SlideShare a Scribd company logo
1 of 45
Download to read offline
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

More Related Content

What's hot

Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MagelangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MagelangPenataan Ruang
 
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMURGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMDGT
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Penataan Ruang
 
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...jopiwildani
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaNur Hilaliyah
 
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalPemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalDadang Solihin
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganPenataan Ruang
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloPenataan Ruang
 
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Yulianto Dwi Prasetyo
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BaliRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BaliPenataan Ruang
 
Download PPT Langkah Penelitian Geografi
Download PPT Langkah Penelitian Geografi Download PPT Langkah Penelitian Geografi
Download PPT Langkah Penelitian Geografi Agnas Setiawan
 
Company profile-finest-garment-2021
Company profile-finest-garment-2021Company profile-finest-garment-2021
Company profile-finest-garment-2021KonveksiSurabaya1
 
Pedoman review masterplan
Pedoman review masterplanPedoman review masterplan
Pedoman review masterplanedi sofyan
 
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.pptmarhadihadi2
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaNurlina Y.
 

What's hot (20)

Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MagelangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang
 
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAMURGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
URGENSI NERACA SUMBER DAYA ALAM
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
 
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
Xii geografi kd 3.4_regionalisasi kawasan dunia dan bentuk kerjasama ekonomi ...
 
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif BencanaMateri Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
Materi Teknis Revisi Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Perspektif Bencana
 
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi NasionalPemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PekalonganRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi GorontaloRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo
 
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
Penyusunan rdtr berbasis bidang tanah 1
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi BaliRencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
 
Download PPT Langkah Penelitian Geografi
Download PPT Langkah Penelitian Geografi Download PPT Langkah Penelitian Geografi
Download PPT Langkah Penelitian Geografi
 
Company profile-finest-garment-2021
Company profile-finest-garment-2021Company profile-finest-garment-2021
Company profile-finest-garment-2021
 
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA IndonesiaPanduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa_ MCA Indonesia
 
Pedoman review masterplan
Pedoman review masterplanPedoman review masterplan
Pedoman review masterplan
 
Rtrw gresik
Rtrw gresik Rtrw gresik
Rtrw gresik
 
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
1. MODUL 1-PENGANTAR KLHS.ppt
 
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. YogyakartaInsentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
Insentif-Disinsentif Penataan Ruang di D.I. Yogyakarta
 

More from Ryadhi EthniCitizen

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatRyadhi EthniCitizen
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi IRyadhi EthniCitizen
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraRyadhi EthniCitizen
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaRyadhi EthniCitizen
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMRyadhi EthniCitizen
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutRyadhi EthniCitizen
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDRyadhi EthniCitizen
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Ryadhi EthniCitizen
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Ryadhi EthniCitizen
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ryadhi EthniCitizen
 
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)Ryadhi EthniCitizen
 

More from Ryadhi EthniCitizen (20)

Panitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. KerinciPanitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. Kerinci
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
 
Pemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas DesaPemetaan Batas Desa
Pemetaan Batas Desa
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
 
Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
 
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KalumpangEnsiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
 
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
 
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit