasi dibandingkan teks-teks yang teoritis. Sehingga panduan ini tidak mencantumkan referensi-referensi layaknya sebuah buku panduan akademis kecuali Guideline dari alat navigasi yang digunakan pada panduan ini.
Sebagai sebuah Panduan Sederhana sangat memungkinkan adanya banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai intisari yang diharapkan. Namun Panduan ini memang ditujukan bagi masyarakat yang hanya membutuhkan GPS sebagai alat navigasi untuk menghasilkan Koordinat dan Jalur yang dilaluinya.
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas kali ini mengangkat tema tentang
membangun harmoni dalam pelaksanaan
PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati kepada
seluruh komponen masyarakat desa merupakan
kunci utama dari keberhasilan ini.
Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas
Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya
Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan
pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Permendagri
No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya
tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan
Batas Desa di kecamatan Kalumpang.
Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita
petik dari proses pelaksanaan Program ini. Semoga
dengan selesainya seluruh segmen batas
di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian
hukum wilayah administrasi desa dalam pemanfaatan
ADD ataupun sumber-sumber lain untuk
pembangunan desa di masa yang akan datang.
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Buku ini merupakan panduan sederhana kepada kelompok masyarakat Tim Pelaksana Desa yang akan melakukan tugas pengukuran batas desa menggunakan teknologi GPS.
Pemanfaatan GPS di masa depan di masyarakat akan semakin dibutuhkan.
Panduan Sederhana ini dapat juga menjadi rujukan dalam penggunaan
GPS kepada pihak pihak lain yang juga membutuhkan panduan penggunaan
GPS untuk pengukuran batas wilayah yang dilakukan secara partisipatif.
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Kumpulan foto-foto landscape, aktivitas sosial dan flora fauna yang dishoot di wilayah Kerinci sselama tahun 2013 hingga 2015 yang ditampilkan dalam layout sederhana.
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
More from Ryadhi EthniCitizen (15)
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Recently uploaded
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
asan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
pilkada hukum dan lainnya
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
Sebuah materi berisi joint venture dan joint enterprise dalam Hukum Investasi
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
hukum penitensier yang merupakan turunan darii hukum pidana
Recently uploaded (12)
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com