Panitia MHA Kab. Kerinci

•

0 likes•32 views

Keputusan Bupati Kerinci No 410/Kep 31/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci untuk mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mempercepat proses usulan penetapan Hutan Adat Temedak MHA Rio Gilang Desa Keluru oleh MenLHK sesuai Permenlhk 9/2021 tentang Perhutanan Sosial yang menjadi Hutan Adat Pertama yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992, dan melengkapi usulan penetapan Hutan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning & Desa Bintang Marak

Government & Nonprofit

Dalam upaya untuk mengatasi berbagai kendala dalam implementasi perhutanan sosial, telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang mana salah satu target percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial adalah percepatan pembentukan dan pengembangan Integrated Area Development (IAD). Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga menimbulkan multiplier effect, yang merencanakan kegiatan ekonomi pada sektor pengolahan berbahan baku produk yang berasal dari kegiatan Perhutanan Sosial.

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Ryadhi EthniCitizen

Pemetaan Batas Desa

Ryadhi EthniCitizen

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Ryadhi EthniCitizen

Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017. Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah. Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

Ryadhi EthniCitizen

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan peta yang memuat kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Peta IAPS ini direvisi setiap 6 bulan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Untuk mendapatkan Peta IAPS revisi I ini bagi wilayah Sumatera, silahkan sedot di http://bit.ly/2zSXSSj

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Ryadhi EthniCitizen

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Ryadhi EthniCitizen

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Ryadhi EthniCitizen

Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018. Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya. Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.

Ada banyak pilihan memang bagi sebuah proses penyelamatan lingkungan termasuk mengatasi sampah di lokasi wisata alam. Pilihan-pilihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat dan kemampuan pengelolanya. Namun hal itu bukan berarti harus mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk menghancurkan pariwisata di suatu lokasi dengan menebarkan sampah seenak perutnya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu dan mendukung tata kelola sampah sebagai bagian dari pengelolaan lokasi wisata alam. Let’s we see…

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ryadhi EthniCitizen

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Ryadhi EthniCitizen

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. (Halaman 17 dalam I. UMUM paragraf 1) Terlepas dari Pro Kontranya, #Karhutla menjadi alasan utama dalam revisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. PP 71/2014 dapat dibaca di http://bit.ly/2h64OS5 dan Lampirannya di http://bit.ly/2h94LW9

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Ryadhi EthniCitizen

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

Ryadhi EthniCitizen

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

Ryadhi EthniCitizen

Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia. Sitasi: Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Ryadhi EthniCitizen

Sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan penggunaan GPS dalam berbagai kebutuhan khususnya pemetaan, akhirnya Panduan Sederhana ini dapat diselesaikan. Panduan ini juga disiapkan bagi percepatan proses-proses pemetaan ruang dan wilayah masyarakat baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh para pengguna pemula. Panduan ini lebih banyak berisikan gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan GPS sebagai alat navigasi dibandingkan teks-teks yang teoritis. Sehingga panduan ini tidak mencantumkan referensi-referensi layaknya sebuah buku panduan akademis kecuali Guideline dari alat navigasi yang digunakan pada panduan ini. Sebagai sebuah Panduan Sederhana sangat memungkinkan adanya banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai intisari yang diharapkan. Namun Panduan ini memang ditujukan bagi masyarakat yang hanya membutuhkan GPS sebagai alat navigasi untuk menghasilkan Koordinat dan Jalur yang dilaluinya.

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Ryadhi EthniCitizen

Jelajah Batas kali ini mengangkat tema tentang membangun harmoni dalam pelaksanaan PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati kepada seluruh komponen masyarakat desa merupakan kunci utama dari keberhasilan ini. Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan Batas Desa di kecamatan Kalumpang. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari proses pelaksanaan Program ini. Semoga dengan selesainya seluruh segmen batas di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian hukum wilayah administrasi desa dalam pemanfaatan ADD ataupun sumber-sumber lain untuk pembangunan desa di masa yang akan datang.

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Ryadhi EthniCitizen

Buku ini merupakan panduan sederhana kepada kelompok masyarakat Tim Pelaksana Desa yang akan melakukan tugas pengukuran batas desa menggunakan teknologi GPS. Pemanfaatan GPS di masa depan di masyarakat akan semakin dibutuhkan. Panduan Sederhana ini dapat juga menjadi rujukan dalam penggunaan GPS kepada pihak pihak lain yang juga membutuhkan panduan penggunaan GPS untuk pengukuran batas wilayah yang dilakukan secara partisipatif.

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ryadhi EthniCitizen

JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)

Ryadhi EthniCitizen

Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016

Ryadhi EthniCitizen

Jelajah Batas merupakan wahana penyebaran informasi kegiatan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif yang di inisiasi oleh tenaga pendamping teknis Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Adapun tujuan dari pelaksanaan Program Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif adalah untuk Menghasilkan peta yang disertai dengan koordinat sesuai Permendagri 27 tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Melibatkan masyarakat secara utuh sehingga ada rasa memiliki; melestarikan dan memperkuat pengetahuan lokal/tradisional (melalui penggalian sejarah desa); menentukan batas wilayah adat; meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan melindungi ruang; membantu proses penyelesaian konflik dalam sengketa atas ruang.

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Muh Saleh

PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan. Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan; 4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan. Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada, sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas. Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Kesejahteraan hewan (KESRAWAN) dalam pemotongan hewan kurban.pptx

gustin17

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023

Muh Saleh

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.

PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU

LtcLatif

TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx

TariHappie

Notulen Rapat 2023 pemerintahan desa.docx

PemerintahanNagariKu1

MATERI KODE ETIK Pegawai Negeri Sipil 2023.pptx

rtkwbc

Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja

teraspky798