Laporan ini meringkas hasil kunjungan lapangan untuk memonitor proyek Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi buang air besar sembarangan. Laporan ini meninjau konsep, strategi, capaian target, dan tantangan program tersebut di lapangan, serta merekomendasikan advokasi untuk keberlanjutannya.
Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Yusuf Murtiono yang menjelaskan program SADAR (Sekolah Desa dan Anggaran) yang diselenggarakan oleh LP2M/FORMASI-Ford Foundation. Program SADAR bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap penganggaran dan pembangunan desa melalui pembelajaran dan advokasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki layanan
Program ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Informasi Desa (SID) dan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kabupaten Kebumen untuk mendukung replikasi di kabupaten lain di Jawa Tengah melalui empat aktivitas utama yaitu (1) meningkatkan kualitas SID, (2) meningkatkan kapasitas SADAR, (3) mengintegrasikan SID ke sistem informasi Kabupaten, dan (4) mengimplementasikan program.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan perjalanan pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2013 hingga 2017;
2. SID mulai diujicobakan pada 10 desa pada tahun 2013, kemudian diperluas cakupannya hingga mencakup seluruh desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015;
3. SID digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan
Dokumen ini merupakan proposal KKN-PPM tahun 2013 yang diusulkan oleh Ragil Sriharto dan timnya. Proposal ini mengusulkan program KKN di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan tujuan meningkatkan pendidikan, ekonomi berbasis kelautan dan pertanian, serta pariwisata di Salawati Utara melalui pembangunan sekolah alam, pengembangan koperasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi daerah.
Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kota SurakartaBagus ardian
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kota Surakarta berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Ringkasan mengenai pelaksanaan, capaian, dan tantangan program ini di Surakarta adalah alokasi dana yang signifikan untuk membiayai kegiatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana publik,
Kelompok 4 fasilitasi peningkatan kapasitas pemangku kepentinganSalim SAg
Dokumen tersebut membahas konsep peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di kecamatan. Ia menjelaskan ruang lingkup peningkatan kapasitas pada tingkat sistem, organisasi, dan individu serta aspek-aspek kompetensi dasar yang perlu dimiliki pendamping desa. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan.
Dokumen tersebut merupakan naskah pidato Yusuf Murtiono yang menjelaskan program SADAR (Sekolah Desa dan Anggaran) yang diselenggarakan oleh LP2M/FORMASI-Ford Foundation. Program SADAR bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap penganggaran dan pembangunan desa melalui pembelajaran dan advokasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki layanan
Program ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Informasi Desa (SID) dan Sekolah Desa dan Anggaran (SADAR) di Kabupaten Kebumen untuk mendukung replikasi di kabupaten lain di Jawa Tengah melalui empat aktivitas utama yaitu (1) meningkatkan kualitas SID, (2) meningkatkan kapasitas SADAR, (3) mengintegrasikan SID ke sistem informasi Kabupaten, dan (4) mengimplementasikan program.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan perjalanan pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kebumen sejak tahun 2013 hingga 2017;
2. SID mulai diujicobakan pada 10 desa pada tahun 2013, kemudian diperluas cakupannya hingga mencakup seluruh desa di Kabupaten Kebumen pada tahun 2015;
3. SID digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan
Dokumen ini merupakan proposal KKN-PPM tahun 2013 yang diusulkan oleh Ragil Sriharto dan timnya. Proposal ini mengusulkan program KKN di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat dengan tujuan meningkatkan pendidikan, ekonomi berbasis kelautan dan pertanian, serta pariwisata di Salawati Utara melalui pembangunan sekolah alam, pengembangan koperasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan potensi daerah.
Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Kota SurakartaBagus ardian
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) di Kota Surakarta berfokus pada pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Ringkasan mengenai pelaksanaan, capaian, dan tantangan program ini di Surakarta adalah alokasi dana yang signifikan untuk membiayai kegiatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana publik,
Kelompok 4 fasilitasi peningkatan kapasitas pemangku kepentinganSalim SAg
Dokumen tersebut membahas konsep peningkatan kapasitas pemangku kepentingan di kecamatan. Ia menjelaskan ruang lingkup peningkatan kapasitas pada tingkat sistem, organisasi, dan individu serta aspek-aspek kompetensi dasar yang perlu dimiliki pendamping desa. Dokumen ini juga menjelaskan strategi dan metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan.
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Dokumen tersebut merupakan laporan kegiatan praktikum di Desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Laporan ini mencakup jadwal kegiatan selama praktikum, hasil wawancara dengan beberapa nara sumber kunci seperti Kepala Dusun, Kadus, dan Ketua BPD mengenai instrumen BPD dalam mengawasi peraturan desa, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilakukan.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kelurahan Sodohoa untuk periode 2020-2023 yang membahas tentang nama, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan perubahan organisasi Karang Taruna tersebut.
Pertemuan membahas beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi UPT Puskesmas Proppo pada tahun 2012, termasuk rencana penugasan dan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja puskesmas pada tahun 2013.
Laporan kerja pendampingan pendamping desaEka Saputra
Laporan bulan Agustus mengenai pendampingan desa di Kabupaten Asahan. Laporan mencakup pembagian wilayah 5 desa, realisasi penggunaan dana desa tahap I, kegiatan pendampingan bulan Agustus seperti rakor, monitoring, dan sosialisasi. Rencana kerja September mencakup monitoring dana desa tahap II, bantuan penyusunan RKPDes, dan masalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kesulitan d
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTTTV Desa
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa di era revolusi industri 4.0, yang memerlukan pengelolaan data yang lebih baik dan terintegrasi.
2. Laporan harian elektronik (Daily Report) direkomendasikan untuk memantau kinerja pendamping desa secara real-time dan mengevaluasi pencapaian program pembangunan desa.
3. Data dari Daily Report digunakan untuk men
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas perlunya pengaturan dan pedoman yang segera diterapkan untuk memfasilitasi masa transisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dibahas sepuluh aspek yang membutuhkan pengaturan seperti peraturan menteri, peraturan daerah, dan pedoman terkait dengan pelaksanaan masa transisi. Juga ditekankan pentingnya konsolidasi pendampingan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Dokumen tersebut membahas proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara partisipatif di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Terdapat sosialisasi segmen batas luar kecamatan, pembangunan sistem penataan batas, dan mitigasi sengketa batas melalui pelacakan kartometrik. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan penetapan batas desa secara harmonis.
Penilitian Operional Model Penguatan Kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD Pada Era O...Muhammad Pratama
Model penguatan kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD diusulkan untuk meningkatkan pelayanan KB di tingkat desa di Bengkulu. Model ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian PPKBD dan Sub PPKBD dalam memberikan pelayanan KB seperti konseling, pencatatan, dan menyediakan alat kontrasepsi. Model ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan KB dan menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam program
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
Program Inovasi Desa (PID) bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkualitas. PID mendukung pencapaian target pemerintah dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal dan sumber daya manusia melalui kegiatan seperti wirausaha, pendidikan, dan infrastruktur desa. PID diselenggarakan oleh tim dan struktur organisasi yang ter
Dokumen tersebut merupakan laporan kegiatan praktikum di Desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Laporan ini mencakup jadwal kegiatan selama praktikum, hasil wawancara dengan beberapa nara sumber kunci seperti Kepala Dusun, Kadus, dan Ketua BPD mengenai instrumen BPD dalam mengawasi peraturan desa, evaluasi, dan tindakan korektif yang dilakukan.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Kelurahan Sodohoa untuk periode 2020-2023 yang membahas tentang nama, tujuan, struktur organisasi, keanggotaan, keuangan, dan perubahan organisasi Karang Taruna tersebut.
Pertemuan membahas beberapa masalah dan tantangan yang dihadapi UPT Puskesmas Proppo pada tahun 2012, termasuk rencana penugasan dan struktur organisasi untuk meningkatkan kinerja puskesmas pada tahun 2013.
Laporan kerja pendampingan pendamping desaEka Saputra
Laporan bulan Agustus mengenai pendampingan desa di Kabupaten Asahan. Laporan mencakup pembagian wilayah 5 desa, realisasi penggunaan dana desa tahap I, kegiatan pendampingan bulan Agustus seperti rakor, monitoring, dan sosialisasi. Rencana kerja September mencakup monitoring dana desa tahap II, bantuan penyusunan RKPDes, dan masalah seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan kesulitan d
Daily Report Pendamping Desa | Kapusdatin Kemendesa PDTTTV Desa
1. Dokumen tersebut membahas tentang peran dan tanggung jawab pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa di era revolusi industri 4.0, yang memerlukan pengelolaan data yang lebih baik dan terintegrasi.
2. Laporan harian elektronik (Daily Report) direkomendasikan untuk memantau kinerja pendamping desa secara real-time dan mengevaluasi pencapaian program pembangunan desa.
3. Data dari Daily Report digunakan untuk men
Masa transisi pelaksanaan uu desa pengaturan dan pedoman - tnp2 k (bahan di...keuangandesa
Dokumen tersebut membahas perlunya pengaturan dan pedoman yang segera diterapkan untuk memfasilitasi masa transisi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dibahas sepuluh aspek yang membutuhkan pengaturan seperti peraturan menteri, peraturan daerah, dan pedoman terkait dengan pelaksanaan masa transisi. Juga ditekankan pentingnya konsolidasi pendampingan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Edisi Jelajah Batas kali ini merefleksikan semangat
masyarakat Kecamatan Kalumpang yang ikut
berperan aktif dan berkontribusi dalam Program
Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dilaksanakan
atas kerja sama Pemerintah Kabupaten
Mamuju dengan MCA-Indonesia.
Dokumen tersebut membahas proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara partisipatif di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. Terdapat sosialisasi segmen batas luar kecamatan, pembangunan sistem penataan batas, dan mitigasi sengketa batas melalui pelacakan kartometrik. Proses ini melibatkan berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan penetapan batas desa secara harmonis.
Penilitian Operional Model Penguatan Kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD Pada Era O...Muhammad Pratama
Model penguatan kapasitas PPKBD dan Sub PPKBD diusulkan untuk meningkatkan pelayanan KB di tingkat desa di Bengkulu. Model ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian PPKBD dan Sub PPKBD dalam memberikan pelayanan KB seperti konseling, pencatatan, dan menyediakan alat kontrasepsi. Model ini diharapkan dapat memperbaiki pelayanan KB dan menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam program
Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis
Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi
Barat.
Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan
dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai
Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan
Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara
utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan
memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui
penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah
adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
mengelola dan melindungi ruang; membantu proses
penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.
Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Per...Penataan Ruang
Dokumen tersebut membahas tentang penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, termasuk pengaturan TPS 3R berbasis masyarakat, Stasiun Peralihan Antara, dan evaluasi pelaksanaannya.
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Memorandum Program - 1 Pengantar MPS adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang mencakup 5 pilar utama yaitu integrasi program, keberlanjutan pendampingan, penguatan kelembagaan masyarakat, peranan pemerintah daerah, dan tata kelola yang baik. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah kebijakan dan aksi yang akan diambil untuk mencapai tujuan dari masing-masing pilar program PNP
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sinergi mekanisme perencanaan program pemberdayaan masyarakat dengan musrenbang.
2. Diperlukan harmonisasi antara proses perencanaan PNPM dengan musrenbang agar lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih.
3. Terdapat beberapa tantangan dalam mengintegrasikan kedua proses perencanaan tersebut seperti perbedaan jadwal dan proses
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Strategi Pengembangan SPALJoy Irman
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) yang mencakup strategi pengembangan kelembagaan, pengaturan, edukasi masyarakat, dan ekonomi serta pembiayaan SPAL. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun kelembagaan pengelolaan SPAL dan sumber-sumber pendanaan pengembangan prasarana dan sarana SPAL.
Dokumen tersebut membahas kebijakan pelaksanaan fasilitasi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) di Jawa Barat, mencakup latar belakang, tujuan, dasar hukum, strategi, proses pembentukan, organisasi, sumber daya manusia pendukung, hubungan kerja, layanan, uji coba penerapan teknologi informasi, kondisi Posluhdes, implementasi program dan kegiatan, serta roadmap pengembangan Posluhdes di Jawa Barat."
Pelatihan Fasilitator dan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan MasyarakatJoy Irman
Pelatihan fasilitator dan masyarakat dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang program sanitasi, pengelolaan air limbah, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas fasilitator dan masyarakat sebagai pengelola sanitasi serta operator dan pengguna fasilitas. Materi pelatihan meliputi pengenalan program, teknis pengelolaan limbah, dan pengelolaan kelompok
Dokumen tersebut membahas tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) Kecamatan Pagar Merbau, khususnya mengenai sejarah, visi misi, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur pengurus program tersebut seperti Camat, PjOK, UPK, dan Pendamping Lokal.
Presentasi bappeda mamuju yasmib sulawesi wilayah timurGedhe Foundation
Dokumen tersebut membahas program peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Mamuju melalui pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam merencanakan anggaran yang responsif gender."
Dokumen tersebut membahas tentang panduan fasilitasi musrenbang integrasi. Musrenbang merupakan kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan landasan hukum dan regulasi terkait musrenbang serta pengalaman pelaksanaan program-program sebelumnya yang mendorong dilakukannya integrasi antar program pembangunan.
2. Latar Belakang
Bina Swadaya Konsultan terlibat dalam Program Consultancy Services for
Community Based Total Sanitation atau lebih dikenal sebagai Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada 6 Propinsi di Indonesia,
salah satunya adalah NTB
Program ini merupakan sebuah inisiatif berbasis masyarakat yang
bertujuan meningkatkan status kesehatan, produktivitas dan kualitas hidup
masyarakat miskin.
Proses pendekatan STBM adalah melibatkan partisipasi masyarakat
secara keseluruhan dengan menyediakan fasilitator yang sudah terlatih
dan berasal dari desa setempat untuk pemicuan di masyarakat. Awalnya
program STBM hanya diperuntukkan untuk mengorganisasi masyarakat,
agar tidak membuang air besar sembarangan (open defecation).
3. Tujuan umum
•
•
Memotret dan mengindentifikasi kondisi atau situasi
penyelenggaraan proyek sampai saat ini di beberapa
wilayah proyek.
Memperoleh pembelajaran dan pengalaman dalam
pengelolaan program yang berkaitan dengan
perubahan pola pikir dan perilaku tentang Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat, baik di tingkat
masyarakat, kader dan Pemerintah.
4. Tujuan khusus
•
•
•
Mengetahui progress pekerjaan yang sudah dilaksanakan
pada lokasi kerja yang meliputi manajemen dan teknik
Mengidentifikasi permasalahan tenaga ahli dan tenaga
pendukung di kantor proyek
Mengetahui proses advokasi kebijakan konsultan kepada
pemerintah setempat
6. Hasil Kunjungan Lapangan
Implementasi Program STBM
- Konsep dan Strategi
- Konsultan Pelaksana
- Hasil yang dicapai
- Keberlanjutan program
- Advokasi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat
7. Konsep dan strategi
Konsep
Lobar
Loteng
Lotim
Sumbawa
Bima
v
v
v
v
v
v
v
1
Sosialisasi di desa target ODF
2
Pemicuan dilakukan di semua desa yang menjadi target ODF Lobar
Konsep
Sosialisasi di desa target ODF
v
Membentuk Tim Pemicuan di Kecamatan dengan Sanitarian
2 Pemicuan dilakukan di semua desa yang menjadi target
Puskesmas sebagai ODF
Motor Pelaksana
4
Membentuk Tim Pemicuan di Desa
Lotim
tidak
1
3
Loteng
v
v
Sumbawa Bima
v
v
tidak
v
v
tidak
tidak
tidak
tidak
tidak
v
5
6
Menggunakan Kader di desa / dusun sebagai bagian dari
monitoring
Menggunakan Bidan Desa sebagai Tenaga Monitoring dan
Pemicu pembangunan jamban
v
v
v
tidak
tidak
tidak
tidak
v
8. Konsultan Pelaksana
Kehadiran Konsultan Kabupaten dirasa sangat membantu
kegiatan di lokasi dan mendapat dukungan penuh dari
Dinkes setempat :
- Teaming up yang solid antara DPMU & staf dengan DC
- Kerja keras dengan perencanaan dan jadwal yang ketat,
terutama saat sosialisasi dan pemicuan
- Pemahaman konsep tentang kemandirian masyarakat
cukup baik terutama dalam sosialisasi program STBM di
lokasi
9. Data Desa ODF per akhir Mei 2010
Kabupaten Target
Desa
ODF
Intervensi
Dusun
Desa
Kec
Dusun
Desa
Kec
Lobar
80
33
4
10
179
47
10
Loteng
80
24
2
6
169
44
11
Lotim
80
79
6
16
290
73
17
Sumbawa
80
29
4
10
87
44
19
Bima
60
36
7
3
81
38
12
10. Advokasi Konsultan untuk
Keberlanjutan program
- Memberi usulan agar memasukkan program STBM dalam
Renstra AMPL dan anggarannya melalui APBD
-Mempersiapkan Sanitarian dan Kader untuk melakukan
sosialisasi dan pemicuan
-Melibatkan Tim Kabupaten dan Kecamatan dalam setiap
kegiatan program STBM
-Mendukung pembentukan Forum Kader Kecamatan
11. Permasalahan dan issue
MANAJEMEN :
- Regional Consultant
- District Consultant
- Laporan
- Rapat Koordinasi
- Evaluasi dan Monitoring
12. KONSEP STBM :
- Konsep Desa / Dusun ODF
- Perubahan perilaku
- Opsi Pilihan Jamban
- Opsi Teknik
13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
- Karakteristik masyarakat
- Topografi wilayah
- Dukungan Pemerintah
- Tim Pemicuan Kecamatan
- Sanitarian
14. Kesimpulan
- Penempatan District Consultant yang sangat
tepat
- Advokasi dan Keberlangsungan Program
- Teaming up diantara Team Pelaksana Program TL, RC
dan DC
- Monitoring
- Target pencapaian program, terutama target Desa ODF
dipengaruhi beberapa aspek : dukungan aparat pemda,
karakter masyarakat, topografi