Dokumen ini membahas pengertian dan jenis hak asasi manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan UU No. 39/1999, yang mengakui HAM sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Selain itu, dokumen ini menguraikan landasan hukum HAM di Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai jenis HAM seperti hak pribadi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memajukan HAM demi kehormatan dan martabat manusia.

1. Pengertian Dan Macam-macam HAM
1. Pengertian HAM
Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri
perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki
kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara
kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia
sadar akan jatidirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam
kenyataannyalahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak
Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin
berkembang khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya
kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yng timbul
akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi
tujuan.
Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia
itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan
yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan
kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia,
karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik
Indonesia termasuk pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hokum, politik,
ekonomi, social dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah
konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.
2. Landasan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia
Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai Hak Asasi Manusia yang
bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta
berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
Pengakuan, jaminan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut diatur dalam beberapa
peraturan perundangan berikut:
A. Pancasila
a) Pengakuan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b) Pengakuan bahwa kita sederajat dalam mengemban kewajiban dan memiliki hak yang sama
serta menghormati sesamam manusia tanpa membedakan keturunan, agama, kepercayaan, jenis
kelamin, kedudukan social, warna kulit, suku dan bangsa.
c) Mengemban sikap saling mencintai sesamam manusia, sikap tenggang rasa, dan sikap tida
sewenang-wenang terhadap orang lain.
d) Selalu bekerja sama, hormat menghormati dan selalu berusaha menolong sesame.

2. e) Mengemban sikap berani membela kebenaran dan keadilan serta sikap adil dan jujur.
f) Menyadari bahwa manusia sama derajatnya sehingga manusia Indonesia merasa dirinya
bagian dari seluruh umat manusia.
B. Dalam Pembukaan UUD 1945
Menyatakan bahwa “ kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan”. Ini
adalah suatu pernyataan universal karena semua bangsa ingin merdeka. Bahkan, didalm bangsa
yang merdeka, juga ada rakyat yang ingin merdeka, yakni bebas dari penindasan oleh penguasa,
kelompok atau manusia lainnya.
C. Dalam Batang Tubuh UUD 1945
a) Persamaan kedudukan warga Negara dalam hokum dan pemerintahan (pasal 27 ayat 1)
b) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
c) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
d) Hak mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan (pasal 28)
e) Kebebasan memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaanya itu (pasal
29 ayat 2)
f) hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (pasal 31 ayat 1)
g) BAB XA pasal 28 a s.d 28 j tentang Hak Asasi Manusia
D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
a) Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk
menghormati HAM orang lain secara timbale balik.
b) Dalm menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orangbwajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan oleh UU.
E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta member I
perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada masyarakat, perlu segera dibentuk
suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yan berat.
F. Hukum Internasional tentang HAM yang telah Diratifikasi Negara RI
a) Undang- undang republic Indonesia No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan (Konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, ridak manusiawi, atau
merendahkan martabat orang lain.
b) Undang-undang Nomor 8 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
c) Deklarasi sedunia tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (Declaration Universal of Human
Rights).

3. 3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia
a) Hak asasi pribadi / personal Right
• Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pndah tempat
• Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
• Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
• Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang
diyakini masing-masing
b) Hak asasi politik / Political Right
• Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
• Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
• Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi politik lainnya
• Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
c) Hak azasi hukum / Legal Equality Right
• Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
• Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil / pns
• Hak mendapat layanan dan perlindungan hokum
d) Hak azasi Ekonomi / Property Rigths
• Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
• Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
• Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-piutang, dll
• Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
• Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e) Hak Asasi Peradilan / Procedural Rights
• Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
• Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan dan penyelidikan di
mata hukum.
f) Hak asasi sosial budaya / Social Culture Right
• Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
• Hak mendapatkan pengajaran
• Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat
Diposkan oleh Arief Pramono di 18.48
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Selasa, 27 Agustus 2013

4. SISTEM PEMERINTAHAN
PENGERTIAN PEMERINTAHAN
a. Dalam arti luas : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh
badab legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suaru negara dalam mencapai tujuan negara.
b. Dalam arti sempit : Pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh
badan eksekutif beserta jajarannya dalam mencapai tujuan negara.
c. Mmenurut Utrecht ada 3 pengertian :
1. Pemerintahan adalah gabunagn dari semua badan kenegaraan yang memiliki
kekuasaan untuk memerintah (legislatif,Eksekutif, Yudikatif).
2. Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki
kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung).
3. Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.
e. Menurut Offe Pemerintahan adalah hasil dari tindakan administratif dalam berbagai
bidang, bukan hanya hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan
undang-undang melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga pemerintahan
dengan klien masing-masing.
f. Menurut Kooiman Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam
pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
g. Menurut Austin Ranney pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintah dalam
membuat dan menegakkan hukum dalam suartu negara.
h. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pemerintahan berarti :
1. Proses, cara, perbuatan memerintah.
2. Segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyat dan kepentingan negara.
BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK
a. Ajaran Plato ada 5 bentuk pemerintahan :
1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum endekiawan
sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin
mencapai kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan.
4. Demokrasi adalah bentuk pemerintahanyang dipegang oleh rakyat jelata.
5. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenangwenang) dan jauh dari keadilan.
b. Ajaran Aristoteles ada 6 bentuk pemerintahan :
1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi
kepentingan umum.
2. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan
pribadi.
3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok
cendekiawan untuk kepentingan umum.
4. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan
demi kepentingan kelompoknya.
5. Politeia adalh bentuk Pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk
kepentingan umum.

5. 6. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu
demi kepentinagn sebagian orang.
c. Ajaran POLYBIOS yanitu dikenal denagn teori siklus Polybios, yang dapat
digambarkan
sbb:
Keterangan :
MONARKI adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya kekuasaannya atas
nama rakyat dengan baik dan dipercaya tapi dalam perkembangannya penguasa
(Raja) tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum tapi menindas
rakyat dan sewenang-wenang, maka bentuk ONARKMI bergeser menjadi TIRANI.
Dalam situasi pemerintahan TIRANI muncullah perlawanan dari kaum
bangsawan dan pemerintahan diambil alih kaum bangsawan yang memperhatikan
kepentingan umum, maka pemerintahan TIRANI bergeser menjadi ARISTOKRASI.
ARISTOKRASI yang semula memperhatikan kepentingan umum tidak lagi
menjalankan keadilan tapi hanya mementingkan diri dan kelompoknya sehingga
pemerintahan ARISTOKRASI bergeser ke OLIGARKI.
Dalam pemerintahan OLIGARKI yang tidak memiliki keadilan, maka rakyat
mengambil alih kekuasan untuk memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan
kekuasaan negara demi kepentingan rakyat, maka pemerintahan OLIGARKI bergeser
ke DEMOKRASI.
Pemerintahan DEMOKRASI yang awalnya baik, lama kelamaan banyak diwarnai
kekacauan , KKN, kebobrokan dan hukum sulit ditegakkan sehingga pemerintahan
DEMOKRASI ini berpindah ke pemerintahan OKHLOKRASI.
Dari pemerintahan OKHLOKRASI ini muncul seorang yang berani dan kuat yang
dengan kekerasan dapat memegang pemerintahan, maka pemerintahan OKHLOKRASI
bergeser ke pemerintahan OLIGARKI kembali.

6. Dengan demikian menurut POLYBIOS antara pemerintahan yang satu dengan
lainnya memiliki hubungan kausal (sebab dan akibat).
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN)
Bentuk pemerintahan monarki dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh
seorang raja, ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja
merangkap merangkap sebagai penguasa legislatif, eksekutif dan yudikatif yang
disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah Undang-undang itu sendiri. Contoh:
Prancis di masa Raja Louis XIV semboyannya L’ etat C’est Moi (negara adalah aku).
2. Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh
seorang
raja
yang
kekuasaanya
dibatasi
oleh
undang-undang
dasar
(konstitusi).terjadinya monarki konstitusional ada 2 cara :
a. Datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh: Jepang dengan hak octroi.
b. Karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh Inggris yang melahirkan Bill of
Rights I tahun 1689, yordania, Denmark, Arab Saudi dan Brunai Darussalam.
3. Monarki Parlementer adalah bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh
seorang raja dengan sistem parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dalam monarki perlementer kekuasaan eksekutif dipegang oleh Kabinet (Perdana
Menteri) yang bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja sebagai kepala
negara (simbol kekuasaan) dan tidak dapat diganggu gugat. Contoh: Inggris, Belanda,
dan Malaysia.
BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK
Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
Parlemen kurang berfungsi, konstitusi diabaikan untuk legitimasi kekuasaan.
2. Republik Konstitusional, presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, pengawasan efektif dilakukan oleh
parlemen.
3. Republik Parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, tapi presiden
tidak dapat diganggu gugat. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri
yyang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasan legislatif lebih tinggi dari
kekuasaan eksekutif.
Penugasan Praktik Kewarganegaraan dan kerjakan di bukumu :
Nama
:...............................
Kelas
:...............................
No. Absen
:................
1. Berikan Ulasan tentang Pemerintahan menurut :
No
Tokoh
1
Kamu
sendiri
Uraian Singkat

7. 2
Utrecht
3
Offe
2. Pemerintahan menurut Kooiman adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam
pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Jelaskan:
No Aktor dalam Pemerintahan
Kelompok Sasaran
3. Plato mengemukakan 5 bentuk pemerintahan klasik, Jelaskan :
No
Bentuk
Penjelasan
Pemerintahan
Klasik
1 Aristokrasi
2 Timokrasi
3 Oligarki
4 Demokrasi
5 Tirani
4. Tuliskan persamaan dan perbedaan antara bentuk pemerintahan Republi
Konstitusional dengan Republik Parlementer :
Persamaan
Perbedaan
5. Beri tanggapan mengapa pemerintahan monarki absolut seiring dengan perkembangan
zaman banyak berubah menjadi monarki konstitusional :
Sebab :
6. Isi kolom berikut sesuai dengan ajaran POLYBIOS
Pemerintahan
untuk Pemerintahan
untuk
kepentingan rakyat
kepentingan penguasa
Kekuasan
tertinggi
di
tangan satu orang
Kekuasan
tertinggi
di
tangan elite bangsawan
Kekuasaan
tertinggi
ditangan rakyat
Skor : .............
Nilai : ....................
Guru Bidang Studi PKn
JENIS-JENIS SISTEM PEMERINTAHAN
1. Sistem Pemerintahan Parlementer adalah sistem pemerintahan dimna parlemen atau
badan legislatif memiliki peran penting dalam pemerintahan.
Ciri-ciri atau karakteristik pemerintahan parlementer sebagai berikut :

8. a. Raja, ratu atau presiden sebagai kepala negara tidak memiliki kekuasan
pemerintahan.
b. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
c. Parlemen adalah satu-satunya lembaga yang anggotanya dipilih langsung rakyat
melalui pemilihan Umum.
d. Eksekutif adalah kabinet bertanggung jawab kepada legislatif atau parlemen.
e. Bila parlemen mengeluarkan mosi tak percaya kepada menteri tertentu atau seluruh
menteri maka kabinet harus menyerahkan mandatnya kepada kepala negara.
f. Dalam sistem dua partai yang ditunjuk membentuk kabinet segali gus sebagai
perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu.
g. Dalam sistem banyak partai formatur kabinet membentuk kabinet secara koalisi dan
mendapat kepercayaan parlemen.
h. Bila terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen maka kepala negara
menganggap kabinet yang benar maka parlemen dibubarkan oleh kepala negara.
Catatan:
Bila parlemen dibubarkan maka tanggung jawab pelaksanaan pemilu terletak pada
kabinet dalam tempo 30 hari. Bila partai politik yang menguasai parlemen menang
dalam pemilu maka kabinet akan terus memerintah. Tetapi apabila yang menang
dalam pemilu tersebut adala partai oposisi maka kabinet mengembalikan madatnya
kepada kepala negara dan partai pemenang pemilu akan membentuk kabinet baru.
Kelebihan sistem pemerintahan Parlementer :
Pembuatan kebijakan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat anatar
legislatif dengan eksekutif.
Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet
berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan sistem pemerintahan parlementer :
Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung dukungan mayoritas parlemen, sehingga
sewaktu waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
Kabinet sewaktu-waktu dapat bubar tergantung dukungan mayoritas parlemen.
Kabinet yang berasal dari partai pemenang pemilu dapat menguasai parlemen.
Parlemen tempat pengkaderan bagi jabatan eksekutif. Anggota parlemen merangkap
menteri atau kabinet.
Prinsip-prinsip sistem pemerintahan Parlementer ada 2 yaitu :
1. Rangkap jabatan karena anggota parlemen adalah para menteri.
2. Dominasi resmi parlemen sebab merupakan lembaga legislatif tertinggi, memiliki
kekuasaan membuat UU, merivisi, mencabut suatu UU. Parlemen dapat menentukan
suatu UU itu konstitusional atau tidak.
2. Sistem pemerintahan Presidensial, adalah keseluruhan hubungan kerja antar
lembaga negara melalui pemisahan kekuasan negara, disini presiden adalah kunci
dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara.
Ciri-ciri atau karakteristik sistem pemerintahan Presidensial sebagai berikut :
a. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
b. Kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden.
c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parleme

9. d. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen
e. Menteri tidak boleh merangkap anggota parlemen
f. Menteri bertanggung jawab kepada presiden
g. Masa jabatan mebteri tergantung pada keprcayaan presiden.
h. Peran eksekutif dan legislatif dibuat seimbang dengan sistem check and balances.
Kelebihan sistem Presidensial :
Kedudukan eksekutif stabil sebab tidak tergantung pada legislatif atau parlemen.
Masa jabatan eksekutif jelas, misalnya 4 tahun, 5 tahun atau 6 tahun.
Penyususnan program kabinet mudah karena disesuaikan dengan masa jabatan.
Legislatif buakn tempat kaderisasi eksekutif sebab anggota parlemen tidak boleh
dirangkap pejabat eksekutif.
Kekurangan Sistem Presidensiasl :
Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
Pembuatan kebijakan publik hasil tawar-menawar antara eksekutif dengan legislatif,
tidak tegas dan waktu lama.
Prinsip-perinsip sistem pemerintahan presidensial adalah :
1. Pemisahan jabatan karena larangan rangkap jabatan antara anggota parlemen
dengan menteri atau kabinet.
2. Kontrol dan keseimbangan (check and balances) yaitu masing-masing cabang
kekuasaan diberi kekuasaan untuk mengontrol cabang kekuasaan lain.
3. Sistem pemerintahan di negara komunis
Lembaga legislatif di Uni Soviet dijalankan oleh lembaga yang bernama Soviet
Tertinggi URRS (STU) yang terdiri dari 2 majelis yaitu majelis Uni dan majelis bangsabangsa. Majelis uni mencerminkan kepentingan bersama seluruh penduduk URSS (
mirip DPR) sedangkan majelis bangsa-bangsa mencerminkan bangsa-bangsa dan
suku bangsa yang terdapat di wilayah URSS ( semacam Senat). Siviet tertinggi (STU)
memilih presidium soviet tertinggi (semacam badan pekerja MPR) yang merupakan
lembaga yang amat berkuasa di Uni Soviet.
Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh dewan menteri yang bertanggung jawab
dan tunduk kepada Siviet Teretinggi URSS. Kekuasan nyata pemerintahan di Uni
Soviet berada di tangan pemimpin partai komunis.
4. Sistem Pemerintahan Referendum
Di negara Swiss pembuatan UU berada dibawah pengawasan rakyat yang
memiliki hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum. Referendum
itu ada 3 jenis :
Referendum Obligatoir adalah referendum yang harus lebih dulu mendapat
persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu UUD tertentu diberlakukan.
Referendun Fakultatif adalah referendunm yang dilaksanakan apabila dalam waktu
tertentu setelah UU dilaksanakan, sejumlah orang tertentu menginginka
dilaksanakannya referendum. Apabila hasil referendum menghendaki dilaksanakannya
UU maka akan terus berlaku, tapi sebaliknya.
Referendum Konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis.
Biasanya rakyat kurang paham tentangmateri UU yang diminta persetujuannya.
SISTEM PEMERINTAHAN DI AMERIKA SERIKAT

10.  Amerika serikat adalah negara republik berbentuk Federasi (federal) terdiri dari 50
negara bagian.
 Adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif yang
didasarkan pada sistem check and balances.
 Kekuasaan eksekutif adalah prewsiden sebgai kepala negara sekaligus kepala
pemerintahan.
 Kekuasan legislatif ditangan parlemen yang beernama Kongres. Kongres terdiri dari dua
kamar yaitu senat dan badan perwakilan (The House of Representatives). Anggota
senat dipilih melalui pemilu yang merupakan wakil dari negara-negara bagian, setiap
negara bagian 2 orang wakil. Jadi anggota senat itu 100 senator, masa jabatan 6 tahun.
Sedangkan badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat amerika serikat yang dipilih
langsung untuk jabatan 2 tahun.
 Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
 Menganut sitem 2 partai yaitu Demokrat dan republik.
 Pemilihan umum menganut sistem distrik
SISTEM PEMERINTAHAN DI INGGRIS
 Inggris adalah negara kesatuan (United Kingdom) terdiri dari england, scotand, wales,
irlandia utara, berbentuk kerajaan (monarki).
 Kekuasan pemerintahan ditangan kabinet (Perdana Menteri)
 Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara.
 Parlemen terdiri dari 2 kamar yaitu House of commons (majelis Rendah) dan house of
lords (majelis Tinggi). Majelis rendah adalah badan perwakilan rakyat dimana
anggotanya dipilih oleh rakyat dari calon partai politik. Majelis Tinggi adalah perwakilan
yang bberisi para bangsawan berdasarkan warisan.
 Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu.
 Menganut sistem 2 partai yaitu konservatif dan partai buruh.
 Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet maka tidak ada hakim yang dipilih.
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA
 Bentuk negara adalah kesatuan dengan 23 provinsi.
 Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.
 Kepala negara adalah presiden, dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
 Menggunakan sistem unikameral yaitun kongres rakyat nasional.
 Lembaga negara tertinggi adalah kongres rakyat nasional sebagai badan legislatif.
 Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dan kaku oleh pengadilan rakyat
dibawah pimpinan mahkamah agung Cina.
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Tidak satu katapun di UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem
pemerintahan negara kita adalah sistem presidensial. Negara kita menganut
presidensial dapat kita pahami dari ketentuan yang terdapat dalam UUD 45 sebagai
berikut:
 Pasal 4 ayat1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan
menurut Undang-Undang dasar.
 Pasal 17 ayat 1 Presiden dibantu oleh menteri negara.
 Pasal 17 ayat 2 Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

11.  Pasal 17 ayat 3 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
 Pasal 17 ayat 4 Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara
diatur undang-undang.
POKOK-POKOK SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
 Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas dengan 35 provinsi
termasuk daerah istimewa.
 Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.
 Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara sekaligus
kepala pemerintahan.
 Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggungjawab kepada
presiden.
 Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD
yang merupakan sekaligus anggota MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu
dengan sitem proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat secara langsung melalui pemilu
yang berasal dari masing-masing provinsi sejumlah 4 orang setiap provinsi dengan
sistem pemilihan distrik perwakilan banyak.
 Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di
bawahnya.
PERUBAHAN
-PERUBAHAN
TRHADAP
KETATANEGARAAN
SETELAH
AMANDEMEN UUD 1945 (Lihat UUD 1945)
1. Negara indonesia adalah negara hukum (Jiwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945).
2. Sistem Konstitusional (jiwa pasal 2 ayat 1, pasal 3 ayat 3, pasal 4 ayat 1,
pasal 5 ayat
1 dan 2 )
3. kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Jiwa
pasal 2
Ayat 1). Tugas dan wewenang MPR berdasarkan pasal 3 UUD 45, adalah :
a. megubah dan menetapkan UUD 45
b. Melantik presiden dan wapres
c. Dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden
dalam masa
jabatannya menurut UUD 45.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi menurut UUD
1945, (jiwa
Pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1 dan 2).
5.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tentang presiden diatur
dalam pasal
4 sampai pasal 16 UUD 45 sedangkan DPR diatur dalam pasal 19 sampai
pasal 22 B.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung
jawab
Kepada DPR (jiwa pasal 17 Uud 45).
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas (jiwa pasal 3 ayat 3, pasal 20 A
ayat 2
Dan 3).
8. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD 45 (pasal 1).

12. 9. MPR lembaga bikameral atau sistem 2 kamar yaitu DPR dan DPD (pasal 2
UUD 45).
10. Masa jabatan presiden maksimal 2 periode (pasal 7 UUD 45).
11. Pencantuman HAM (pasal 28 A sampai pasal 28 J);
12. Presiden dan wakil presiden dipilih lansung.
13. Penghapusan DPA diganti dengan Dewan pertimbangan di bawah presiden.
14. Penghapusan GBHN sebagai tugas MPR.
15. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi yudisial (pasal 24 B dan
pasal 24 C).
16. Anggaran pendidikan minimal 20% (pasal 31).
17. Negara kesatuan tidak boleh diubah (pasal 37).
18. Penjelasan UUD 45dihapus.
19. Penegasan demokrasi ekonomi.
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
STRUKTUR KRTATANEGARAAN RI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

13. PERBANDINGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA
DENGAN NEGARA LAIN
Negara Republik Indonesia (presidensial)
Negara-Negara lain
 Bentuk negara adalah kesatuan dengan 1. Prancis : (bukan parlementer resmi)

prinsip otonomi yang luas dengan 35 Presiden kuat karena dipilih langsung
provinsi termasuk daerah istimewa.
oleh rakyat.
 Bentuk pemerintahan adalah republik Kepala negara adalah presiden dengan

dengan sistem presidensial.
masa jabatan 7 tahun.
 Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden dapat bertindak dimasa darurat

presiden
sebagai
kepala
negara untuk menyelesaikan krisis.
 Bila terjadi pertentangan antara kabinet
sekaligus kepala pemerintahan.
 Kabinet atau menteri diangkat dan dengan
legislatif
maka
presiden
diberhentikan serta bertanggungjawab membubarkan legislatif.
 Jika suatu UU telah disetujui legislatif tapi
kepada presiden.
 Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif tidak disetujui presiden maka diajukan
yang terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan kepada rakyat melalui referendum atau
DPD yang merupakan sekaligus anggota persetujuan mahkamah konstitusional.

MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui Mosi dan interplasi dipersukar harus
pemilu dengan sitem proporsional disetujui oleh 10 % dari anggota legislatif.
terbuka, DPD dipilih rakyat secara Inggris : (Parlementer)

langsung melalui pemilu yang berasal Kepala negara adalah raja, ratu sifatnya
dari masing-masing provinsi sejumlah 4 simbolis tidak dapat diganggu gugat.
orang setiap provinsi dengan sistem UU dalam penyekenggaraan negara

pemilihan distrik perwakilan banyak.
berrsifat konvensi.
 Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Kekuasaan pemerintah ada di tangan

mahkamah agung dan badan peradilan di Perdana Menteri.
bawahnya.

Kabinet yang tidak memperoleh
kepercayaan dari badan legislatif harus
meletakkan jabatannya.
 Perdana Menteri sewaktu-waktu dapat
mengadakan pemilu.
 Hanya ada 2partai besar yaitu konservatif
dan partai buruh.
India : (Parlementer)
 Badan eksekutif adalah presiden sebagai
kepala negara dan perdana menteri yang
dipimpin oleh Perdana Menteri.
 Presiden dipolih oleh lembaga legislatif
baik dipusat maupoun didaerah.
 Pemerintah dapat menyatakan keadaan
darurat dan pembatasan kegiatan bagi
para
pelaku
politik
agar
tidak
mengganggu usaha pembangunan.
Amerika serikat : (presidensial)
 Badan eksekutif adalah presiden bersama
para menteri.

14. 











Masa jabatan presiden 4 tahun dan
maksimal 2 periode.
Presiden terpisah dari legislatif atau
kongres.
Presiden tidak dapat membubarkan
kongres begitu juga kongres tidak dapat
memberhentikan presiden.
Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan
diajukan ke kongres.
Presiden punya wewenang untuk
membatalkan atau memveto rancangan
UU.
Veto presiden batal bila ditentang leh 2/3
anggota kongres.
Check and balances, presiden boleh
memilih menterinya, tetapi dalam hal
penetapan hakim agung dan duta besar
dan untuk mengadakan perjanjian
internasional harus disetujui senat.
Pakistan : (parlementer kabinet)
Badan eksekutif adalah presiden dan
menterinya yang beragama islam.
Perdana menteri adalah pembantunya
tidak boleh merangkap anggota legislatif.
Presiden punya wewenang memveto
RUU, veto gagal bila UU diterima 2/3
anggota legislatif.
Presiden berwenang membubarkan
badan legislatif dan presiden harus
mengundurkan diri dalam jangka waktu 4
bulan dan mengadakan pemilu baru.
Dalam keadaan darurat reiden dapat
mengeluarkan ketetapan yang diajukan
ke legislatif paling lama 6 bulan.
SISTEM CHECK AND BALANCES DALAM UUD 1945
Legislatif
Eksekutif
Yudikatif
-MPR
memberhentikan
Presiden
dan
wakilpresiden
-DPR
mengawasi
-Presiden
mengangkat hakim
Agung.
-Presiden memilih
3 hakim konstitusi.
-Mahkamah Agung
berhak
mereview
peraturan
pemerintah,dll.
-Mahkamah

15. Presiden dengan hak
angket,hak
interplasi,hakbudget,dll
-DPR
dapat
menyetujui/menolak
perjanjian
internasional
-DR
memberi
pertimbangan kepada
presidendalam
pengangkatan
duta
dan
pemberian
amnesti dan abolisi.
-DPR
memberi
persetujuan
tentang
pencalonan
hakim
agung dan memilih 3
calon hakim konstitusi.
Konstitusi
memutuskan
apakah
presiden/wakil
presiden bersalah.
-Mahkamah
Konstitusi
berhak
mereview undangundang.